Xcloud.id

Tag: Uus Kuswanto

  • Jakbar pacu perkembangan UMKM baru lewat program “Kakak Asuh”

    Jakbar pacu perkembangan UMKM baru lewat program “Kakak Asuh”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat memacu perkembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru di wilayah tersebut lewat program “Kakak Asuh”.

    Program yang diluncurkan oleh Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto pada Kamis itu bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pengembangan UMKM baru melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh para “Kakak Asuh”, yakni UMKM berpengalaman.

    “Melalui program ‘Kakak Asuh’ ini, kita bangun hubungan sinergis antara pelaku usaha yang lebih mapan dengan ‘Adik Asuh’ (UMKM pemula) sebagai pelaku usaha mikro yang membutuhkan pendampingan,” ungkap Uus di Jakarta.

    Menurut Uus, UMKM pemula memerlukan dukungan yang konkret, baik dalam bentuk akses pasar, bimbingan maupun pengembangan jaringan.

    Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (SmPPKUKM) Jakarta Barat, Iqbal Idham Ramid menyebutkan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya praktis terkait program tersebut.

    Langkah-langkah itu mulai dari pemetaan UMKM yang memerlukan bantuan serta seleksi “Kakak Asuh” yang berpengalaman dan berdedikasi.

    “Pada 24 Oktober 2024 lalu sudah dilakukan kurasi ‘Kakak Asuh’ terhadap ‘Adik Asuh’ bersama tenaga ahli Dinas PPKUKM DKI,” kata Iqbal.

    Hasil dari kurasi itu, kata Iqbal, masing masing “Kakak Asuh” memilih “Adik Asuh”, yakni Rumah Tama di Tambora (ada 13 pelaku usaha), Cuma Kulit di Cengkareng (17 pelaku usaha), Donat Kemanggisan di Palmerah (15 pelaku usaha) dan Trubus di Kalideres dengan 12 pelaku usaha.

    Para “Adik Asuh” yang terpilih juga sudah mengikuti rangkaian pendampingan yang intensif. Antara lain pendampingan sertifikasi halal, pendampingan pembuatan sertifikat Haki, pendampingan desain kemasan, dan telah mengikuti pemasaran atau bazar.

    Saat ini ada 35.000 lebih pelaku UMKM binaan Suku Dinas (Sudin) PPKUKM Jakarta Barat. Dari jumlah tersebut, UMKM yang sudah menerapkan QRIS sebanyak 2.282 pelaku usaha.

    Kemudian UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal sebanyak 2.114 pelaku usaha dan UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 2.769 pelaku usaha.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bayi Imut Ditelantarkan Orang Tua di Kolong Tol Angke, Negara Mau Ambil, Keluarga Menolak

    Bayi Imut Ditelantarkan Orang Tua di Kolong Tol Angke, Negara Mau Ambil, Keluarga Menolak

    ERA.id – Petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menemukan bayi perempuan yang imut sewaktu pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru. Diduga si bayi diterlantarkan kedua orang tuanya.

    Dengan adanya relokasi 257 keluarga yang menghuni kolong tol tersebut diduga membuat kedua orang tua bayi itu minggat dan meninggalkan bayi tersebut.

    “Jadi dalam pembersihan kolong Tol Angke hari Senin (9/12) kemarin, pembersihan hari pertama, petugas kita ada temukan bayi yang telantar, ditinggalkan orang tuanya,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman di Jakarta, Kamis kemarin.

    Untungnya, kata Agus, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat bersama kakeknya. “Kemarin sudah mau dijadikan anak negara, tapi ada keluarga dari orang tua (bayi itu) menolak, mau dipelihara,” kata Agus.

    Hingga kini, keberadaan orang tua bayi tersebut belum diketahui petugas dan bayi itu sudah berada bersama keluarga dari orang tuanya. “Intinya keluarga menolak bayi itu jadi anak negara. Sekarang sudah sama mereka,” kata Agus.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menargetkan pembersihan rampung sebelum akhir tahun 2024 sehingga penataan kolong Tol Angke dapat dilakukan secepatnya.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut.

    “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” kata Uus pada Rabu (11/12).

