Xcloud.id

Tag: Ustaz Haikal Hassan

  • Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sepuluh lembaga dan instansi strategis guna memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menyampaikan bahwa kerja sama perlu untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia agar ekosistem halal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal.

    “Halal kita diterima oleh seluruh dunia, kami sedang siapkan satu sistem, sehingga barang-barang yang diproduksi oleh kita diterima oleh dunia dan punya daya saing dan uji cobanya sudah banyak terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang sudah go internasional.” tuturnya lewat rilisnya, Selasa (7/10/2025).

    Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan semua produk yang diperjualbelikan baik secara offline maupun online, ekspor maupun impor terjamin dan terjaga kehalalannya. Karena sekarang ini kita sudah memasuki pasar bebas.

    Dia menekankan bahwa BPJPH harus terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang punya kewenangan dalam hal ini. Termasuk pemerintah daerah.

    “Tentunya kita dari Kemendagri akan membreakdown sampai ke pemerintah daerah di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami dari Kemendagri mendukung full program Kerja dari BPJPH,” kata Ribka. 

    Senada, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga mengungkapkan bahwa sinergi kolaborasi tersebut sangat penting dilakukan bagi pengembangan produk halal.

    Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan itu menjadi sangat penting, karena dalam pengembangan produk halal tanpa jasa keuangan produk halal itu akan diam di tempat.

    Pasalnya, Anggito mengatakan bahwa pengembangan ekonomi keuangan syariah itu tidak lagi memisahkan/mendikotomikan antara muslim dan non muslim.

    “Jadi kami menyambut baik, hal ini harus ditetapkan dalam struktur keuangan negara kita termasuk Blu, supaya mampu menggerakan tidak hanya dari sektor keuangan negara tapi juga pengembangan dari badan layanan umum.” tandasnya.

    Berikut sepuluh kerja sama Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani tersebut, adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Keuangan, melalui MoU “Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.”

    2. Kementerian Dalam Negeri, melalui MoU “Sinergi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui PKS “Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Pegawai di Lingkungan BPJPH.”

    4. Universitas Siliwangi, melalui MoU “Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Jaminan Produk Halal” dan PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    5. Universitas Jenderal Soedirman, melalui MoU “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    6. Universitas Negeri Padang, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    7. Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal Universitas Ary Ginanjar, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    9. PT Global Halal Centre, melalui PKS “Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal.”

    10. PT Indirosan Suksestama Abadi, melalui PKS “Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Halal Festival dan Pemilihan Duta Saliha.”

  • Badan Gizi Nasional Buka-bukaan soal Prinsip Halal MBG

    Badan Gizi Nasional Buka-bukaan soal Prinsip Halal MBG

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah mendapatkan sorotan dari publik soal aspek halalnya. Hal ini terjadi karena ada laporan soal food tray program MBG diproduksi di China dan diduga mengandung minyak babi.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG sebenarnya tak sepenuhnya harus tersertifikasi halal. Ia mengatakan bahwa prinsip halal dalam program MBG bersifat wajib jika terdapat satu penerima manfaat dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beragama Islam.

    Namun, ketika di lapangan terdapat sepenuhnya penerima manfaat maupun petugas yang non muslim, maka akan disesuaikan dengan kearifan lokal di lokasi tersebut.

    “Kami sudah instruksikan kepada seluruh SPPG di seluruh Indonesia, jika ada satu saja penerima manfaat yang muslim, maka SPPG itu wajib bersertifikat halal. Nah, kecuali kalau ada satu SPPG yang 100% non-muslim, maka kearifan lokal sudah boleh dilakukan karena bagi mereka halal juga. Tetapi kalau ada satu saja yang muslim, maka wajib ada sertifikat halal,” katanya di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    “Jadi hal seperti itu untuk meyakinkan, karena ada pengalaman di Halmahera Barat itu Pegawai SPPG pun harus disertifikat halal. Kenapa? Karena yang muslim ketika yang bekerjanya itu diragukan, mereka tidak mau makan. Jadi ini secara psikologis betul-betul penting,” tambahnya.

