Xcloud.id

Tag: Ustaz Haikal Hassan

  • BPJPH kejar sertifikasi halal 14 juta pelaku usaha sampai 2029

    BPJPH kejar sertifikasi halal 14 juta pelaku usaha sampai 2029

    Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal sampai periode tahun 2029.

    Sampai saat ini, masih ada sebanyak 64 juta pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal, dari total sebanyak 66 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia.

    “Dari 64 juta (pelaku usaha) itu, makanan itu kurang lebih 14 persen, jadi target kita yang 14 persen kita selesaikan dulu sampai 2026. Setelah itu baru kosmetik, obat, dan sebagainya. Nah, 14 juta ini harus kita kejar sampai 2029 ya,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hassan setelah acara Rapat Kerja Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan FGD Masa Depan Investasi, di Jakarta, Kamis.

    Dengan target itu, ia menyebut dibutuhkan upaya untuk merangkul sebanyak 3,5 juta pelaku usaha agar tersertifikasi halal setiap tahunnya.

    “Sebanyak 14 juta (pelaku usaha) ini mesti kita kejar, satu tahun dapetnya 3,5 juta, sehari dapetnya 10 ribu,” ujar Hassan.

    Untuk mempercepat sertifikasi halal pelaku usaha itu, pihaknya akan melakukan dengan empat upaya. Pertama, penetapan regulasi bagi pelaku usaha dan fatwa bagi yang terlibat.

    “Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup. Kalau soal berat biaya, tidak apa-apa sekali. (Tapi) tiap bulan mesti dievaluasi dong, tiap tahun mesti dievaluasi,” ujar Hassan.

    Lalu, kedua, yaitu kolaborasi diantaranya dengan sembilan kementerian dan tiga badan, yang akan dilanjutkan terus ke depan.

    Ketiga, lanjutnya, yaitu upaya sosialisasi yang masif supaya membuat pelaku usaha menjadi lebih damai, tenang, dan nyaman, serta keempat yaitu digitalisasi.

    Ia menyebut bahwa dibutuhkan kolaborasi oleh berbagai pihak, diantaranya berbagai kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi masyarakat (ormas) dalam upaya mempercepat sertifikasi halal pelaku usaha di Indonesia.

    Selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan pihaknya telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 12 ribu tenaga kerja.

    Adapun, tenaga kerja tersebut salah satunya tenaga pendamping untuk pemrosesan produk halal, yang terdiri dari pekerja paruh waktuyang telah direkrut selama tiga bulan terakhir.

    “Mereka (freelancer) tugasnya mendampingi, mengecek, ikut melihat bahwa produk ini benar-benar halal. Nah, proyek itu mudah-mudahan akan menambah percepatan,” ujar Hassan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJPH: Pelaksanaan JPH buka 12 ribu lapangan kerja baru dalam 100 hari

    BPJPH: Pelaksanaan JPH buka 12 ribu lapangan kerja baru dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) telah menciptakan 12.321 lapangan kerja baru di Indonesia dalam waktu 100 hari.

    “Selama kurang lebih tiga bulan kami menjalankan amanat ini, alhamdulillah, sudah membuka lapangan pekerjaan kepada lebih dari 12.000 orang tanpa perlu membangun pabrik,” kata Haikal, dikutip dari laman resmi BPJPH, Kamis.

    Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, penciptaan 12.321 lapangan kerja tersebut dilakukan melalui program rekrutmen sejumlah SDM di bidang JPH.

    Di antaranya, pendamping proses produk halal (P3H) yang bertugas membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal, auditor halal, penyelia halal, serta juru sembelih halal.

    “Kita juga telah menerbitkan sertifikat halal kepada lebih dari 106.000 pelaku usaha, dan selama periode Oktober sampai hari ini tercatat 595.788 produk telah mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Haikal.

    Menurut Haikal, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan stabilitas nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

    Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Tak hanya memberikan kepastian hukum halal untuk produk yang beredar, sertifikasi ini pun menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk halal yang semakin berdaya saing.

    “Dengan adanya sertifikasi halal, para pelaku usaha tidak hanya meningkatkan daya saing produk mereka, tetapi juga turut mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama di pasar produk halal global,” kata Haikal.

