Xcloud.id

Tag: Utut Adianto

  • Megawati Merasa Dimusuhi Sejagad Dewa Batara, Bingung Diundang ke HUT Golkar yang akan Dihadiri Prabowo

    Megawati Merasa Dimusuhi Sejagad Dewa Batara, Bingung Diundang ke HUT Golkar yang akan Dihadiri Prabowo

    Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kebingungannya setelah mendapat undangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk hadir di acara HUT ke-60 Partai Golkar. Megawati bahkan merasa seperti dimusuhi oleh semua pihak, sehingga undangan itu justru membuatnya bertanya-tanya.

    “Ini hari ini, saya diundang, tumben, sama si Bahlil, iyo kan HUT-ne opo, Golkar,” kata Megawati saat menghadiri acara peluncuran buku dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024.

    Megawati memutuskan tidak menghadiri acara tersebut secara langsung. Namun ia tetap menghormati undangan tersebut dengan meminta Ketua Fraksi PDIP DPR sekaligus Wasekjen PDIP, Utut Adianto, untuk mewakilinya. Hal ini dilakukan Megawati setelah berdiskusi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Baca juga: Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual

    Presiden ke-5 RI itu juga mengungkapkan rasa bingungnya dengan undangan tersebut. Pasalnya, Megawati merasa dirinya dan PDIP sering dimusuhi. 

    “Ya iya, dong, kan aku dimusuhin sak jagad dewa batara. Sekarang diundang, bingung aku. Ya jadi, kata Hasto, ‘Ya udah deh, Bu, ini aja deh,’ apa namanya, ‘delegasikan’, gitu,” ujar Megawati.

    Lebih lanjut, Megawati juga sempat bergurau soal dilema menentukan siapa yang akan ia kirim sebagai perwakilan. Ia tidak ingin sosok yang ditugaskan memiliki kedudukan rendah di partai.

    “Siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini’, kayak nggak apa ya, sebagai tamu nggak hormat, kalau ketinggian nanti dipikir mau gabung lagi, ha-ha-ha…. Keren nggak?” tambahnya yang disambut tawa peserta diskusi.

    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa HUT Golkar akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis. HUT ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah ketua umum partai politik lainnya.

    Untuk diketahui, jagoan Megawati di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menelan kekalahan. Hal ini membuat Megawati merasa berada di luar pemerintahan terpilih.

    Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kebingungannya setelah mendapat undangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk hadir di acara HUT ke-60 Partai Golkar. Megawati bahkan merasa seperti dimusuhi oleh semua pihak, sehingga undangan itu justru membuatnya bertanya-tanya.
     
    “Ini hari ini, saya diundang, tumben, sama si Bahlil, iyo kan HUT-ne opo, Golkar,” kata Megawati saat menghadiri acara peluncuran buku dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024.
     
    Megawati memutuskan tidak menghadiri acara tersebut secara langsung. Namun ia tetap menghormati undangan tersebut dengan meminta Ketua Fraksi PDIP DPR sekaligus Wasekjen PDIP, Utut Adianto, untuk mewakilinya. Hal ini dilakukan Megawati setelah berdiskusi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
    Baca juga: Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual
     
    Presiden ke-5 RI itu juga mengungkapkan rasa bingungnya dengan undangan tersebut. Pasalnya, Megawati merasa dirinya dan PDIP sering dimusuhi. 
     
    “Ya iya, dong, kan aku dimusuhin sak jagad dewa batara. Sekarang diundang, bingung aku. Ya jadi, kata Hasto, ‘Ya udah deh, Bu, ini aja deh,’ apa namanya, ‘delegasikan’, gitu,” ujar Megawati.
     
    Lebih lanjut, Megawati juga sempat bergurau soal dilema menentukan siapa yang akan ia kirim sebagai perwakilan. Ia tidak ingin sosok yang ditugaskan memiliki kedudukan rendah di partai.
     
    “Siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini’, kayak nggak apa ya, sebagai tamu nggak hormat, kalau ketinggian nanti dipikir mau gabung lagi, ha-ha-ha…. Keren nggak?” tambahnya yang disambut tawa peserta diskusi.
     
    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa HUT Golkar akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis. HUT ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah ketua umum partai politik lainnya.
     