    Dadan mengatakan, untuk menjamin kehalalan program MBG, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar disiapkan penyelia halal di daerah, termasuk melatih kepala SPPG.

    “Kami sudah bekerjasama dari awal bahwa seluruh SPPG yang ada itu sudah dikontrol oleh Badan Penyelenggara Produk Halal dan kami selalu mematuhi halal,” katanya.

    Terkait dengan adanya laporan food tray yang diduga mengandung minyak babi, Dadan mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti hal tersebut guna memberikan keyakinan kepada setiap masyarakat bahwa program MBG yang diterimanya sesuai dengan keimanan masing-masing.

    “Oleh sebab itu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan harus pergi ke China, kemudian menginfeksi seluruh tempat makan yang digunakan oleh BGN, sehingga keluar pernyataan bahwa seluruhnya halal, supaya tidak membuat keraguan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala BPJPH, Haikal Hassan menyatakan dirinya akan segera berangkat ke China pada minggu ini untuk meninjau langsung pembuatan ompreng atau food tray MBG. Hal ini guna memastikan produk yang digunakan pada program MBG terjamin kualitas halal.

    “Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoax, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya,” katanya.

    Tonton juga video “Tak Semua Anggaran Makan Gratis Rp 335 T 2026 Dialokasikan di BGN” di sini:

    (kil/kil)

  • Indonesia akan Menjadi Pusat Halal Regional dan Global, Tapi Butuh Kerja Sama hingga Promosi

    Indonesia akan Menjadi Pusat Halal Regional dan Global, Tapi Butuh Kerja Sama hingga Promosi

    JAKARTA – Indonesia akan menjadi pusat halal di kawasan regional dan global, tapi itu memerlukan kerja sama yang erat dengan mitra hingga promosi.

    Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Dindin Wahyudin saat membuka “Halal Indonesia Go Regional: Dialogue on Market Expansion of Indonesian Halal Industrial Zones with Representatives of Southeast Asian, South and Central Asia, and Middle Eastern Countries” di Surabaya Hari Selasa.

    Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI tersebut bertujuan untuk mempromosikan kawasan industri halal Indonesia kepada perwakilan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah. Selain itu, forum ini juga membuka peluang dan memperluas akses pasar produk, jasa, dan investasi sektor halal Indonesia di kawasan tersebut.

    Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut Dubes Dindin menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu pusat halal dunia. Lebih lanjut, Dubes Dindin menekankan,  kawasan industri halal memainkan peran penting dalam penyediaan fasilitas terintegrasi yang mendukung sertifikasi, logistik, hingga ekspor produk halal Indonesia.

    “Indonesia akan menegaskan posisinya sebagai pusat halal regional dalam waktu dekat, dan seiring berjalannya waktu akan menjadi pusat halal global. Untuk itu, kita perlu memperkuat kerja sama dengan para mitra dalam mengharmonisasikan standar halal, membangun rantai pasok yang kokoh, meningkatkan investasi di kawasan industri halal, serta mempromosikan produk dan gaya hidup halal secara global,” ujar Dubes Dindin melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu 27 Agustus.

    Kegiatan ini digelar dalam dua sesia. Pada sesi pertama, Putu Rahwidhiyasa dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan Rencana Induk Industri Halal Indonesia sebagai panduan strategis menuju visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Panelis dari Kementerian Perindustrian menyampaikan dukungan pemerintah dalam penguatan infrastruktur, pembentukan kawasan industri halal, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara itu, Adi Tedja, Presiden Direktur Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), mempresentasikan fasilitas terintegrasi HIPS yang berfokus pada enam sektor unggulan; makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, elektronik, tekstil dan fesyen, serta multi-logistik.

    Pada sesi kedua, diskusi menghadirkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, Persatuan Emirat Arab, dan Pakistan yang berbagi pengalaman mengenai perkembangan industri halal di negara masing-masing. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menekankan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia.

    “Sesuai amanat undang-undang, seluruh produk impor yang masuk ke pasar Indonesia diharapkan telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global,” jelas Haikal.