    Ia mengaku optimistis JPH tidak hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

    “Untuk itu, sinergi kolaborasi dan kerja sama antara seluruh stakeholder terkait baik itu kementerian/lembaga, pemda, perguruan tinggi, halal center, ormas, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus terus kita perkuat untuk mewujudkan cita-cita mulia kita ini,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan Hingga Tembus Toko Oleh Oleh

    PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan Hingga Tembus Toko Oleh Oleh


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung usaha ultra mikro di Indonesia agar mampu naik kelas. Melalui program pembiayaan dan pelatihan, PNM telah membantu banyak ibu-ibu salah satunya ibu Enung Ukanah, seorang pengusaha sirup markisa asal Garut yang kini semakin bersinar.

    Usaha Enung sempat mengalami tantangan besar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, berkat tekad dan semangat yang kuat, serta dukungan pembiayaan dari PNM, ia berhasil bangkit dan merintis kembali usaha sirup markisa dari dapur rumahnya.

    Awalnya, ia kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena belum memiliki sertifikat halal. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PNM, kini produknya telah bersertifikat halal hingga berhasil masuk ke toko oleh-oleh ternama di Kabupaten Garut.

    “Bersyukur sekali kenal dengan PNM dibantu untuk dapat sertifikasi halal, produk saya jadi lebih diterima toko-toko oleh-oleh yang cukup terkenal di sini. Ngga nyangka bisa sampe kaya gin padahal sebelumnya cuma bisa titip jual di warung-warung,” ujar Enung dengan penuh semangat saat berdialog dan dikunjungi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan di Menara PNM (30/1).

    Direktur Utama PNM menyatakan bahwa program pembiayaan dan pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan ibu-ibu pengusaha ultra mikro tangguh yang mampu berkembang secara mandiri. “Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, usaha kecil dapat naik kelas dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

    Arief menambahkan, PNM akan terus memberikan akses pembiayaan sekaligus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha yang salah satunya kepemilikan sertifikat halal. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing para pelaku usaha ultra mikro dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” jelas Arief. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan hingga Tembus Toko Oleh-Oleh

    PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan hingga Tembus Toko Oleh-Oleh

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung usaha ultra mikro di Indonesia agar mampu naik kelas. Melalui program pembiayaan dan pelatihan, PNM telah membantu banyak ibu-ibu salah satunya ibu Enung Ukanah, seorang pengusaha sirup markisa asal Garut yang kini semakin bersinar.

    Usaha Ibu Enung sempat mengalami tantangan besar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, berkat tekad dan semangat yang kuat, serta dukungan pembiayaan dari PNM, ia berhasil bangkit dan merintis kembali usaha sirup markisa dari dapur rumahnya.

    Awalnya, ia kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena belum memiliki sertifikat halal. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PNM, kini produknya telah bersertifikat halal hingga berhasil masuk ke toko oleh-oleh ternama di Kabupaten Garut.

    “Bersyukur sekali kenal dengan PNM dibantu untuk dapat sertifikasi halal, produk saya jadi lebih diterima toko-toko oleh- oleh yang cukup terkenal di sini. Ngga nyangka bisa sampe kaya gin padahal sebelumnya cuma bisa titip jual di warung-warung,” ujar Ibu Enung dengan penuh semangat saat berdialog dan dikunjungi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan di Menara PNM pada Kamis (30/1/2025).

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa program pembiayaan dan pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan ibu-ibu pengusaha ultra mikro tangguh yang mampu berkembang secara mandiri. 

    Arief menambahkan, PNM akan terus memberikan akses pembiayaan sekaligus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha yang salah satunya kepemilikan sertifikat halal. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing para pelaku usaha ultra mikro dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” jelas Arief.

  • PNM Siap Dukung Program Pemerintah Tingkatkan Sertifikat Halal Bagi UMKM

    PNM Siap Dukung Program Pemerintah Tingkatkan Sertifikat Halal Bagi UMKM

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mendatangi kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Menara PNM Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kesempatam itu, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi menyatakan kesiapannya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya para ibu-ibu pengusaha ultra mikro.

    Dukungan ini akan diperkuat dengan peran Account Officer (AO) di lapangan. Hal ini sejalan dengan program pembiayaan PNM yang berfokus pada pemberian secara holistik melalui modal finansial, intelektual dan sosial.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” ujar Arief.

