Xcloud.id

Tag: Utut Adianto

  • Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI

    Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI

    Dalam UU Cipta Kerja, MK meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar atau akademisi guna mendengar masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Tiga pakar yang diundang tersebut adalah Mayjen TNI Purn. Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A. (Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum), Teuku Rezasyah, Ph.D. (Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence), dan Dr. Kusnanto Anggoro (Centre for Geopolitics Risk Assessment).

    “Kami tidak minta persetujuan ini terbuka atau tertutup karena ini bagian dari meaningful participation,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Utut Adianto mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI harus menyerap aspirasi agar memenuhi syarat untuk hak untuk menyampaikan masukan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk menjelaskan agar tidak terjadi protes seperti pembahasan UU Cipta Kerja.

    “Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat,” kata dia.

    Sementara itu, Rodon merupakan pakar yang paling pertama diminta untuk menyampaikan aspirasinya. Dia menilai bahwa Pasal 47 UU TNI terkait dengan jabatan yang bisa diisi oleh TNI harus diperbarui agar tak timbulkan polemik.

    Sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menurut dia, TNI merupakan alat pertahanan negara yang menjaga tentang kepentingan nasional, yaitu tentang kedaulatan negara keutuhan wilayah dan keselamatan anak bangsa.

    “Kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia lebih pada pengalaman empirik yang saya lihat tentu saja ada rencana percepatan-percepatan dari pemerintah,” kata dia.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

    Adies Kadir mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” kata Hasto disela-sela pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Namun, dia menekankan, pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. “Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini dan Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP,” ujar Hasto.

    Diketahui, sejumlah elite PDI Perjuangan hadir dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari partai berlambang Banteng moncong putih.

    Semisal, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Yevri Sitorus, dan Yoseph Adhi Dharmo yang hadir secara langsung di Sekolah Partai. Ada juga Wasekjen PDIP Utut Adianto.

    Kemudian, elite PDI Perjuangan lainnya seperti Bambang Wuryanto atau Pacul, Wiryanto Sukamdani, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, dan Yuke Yurike mengikuti secara daring. [hen/aje]

  • Disetujui Komisi I DPR, Kapal Patroli Jepang untuk TNI Akan Ditempatkan di IKN

    Disetujui Komisi I DPR, Kapal Patroli Jepang untuk TNI Akan Ditempatkan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com — Komisi I DPR menyetujui hibah kapal patroli (patrol boat) dari Pemerintah Jepang untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dua kapal tersebut direncanakan akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, guna memperkuat pengamanan perairan strategis.

    Persetujuan ini diputuskan dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan para kepala staf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Komisi I DPR menyetujui penerimaan kapal patroli hibah dari Official Security Assistance Jepang sebagaimana surat menhan RI kepada ketua DPR,” ujar Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan kapal patroli ini akan beroperasi di IKN sesuai proyeksi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    “Penerimaan hibah kapal patroli dari Jepang ini bertujuan untuk mendukung pengamanan choke point kita, khususnya di perairan IKN,” katanya.

    Menurut Sjafrie, kapal ini tidak dilengkapi dengan senjata saat diterima. Namun nantinya akan dipersenjatai sebelum digunakan di wilayah perairan Indonesia, terutama di sekitar IKN.

    Kapal patroli ini memiliki spesifikasi sebagai, yaitu panjang mencapai 18 meter, lebar hampir 5 meter, memiliki kecepatan 40 knot, mesin diesel (belum menggunakan mesin listrik), dan berkapasitas dua awak kapal dan 14 penumpang.

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan kapal ini akan ditempatkan di IKN karena wilayah tersebut berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan memiliki banyak sungai. 

    “IKN ini dilintasi oleh ALKI II. Selain itu, di sekitar IKN juga terdapat banyak sungai yang membutuhkan pengamanan,” katanya.

    Ali menambahkan, dengan ukurannya yang hanya 18 meter, kapal patroli hasil hibah Jepang ini dapat menjangkau hingga ke pelosok sungai. “Kapal ini cukup kecil untuk masuk ke sungai-sungai di IKN sehingga dapat digunakan untuk patroli di perairan pedalaman,” pungkas Ali.

  • Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

    Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

    loading…

    Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto dinilai berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada tiga tokoh yang berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) pengganti Hasto Kristiyanto . Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    “Dari beberapa nama yang berpeluang menjadi sekjen menggantikan Hasto ada sejumlah kader potensial. Tetapi yang menguat ada dua nama, yaitu Bambang Wuryanto dan Ahmad Basarah. Keduanya politisi PDIP yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi dan kepartaian,” kata Karyono kepada SINDOnews, Jumat (27/12/2024).

    Selain itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Basarah dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan menjadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menilai keduanya merupakan publik figur yang memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik secara internal maupun eksternal.