    Diketahui, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, mempertemukan pemangku kepentingan halal lintas negara, dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Luar Negeri RI dalam mendorong perkembangan industri halal serta mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global.

  • BPJPH dorong peningkatan layanan sertifikasi halal

    BPJPH dorong peningkatan layanan sertifikasi halal

    BPJPH dorong peningkatan kompetensi layanan sertifikasi produk halal. Foto: BPJPH

    BPJPH dorong peningkatan layanan sertifikasi halal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong peningkatan layanan sertifikasi halal, termasuk yang dilaksanakan oleh aktor-aktor layanan di luar BPJPH, salah satunya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hari ini, upaya tersebut dilaksanakan BPJPH dengan menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal: Peningkatan Ruang Lingkup dan Kompetensi LPH. 

    Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh perwakilan LPH yang hadir. Dikatakannya, peran LPH sangat signifikan dalam layanan sertifikasi halal.

    Selain menjadi bagian penting dari proses bisnis layanan yang langsung berhubungan dengan pelaku usaha, LPH memainkan peranan krusial dalam memastikan kehalalan suatu produk melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

    Karenanya, Haikal Hasan berpesan agar LPH beserta seluruh SDM khususnya auditor halal di dalamnya untuk terus meningkatkan kompetensinya.

    “Pertajam dan perdalam pengetahuan halal. Perbanyak pengalaman halal, niscaya kita semua akan menjadi orang yang mahal di masa depan, menjadi Halal Expert.” kata Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, Senin (25/8/2025), dikutip dari keterangan tertulis.

    “Menjadi Halal Expert tidak akan terbatas dengan umur. Masa depan kita akan cerah karena bergabung di (menjadi bagian dari layanan sertifikasi) halal. Tampillah sebagai Halal Expert.” sambung Babe Haikal menegaskan.

    Pada kesempatan yang sama, Babe Haikal menyebutkan bahwa dalam kinerjanya para LPH mengandalkan auditor halal. Sehingga, ia berharap agar  auditor halal bekerja secara profesional, berintegritas, dan berkompetensi teknis.

    Melalui pembinaan tersebut, BPJPH juga mendorong LPH untuk terus memperhatikan pengembangan kompetensi auditor halal yang dimiliki, untuk terus ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi industri, termasuk perkembangan metode pemeriksaan terbaru.

    Pembinaan juga menjadi instrumen agar LPH senantiasa patuh terhadap regulasi, menghindari praktik penyalahgunaan wewenang, dan menjaga independensi. 


    Pada kesempatan tersebut, Babe Haikal juga meminta semua LPH menyampaikan masukan konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal. Menurutnya, masukan dan kritik konstruktif harus menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan ke depan, khususnya terkait layanan yang dilaksanakan  BPJPH bersama stakeholder pelaksana layanan  terkait lainnya

    “Terima kasih atas masukan-masukannya yang luar biasa pada hari ini.” lanjut Babe Haikal usai mendengarkan sejumlah masukan dari para peserta.

    Sebelumnya, Direktur Bina Jaminan Produk Halal pada Kedeputian Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH, Mohammad Farid Wadjdi, mengatakan bahwa pembinaan terhadap LPH merupakan program yang sangat penting dijalankan.

    Pembinaan LPH merupakan kewenangan langsung untuk dijalankan BPJPH sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai bagian dari upaya berkesinambungan dalam memastikan LPH bekerja sesuai standar yang ditetapkan.

    Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan rakor bertujuan selain sebagai Pembinaan LPH, juga dimaksudkan sebagai wadah diskusi strategis bagi peningkatan kinerja LPH Pratama untuk optimalisasi lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi serta naik kelas menjadi LPH Utama.

    “Kami mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk bersama-sama memanfaatkan momen Rapat Koordinasi ini secara optimal. Mari kita berdiskusi, bertukar pikiran, dan merumuskan langkah-langkah strategis demi mewujudkan LPH yang profesional dan berdaya saing global.” ungkap Farid Wadjdi.