    Jalin Kerjasama

    Sementara Haikal mengungkapkan, BPJPH akan menjalin kerja sama dengan PT
    PNM.

    Sebab PNM merupakan BUMN permodalan yang secara khusus banyak menjangkau UMKM di berbagai wilayah RI. Sehingga dengan kerja sama ini PNM dapat membantu BPJPH untuk mendaftarkan para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat halal.

    “Tadi saya berkunjung ternyata banyak pelaku usaha-pelaku usaha yang mendapat pembiayaan dari PNM. Nah saya bisikin, kasih halal dong supaya berjalan seiring dan ternyata beliau sudah lakukan dan akan kita eratkan lagi,” ujar Haikal.

    PNM menargetkan 3,5 juta UMKM bisa mendapatkan sertifikat halal sepanjang 2025.

    Haikal menjelaskan target ini didapat dari jumlah UMKM dalam negeri yang belum memiliki sertifikat halal. Di mana menurutnya per Januari ini dari 66 juta UMKM, baru 2,1 juta usaha yang sudah tersertifikasi.

    “Tahun ini kalau sesuai target 3,5 juta UMKM. Kenapa 3,5 juta UMKM, karena dari 66 juta itu 20% pelaku usaha kuliner. Berarti 14 juta, kalau 14 juta kita bagi rata-rata 3,5 juta lah per tahun,” terang Haikal.

    Sebelumnya, PNM juga telah mendampingi nasabahnya memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin edar BPOM.***

    Dengan demikian, PNM berkomitmen untuk memberdayakan usaha rumah tangga agar dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar yang lebih luas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPJPH Apresiasi AQUA Bantu UMKM Dapat Sertifikasi Halal

    BPJPH Apresiasi AQUA Bantu UMKM Dapat Sertifikasi Halal

    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi upaya AQUA dalam membantu UMKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Langkah AQUA ini diharapkan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya.

    “Komitmen AQUA untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal ini patut dicontoh oleh pelaku usaha lainnya,” kata Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

    Saat mengunjungi pabrik AQUA di Mekarsari, Kamis (23/1), Haikal mengungkapkan berdasarkan data BPJPH saat ini dari 66 juta pelaku usaha di semua level mulai dari mikro sampai besar, baru sekitar 2,1 juta usaha yang bersertifikasi halal. Kondisi ini dinilainya menjadi dilema, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

    Haikal menyebut Indonesia menduduki peringkat kedelapan dalam hal kepemilikan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Bahkan kalah dari Prancis, Korea Selatan, Brazil dan Rusia terkait sertifikasi halal.

    “Bahkan kita kalah dengan China di posisi pertama sebagai negara yang menghasilkan produk dengan sertifikasi halal bagi dunia,” katanya.

    Karena itu, Haikal mendorong semua pelaku usaha dari mikro hingga besar wajib melakukan sertifikasi halal agar produk Indonesia lebih mudah diterima dunia. Menurutnya, sertifikasi halal itu dapat meningkatkan ekspor sehingga membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

    “Kita (pelaku usaha di Indonesia) ini bukan nggak halal, tetapi kita nggak tertib halal. Karena apa? karena untuk daftar sertifikasi halal ini biaya yang mahal. Karena mahal, yaudah digratisin dengan cara apa? bantuan untuk daerah. Perantaranya bisa dari swasta. Ini mesti begitu, enak nggak enak, malu nggak malu, karena kita ingin semua bersertifikasi halal,” kata Haikal lagi.

    Pihaknya pun mengapresiasi program AQUA yang telah membantu bisnis UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Haikal mengatakan program ini telah membantu pemerintah terlebih di daerah agar UMKM bisa memberikan jaminan kualitas bagi para konsumen.

    “Halal itu bukan untuk muslim saja tetapi untuk semua. Jadi halal itu adalah sebuah gaya hidup dan perkembangan budaya modern yang mengutamakan kebersihan, transparansi, keterbukaan, prosperity dan traceability, itu halal,” katanya.

    Sementara itu, VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan sertifikat halal merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia. Dengan mengantongi sertifikasi halal, kata dia, akan memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada siapapun konsumen produk yang dibeli.

    “Karena kalau halalnya maju maka pertumbuhan ekonominya juga baik,” kata Vera.

