Xcloud.id

Tag: Ustaz Haikal Hassan

  • BPJPH-Yayasan Rekat Cinta Indonesia Teken MoU Program Sertifikasi Halal

    BPJPH-Yayasan Rekat Cinta Indonesia Teken MoU Program Sertifikasi Halal

    GELORA.CO, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menandatangani nota kesepahaman (Memodandum of Undertanding) dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia tentang edukasi dan promosi bidang produk halal. Pendatanganan MoU berlangsung di kantor BPJH dan dihadiri langsung Kepala BPJPH Babe Haikal Hasan dan Eka Gumilar sebagai Ketua Yayasan Rekat Cinta Indonesia, Jakarta Timur, Senin (24/3/2025).

    Kepala Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, ABD Syakur mengatakan Yayasan Rekat Cinta Indonesia bisa membantu BPJPH untuk melakukan edukasi dan sosiasialisasi tentang betapa pentingnya sertifikasi halal untuk pengembangan perekonomian masyarakat. 

    “Ini tadi MoU untuk kolaborasi sosialisasi jaminan produk halal dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia,” ujar Syakur kepada wartawan.

    Menurut Syakur, kerja sama dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia cukup stategis untuk mensosialisakan tentang pentingnya sertifikasi halal, baik ke provinsi, kabupaten/kota dan bahkan ke luar negeri. Mengingat Yayasan Rekat Cinta Indonesia sendiri memiliki jaringan cukup kuat.

    “Ini dukungan bagi kami untuk mencapai terget program sertifikasi kita setiap tahun,” katanya.

    Syakur menambahkan bahwa BPJHP menargetkan sertifikasi produk halal mencapai 3,5 juta pada 2025 ini. Target ini bisa terwujud jika dibantu oleh berbagai pihak, termasuk Yayasan Rekat Cinta Indonesia sendiri.

    “Yayasan Rekat Cinta Indonesia ini bisa nasional dan internasional jika sudah mendirikan RPH. RPH itu ada dua, ada Pratama dan utama. Yang utama itu yang bisa melakukan audit terhadap barang-barang yang nasional dan internasional kalau itu didukung oleh sarana dan prasarana,” tambahnya. 

    BPJPH-Yayasan Rekat Cinta Indonesia Teken MoU Program Sertifikasi Halal

    Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pengawas Yayasan Rekat Cinta Indonesia, Heikal Safar. Menurut dia, pihaknya siap membantu BPJH untuk mensukseskan target 3,5 juta produk halal.

    “Kita berupaya semaksimal mungkin karena kita menggunakan jaringan-jarjngan kita yang berada di setiap kabupaten, kota, provinsi. Kalau itu dijalankan bersama sama itu insya Allah hasilnya lebih optimal,” katanya. 

    Heikal menyampaikan bahwa pihaknya selama ini sudah memiliki pengalaman, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari mitra Rekat Indonesia Raya dan yayasan Rekat Cinta Indonesia yang sudah memiliki jaringan di manca negara. 

    “Kami sudah punya tempat sendiri untuk balai latihan yang bisa lebih dimaksimalkan. Termasuk di luar ngeri karena kita sudah memiliki jaringan di banyak negara. Sehingga ini membantu Rekat dalam mengawasi seririfkasi halal dari setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia,” tegas Heikal yang juga Sekjen Forum Rekat Indonesia ini.

    Yayasan Rekat Cinta Indonesia akan bekerja mulai setelah hari raya Idul Fitri 2025. Saat ini masih dilakukan kordinasi dengan berbagai pihak. 

    “Habis lebaran segera jalan, minggu-minggu ini kita koordinasi dulu karena tim kita profesional. Kita punya tim ahli dan lengkap,” pungkas Heikal. []

  • Bio Farma Terima Sertifikat Halal Vaksin BCG dari BPJPH

    Bio Farma Terima Sertifikat Halal Vaksin BCG dari BPJPH

    JABAR EKSPRES – Bio Farma menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk produk vaksin BCG pada kegiatan Buka Bersama Karyawan Bio Farma 1446 H. Penyerahan sertifikat halal diserahkan secara langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, dan diterima secara langsung oleh Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya pada 21 Maret 2025 di Kantor Pusat Bio Farma Bandung.