    “Kedua figur tersebut cocok untuk menempati posisi sekjen, karena keduanya memiliki kemampuan menggerakkan roda organisasi dan memiliki pola komunikasi yang memadai,” katanya.

    Dia melanjutkan, di tengah tantangan politik yang dihadapi PDIP saat ini dan ke depan membutuhkan figur sekjen visioner, negarawan, tidak reaksioner. Kemudian, kemampuan berkomunikasi yang tidak menimbulkan blunder politik dan mampu bersikap lentur, tapi tidak patah.

    “Artinya memiliki kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak secara taktis tapi tetap berpegang teguh pada prinsip, asas dan tujuan perjuangan partai tanpa harus konfrontasi terus menerus. Di luar dua figur tersebut nama Utut Adianto juga layak menjadi figur alternatif,” pungkasnya.

    (rca)

  • 3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

    3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan oleh KPK. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengungkapkan tiga tokoh berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pengganti Hasto.

    Agung berpendapat, ke depan kriteria sosok yang pas menjadi Sekjen PDIP adalah figur yang mampu berkomunikasi dengan para pihak, utamanya pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Sehingga jembatan komunikasi politik bisa terbentang dan berlangsung lancar. Ilustrasi sederhananya, bila figur ketum ngegas, maka sekjen sebaiknya mampu ngerem,” kata Agung kepada SINDOnews, Kamis (26/12/2024).

    Lalu, siapa saja tiga tokoh yang berpeluang menjadi Sekjen PDIP?

    “Ada Ahmad Basarah, Utut Adianto, dan Pramono Anung,” ungkap Agung.

    1. Ahmad Basarah

    Di DPP PDIP, Basarah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri. Pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968 ini adalah Ketua Fraksi PDIP MPR dan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

    “Kenapa Ahmad Basarah? Saat ini merupakan Ketua Fraksi PDIP dan sudah 5 periode terpilih sebagai Anggota DPR. Sebelumnya malah dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR 2 periode pada 2014-2019 dan 2019-2024. Artinya kecakapan politik beliau diakui baik oleh lawan dan kawan politiknya,” kata Agung.

    2. Utut Adianto

    Pria kelahiran Jakarta 16 Maret 1965 ini merupakan legenda catur Indonesia. Dia adalah Grandmaster (GM) dengan peringkat tertinggi di Indonesia saat ini.

  • Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Dia mengaku cukup kaget dengan undangan tersebut. Sambil berkelakar, dia mengatakan belakangan ini dia kerap dianggap sebagai musuh bersama, terutama mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar, terus mengko opo cengar cengir yo. Iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat dewa, sekarang diundang, bingung aku,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati.

    Diketahui, Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT ke-60 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo dan Gibran dijadwalkan ikut hasir dalam acara tersebut. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga turut diundang.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahl Lahadalia mengatakan, seluruh ketua umum partai politik juga turut diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (11/12).

  • PDIP Banyak Disarankan Gabung ke Prabowo, Megawati: Dapatnya Apa?

    PDIP Banyak Disarankan Gabung ke Prabowo, Megawati: Dapatnya Apa?

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bayak disarankan agar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    “Banyak lah yang bilang, gabung lah ke sono. Lah gabung dapatnya apa?” kata Megawati.

    Dia lantas menyinggung soal kursi menteri. Presiden kelima RI itu mengungkapkan, jika bergabung pasti hanya mendapat kursi di kabinet yang kurang strategis.

    “Nanti ada yang bilang, dia datang belakangan satu (jatah menteri, red) saja, tidak bisa 2 atau 3. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” ungkap Megawati sambil bercanda.

    Lebih lanjut, Megawati mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati. 

  • Didampingi JK dan Bahlil, Prabowo-Gibran Tiba di HUT ke-60 Golkar

    Didampingi JK dan Bahlil, Prabowo-Gibran Tiba di HUT ke-60 Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di perayaan HUT ke-60 Golkar pada Kamis malam hari ini (12/12/2024). Kehadiran Prabowo-Gibran didampingi oleh Mantan Presiden Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, keduanya memasuki Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 19.30 WIB. Adapun Prabowo tampak menggunakan jas hitam dengan dasi berwarna kuning, dan Gibran menggunakan batik. 

    Mereka memasuki ruangan bersama dengan Bahlil, yang tampak menggunakan jas dan dasi berwarna kuning. Adapun, Jusuf Kalla juga menggunakan batik berwarna kuning.

    Adapun di lain sisi, tampak juga beberapa tokoh politik dan ketua umum Parpol lainnya yang hadir dalam perhelatan tersebut. 

    Tokoh-tokoh tersebut adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Syadzily Hasan menuturkan bahwa  Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum dikonfirmasi hadir dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 partai. 

    “Ya, kami belum mendapat konfirmasi soal kehadirannya,” tuturnya, sebelum perhelatan tersebut. 