    Vera menegaskan komitmen AQUA terkait halal tidak hanya berhenti di pabrik dan produk sendiri tetapi bersama dengan lingkungan dan seluruh mitra Danone yang ada di Indonesia. pihaknya telah bekerja sama dengan BPJPH, BPOM dan instansi muslim lainnya terkait sertifikasi halal agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM.

    Dia melanjutkan selama lebih dari 50 tahun menyajikan kebutuhan air minum masyarakat, AQUA tidak ingin berhenti hanya dalam pertumbuhan bisnis tetapi juga keberlanjutan perkembangan kesehatan, lingkungan dan masyarakat. AQUA ingin maju bersama masyarakat sambil menumbuhkan komunitas halal di sekitar wilayah operasional pabrik.

    “AQUA tidak bisa tumbuh sendiri. Kami tumbuh erat dengan berbagai komunitas dan berkolaborasi dengan PBNU, Muhammadiyah hingga Dewan Masjid Indonesia tidak lain dan tidak bukan bahwa untuk memastikan tumbuhnya bisnis kami ini agar membawa manfaat dan keberkahan bagi konsumen dan kemitraan kita,” katanya.

    (ega/ega)

  • Manfaat Halal Indonesia jadi penggerak ekonomi

    Manfaat Halal Indonesia jadi penggerak ekonomi

    Kepala BPJPH, Haikal Hassan alias Babe Haikal. Foto: Istimewa

    Manfaat Halal Indonesia jadi penggerak ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 27 Januari 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas bahwa pemerintah di bawahnya bekerja keras agar APBN yang digelontorkan mampu membentuk dan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Negara yang saat ini berada di bawah langsung Presiden melalui berbagai programnya mengimplementasi arahan Presiden tersebut.

    Kepala BPJPH, Haikal Hassan dalam banyak kesempatan kunjungan ke berbagai daerah selalu menyampaikan produk-produk halal itu akan menjadi roda penggerak ekonomi daerah dan prosesnya akan menciptakan lapangan kerja baru.

    “BPJPH selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah dan pengusaha bahwa Sertifikat Halal mampu meningkatkan produktivitas dan omzet penjualan serta proses pendampingan Produk Halal membuka lapangan kerja baru dengan penghasilan yang layak,” ujar Babe Haikal, panggilan akrabnya kepada media.

    Pada tahun 2025 BPJPH akan menggelontorkan APBN untuk membantu 1,2 juta pegiat usaha mikro dan kecil dapatkan Sertifikat Halal. “Di samping itu ada pola fasilitasi dukungan dari Kementerian – Lembaga, Pemda, CSR BUMN dan Swasta bagi pegiat usaha untuk dapatkan Sertifikat Halal secara gratis,” lanjut Haikal.

    Di samping itu pada tahun 2025, BPJPH memberi kesempatan bagi pegiat usaha mikro dan kecil untuk secara mandiri membiayai Sertifikat Halal yang hanya Rp 230 ribu .

    “Secara keseluruhan pada tahun 2025 kami targetkan akan ada 3 Juta Sertifikat Halal baru untuk pegiat UMK, ini akan membuka kesempatan lapangan kerja besar bagi profesi Pendamping Proses Produk Halal ( P3H) yang akan mendampingi pegiat UMK dapatkan Sertifikat Halal,” ujar Babe Haikal.

    Setiap pendamping tugasnya membantu proses pembuatan izin halal dan akan mendapat honor Rp 150.000 atas tiap Sertifikat Halal yang dibantu dihasilkan. “Bayangkan jika seorang pendamping mampu membantu produksi 30 Sertifikat Halal saja dalam 1 bulan. Artinya P3H akan dapat penghasilan halal dan berkah sebesar Rp. 4,5 juta. Ini diatas UMR di banyak kota di Indonesia” ujar Haikal.

    “Kami menerima testimoni banyak ibu rumah tangga, mahasiswa yang saat ini menjadi P3H mampu mendampingi 30 sampai 100 pelaku usaha tiap bulan mendapatkan sertifikat halal. Ini buktikan proses Sertifikat Halal ini buka lapangan kerja baru dengan penghasilan yang layak,” ujar Haikal.

