Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
menjalankan
shalat Idul Adha
di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).
Pantauan Kompas.com di lokasi, Presiden memasuki area
Masjid Istiqlal
sekitar pukul 06.40 WIB.
Prabowo tampak hadir memakai baju koko warna putih dan peci hitam.
Saat Prabowo masuk area tempat shalat di Masjid Istiqlal, ia didampingi oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
Jusuf Kalla
(JK).
Tampak juga ada Menteri Koordinator PMK Pratikno serta Ketua DPR RI Puan Maharani.
Di lokasi hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih.
Shalat Idul Adha
dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tepat.
Kepala Negara tampak duduk bersebelahan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Hadir pula di lokasi sejumlah menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Haikal Hassan.
Lalu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.
Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, hingga Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga hadir di lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ustaz Haikal Hassan
-
/data/photo/2025/06/06/6842302b4c46b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan Nasional 6 Juni 2025
-

BPJH Percepat Sertifikasi Produk Halal di Seluruh Indonesia, Targetkan 3,5 Juta Sertifikat pada 2025 – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) semakin giat dalam upaya mempercepat proses sertifikasi produk halal di seluruh Indonesia.
Dengan target 3,5 juta sertifikat halal pada 2025, BPJH berfokus mempermudah produk-produk, terutama dari pelaku UMKM, mendapatkan jaminan halal yang diakui secara internasional.
Sertifikasi halal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun global.
Sebagai bagian dari upaya ini, BPJH baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat edukasi dan promosi terkait pentingnya sertifikasi halal serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di kantor BPJH, Jakarta Timur, pada Senin (24/3/2025) dan dihadiri oleh Kepala BPJH Babe Haikal Hasan dan Ketua Yayasan Rekat Cinta Indonesia Eka Gumilar.
ABD Syakur, Kepala Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJH, menyampaikan bahwa kerjasama dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia akan mempercepat sosialisasi pentingnya sertifikasi halal di berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.
Menurutnya, yayasan ini memiliki jaringan yang cukup kuat yang dapat mendukung upaya BPJH dalam mencapainya.
“Yayasan Rekat Cinta Indonesia memiliki jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri, yang akan sangat membantu BPJH dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal. Kami berharap target 3,5 juta sertifikat halal dapat tercapai dengan dukungan mereka,” ujar Syakur.
Dengan target 3,5 juta sertifikat halal pada 2025, BPJH berharap dapat menjangkau sebanyak mungkin produk yang dihasilkan oleh UMKM di seluruh Indonesia.
Hal ini sangat penting, mengingat sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM yang membutuhkan dukungan agar produk mereka memiliki kehalalan yang terjamin.
Heikal Safar, Ketua Pengawas Yayasan Rekat Cinta Indonesia, menambahkan bahwa yayasan yang dipimpinnya siap membantu BPJH dalam mencapai target tersebut, terutama dengan memanfaatkan jaringan mereka yang luas di berbagai daerah, baik domestik maupun internasional.
“Kami akan memanfaatkan jaringan yang ada di setiap provinsi dan kabupaten, bahkan hingga luar negeri, untuk memaksimalkan sertifikasi halal ini,” tegas Heikal.
Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan bagi konsumen Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk dipasarkan ke luar negeri, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
BPJH berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM agar produk mereka tidak hanya memenuhi standar halal di Indonesia, tetapi juga memenuhi standar internasional yang dapat memperluas pangsa pasar mereka.
Dalam hal ini, Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, yang juga berperan dalam mempercepat sertifikasi halal, mengatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk bergerak cepat dalam sertifikasi halal, baik untuk produk makanan, minuman, kosmetik, hingga fashion.
“Kami ingin memastikan produk-produk Indonesia tidak hanya memenuhi standar halal di dalam negeri, tetapi juga diakui di pasar internasional,” ujar Diana.
Ke depan, BPJH berharap kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti Yayasan Rekat Cinta Indonesia, Kadin DKI Jakarta, dan mitra lainnya, dapat terus berlanjut dan mempercepat proses sertifikasi halal secara masif dan terstruktur.