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga tidak akan menghadiri undangan acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar. Namun, dirinya mengutus Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mewakilkan dirinya. 

  • Ace Hasan Respons Pernyataan Megawati: Hubungan Golkar Dengan PDIP Baik, Tidak Ada Permusuhan – Halaman all

    Ace Hasan Respons Pernyataan Megawati: Hubungan Golkar Dengan PDIP Baik, Tidak Ada Permusuhan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan hubungan partainya dengan PDIP baik-baik saja.

    Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diundang dalam perayaan puncak HUT ke-60 Tahun Partai Golkar.

    Megawati merasa saat ini dimusuhi Parpol lain, terutama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Selama ini kan hubungan kami dengan PDIPerjuangan kan juga baik. Tidak ada rasa permusuhan dari Partai Golkar,” kata Ace di sela-sela perayaan puncak HUT ke-60 Tahun Partai Golkar di SICC Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Ace menegaskan bahwa KIM Plus menghormati PDIP.

    Menurutnya tidak ada merasa memusuhi PDIP.

    “Dan juga saya kira Koalisi Indonesia Maju terhadap PDI Perjuangan,” ucapnya.

    Sebab itu dia berharap semua partai politik bisa saling bersinergi membangun bangsa Indonesia.

    “Kami tidak ada sedikit pun perasaan atau pandangan yang memusuhi. Apalagi kita sama-sama pernah menjadi satu koalisi di era pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan dia tidak hadir ke acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

    Megawati mengatakan, ia sejatinya diundang untuk hadir dalam acara tersebut oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil, karena HUT-nya Golkar,” kata Megawati, dalam acara Peluncuran dan Diskusi Buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Namun, Presiden RI Kelima itu memilih untuk tidak hadir secara langsung.

    Melainkan didelegasikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto.

    Pilihan tersebut, menurutnya, berdasarkan hasil diskusinya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menimbang posisi partainya sebagai oposisi pemerintah saat ini.

    “Terus aku mikir bilang sama Pak hasto, ‘eh aku diundang (Golkar) terus nanti aku muram apa cengar-cengir ya’. Lah iya dong kan aku dimusuhin sak jagat dewa betara. Sekarang aku diundang, bingung aku. Jadi kata Hasto begitu, ‘udah deh delegasikan saja’,” ungkapnya.

    Kemudian, Megawati berkelakar, jika kader yang mewakili Megawati adalah sosok yang menduduki jabatan tinggi di DPP PDI Perjuangan, maka akan menimbulkan pemaknaan bahwa partai berlambang banteng tersebut akan bergabung ke koalisi partai pemerintah.

    “Terus siapa yang mau delegasikan. ‘Terus siapa Ibu mau delegasikan?’ nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini, kayak sebagai tamu enggak hormat, kalau ketinggian dipikir udah mau gabung lagi. Keren gak?” ujar Megawati tersenyum.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengatakan, banyak yang menyarankan PDI Perjuangan untuk bergabung ke jajaran partai koalisi pemerintah.

    Namun, Megawati memiliki alasan tersendiri terkait hal tersebut.

    “Banyak kan yang bilang, ‘ibu gabunglah ke sana’. Kalau gabung gua dapatnya apa. Presiden lho masa gabung, aku bilang. Ya pilihnya nanti,” ucap Mega.

  • Golkar Rayakan HUT ke-60 Hari Ini (12/12), Jokowi Hadir atau Tidak?

    Golkar Rayakan HUT ke-60 Hari Ini (12/12), Jokowi Hadir atau Tidak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Syadzily Hasan buka suara soal kabar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 yang digelar hari ini (12/12/2024).

    Hal tersebut diungkapkan olehnya sebelum perhelatan dimulai. Adapun, perayaan HUT ke-60 Partai berlogo pohon beringin ini digelar di  Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam hari ini (12/12/2024). 

    “Ya, kami belum mendapat konfirmasi soal kehadirannya [Jokowi],” tuturnya

    Adapun, Ace juga mengungkapkan bahwa sang mantan Presiden memang tidak diundang secara khusus oleh Partai Golkar.

    “Kami terus terang memang tidak mengundang secara khusus ya, untuk diketahui bahwa Pak Jokowi memang beliau tidak hadir dalam acara ini,” imbuhnya.

    Meski demikian, pihaknya telah mendapat konfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam perayaan tersebut. 

    Di lain sisi, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak akan menghadiri undangan acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

    Dalam kesempatan berbeda, Megawati menyampaikan dirinya mendapat undangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Namun, dirinya mengutus Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto untuk mewakilkan dirinya. 

    Menurutnya, utusan kepada Utut ini juga dimaknai sebagai rangka untuk menghargai niat partai berlogo pohon beringin itu karena telah mengundang PDIP.

    Lebih lanjut, Mega membeberkan alasan mengutus Utut ini juga sudah melewati pertimbangan matang dan strategis dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.