    Untuk diketahui, jagoan Megawati di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menelan kekalahan. Hal ini membuat Megawati merasa berada di luar pemerintahan terpilih.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Diundang Bahlil Lahadalia, Megawati Utus Utut Adianto Hadiri HUT ke-60 Partai Golkar

    Diundang Bahlil Lahadalia, Megawati Utus Utut Adianto Hadiri HUT ke-60 Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya mengutus Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam. Hal ini dilakukan Megawati setelah mendapatkan undangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil. Kan HUT Golkar, Pak Utut Ketua Fraksi saya suruh ke sana,” kata Megawati saat menjadi pembicara utama pada peluncuran dan diskusi buku berjudul, ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Megawati menegaskan, penugasan Utut Adianto tidak sembarang. Menurut dia, penugasan tersebut setelah berdiskusi dan mempertimbangkan secara matang dan strategis dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Apalagi, kata dia, posisi PDIP saat ini terkesan dikucilkan karena PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang bukan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    “Aku bilang sama Hasto. Aku diundang ke Golkar, terus aku muram apa cengar-cengir yo? Kan aku dimusuhin sejagat Dewa Pitara. Sekarang diundang, bingung aku,” ungkap Megawati tentang pembicaraannya dengan Hasto.

    Hasto Kristiyanto, kata Megawati, memberikan masukan agar mendelegasikan kepada kader PDIP untuk hadir. Pilihannya pun jatuh kepada Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto.

    “Hasto bilang didelegasikan saja. Siapa ibu mau delegasikan? Kalau terlalu bawah, sebagai tamu tidak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir sudah mau gabung (KIM plus),” pungkas Megawati terkait undangan menghadiri HUT Ke-60 Partai Golkar.

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memastikan kehadiran Prabowo dan Gibran dalam acara tersebut. Undangan resmi sebelumnya telah diberikan Partai Golkar kepada kedua pemimpin negara.

    “Insyaallah sesuai jadwal Pak Prabowo akan hadir. Insyaallah Bapak Wapres dan beberapa tokoh lain juga akan hadir,” ujar Bahlil seusai acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024).

    Selain presiden dan wakil presiden, Partai Golkar juga mengundang sejumlah ketua umum partai politik serta tokoh-tokoh nasional. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), turut diundang untuk hadir pada puncak acara tersebut.

    Namun, Bahlil menyebut kehadiran Jokowi belum dapat dipastikan. “Doakan ya,” ujarnya singkat.

    Acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

  • Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.

    Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

    “Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.

    Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

    “Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.

    Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.

    “Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.

    Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.

    Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.

    “Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Ketua DPR Puan Maharani, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO-DPR (ANTARA)

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

    Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-DPR RI)

    Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, terutama di bidang ketahanan pangan.

    “Peru sedang berkembang di sektor pertanian, seperti asparagus dan mangga yang mereka ekspor ke Amerika Serikat. Kita dapat belajar dari keahlian mereka dalam pertanian, dan sebaliknya, mereka juga dapat memanfaatkan keahlian kita. Pertukaran keahlian ini akan sangat bermanfaat,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Kunjungan kehormatan Duta Besar Peru untuk Indonesia berlangsung menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru pada 2025. Utut menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki potensi besar, khususnya dalam bidang pertanian. Utut menambahkan bahwa Indonesia dan Peru memiliki kemiripan dari sisi pendapatan per kapita, meskipun dengan jumlah penduduk yang berbeda signifikan.

    “Pendapatan per kapita Peru sekitar 7.300 dolar AS, sementara Indonesia 4.800 dolar AS. Namun, penduduk kita hampir tujuh kali lipat dari mereka,” kata dia.

    Selain ketahanan pangan, Utut mengungkapkan bahwa kerja sama potensial juga mencakup sektor pertambangan, terutama lithium, yang menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

    “Lithium, atau yang sederhananya mirip dengan nikel, merupakan peluang kerja sama lainnya. Kita bisa mengarahkan keahlian kita ke sektor ini untuk memperluas hubungan bilateral,” ucapnya.

    Utut juga menyoroti keanggotaan Peru dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Mereka telah menjadi anggota OECD, dan Dubes Luis adalah salah satu tokoh yang merintis langkah ini saat menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Peru. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita,” kata dia.

    Sementara itu, Luis Tsuboyama menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral, terutama menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

    “Kami sedang menyelesaikan negosiasi perjanjian bilateral yang akan meningkatkan hubungan bisnis kedua negara. Sebagai bagian dari peringatan ini, kami juga merencanakan berbagai aktivitas budaya, seperti pameran fotografi,” kata Luis.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan budaya akan terus digelar di berbagai kota di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu, kami mengadakan kegiatan di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Tahun depan, kami berencana mengunjungi Makassar, Sumatera, dan Bali,” kata Luis.