    Pembinaan LPH, lanjutnya, dilaksanakan oleh BPJPH secara bertahap. Hari ini, Rakor LPH diikuti oleh 38 LPH Pratama berkinerja baik. Rakor berlangsung selama dua hari, dari tanggal 25 sampai dengan 26 Agustus 2025.

    Penulis: Suwiryo/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sertifikat halal gratis, pengusaha warung makan terima kasih

    Sertifikat halal gratis, pengusaha warung makan terima kasih

    Pengusaha Warung Makan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program sertifikat halal gratis, 2025. Foto: BPJPH

    Sertifikat halal gratis, pengusaha warung makan terima kasih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 14:42 WIB

    Elshinta.com – Jika sebelumnya warung-warung makan seperti warung tegal, warung padang, warung sunda dan sejenisnya harus membayar untuk memperoleh sertifikat halal melalui skema sertifikasi halal reguler, maka di era Presiden Prabowo Subianto kini mereka dapat memperoleh sertifikat halal gratis alias tanpa dipungut biaya.

    Kebijakan ini resmi berjalan setelah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang ditetapkan pada 8 Juli 2025 lalu.

    Keputusan tersebut memberikan kemudahan bagi pengusaha warung makan skala kecil seperti Warung Tegal, Warung Sunda, Warung Padang, dan sejenisnya untuk memperoleh Sertifikat Halal Self Declare melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).

    Salah satu penerima manfaat adalah Komariyadin, pemilik warung makan Penyetan Djoeragan Ertiga di Jawa Timur. Ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas sertifikat halal yang ia peroleh.

    “Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekarang warung saya bisa memiliki sertifikat halal secara gratis,” ujarnya dalam sebuah video pendek yang dikirim ke media, Jumat (22/8/2025).

    Komariyadin juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, atas program fasilitasi yang diberikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Muhammad Sholeh, yang berasal dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Halal Center Cendekia Muslim, yang telah mendampingi pengurusan sertifikat halal tersebut.

    “Untuk UMK seluruh Indonesia, ayo segera urus serrtifikat halal mumpung gratis. Ayo semangat terus berkembang, cintai produk lokal buatan Indonesia,” ajak Komariyadin kepada sesama pegiat UMK yang belum mengurus sertifikat halal.

    Sejumlah pemilik warung makan lainnya pun mengaku merasakan manfaat nyata dari sertifikat halal. Menurut mereka, adanya sertifikasi ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menambah jumlah pelanggan dan mendukung kemajuan usaha. Mereka pun berharap agar program Sejuta Sertifikat Halal Gratis dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi bagi pelaku usaha.

    “Halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, higienis, bersih, dan tentu saja berkualitas,” tegas Babe Haikal, sapaan akrabnya.

    “Silahkan pegiat warung makan warteg, warsun, warung Padang, dan sejenisnya, segera manfaatkan kesempatan mengurus sertifikat halal gratis ini mumpung masih tersedia kuota gratis dari Pemerintah,” lanjutnya.

    Dengan program ini, Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh manfaat, sehingga ekosistem produk halal di Indonesia semakin kuat, inklusif serta produktif.

    Penulis: Suwiryo/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Warteg, Warsun, lainnya bisa dapat sertifikat halal gratis

    Warteg, Warsun, lainnya bisa dapat sertifikat halal gratis

    Babe Haikal. Foto: Istimewa

    Warteg, Warsun, lainnya bisa dapat sertifikat halal gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Kabar gembira bagi pegiat usaha Warung Tegal (warteg), Warung Sunda (Warsun), dan Warung Padang, dan sejenisnya, karena saat ini dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis yang tak terlepas dari komitmen dan dukungan kuat Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat program sertifikasi halal.

    “Kami sampaikan kabar gembira buat teman-teman pengusaha warteg, warung sunda, warung padang ya, karena sekarang dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis, karena sekarang dapat masuk Program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.” kata Kepala Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, dalam acara ‘Coffee Morning Kepala BPJPH Bersama Media’ di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025).

    “Caranya, ajukan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis yang merupakan program strategis pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” sambungnya.