    Pada kesempatan tersebut, Komisaris Utama Bio Farma, Tugas Ratmono menyampaikan bahwa Bio Farma senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk lifescience guna meningkatkan kepercayaan pelanggan.

    “Capaian sertifikasi halal untuk produk vaksin BCG vial kami ini merupakan salah satu bukti keseriusan dan kesungguhan seluruh karyawan Bio Farma dan seluruh entitas Bio Farma Group dalam rangka meningkatkan portofolio produk halal. Dengan sertifikasi ini, Bio Farma menunjukan diri sebagai perusahaan yang dapat mengembangkan dan memproduksi produk lifescience berkualitas tinggi. Dengan produk kualitas tinggi, trust dari pelanggan, baik di dalam dan di luar negeri dapat terjaga, sehingga Bio Farma dapat terus berkontribusi pada ketahanan kesehatan Indonesia dan global.” papar Tugas.

    Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menyampaikan bahwa dengan diraihnya Sertifikat Halal ini merupakan bukti komitmen Bio Farma untuk senantiasa memperhatikan aspek halal dari keseluruhan proses produksi.

    “Pada hari ini, BPJPH hadir ditengah-tengah kita untuk menyerahkan secara langsung sertifikasi halal untuk vaksin BCG vial. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus BPJPH atas capaian sertifikasi halal ini. Kami senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kinerja halal, guna meningkatkan daya saing produk di dalam negeri dan maupun di luar negeri.” ungkap Shadiq.

    Shadiq menambahkan sertifikasi halal ini adalah jaminan Bio Farma untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang aman dan nyaman digunakan, serta kedepannya Bio Farma akan menargetkan sertifikasi halal untuk seluruh produk.

    “Sertifikasi halal ini juga menjadi jaminan kami dari Bio Farma, kepada seluruh orang tua di Indonesia, bahwa kami senantiasa menyediakan produk vaksin yang aman dan nyaman untuk digunakan oleh pengguna, utamanya adalah anak-anak di Indonesia. Lebih lanjut, kedepannya kami juga akan terus melakukan pengembangan terhadap keseluruhan produk, dan direncanakan sampai dengan tahun 2039, seluruh portofolio produk Bio Farma telah mendapat sertifikasi halal.” tambah Shadiq.

  • 1.000 Sertifikat Halal Gratis Disebar untuk UMK di Jakarta – Page 3

    1.000 Sertifikat Halal Gratis Disebar untuk UMK di Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang jaminan produk halal serta dukungan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) binaan KADIN di Kantor BPJPH Jakarta.

    Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

    “Badan halal saat ini tengah berjuang mencapai target sertifikasi halal. Tidak ada lagi ego sektoral, kita harus bersinergi. KADIN DKI Jakarta berperan besar dalam memfasilitasi sertifikasi halal dengan menyediakan 1.000 sertifikat halal melalui mekanisme reguler dan self-declare,” ujar Babe Haikal sapaan akrabnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga langkah penting untuk membuka peluang pasar internasional.

    “UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk diterima di luar negeri, dan sertifikat halal adalah kekuatan utama dalam persaingan global. Kehadiran KADIN dalam program ini menjadi vitamin untuk mencapai target yang lebih besar,” tutur Haikal.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Pusat Anindya Bakrie, juga mengapresiasi langkah ini. Ia menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah strategi penting dalam mengembangkan daya saing produk Indonesia.

    “Hari ini berkat inisiatif dari DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi kita memberikan contoh, ada 1.000 sertifikat halal, dan ini kalau kita implementasikan di 38 provinsi jumlahnya bisa 38.000 bahkan lebih, dan ini sejalan dengan cita-citaPak Prabowo melalui Pak Haikal. Bagaimana semakin banyak sertifikat yang sudah dibutuhkan oleh pedagang-pedagang kita, oleh UMKM untuk melakukan perdagangan sekarang juga di dunia internasional di dalam dan luar negeri,” ujar Anindya Bakrie.