    “Dari segi produktivitas UMK juga akan meningkat sejalan dengan diterimanya berbagai produk halal di pasar. Bahkan sudah banyak produk halal dari UMK yang bisa diekspor ke luar negeri setelah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Di samping bertambahnya jumlah outlet penjualannya,” tandas Haikal.

     

    Penulis: Suwiryo/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kepala BPJPH: Produk halal harus jadi roda penggerak ekonomi daerah

    Kepala BPJPH: Produk halal harus jadi roda penggerak ekonomi daerah

    Kita datang ke sini untuk menggugah pemerintah daerah dan pengusaha agar ikut berpartisipasi dalam menghalalkan produk-produk yang beredar

    Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengatakan produk halal harus menjadi roda penggerak ekonomi daerah.

    “Kita datang ke sini untuk menggugah pemerintah daerah dan pengusaha agar ikut berpartisipasi dalam menghalalkan produk-produk yang beredar,” katanya saat di Sukabumi, Jabar, Kamis.

    Menurut Haikal, pemda khususnya Pemkab Sukabumi sudah seharusnya lebih peduli dan mengawasi peredaran produk yang ada, sebab dengan keberadaan produk halal yang tertib akan tumbuh produktivitas, sehingga daerah terdongkrak naik.

    Produk halal ternyata lebih mudah diterima oleh luar negeri, sehingga potensi untuk ekspor produk halal ini harus dimanfaatkan, karena semakin banyak barang yang diekspor maka perekonomian ikut terdongkrak.

    Selain itu, jika semakin tertib produk halal, maka akan membuka peluang kerja sebab BPJPH saat ini tengah membuka lowongan kerja pendamping produk halal karena pihaknya membutuhkan sekitar 2 juta orang untuk menjadi pendamping.

    “Setiap pendamping ini tugasnya untuk membantu proses pembuatan izin halal dan untuk upahnya Rp150 ribu/hari untuk mendampingi satu warga atau pengusaha jika dua, tiga atau lebih maka gaji yang didapat jauh lebih besar,” tambahnya.

    Haikal mengatakan jika produk halal sudah tertib tentu yang akan diuntungkan adalah daerah, karena perputaran uang akan di daerah tidak lari pusat dahulu.

    Di sisi lain, untuk proses perizinan produk halal pihaknya juga akan memperkuat dengan digitalisasi, agar para pengusaha bisa lebih melek lagi dalam memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan.

    Pewarta: Aditia Aulia Rohman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harapan Kepala BPJH Babe Haikal soal tertib halal

    Harapan Kepala BPJH Babe Haikal soal tertib halal

    Babe Haikal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, yang juga bernama lengkap Ahmad Haikal Hasan Foto: Istimewa

    Tertib halal dorong capaian target pertumbuhan ekonomi 8 %

    Harapan Kepala BPJH Babe Haikal soal tertib halal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 16:46 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal memastikan kepatuhan ekosistem industri halal terhadap Jaminan Produk Halal atau tertib halal akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah.

    “Jika ekosistem halal kita dari hulu ke hilir tertib halal, saya pastikan cita-cita menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia akan terwujud. Dan, sektor halal kita dipastikan berkontribusi penting dalam menopang target pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” Babe Haikal, di Jakarta, Senin (13/1/2025) dikutip dari keterangan tertulis.

    “Saya jamin kita pasti nomor satu. Kalau kita tertib halal, pasti (peringkat) kita melambung,” tambahnya.

    Babe Haikal menjelaskan optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, besarnya potensi ekonomi halal sangat terbuka lebar.  State of the Global Economy (SGIE) Report 2023 melaporkan pengeluaran konsumen muslim global adalah sebesar US$2,29 triliun di enam sektor ekonomi riil (2022) dan diproyeksikan mencapai US$3,1 triliun pada tahun 2027.

    Perkembangan enam sektor rill tersebut didukung sektor keuangan syariah sebagai enabler yang pada 2021/2022, asetnya mencapai US$3,9 triliun. Diproyeksikan meningkat hingga US$5,9 triliun pada 2025/2026.

    Data perdagangan juga menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai USD 41,42 miliar, atau setara Rp673,90 triliun di periode Januari–Oktober 2024. Di periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD 29,09 miliar.