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sedangkan 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

  • Petugas temukan bayi terlantar di kolong Tol Angke

    Petugas temukan bayi terlantar di kolong Tol Angke

    Jakarta (ANTARA) – Petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menemukan bayi perempuan yang diduga diterlantarkan kedua orang tuanya saat dilakukan pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru.

    Dengan adanya relokasi 257 keluarga yang menghuni kolong tol tersebut diduga membuat kedua orang tua bayi itu minggat dan meninggalkan bayi tersebut.

    “Jadi dalam pembersihan kolong Tol Angke hari Senin (9/12) kemarin, pembersihan hari pertama, petugas kita ada temukan bayi yang terlantar, ditinggalkan orang tuanya,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman di Jakarta pada Kamis.

    Untungnya, kata Agus, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat bersama kakeknya. “Kemarin sudah mau dijadikan anak negara, tapi ada keluarga dari orang tua (bayi itu) menolak, mau dipelihara,” kata Agus.

    Sebanyak 500 personel dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta 16 truk kembali diturunkan pada hari kedua pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Kamis (12/12/2024). (ANTARA/Risky Syukur)

    Hingga kini, keberadaan orang tua bayi tersebut belum diketahui petugas dan bayi itu sudah berada bersama keluarga dari orang tuanya.

    “Intinya keluarga menolak bayi itu jadi anak negara. Sekarang sudah sama mereka,” kata Agus.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menargetkan pembersihan rampung sebelum akhir tahun 2024 sehingga penataan kolong Tol Angke dapat dilakukan secepatnya.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut.

    “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” kata Uus pada Rabu (11/12).

    Petugas membersihkan lapak-lapak bekas hunian warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Risky Syukur/aa.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sedangkan 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warga kolong Angke yang direlokasi difasilitasi pelatihan kerja

    Warga kolong Angke yang direlokasi difasilitasi pelatihan kerja

    Seorang wanita lansia warga kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, dituntun petugas Satpol PP keluar dari area tersebut lantaran lapak-lapak bekas hunian di dalamnya sedang dibongkar, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Risky Syukur

    Warga kolong Angke yang direlokasi difasilitasi pelatihan kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Ratusan warga kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, yang telah direlokasi menuju sejumlah rumah susun (rusun) di Jakarta bakal mendapatkan pelatihan kerja dari pemerintah setempat. Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto kepada wartawan dalam kegiatan kegiatan pembongkaran lapak bekas hunian di kolong Tol Angke, Rabu, mengatakan, pelatihan segera diberikan kepada mereka.

    “Pak Menteri Perumahan, Pak Menteri Dalam Negeri, termasuk Pak Gubernur sudah memberitahukan agar warga yang direlokasi ke rusun, bukan hanya dipenuhi tempat tinggalnya, diberikan jaminan tempat tinggalnya, namun juga diberikan keahlian, keterampilan,” katanya.

    Pelatihan kerja tersebut dilakukan mengingat warga kolong Tol Angke menjalani banyak profesi, seperti pekerja rumah tangga, ojek online, pemulung dan lainnya. Jenis-jenis pelatihan yang akan diberikan seperti tata boga (memasak) dan lebih jauh memfasilitasi para warga untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

    “Sehingga mereka memiliki mata pencarian benar-benar sesuai dengan ketentuan, dan memiliki identitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Dengan demikian, warga kolong Tol Angke yang direlokasi bisa memiliki penghasilan yang lebih baik. “Nanti ke depan mereka akan bisa mandiri, untuk mendapatkan penghasilan yang baik, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji,” katanya. Menurut Uus, Dinas Sosial DKI Jakarta bersama pengelola rusun juga akan melakukan pendampingan agar warga yang direlokasi bisa beradaptasi di lingkungan kehidupan baru.

    “Termasuk juga nanti dari Dinas Sosial, kita diminta untuk memantau terus, dari pihak rumah susun juga untuk terus kita lakukan pendampingan, sehingga mereka bisa segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang ada di rumah susun,” katanya.