     

     

  • Saksikan Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal bersama Anita Dewi dan Ahmad Haikal Hassan, Hanya di iNews

    Saksikan Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal bersama Anita Dewi dan Ahmad Haikal Hassan, Hanya di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal bersama Anita Dewi dan Ahmad Haikal Hassan, Hanya di iNews

    JAKARTA – Malam Ini, iNews kembali menghadirkan program unggulan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih , sebuah tayangan eksklusif yang menghadirkan tokoh-tokoh penting di pemerintahan dari berbagai sektor strategis. Dalam episode terbaru 30 menit Bersama Kabinet Merah Putih akan menghadirkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan.

    Dipandu oleh host iNews Anita Dewi, program ini akan menyajikan wawancara mendalam dan inspiratif, serta analisis tajam yang dipaparkan Haikal Hassan seputar peran vital BPJPH dalam memastikan produk-produk lokal yang bersertifikat halal, serta bagaimana langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Babe Haikal dalam mendukung industri halal di Indonesia.

    Ahmad Haikal Hassan, atau yang akrab disapa Babe Haikal, telah lama dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi halal bagi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global. Bagi para pelaku usaha, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan wawasan mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya dapat membantu meningkatkan daya saing produk mereka.

    Jangan lewatkan perbincangan eksklusif malam ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih “Babe Haikal, sang Penjaga Produk Halal” Pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.

    (zik)

  • Kunjungi Ajinomoto, BPJPH Ingin Pastikan Implementasi Sistem Halal

    Kunjungi Ajinomoto, BPJPH Ingin Pastikan Implementasi Sistem Halal

    Karawang: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Ajinomoto di Karawang. Tujuannya, ingin melihat implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diterapkan.

    “Tujuan utama kami memastikan sistem jaminan produk halal berjalan baik. Kami datang ke sini untuk menyaksikan langsung penerapan SJPH, karena ini bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Indonesia,” kata Haikal.

    Haikal mendorong perkembangan ekosistem halal nasional sekaligus mempromosikan produk produk halal nasional supaya dapat bersaing di pasar global.

    “Alhamdulillah, Ajinomoto sudah mengekspor ke Malaysia, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan banyak lainnya. Komitmen halal yang dipegang konsisten dijalankan dengan sangat baik,” kata Haikal.

    Direktur PT Ajinomoto Indonesia Hermawan Prajudi mengatakan, kunjungan BPJPH merupakan momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam implementasi sistem jaminan produk halal.

    “Dukungan dari BPJPH sebagai pihak regulator memotivasi kami meningkatkan kualitas produk, dan memastikan kehalalannya, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi,” kata Hermawan.

    Direktur PT Ajinomoto Indonesia Jasman Silalahi mengatakan, syariat Islam menjadi parameter dalam mengimplementasikan kebijakan halal.

    “Kami terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai produsen kepada seluruh karyawan tentang kehalalan produk,” kata Jasman.

    Deputi Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH E.A Chuzaemi Abidin mengatakan, selain aktivitas pengawasan jaminan produk halal, mereka juga melakukan sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal kepada pelaku usaha.

    “Untuk mengedukasikan regulasi dan kebijakan JPH, termasuk prosedur sertifikasi halal, hingga pentingnya implementasi SJPH dalam industri,” ujarnya.

    Karawang: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Ajinomoto di Karawang. Tujuannya, ingin melihat implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diterapkan.
     
    “Tujuan utama kami memastikan sistem jaminan produk halal berjalan baik. Kami datang ke sini untuk menyaksikan langsung penerapan SJPH, karena ini bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Indonesia,” kata Haikal.
     
    Haikal mendorong perkembangan ekosistem halal nasional sekaligus mempromosikan produk produk halal nasional supaya dapat bersaing di pasar global.

    “Alhamdulillah, Ajinomoto sudah mengekspor ke Malaysia, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan banyak lainnya. Komitmen halal yang dipegang konsisten dijalankan dengan sangat baik,” kata Haikal.
     
    Direktur PT Ajinomoto Indonesia Hermawan Prajudi mengatakan, kunjungan BPJPH merupakan momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam implementasi sistem jaminan produk halal.
     
    “Dukungan dari BPJPH sebagai pihak regulator memotivasi kami meningkatkan kualitas produk, dan memastikan kehalalannya, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi,” kata Hermawan.
     