    Menilik kinerja ekspor produk halal Januari-Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor sebesar USD 33,61 miliar, diikuti pakaian muslim USD 6,83 miliar, farmasi USD 612,1 juta, dan kosmetik USD 362,83 juta.

    “Potensi perdagangan produk halal dunia terus meningkat. Ditandai data yang menunjukkan bahwa angka belanja masyarakat muslim dunia diproyeksikan akan terus meningkat. Dan, itu merupakan potensi besar ekonomi halal yang tak boleh kita lewatkan,” jelas Babe Haikal.

    “Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk ekonomi Indonesia. Tentu kita harus sama-sama perkuat ekosistem halal kita dari hulu hingga ke hilir. Dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Dari sektor makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimiawi, biologi, bahkan rekayasa genetik, hingga hingga barang gunaan. Ingatlah, ini akan menjadi amal jariyah kita,” katanya.

    Untuk itu, lanjut Babe Haikal, sinergi-kolaborasi penguatan ekosistem halal harus diperkuat.

    “Upaya edukasi dan literasi halal juga harus kita tingkatkan bersama melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, lintas kementerian, lembaga, pemda, perguruan tinggi, halal center, ormas, termasuk juga para ulama, asatidz, dan tokoh masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

     

    Penulis: Suwiryo/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sertifikasi Halal Restoran Masih Jadi Prioritas Penikmat Kuliner di Indonesia

    Sertifikasi Halal Restoran Masih Jadi Prioritas Penikmat Kuliner di Indonesia

    JAKARTA – Di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, sertifikasi halal menjadi faktor penting yang memengaruhi preferensi penikmat kuliner. Label halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga mencerminkan kualitas, transparansi, hingga rasa hormat terhadap keberagaman.

    Restoran yang memiliki sertifikasi ini tidak hanya mampu menarik perhatian pelanggan Muslim, tetapi juga membangun kepercayaan lintas komunitas, menjadikannya elemen krusial dalam dunia kuliner modern.

    Hal ini pula yang ditangkap oleh The People’s Cafe, restoran dari Ismaya Group, yang sejak November 2024 telah memperoleh sertifikasi halal.

    Sertifikasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan restoran untuk menciptakan pengalaman kuliner yang ramah bagi semua kalangan, khususnya pelanggan yang mematuhi aturan diet halal.

    Cendyarani, Presiden Direktur Ismaya Group mengatakan, sertifikasi ini sejalan dengan visi The People’s Cafe untuk menyajikan hidangan berkualitas tinggi yang diproses secara etis dan transparan.

    Hal ini memberikan jaminan kepada pelanggan setiap bahan dan metode pengolahan yang digunakan telah memenuhi standar halal yang ketat sesuai regulasi Indonesia.

    “Kami selalu mendengar dan merespons kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Sertifikasi halal adalah wujud nyata dari dedikasi kami dalam menciptakan pengalaman bersantap yang relevan dan inklusif.”

    “Hal ini memastikan semua tamu, termasuk yang mematuhi diet halal, dapat menikmati makanan dengan tenang. Lebih dari itu, ini adalah komitmen kami untuk memberikan kualitas, keaslian, dan suasana yang ramah sambil merayakan kekayaan budaya Indonesia,” kata Cendyarani dalam konferensi persnya di Jakarta, baru-baru ini.

    Upaya mendapatkan sertifikasi halal ini rupanya tidak mudah. Mulai dari pemilihan bahan baku yang diproduksi secara etis hingga proses pengolahan yang teliti, setiap langkah dilakukan dengan perhatian penuh.

    Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar halal tetapi juga mencerminkan komitmen restoran untuk memberikan pengalaman bersantap yang aman dan nyaman bagi semua.

    Di kesempatan yang sama, Ahmad Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengapresiasi langkah ini.

    “Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen produk yang disajikan aman dan sesuai dengan regulasi. Ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan, terutama bagi pelanggan Muslim. Dengan sertifikasi ini, The People’s Cafe tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan tetapi juga menunjukkan dedikasi terhadap keberagaman dan inklusivitas di dunia kuliner,” kata dia.

    Dengan sertifikasi halal, restoran ini tidak hanya menawarkan makanan lezat tetapi juga rasa aman bagi pelanggan yang mengutamakan kehalalan dalam memilih sajian.