    Terobosan kemudahan tersebut, lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, mulai 8 Juli 2025. Keputusan selengkapnya dapat diunduh melalui laman resmi BPJPH bpjph.halal.go.id.

    “Dengan peraturan baru ini kami akan percepat, permudah proses sertifikasi halal,” ucap Babe Haikal dikutip dari keterangan tertulis.

    Babe Haikal juga mengatakan bahwa kemudahan sertifikasi halal bagi warteg, warsun dan warung padang tersebut bertujuan agar seluruh warung makan tradisional dapat bersertifikat halal dengan mudah melalui skema pendampingan proses produk halal. Dengan bersertifikat halal, maka warung diharapkan memiliki standar sehingga berimplikasi pada peningkatan daya saing di pasaran.

    “Kami ingin rumah makan yang begitu banyak ini juga berdaya saing dengan franchise rumah makan dari luar negeri kini menjamur di dalam negeri. Jadi ini kompetisi sehat, dengan standar dan kualitas,” katanya.

    Selain itu, jasa penyedia makanan atau warung yang telah bersertifikat halal dipastikan juga semakin dipercaya oleh masyarakat konsumen. Sebab, sertifikat halal berfungsi memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, terlebih di Indonesia yang mayoritasnya umat Muslim. 

    “Kami juga ingin anak-anak banyak menyukai menu Nusantara, ada soto Betawi, soto Bogor, sate, rendang dan menu lainnya. Selama ini kita perhatikan anak-anak banyak ke rumah makan franchise dari luar negeri,” imbuh Babe Haikal.

    “Dan untuk memastikan program sertifikasi halal, kami juga terus melakukan pengawasan (Jaminan Produk Halal) secara berkala,” katanya.

    Secara umum, beberapa kriteria bagi warung makan untuk dapat mengajukan sertifikat halal gratis melalui skema self declare, di antaranya sebagai berikut:

    (1) Memiliki NIB dengan skala Usaha Mikro dan Kecil.

    (2) Bahan-bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.

    (3) Proses produkseinya sederhana.

    (4) Tidak menggunakan bahan dan proses produk yang bersinggungan dengan bahan non halal.

    (5) Memiliki omzet paling banyak Rp.15 miliar.

    (6) Memiliki paling banyak satu pabrik/tempat produksi dan satu outlet.

    (7) Lokasi dan tempat produksi terpisah dengan lokasi dan tempat produksi produk nonhalal.

    (8) Produk berupa barang

    (9) Tidak menggunakan bahan berbahayq

    (10) Produk tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali disembelih sesuai syariat Islam/secara halal.

    (11) Penggunaan bahan berupa daging giling harus melalui jasa penggilingan yang halal/sesuai kriteria kehalalan

    (12) Jenis produk yang masuk kategori self declare selain warteg, warsun dan sejenisnya maksimal sepuluh (10) nama produk termasuk varian produk. 

    (13) Jenis produk yang masuk dalam kategori self declare untuk warteg, warsun, warmindo dan sejenisnya msksimal 30 nama produk termasuk varian produk.

    (14) Produk dan proses produk halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

    Hadir dalam acara, Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin. Hadir pula Kepala Biro Hukum, SDM dan Humas BPJPH Indrayani, Tenaga Ahli Kepala BPJPH Muhammad Fariza Y Irawady, serta pimpinan redaksi dan para wartawan media. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sejuta Sertifikat Halal, apresiasi untuk Presiden

    Sejuta Sertifikat Halal, apresiasi untuk Presiden

    Haikal Hasan atau Babe Haikal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau PBJPH. Foto: Istimewa

    Sejuta Sertifikat Halal, apresiasi untuk Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 13:34 WIB

    Elshinta.com – Program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI),  yang digulirkan Pemerintahan yang dipimpin  Presiden Prabowo terbukti sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya para pendamping proses produk halal ( P3H) di berbagai daerah. Program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH) mampu memberikan penghasilan layak bagi para P3H, bahkan banyak  yang melebihi gaji UMR di daerahnya.