    Direktur PT Ajinomoto Indonesia Jasman Silalahi mengatakan, syariat Islam menjadi parameter dalam mengimplementasikan kebijakan halal.
     
    “Kami terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai produsen kepada seluruh karyawan tentang kehalalan produk,” kata Jasman.
     
    Deputi Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH E.A Chuzaemi Abidin mengatakan, selain aktivitas pengawasan jaminan produk halal, mereka juga melakukan sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal kepada pelaku usaha.
     
    “Untuk mengedukasikan regulasi dan kebijakan JPH, termasuk prosedur sertifikasi halal, hingga pentingnya implementasi SJPH dalam industri,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pihaknya mencoret pelaksanaan rapat di hotel bintang mewah dan acara Focus Group Discussion (FGD) imbas efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Pembahasan Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Terhadap efisiensi ini, kami BPJPH menyikapi dengan mengatakan bahwa menghapus FGD adalah sebuah kemuliaan, menghilangkan rapat di hotel bintang mewah itu juga sebuah kerahiman, dan studi banding yang dihilangkan adalah sebuah kepedulian. Sehingga anggaran yang dipotong ini kami tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal.

    Babe menyampaikan bahwa     mulanya, postur anggaran BPJPH untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp436 miliar. Rinciannya, 91% dari anggaran itu untuk sertifikasi halal. Sedangkan sisanya atau 9% untuk operasional.

    Namun, anggaran BPJPH 2025 dipangkas Rp233 miliar sehingga kini tersisa Rp203 miliar. Meski begitu, Babe menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah untuk memotong anggaran, melainkan disimpan.

    “Terjadi efisiensi, disimpan, bukan dipotong, disimpan Rp233 miliar sehingga tersisa Rp203 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa BPJPH mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp245 miliar. Dia merincikan anggaran Rp245 miliar ini dialokasikan untuk Deputi Kemitraan senilai Rp17 miliar, Deputi Registrasi dan Sertifkasi Rp153 miliar.

    Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan senilai Rp18 miliar dan Sekretariat Utama adalah Rp56 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 BPJPH sebesar Rp191.061.612.000 atau Rp191,06 miliar, yang semula pagu awal sebesar Rp436.812.997.000.

    “Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 [BPJPH] menjadi sebesar Rp245.751.385.000,” kata Pimpinan Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

  • Kunjungi Bogasari, BPJPH Beri Sertifikat Halal Buat 200 UKM di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru

    Kunjungi Bogasari, BPJPH Beri Sertifikat Halal Buat 200 UKM di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia Ahmad Haikal Hassan berkunjung ke pabrik tepung terigu nasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (12/02/2025).

    Kunjungan perdana ini untuk meninjau fasilitas produksi dan komitmen kehalalan Bogasari mulai dari awal proses produksi hingga produk akhir.

    Selain itu, BPJPH dan Bogasari juga membantu memberikan sertifikat halal bagi 200 usaha kecil dan menengah (UKM) di Kelurahan Kalibaru (Kecamatan Cilincing) serta Kelurahan Lagoa (Kecamatan Koja), Jakarta Utara.

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan mengapresiasi komitmen halal Bogasari yang tidak hanya diterapkan dalam usahanya sendiri, tetapi juga untuk para UKM yang menjadi pelanggan tepung terigu Bogasari.

    Ia berharap komitmen ini terus berlanjut dan tidak hanya mencakup 200 warung makan di sekitar pabrik, tetapi juga wilayah lainnya.

    Apalagi, masih banyak UKM makanan dan minuman di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.

    Ia mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal sertifikasi halal dibandingkan dengan negara lain, termasuk beberapa negara Eropa yang telah menerapkan standar halal sejak puluhan tahun lalu.

    “Padahal, transaksi global produk halal pada Januari-Oktober tahun lalu mencapai lebih dari Rp 20.000 triliun. Dari jumlah itu, Indonesia hanya berkontribusi sekitar 600 triliun,” ucap Haikal Hassan.

    Menurut Haikal, hal itu karena para pengusaha Indonesia tidak tertib dalam sertifikasi halal.