    Uus pun memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung. Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Sumber : Antara

  • Kolong Tol Ditargetkan Bersih dari Lapak dan Hunian Ilegal Sebelum Akhir Tahun 2024

    Kolong Tol Ditargetkan Bersih dari Lapak dan Hunian Ilegal Sebelum Akhir Tahun 2024

    ERA.id – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, sudah bersih dari lapak-lapak dan hunian ilegal sebelum akhir tahun 2024.

    “Targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua, sehingga pada saat pembangunan nanti benar-benar kondisi di kolong tol di Jelambar Baru ini bisa dalam situasi kondisi yang steril,” kata Uus kepada wartawan di lokasi pada Rabu (11/12/2024).

    Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan total 600 personel hari ini untuk melakukan pembongkaran lapak-lapak yang ada.

    “Dilibatkan ini antara 540 sampai 600 personel dari jajaran pemerintah kota. Di situ ada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dari Sudin Sumber Daya Air, Bin Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dan juga dari unsur TNI-Polri,” katanya.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni sebelumnya kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun. (Ant)

  • Ini rencana Pemkot Jakbar untuk kolong Tol Angke usai pembongkaran

    Ini rencana Pemkot Jakbar untuk kolong Tol Angke usai pembongkaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana menyediakan sejumlah fasilitas publik di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, setelah area tersebut rampung dibersihkan dari lapak-lapak dan hunian ilegal warga.

    “Nanti dilaksanakan penataan, pembangunan untuk kepentingan umum dari mulai lapangan olahraga, taman, termasuk juga untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto kepada wartawan di lokasi pembongkaran kolong Tol Angke, Rabu.

    Uus berencana menjadikan area yang menjadi hunian ilegal selama puluhan tahun itu sebagai kawasan terpadu yang terbuka untuk publik.

    “Nanti di sini menjadi kawasan terpadu yang InsyaAllah akan bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar Jelambar Baru, Tambora, dan sekitarnya,” ungkap Uus.

    Penataan akan dimulai segera setelah pembongkaran serta pembersihan lapak-lapak bekas hunian rampung dilakukan.

    “Harapannya bahwa untuk pelaksanaan pembongkaran bangunan-bangunan ini bisa lebih cepat sehingga target satu minggu bisa selesai,” kata Uus.

    Pada kegiatan pembersihan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengerahkan 600 personel dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    Satu unit alat berat serta sejumlah truk pengangkut sisa lapak bekas hunian juga lalu-lalang di lokasi pembersihan.

    Menurut Uus, penataan segera dilakukan agar warga yang sudah direlokasi tidak kembali lagi ke kolong Tol Angke.

    “Penataan, pembangunan itu untuk menjaga, jangan sampai lokasi yang sudah dikosongkan ini dimanfaatkan kembali atau dibangun kembali untuk hunian yang tidak sesuai dengan aturan,” ungkap Uus.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu, 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sebanyak 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wali Kota targetkan kolong Tol Angke sudah bersih sebelum akhir tahun

    Wali Kota targetkan kolong Tol Angke sudah bersih sebelum akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, sudah bersih dari lapak-lapak dan hunian ilegal sebelum akhir tahun 2024.

    “Targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua, sehingga pada saat pembangunan nanti benar-benar kondisi di kolong tol di Jelambar Baru ini bisa dalam situasi kondisi yang steril,” kata Uus kepada wartawan di lokasi pada Rabu.

    Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan total 600 personel hari ini untuk melakukan pembongkaran lapak-lapak yang ada.

    “Dilibatkan ini antara 540 sampai 600 personel dari jajaran pemerintah kota. Di situ ada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dari Sudin Sumber Daya Air, Bin Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dan juga dari unsur TNI-Polri,” katanya.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni sebelumnya kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    ERA.id – Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengusul agar kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, disulap jadi ruang terbuka hijau (RTH) agar tak lagi dijadikan hunian liar.

    “Setelah pengosongan, pemerintah daerah (pemda) harus bergerak cepat untuk merealisasikan RTH dan diawasi dengan ketat agar tidak beralih fungsi lagi (jadi hunian),” kata Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut menjadi signifikan, kata Yoga, lantaran sebagian warga kampung kolong Angke adalah eks gusuran kolong Kalijodo pada 2016.