Dukungan ini sangat diperlukan agar target 3,5 juta sertifikat halal di seluruh Indonesia pada 2025 dapat tercapai dengan optimal, sehingga produk Indonesia semakin diterima di pasar global.
-

BPJPH-Yayasan Rekat Cinta Indonesia Teken MoU Program Sertifikasi Halal
GELORA.CO, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menandatangani nota kesepahaman (Memodandum of Undertanding) dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia tentang edukasi dan promosi bidang produk halal. Pendatanganan MoU berlangsung di kantor BPJH dan dihadiri langsung Kepala BPJPH Babe Haikal Hasan dan Eka Gumilar sebagai Ketua Yayasan Rekat Cinta Indonesia, Jakarta Timur, Senin (24/3/2025).
Kepala Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, ABD Syakur mengatakan Yayasan Rekat Cinta Indonesia bisa membantu BPJPH untuk melakukan edukasi dan sosiasialisasi tentang betapa pentingnya sertifikasi halal untuk pengembangan perekonomian masyarakat.
“Ini tadi MoU untuk kolaborasi sosialisasi jaminan produk halal dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia,” ujar Syakur kepada wartawan.
Menurut Syakur, kerja sama dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia cukup stategis untuk mensosialisakan tentang pentingnya sertifikasi halal, baik ke provinsi, kabupaten/kota dan bahkan ke luar negeri. Mengingat Yayasan Rekat Cinta Indonesia sendiri memiliki jaringan cukup kuat.
“Ini dukungan bagi kami untuk mencapai terget program sertifikasi kita setiap tahun,” katanya.
Syakur menambahkan bahwa BPJHP menargetkan sertifikasi produk halal mencapai 3,5 juta pada 2025 ini. Target ini bisa terwujud jika dibantu oleh berbagai pihak, termasuk Yayasan Rekat Cinta Indonesia sendiri.
“Yayasan Rekat Cinta Indonesia ini bisa nasional dan internasional jika sudah mendirikan RPH. RPH itu ada dua, ada Pratama dan utama. Yang utama itu yang bisa melakukan audit terhadap barang-barang yang nasional dan internasional kalau itu didukung oleh sarana dan prasarana,” tambahnya.
BPJPH-Yayasan Rekat Cinta Indonesia Teken MoU Program Sertifikasi Halal
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pengawas Yayasan Rekat Cinta Indonesia, Heikal Safar. Menurut dia, pihaknya siap membantu BPJH untuk mensukseskan target 3,5 juta produk halal.
“Kita berupaya semaksimal mungkin karena kita menggunakan jaringan-jarjngan kita yang berada di setiap kabupaten, kota, provinsi. Kalau itu dijalankan bersama sama itu insya Allah hasilnya lebih optimal,” katanya.
Heikal menyampaikan bahwa pihaknya selama ini sudah memiliki pengalaman, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari mitra Rekat Indonesia Raya dan yayasan Rekat Cinta Indonesia yang sudah memiliki jaringan di manca negara.
“Kami sudah punya tempat sendiri untuk balai latihan yang bisa lebih dimaksimalkan. Termasuk di luar ngeri karena kita sudah memiliki jaringan di banyak negara. Sehingga ini membantu Rekat dalam mengawasi seririfkasi halal dari setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia,” tegas Heikal yang juga Sekjen Forum Rekat Indonesia ini.
Yayasan Rekat Cinta Indonesia akan bekerja mulai setelah hari raya Idul Fitri 2025. Saat ini masih dilakukan kordinasi dengan berbagai pihak.
“Habis lebaran segera jalan, minggu-minggu ini kita koordinasi dulu karena tim kita profesional. Kita punya tim ahli dan lengkap,” pungkas Heikal. []
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3962370/original/087250000_1647259998-Logo_Halal.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1.000 Sertifikat Halal Gratis Disebar untuk UMK di Jakarta – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang jaminan produk halal serta dukungan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) binaan KADIN di Kantor BPJPH Jakarta.
Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
“Badan halal saat ini tengah berjuang mencapai target sertifikasi halal. Tidak ada lagi ego sektoral, kita harus bersinergi. KADIN DKI Jakarta berperan besar dalam memfasilitasi sertifikasi halal dengan menyediakan 1.000 sertifikat halal melalui mekanisme reguler dan self-declare,” ujar Babe Haikal sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga langkah penting untuk membuka peluang pasar internasional.
“UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk diterima di luar negeri, dan sertifikat halal adalah kekuatan utama dalam persaingan global. Kehadiran KADIN dalam program ini menjadi vitamin untuk mencapai target yang lebih besar,” tutur Haikal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Pusat Anindya Bakrie, juga mengapresiasi langkah ini. Ia menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah strategi penting dalam mengembangkan daya saing produk Indonesia.
“Hari ini berkat inisiatif dari DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi kita memberikan contoh, ada 1.000 sertifikat halal, dan ini kalau kita implementasikan di 38 provinsi jumlahnya bisa 38.000 bahkan lebih, dan ini sejalan dengan cita-citaPak Prabowo melalui Pak Haikal. Bagaimana semakin banyak sertifikat yang sudah dibutuhkan oleh pedagang-pedagang kita, oleh UMKM untuk melakukan perdagangan sekarang juga di dunia internasional di dalam dan luar negeri,” ujar Anindya Bakrie.
-

Saksikan Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal bersama Anita Dewi dan Ahmad Haikal Hassan, Hanya di iNews
loading…
Saksikan Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal bersama Anita Dewi dan Ahmad Haikal Hassan, Hanya di iNews
JAKARTA – Malam Ini, iNews kembali menghadirkan program unggulan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih , sebuah tayangan eksklusif yang menghadirkan tokoh-tokoh penting di pemerintahan dari berbagai sektor strategis. Dalam episode terbaru 30 menit Bersama Kabinet Merah Putih akan menghadirkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan.
Dipandu oleh host iNews Anita Dewi, program ini akan menyajikan wawancara mendalam dan inspiratif, serta analisis tajam yang dipaparkan Haikal Hassan seputar peran vital BPJPH dalam memastikan produk-produk lokal yang bersertifikat halal, serta bagaimana langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Babe Haikal dalam mendukung industri halal di Indonesia.
Ahmad Haikal Hassan, atau yang akrab disapa Babe Haikal, telah lama dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi halal bagi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global. Bagi para pelaku usaha, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan wawasan mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya dapat membantu meningkatkan daya saing produk mereka.
Jangan lewatkan perbincangan eksklusif malam ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal” Pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.
(zik)
-

Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pihaknya mencoret pelaksanaan rapat di hotel bintang mewah dan acara Focus Group Discussion (FGD) imbas efisiensi anggaran.
Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Pembahasan Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
“Terhadap efisiensi ini, kami BPJPH menyikapi dengan mengatakan bahwa menghapus FGD adalah sebuah kemuliaan, menghilangkan rapat di hotel bintang mewah itu juga sebuah kerahiman, dan studi banding yang dihilangkan adalah sebuah kepedulian. Sehingga anggaran yang dipotong ini kami tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal.
Babe menyampaikan bahwa mulanya, postur anggaran BPJPH untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp436 miliar. Rinciannya, 91% dari anggaran itu untuk sertifikasi halal. Sedangkan sisanya atau 9% untuk operasional.
Namun, anggaran BPJPH 2025 dipangkas Rp233 miliar sehingga kini tersisa Rp203 miliar. Meski begitu, Babe menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah untuk memotong anggaran, melainkan disimpan.
“Terjadi efisiensi, disimpan, bukan dipotong, disimpan Rp233 miliar sehingga tersisa Rp203 miliar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa BPJPH mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp245 miliar. Dia merincikan anggaran Rp245 miliar ini dialokasikan untuk Deputi Kemitraan senilai Rp17 miliar, Deputi Registrasi dan Sertifkasi Rp153 miliar.
Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan senilai Rp18 miliar dan Sekretariat Utama adalah Rp56 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 BPJPH sebesar Rp191.061.612.000 atau Rp191,06 miliar, yang semula pagu awal sebesar Rp436.812.997.000.
“Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 [BPJPH] menjadi sebesar Rp245.751.385.000,” kata Pimpinan Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.