    Sejumlah pendamping halal (P3H) yang merasakan manfaat besar dari program sertifikasi halal gratis ini mulai dari mendapatkan penghasilan layak dan sebagian bahkan diatas standar UMR di kota tempat tinggalnya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan BPJPH  dalam program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis di tahun 2025 ini.

    Nini Martinawati dari Lembaga Pendamping Halal (LP3H) Halal Center Syariat Islam, Prov Lampung mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program sertifikasi halal gratis ini.

    “Dengan program BPJPH ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas program SEHATI ini karena kami bisa mendapatkan penghasilan yang layak dan kepada bapak Presiden Prabowo mohon program ini untuk tetap dilanjutkan dan bahkan ditambah kuotanya karena sangat bermanfaat sekali,” ujar Nina Martinawati, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Sabtu (16/8/2025).

    Sementara itu Hanafi Pane dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) ITERA Lampung, menuturkan bagaimana program ini telah mengubah hidupnya secara pribadi.

    “Karena program sertifikasi halal gratis yang pak Presiden Prabowo gulirkan, saya memiliki penghasilan tambahan yang memadai. Saat ini saya juga telah menjadi penyelia halal, sehingga saya bisa membiayai kuliah secara mandiri. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo,” ujar Hanafi.

    Cerita serupa datang dari Dedi Sunardi, P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia (EWI). Dedi menyebut bahwa program ini telah menjadi penyelamat bagi keluarganya. “Dengan adanya program sertifikat halal gratis, kehidupan keluarga kami dapat tertolong. Kami kini bisa hidup lebih layak, dan itu sangat berarti bagi kami,” katanya.

    Nurjanah, seorang P3H dari Halal Center Cendekia Muslim bahkan menekankan bahwa profesinya sebagai pendamping halal kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya. “Dengan menjadi Pendamping Proses Produk Halal, pendidikan keenam anak saya kini lebih terjamin. Ini berkah yang luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo dan Pak Haikal Hassan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk Usaha Mikro. Dari alokasi biaya sertifikasi Rp 230.000 setiap Sertifikat Halal yang diberikan pemerintah, Setiap pendamping proses produk halal mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp150.000.

    Merespon apresiasi masayarakat yang sangat terbantu dengan program sertifikasi halal gratis itu, Kepala BPJPH Haikal Hassan menambahkan manfaat lain program SEHATI yakni sebagai nilai tambah ekonomi dengan mendapatkan penghasilan tambahan bagi para pendamping halal di berbagai daerah.

    “Dengan penghasilan tambahan yang didapatkan para pendamping halal ini selain meningkatkan taraf ekonomi keluarga bahkan banyak yang sangat terbantu sekali hingga berharap program yang sangat bermanfaat ini bisa tetap dipertahankan dan bahkan kalo bisa ditingkatkan secara kuota,” tutur Babe Haikal kepada media. “ Sejak 22 Oktober 2024 ketika BPJPH ditetapkan langsung dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Setingkat Menteri , hingga saat ini BPJPH telah menciptakan 23.500 lapangan kerja baru sebagai P3H yang telah dapat pelatihan dan Sertifikat resmi dari BPJPH,” kata Babe Haikal.

    Penulis: Suwiryo/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden

    Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden

    Pegiat UMK rasakan manfaat sertifikat halal. Fpto: BPJPH

    Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:41 WIB

    Elshinta.com – Program sertifikasi halal yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus dirasakan manfaatnya dan terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di berbagai daerah, baik dalam pengembangan usaha maupun peningkatan omzet.

    Sejumlah pengusaha yang telah memiliki sertifikat halal mengakui manfaat besar dari sertifikasi ini, mulai dari memperluas jangkauan pasar hingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

    Beberapa dari mereka kemudian mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah atas program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis di tahun 2025 ini yang telah dijalankan, sekaligus menyampaikan harapan agar program tersebut dilanjutkan.

    Salah satunya, Nini Martinawati, pemilik Nincan Store yang memproduksi makanan khas seperti empek-empek, tekwan, dan puding asal kota Bandar Lampung, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Rabu (13/8/2025).