    Belum lagi adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan sehingga membuat proses sertifikasi halal terkesan mahal.

    “Bukan berarti produk mereka tidak halal, tetapi tidak tertib dalam pengurusannya. Hal ini terjadi karena adanya oknum yang bermain sehingga prosesnya menjadi mahal,” ucapnya.

    “Hentikan praktik pungli dalam urusan halal, apalagi jika sampai ratusan juta. Itu sangat tidak etis karena dampaknya menurunkan produksi halal Indonesia,” katanya.

    Kepala Divisi Bogasari yang juga Direktur Indofood Franciscus Welirang yang akrab disapa Franky mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 200 UKM warung makan di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru yang berpotensi untuk disertifikasi halal.

    Franky menambahkan, komitmen Bogasari dalam program sertifikasi halal UKM sudah berlangsung lama.

    Pada 2020 dan 2022, hampir 100 UKM telah dibantu sertifikasi halal oleh Bogasari, mulai dari awal proses hingga mendapatkan sertifikat.

    Sementara itu, pada 2023 dan 2024, sekitar 650 UKM se-Indonesia difasilitasi oleh Bogasari untuk mendapatkan sosialisasi halal dari WHCNU (World Halal Centre Nahdlatul Ulama).

    “Ini wujud komitmen kemitraan Bogasari untuk terus tumbuh bersama UKM. Kami menghargai serta berterima kasih kepada BPJPH atas kerja sama ini dalam sertifikasi halal UKM warung makan yang berada di wilayah binaan Bogasari,” ucap Franky.

    Adapun pemberian sertifikat halal ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) antara Divisi Bogasari dan BPJPH.

    Lurah Kalibaru Rusmin dan Lurah Lagoa Syaiful juga turut serta menandatangani MoU itu.

    “Sejak awal berdiri, Bogasari berada di antara dua kelurahan ini sehingga tidak hanya bertetangga, tapi sudah menjadi saudara terdekat,” pungkas Franky.

    Di acara yang sama, Ketua Sekretariat Halal Bogasari, Aryono Adityo memaparkan sertifikasi halal Bogasari sudah berlangsung sejak 1996.

    Saat ini, Bogasari secara nasional di empat pabriknya telah memiliki 63 Auditor Internal Halal dan 14 Penyelia Halal yang telah tersertifikasi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

    Sertifikasi Halal Bogasari juga sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Food Safety.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • BPJPH Sambangi Pabrik Bogasari Milik Konglomerat Salim

    BPJPH Sambangi Pabrik Bogasari Milik Konglomerat Salim

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia mengunjungi pabrik tepung terigu nasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills, di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    BPJPH secara langsung fasilitas produksi dan komitmen kehalalan Bogasari, perusahaan milik konglomerat Anthoni Salim, mulai dari proses hingga produk akhir.

    Dalam acara tersebut, keduanya juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) terkait proses sertifikasi UKM makanan yang berada di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara.

    Khusus untuk wilayah kelurahan tempat pabrik Bogasari Jakarta beroperasi, dari hasil pendataan yang dilakukan ada sekitar 200 UKM warung makan di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Kalibaru yang berpotensi untuk disertifikasi halal dalam MoU yang ditandatangani Franciscus Welirang selaku Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari dan Ahmad Haikal Hassan  selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

    Di dalam MoU ini ikut menandatangani sebagai mengetahui dari pihak pemerintah yakni Lurah Lagoa Syaiful dan Lurah Kalibaru Rusmin

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hassan sangat menghargai komitmen halal Bogasari yang tidak hanya untuk usahanya sendiri, tetapi juga untuk para UKM yang merupakan pelanggan terigu Bogasari. 

    Dia berharap komitmen halal Bogasari ini terus berlanjut, bahkan tidak hanya 200 warung makan yang di sekitar pabrik tapi juga wilayah lainnya, apalagi masih banyak UKM makanan dan minuman di Indonesia yang belum tersertifikasi halal. 

    Haikal mengakui urusan halal Indonesia jauh terlambat dibanding negara lain. Negara Eropa jauh lebih dahulu, sudah puluhan tahun yang lalu dibanding Indonesia. Bahkan produksi halal Indonesia kalah dengan negara-negara kecil untuk produksi halal. 