    Sumber : Antara

  • DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI Puan Maharani telah melantik
    Tim Pengawas Intelijen DPR
    RI.
    Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga. Sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” ujar Puan pada awak media.
    Adapun Tim Pengawas Intelijen DPR RI merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
    Dalam Pasal 43 Ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara inteljen negara dilakukan oleh komisi di DPR RI yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.
    Tim Pengawas Intelijen itu bakal bergerak di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang mengurus bidang politik dan keamanan.
    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” tutur Puan.
    Nantinya, Tim Pengawas Intelijen DPR RI bakal bekerja sama dengan instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” imbuh Puan.
    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR RI:

    Koordinator:

    Sufmi Dasco
    Ahmad

    Pimpinan:

    Utut Adianto
    Dave Laksono
    Budisatrio Djiwandono
    Ahmad Heryawan
    Anton Sukartono

    Anggota:

    Junico BP Siahaan
    Gavriel Novanto
    Endipat Wijaya
    Victor Laiskodat
    Abdul Halim Iskandar
    Jazuli Juwaini
    Farah Putri Nahlia
    Rizki Aulia Rahman
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR akan membantu tugas-tugas anggota dewan karena menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

    Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya akan ada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi, bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Puan usai melantik Tim Pengawas Intelijen DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

    Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.

    Puan menambahkan, total ada 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR yang dilantik dan lima di antaranya menjadi pimpinan.

    Puan berharap Tim Pengawas Intelijen DPR dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi terkait tugas tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” kata perempuan pertama yang telah dia periode menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.

    Tugas intelijen Negara sendiri, tambah dia, adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini.

    Sebab, hal itu penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang potensial maupun nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa serta negara terkait kepentingan dan keamanan nasional.

    Sementara, lanjut dia, tim yang telah dilantik hari ini memiliki tugas untuk mewakili publik agar lembaga-lembaga intelijen negara dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

    Dengan begitu, rakyat bisa percaya dengan badan yang menyimpan banyak rahasia negara tersebut.

    Oleh karena itu, Ketua DPR itu menekankan pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan terkait, agar mampu menjalankan fungsi dan tugas intelijen negara secara optimal.

    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” ujar dia.

    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR:

    Koordinator:

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    Pimpinan:

    1. Utut Adianto

    2. Dave Laksono

    3. G. Budisatrio Djiwandono

    4. Ahmad Heryawan

    5. Anton Sukartono

    Anggota:

    1. Junico BP Siahaan

    2. Gavriel P Novanto

    3. Endipat Wijaya

    4. Viktor Laiskodat

    5. Abdul Halim Iskandar

    6. Jazuli Juwaini

    7. Farah Putri Nahlia

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Komisi I DPR melakukan rapat kerja (raker) perdana membahas diplomasi ketahanan nasional, isu-isu terkini, dan arah politik luar negeri Indonesia.

    Sugiono dalam paparannya raker perdana dengan Komisi I DPR mengatakan, kebijakan Kemenlu mendukung visi misi Presiden Prabowo. Dia menggarisbawahi kebijakan yang menjadi prioritas, seperti diplomasi ketahanan nasional yang mencakup pangan, energi, serta mitigasi bencana.

    “Pertama, diplomasi ketahanan nasional sebagai prioritas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI serta membangun ketahanan nasional,” kata dia pada raker perdana di ruang rapat Komisi I DPR, gedung parlemen, Senayan, Jakarta Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Kemenlu akan memperluas kemitraan dan melaukan sinergi dengan sejumlah pihak untuk membahas isu terkait pangan,energi, serta mitigasi bencana. 

    Kedua, dibahas rencana kerja 100 hari pertama dan isu aktual. 

    Dalam kesempatan raker perdana dengan Komisi I DPR ini, kedua belah pihak saling berkenalan karena akan menjadi mitra kerja selama 5 tahun ke depan.

    Dari Kemenlu, tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi wamennya Anis Matta dan Armanatha Nasir.

    Sementara raker perdana Menku dengan komisi I DPR dibuka Ketua Komisi I DPR Utut Adianto yang tampak didampingi para wakil.

  • Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri RI.

    “Agenda kita dua, yaitu rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan presiden,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain membahas program kerja 100 hari Kemenlu, rapat tersebut juga beragendakan pembahasan sejumlah isu-isu aktual.

    Rapat kemudian diawali dengan perkenalan para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

    “Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang meneruskan memimpin jalannya rapat.

    Menlu Sugiono lantas memperkenalkan pula jajaran Kemenlu RI yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hingga Wamenlu Anis Matta.

    Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir dalam rapat karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.

    Ia menjelaskan bahwa tiap Wamenlu memiliki bidang tugasnya masing-masing, misalnya Wamenlu Arrmanatha Nasir yang lebih banyak aktif di bidang-bidang yang bersifat internal dan multilateral.

    “Kemudian Pak Anis Matta tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam,” ucapnya.

    Sedangkan Wamenlu Arif Havas Oegroseno lebih banyak fokus pada bidang urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional.

    “Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kami juga memimpin Kemenlu ini secara kolektif kolegial,” kata Sugiono.

    Dia lantas berkata, “Ini saya sebulan dilantik jadi menteri, 24 hari ada di luar negeri pak, jadi belum sempat orientasi.”

    Pada kesempatan itu, turut hadir pula para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024