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Bapak Presiden Prabowo yang telah memfasilitasi sertifikat halal secara gratis ini. Dengan adanya sertifikat halal ini, omzet kami semakin melesat. Kami mohon agar program ini dilanjutkan karena masih banyak teman-teman UMKM yang belum memilikinya,” jelas Nini.

    Muhammad Yoso pegiat UMK dari Batam dengan produk makanan olahan keripik mengungkapkan terima kasihnya kepada pemerintah dengan terbantunya usahanya memperoleh sertifikat halal produknya, sehingga kini produknya telah berhasil menembus pasar-pasar modern bahkan diekspor ke Singapura.

    “Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah kepada Bapak Presiden Prabowo, dan Kepada BPJPH, karena kami dipermudah memproses mengurus halal secara gratis, alhamdulillah produk kami berjalan lancar sehingga produk kami dipercaya di supermarket bahkan bisa masuk ke Singapura karena sudah ada (sertifikat) halalnya,” katanya.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemprosesan halal di Kepri ini. Ke depannya, kami berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk selalu membantu kami UMKM ini menjadi besar,” sambungnya.

    Cak Ali pegiat UMK dengan produk Soto Lamongan dari Batam juga mengngkapkan hal senada. “Kami mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kemudahan SH gratis dari BPJPH dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal ( LP3H ) Cendekia Muslim sehingga saat ini kami telah mendapatkan sertifikat halal dan kami sangat senang memiliki sertifikat halal ini.” kata Cak Ali.

    Hal yang sama diungkapkan oleh Putri Fadilia Dean, pegiat kuliner asal Pasuruan Jawa Timur. Dengan mengantongi sertifikat halal, produknya menjadi semakin laris manis. “Terima kasih Pak Presiden atas sertifikat halal gratisnya. Dengan sertifikat halal ini maka dagangan saya semakin laris,” ungkapnya.

    Sementara itu, Suryani pegiat UMK yang berasal dari Kepulauan Riau dengan produk makanan olahan mengatakan produk bisa masuk ke supermarket modern sekarang. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Presiden Prabowo yang telah memudahkan kami untuk mengurus sertifikat halal ini, sehingga produk kami bisa masuk ke pasar modern dan supermarket sekarang. Terima kasih juga kepada BPJPH,” kata Suryani.

    Pegiat UMK lain dengan produk kue kering asal Purworejo Jawa Tengah, Aini, yang juga telah membuktikan manfaat program ini menyebutkan bahwa keberadaan sertifikasi halal secara gratis telah menumbuhkan kepercayaan konsumen produknya, sehingga lebih memotivasinya untuk mengembangkan produknya.

    “Program ini sangat berguna, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha kecil. Karena gratis, UMKM merasa lebih semangat untuk maju. Program ini juga menambah semangat kami untuk terus mengembangkan produk kami semakin baik lagi dan semakin luas pemasarannya,” ungkapnya.

    Merespon pengakuan sejumlah pegiat usaha tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa sertifikat halal memang bertujuan selain sebagai bentuk kepastian hukum dalam menghadirkan perlindungan kehalalan produk bagi masyarakat, juga sebagai nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

    “Karena halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, halal itu higienis, halal itu bersih, jadi produ halal itu berkualitas.” jelas Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, Selasa (12/8/2025).

    “Bahkan halal telah menjadi standar universal yang telah digunakan oleh dunia, oleh indusri siapapun pemiliknya, terlepas dari latar belakang suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Saat ini banyak sekali negara-negara yang masyarakatnya non Muslim berlomba-lomba mengembangkan industri halal, dan mereka berhasil menjadi eksportir produk halal dunia, produknya dipercaya dan dikonsumsi oleh konsumen dunia,” sambungnya.

    Karenanya, Babe Haikal menegaskan, di era perdagangan bebas ini, industri yang tidak mengantongi sertifikat halal justru akan rugi. Sebab, justru berlawanan dengan trend halal global dengan potensi pasar yang sangat besar dan terus meningkat.