    “Padahal produksi halal dunia transaksinya tahun lalu dari Januari sampai Oktober sekitar Rp20.000 triliun lebih, Dari produksi halal dunia itu, Indonesia hanya kebagian 600 triliun. Apa penyebabnya, karena para pengusaha Indonesia itu tidak tertib halal. Bukan tidak halal, tapi tidak tertib halal,” kata Haikal, dikutip Rabu (12/2/2025). 

    BPJPH teken MoU dengan BogasariPerbesar

    Dia menjelaskan penyebab pengusaha tidak tertib halal karena ada oknum yang bermain sehingga proses tarifnya jadi mahal. 

    “Bersihkan diri anda sebelum anda dibersihkan. Itu kata Bapak Presiden. Berhenti praktik-praktik pungli dalam urusan halal, apalagi sampai dibilang ratusan juta. Tega banget. Karena dampaknya jadi rendah produksi halal Indonesia. Berhenti praktik pungli dalam urusan sertifikasi halal,” kata Haikal. 

    Sementara itu, Welirang mengatakan sejak awal berdiri, Bogasari berada di antara 2 kelurahan ini sehingga tidak hanya bertetangga, tetapi sudah menjadi saudara terdekat. Beragam program Corporate Social Responsibility (CSR)  sudah dijalankan Bogasari selama puluhan tahun. 

    “Kali ini Bogasari ingin membantu memfasilitas sertifikasi halal para pelaku usaha warung makan sesuai dengan program halal Pemerintah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata lelaki yang akrab disapa Franky.

    Menurut Franky, seandainya setiap perusahaan atau industri di wilayah DKI Jakarta membantu proses sertifikasi halal para UKM di lingkungan kelurahan lokasi usahanya maka program sertifikasi halal UKM akan lebih cepat terselesaikan.

    Apalagi kalau program ini dilakukan para industri di seluruh Indonesia, semakin cepat penyelesaian halal UKM di Indonesia. 

    Franky menambahkan, komitmen Bogasari dalam program sertifikasi halal UKM sudah berlangsung lama. Bahkan pada 2020 dan 2022, hampir 100 UKM dibantu sertifikasi halal oleh Bogasari, dari awal proses sampai akhirnya mendapatkan sertifikat. Tahun 2023 dan 2024, sekitar 650 UKM se-Indonesia difasilitasi Bogasari untuk mendapatkan sosialisasi halal dari WHCNU (World Halal Nadhatul Ulama). 

    “Ini wujud komitmen kemitraan Bogasari untuk terus tumbuh bersama UKM. Dan kami menghargai serta berterima kasih kepada BPJPH terkait kerja sama untuk sertifikasi UKM warung makan yang berada di wilayah binaan Bogasari,” ucap Franky. 

    BPJPH memantau produksi tepung BogasariPerbesar

    Pada acara yang sama, Ketua Sekretariat  Halal Bogasari Aryono Adityo memaparkan, komitmen sertifikasi halal Bogasari sudah berlangsung sejak tahun 1996. Saat ini Bogasari secara nasional di 4 pabrik sudah memiliki Auditor Internal Halal sebanyak 63 orang dan 14 Penyelia Halal yang sudah tersertifikasi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Sertifiikasi Halal Bogasari juga sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Food Safety. Ketua 

    Usai melakukan penandatanganan MoU, Kepala BPJPH dan tim didampingi Manajemen Bogasari antara lain Senior Vice President Manufacturing Bobby Aryanto, Vice President Human Resources Anwar dan perwakilan Tim Halal Bogasari melakukan kunjungan lapangan dengan menggunakan mobil golf car ke area pengemasan 25 dan 1 kg, dermaga kapal Bogasari, dan ke Bogasari Baking Center (BBC). 

  • BPJPH kejar sertifikasi halal 14 juta pelaku usaha sampai 2029

    BPJPH kejar sertifikasi halal 14 juta pelaku usaha sampai 2029

    Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal sampai periode tahun 2029.

    Sampai saat ini, masih ada sebanyak 64 juta pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal, dari total sebanyak 66 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia.

    “Dari 64 juta (pelaku usaha) itu, makanan itu kurang lebih 14 persen, jadi target kita yang 14 persen kita selesaikan dulu sampai 2026. Setelah itu baru kosmetik, obat, dan sebagainya. Nah, 14 juta ini harus kita kejar sampai 2029 ya,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hassan setelah acara Rapat Kerja Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan FGD Masa Depan Investasi, di Jakarta, Kamis.

    Dengan target itu, ia menyebut dibutuhkan upaya untuk merangkul sebanyak 3,5 juta pelaku usaha agar tersertifikasi halal setiap tahunnya.

    “Sebanyak 14 juta (pelaku usaha) ini mesti kita kejar, satu tahun dapetnya 3,5 juta, sehari dapetnya 10 ribu,” ujar Hassan.

    Untuk mempercepat sertifikasi halal pelaku usaha itu, pihaknya akan melakukan dengan empat upaya. Pertama, penetapan regulasi bagi pelaku usaha dan fatwa bagi yang terlibat.

    “Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup. Kalau soal berat biaya, tidak apa-apa sekali. (Tapi) tiap bulan mesti dievaluasi dong, tiap tahun mesti dievaluasi,” ujar Hassan.

    Lalu, kedua, yaitu kolaborasi diantaranya dengan sembilan kementerian dan tiga badan, yang akan dilanjutkan terus ke depan.

    Ketiga, lanjutnya, yaitu upaya sosialisasi yang masif supaya membuat pelaku usaha menjadi lebih damai, tenang, dan nyaman, serta keempat yaitu digitalisasi.

    Ia menyebut bahwa dibutuhkan kolaborasi oleh berbagai pihak, diantaranya berbagai kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi masyarakat (ormas) dalam upaya mempercepat sertifikasi halal pelaku usaha di Indonesia.

    Selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan pihaknya telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 12 ribu tenaga kerja.

    Adapun, tenaga kerja tersebut salah satunya tenaga pendamping untuk pemrosesan produk halal, yang terdiri dari pekerja paruh waktuyang telah direkrut selama tiga bulan terakhir.

    “Mereka (freelancer) tugasnya mendampingi, mengecek, ikut melihat bahwa produk ini benar-benar halal. Nah, proyek itu mudah-mudahan akan menambah percepatan,” ujar Hassan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJPH: Pelaksanaan JPH buka 12 ribu lapangan kerja baru dalam 100 hari

    BPJPH: Pelaksanaan JPH buka 12 ribu lapangan kerja baru dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) telah menciptakan 12.321 lapangan kerja baru di Indonesia dalam waktu 100 hari.

    “Selama kurang lebih tiga bulan kami menjalankan amanat ini, alhamdulillah, sudah membuka lapangan pekerjaan kepada lebih dari 12.000 orang tanpa perlu membangun pabrik,” kata Haikal, dikutip dari laman resmi BPJPH, Kamis.

    Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, penciptaan 12.321 lapangan kerja tersebut dilakukan melalui program rekrutmen sejumlah SDM di bidang JPH.

    Di antaranya, pendamping proses produk halal (P3H) yang bertugas membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal, auditor halal, penyelia halal, serta juru sembelih halal.

    “Kita juga telah menerbitkan sertifikat halal kepada lebih dari 106.000 pelaku usaha, dan selama periode Oktober sampai hari ini tercatat 595.788 produk telah mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Haikal.

    Menurut Haikal, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan stabilitas nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

    Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Tak hanya memberikan kepastian hukum halal untuk produk yang beredar, sertifikasi ini pun menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk halal yang semakin berdaya saing.

    “Dengan adanya sertifikasi halal, para pelaku usaha tidak hanya meningkatkan daya saing produk mereka, tetapi juga turut mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama di pasar produk halal global,” kata Haikal.

    Ia mengaku optimistis JPH tidak hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

    “Untuk itu, sinergi kolaborasi dan kerja sama antara seluruh stakeholder terkait baik itu kementerian/lembaga, pemda, perguruan tinggi, halal center, ormas, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus terus kita perkuat untuk mewujudkan cita-cita mulia kita ini,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025