    Para penghuni itu tetap mencari hunian gratis meski sudah mendapat kompensasi. Mereka mencari area-area yang masih kosong sekalipun berstatus ilegal dan tidak layak untuk dihuni.

    Menurut Yoga, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga yang ber-KTP DKI Jakarta, direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Sementara yang non DKI Jakarta, perlu dicarikan solusi yang jelas untuk penanganannya.

    “Karena kalau hanya disewakan ke tempat lain dengan batas waktu atau diberi kerohiman untuk pulang kampung, tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Nirwono.

    “Karena mereka akan kembali ke kolong-kolong lain yang luput dari pengawasan pemda,” imbuhnya.

    Solusi tersebut misalnya dengan mengarahkan warga ke rusunawa yang bukan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke, sebagai lokasi bekas relokasi, bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    “Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu diminta untuk dibangun ruang terbuka publik, mungkin nanti dibuatkan taman,” kata Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (3/12).

    Pemanfaatan Kolong Tol Angke pascarelokasi telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP.

  • Warga kolong tol dinilai perlu pendampingan saat tinggal di rusun

    Warga kolong tol dinilai perlu pendampingan saat tinggal di rusun

    itu perlu pendampingan, penguatanIa juga berpandangan bahwa warga kampung kolong tol Angke mau direlokasi, salah satunya karena penawaran gratis biaya sewa selama enam bulan.

    Jika setelah masa gratis selesai, Yayat khawatir mereka pada akhirnya akan kembali ke tempat tinggal asalnya.

    “Sesudah enam bulan masih bertahan mereka di situ? Karena keberlanjutan tergantung kemampuan membayar sewanya,” kata Yayat.

    Yayat khawatir, warga yang pada akhirnya tak dapat membayar biaya sewa usai digratiskan, akan kembali mencari celah-celah kolong tol demi bisa hidup gratis.

    “Jadi, kalau misalnya di Jakarta itu Rp 1,2 juta per bulan, bisakah mereka punya penghasilan untuk hidup layak di rumah susun?” ucap Yayat.

    Jika kemampuan ekonominya tidak ada, lanjutnya, maka upaya sekadar memindahkan memang bisa, tetapi masalahnya yang dipindahkan adalah kehidupan mereka.

    Sebelumnya, dari 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi itu, terdiri 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun, namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sebagai lokasi bekas relokasi bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wali Kota Jakbar instruksikan OPD antisipasi dampak musim hujan

    Wali Kota Jakbar instruksikan OPD antisipasi dampak musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat seperti Suku Dinas Sumber Daya Air, Pertamanan dan Hutan Kota dan Sudin Bina Marga untuk mengantisipasi dampak musim hujan pada akhir tahun 2024.

    “Sekarang sudah musim hujan. SDA monitor pompa, baik yang di rumah pompa, mobile maupun apung. Personel juga harus dalam kondisi siap siaga,” kata Uus di Jakarta pada Kamis.

    Selanjutnya, Suku Dinas ​(​​​​​​Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) diminta untuk memantau pohon rindang di seluruh wilayah untuk dilakukan pemangkasan.

    “Pohon yang rindang dan rawan roboh segera dipangkas atau ditebang. Fokus utama pohon di jalan agar tidak membahayakan warga, khususnya pengendara yang melintas,” kata Uus.

    Sudin Bina Marga juga diminta untuk memastikan jalan-jalan di Jakarta Barat (Jakbar) tidak ada yang rusak.

    “Ini juga untuk keamanan dan kenyamanan pengendara di jalan. Musim hujan sangat bahaya bagi pengendara, kalau ada jalan lubang atau jalan rusak, diperbaiki,” tegas Uus.

    Sudin Sumber Daya Air (SDA) setempat telah menyiagakan 148 pompa permanen (stasioner), 70 pompa bergerak (mobile) serta 50 pompa apung untuk mengantisipasi banjir di wilayah tersebut.

    Sedangkan Sudin Tamhut telah memangkas sebanyak 7.701 pohon di wilayah setempat mulai Januari hingga Oktober 2024 untuk mengantisipasi pohon tumbang jika terjadi hujan atau angin kencang.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024