    “Karenanya, saya selalu mengimbau, ayo tertib halal! Ekosistem halal kita punya potensi yang sangat besar. Dan dengan tertib halal, produk kita akan semakin mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional,” lanjutnya.

    “Dan ekosistem halal yang tertib halal dan produktif tentu akan menjadi sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Panen di Lamongan, BPJPH Tegaskan Jagung Rekayasa Genetik Halal

    Panen di Lamongan, BPJPH Tegaskan Jagung Rekayasa Genetik Halal

    Lamongan (beritajatim.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan Baras, secara tegas menyatakan bahwa jagung hasil Produk Rekayasa Genetik (PRG) adalah halal. Hal ini disampaikannya saat menghadiri panen jagung PRG di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Selasa (10/6/2025).

    Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai isu yang meragukan kehalalan jagung PRG yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    “Kami nyatakan bahwa hasil rekayasa genetik jagung ini halal 100 persen, termasuk benih-benihnya. Jadi jangan ada lagi keraguan halal atau tidak jagung hasil rekayasa genetik ini? Saya sebagai kepala badan halal, bertanggung jawab, menyatakan ini halal,” tegas Haikal di hadapan para petani dan stakeholder pertanian setempat.

    Ia menambahkan bahwa jagung merupakan bagian dari positive list, yaitu daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal karena secara substansi telah dipastikan kehalalannya. “Ini sudah halal, termasuk bagian yang positive list, sehingga tidak memerlukan sertifikat halal, dan sudah pasti halalnya. Sama dengan hasil genetik yang lain,” jelasnya.

    Haikal juga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memunculkan keraguan soal kehalalan produk pertanian PRG. Ia menilai teknologi ini justru memberi banyak manfaat bagi petani, khususnya dalam hal efisiensi dan produktivitas.

    “Ini produktivitasnya bisa sampai 20 persen dibandingkan jagung konvensional. Bahkan bukan cuma hasil, tapi jagung ini juga memiliki daya tahan yang lebih baik. Jadi otomatis biaya operasionalnya lebih ringan,” ujarnya.

    Haikal menyebut penguatan sektor pertanian berbasis teknologi seperti PRG dapat menjadi tulang punggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Desa Banyubang, Mohammad Rokib, mengungkapkan bahwa jagung PRG telah ditanam di wilayahnya sejak dua tahun terakhir dengan luas lahan mencapai 10 hektare. Meski harga benihnya lebih mahal Rp10–15 ribu per kilogram dibanding jagung konvensional, namun produksinya mencapai rata-rata 11,5 ton per hektare.

    “Jagung PRG ini lebih tahan penyakit, sehingga lebih menguntungkan bagi petani. Jika jagung konvensional perlu dua hingga tiga kali penyemprotan, PRG cukup sekali saja di awal masa tanam,” jelas Rokib.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, yang turut hadir dalam panen raya tersebut menyatakan dukungannya terhadap perluasan pemanfaatan jagung PRG di seluruh wilayah Lamongan.

    “Ini solusi riil. Halal, produktif dan hemat biaya. Kami akan terus melakukan evaluasi berbasis pentahelix: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media,” ujar Dirham. [fak/beq]

  • Prabowo Bagi-bagi Amplop ke Warga Sekitar Istiqlal Usai Salat Idul Adha

    Prabowo Bagi-bagi Amplop ke Warga Sekitar Istiqlal Usai Salat Idul Adha

    Jakarta –

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Usai salat, Prabowo membagikan amplop kepada warga saat meninggalkan lokasi.

    Adapun Prabowo keluar dari masjid Istiqlal pada pukul 07.52 WIB, Jumat (6/6/2025). Di gerbang keluar Istiqlal, sudah banyak warga yang menunggu.

    Presiden Prabowo yang menaiki kendaraan Maung Garuda RI-1 pun keluar melalui sunroof mobil untuk menyapa warga. Kemudian, Prabowo terlihat membagikan amplop tersebut.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat (Jakpus). Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

    Sejumlah pejabat juga hadir salat di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Investai dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ,Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Kepala Badan Jaminan Produk Halal Haikal Hassan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini