Xcloud.id

Tag: Ustaz Haikal Hassan

  • Buka UI Halal Expo, Kepala BPJPH: Kita Harus Go Halal untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional  Nasional 27 November 2025

    Buka UI Halal Expo, Kepala BPJPH: Kita Harus Go Halal untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional  Nasional 27 November 2025

    Buka UI Halal Expo, Kepala BPJPH: Kita Harus Go Halal untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan membuka UI Halal Expo 2025 yang diselenggarakan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025).
    Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menegaskan pentingnya penguatan
    ekosistem halal
    nasional melalui kepatuhan dan percepatan layanan halal.
    “Kita harus
    go
    halal. Dengan tertib halal maka ekosistem halal kita akan kuat,” ungkapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Babe Haikal menjelaskan, potensi ekonomi halal dunia sangat besar dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 21.000 triliun. 
    Menurutnya, potensi tersebut seharusnya mampu dimaksimalkan Indonesia melalui inovasi, kolaborasi, dan akselerasi sertifikasi halal.
    “Halal
    is a lifestyle
    . Halal
    is traceability, transparency, and trustability
    ,” ungkap Babe Haikal.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan, Indonesia sejatinya masih tertinggal dari beberapa negara yang telah lebih dahulu mengembangkan industri halal secara serius dan terstruktur. 
    Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat langkah agar tidak tertinggal dalam kompetisi global yang semakin kompetitif. 
    Di sisi lain, Babe Haikal memberikan apresiasi kepada
    UI Halal Center
    atas penyelenggaraan
    UI Halal Expo
    2025. 
    Kegiatan itu dinilai sebagai kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem halal yang kredibel dan inklusif.
    “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Babe Haikal.
    Pada kesempatan tersebut, Babe Haikal bersama Ketua UI Halal Center Yon Machmudi menyerahkan turut secara simbolis rompi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi para pendamping di bawah binaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UI Halal Center.
    Usai pembukaan
    expo
    , Babe Haikal mengunjungi berbagai stan pameran produk halal usaha mikro kecil menengah (UMKM), melihat langsung inovasi dan potensi produk halal karya para pelaku usaha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diramaikan Ribuan Pengunjung, Jakarta Halal Market BPJPH Menuai Apresiasi

    Diramaikan Ribuan Pengunjung, Jakarta Halal Market BPJPH Menuai Apresiasi

    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Jakarta Halal Market yang diikuti ribuan pengunjung saat kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Chomp Chomp Marshmallow mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal tersebut.

    Acara Jakarta Halal Market itu menghadirkan berbagai kegiatan, seperti Halal Talkshow Kongkow with Babe Haikal, layanan Sertifikasi Halal Gratis, Jajan Halal Corner, Live Music, photobooth, hingga Halal Support Signing. Konsep acara yang menggabungkan edukasi, hiburan, kesehatan dan kampanye produk halal.

    Perwakilan Chomp Chomp Marshmallow, Verina Bellini, menyampaikan Jakarta Halal Market bukan hanya menjadi ruang promosi, melainkan juga memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia.

    “Kami memberikan apresiasi atas kegiatan Jakarta Halal Market ini sangat positif. Selain mendukung gaya hidup sehat di CFD, acara ini juga menjadi sarana hiburan keluarga dengan pengalaman yang bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi BPJPH yang menghadirkan ruang seperti ini,” ujar Veve, sapaan akrabnya, di sela-sela acara tersebut, Minggu (23/11/2025).

    “Masyarakat jadi lebih mengenal Chomp Chomp sebagai produk marshmallow halal yang sudah tersertifikasi BPJPH. Banyak yang menyampaikan bahwa mereka merasa lebih yakin membeli karena acara ini resmi diselenggarakan oleh BPJPH,” tambahnya.

    Ia menyebut booth Chomp Chomp Marshmallow terus dipenuhi pengunjung hingga seluruh stok produk habis terjual. Ia mengapresiasi animo masyarakat terhadap kegiatan ini.

    Chomp Chomp Marshmallow menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas dan kehalalan produk melalui proses sertifikasi, pengujian, dan transparansi kepada publik.

    “Kami sangat memegang teguh komitmen halal. Sertifikasi BPJPH bukan hanya formalitas, tapi bagian dari integritas brand kami. Kami ingin masyarakat merasa aman dan percaya,” tegasnya.

    Melalui acara ini, Chomp Chomp berharap semakin dekat dengan konsumen serta semakin dikenal di kalangan masyarakat, khususnya komunitas muslim dan konsumen yang mengutamakan kehalalan produk.

    (fca/dhn)

  • Alhamdulillah, RI Jadi Presiden Dewan Sertifikasi Halal Dunia

    Alhamdulillah, RI Jadi Presiden Dewan Sertifikasi Halal Dunia

    Jakarta –

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyebut Indonesia ditunjuk sebagai presiden International Halal Standard World Council. Dia mengatakan lembaga itu beranggotakan 20 negara.

    “Atas kesepakatan, alhamdulillah Indonesia dalam hal ini tentu BPJPH diangkat sebagai Presiden International Halal Standard World Council,” kata Haikal dalam acara Jakarta Halal Market di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Haikal menyebut penunjukan itu dilakukan dalam acara Halal Summit 2025 di Afrika Selatan. Haikal menyebut penunjukan tersebut sebagai sebuah prestasi.

    “Mudah-mudahan kita bisa pertahankan terus dan saya mencanangkan Jakarta is the capital of halal. Jakarta ibukota halal dunia. Kita mulai dengan Jakarta Halal Market, Pasar Halal Jakarta,” tuturnya.

    Haikal menjelaskan setiap produk yang halal di Indonesia wajib disertai sertifikasi halal. Dia juga meminta produk nonhalal mencantumkan tulisan ‘nonhalal’.

    Dia mengatakan penetapan sertifikasi halal telah dilakukan di negara lain. Kewajiban pemberian sertifikasi halal atas produk di Indonesia juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi.

    “Jadi, halal untuk tumbuh, seperti yang Bapak Ibu saksikan saat ini, halal itu jadi simbol. Simbol kesehatan, simbol kebersihan, simbol elite food, dan simbol kualitas. Maka itu kita bilang, halal is modern civilization,” sebutnya.

    (ial/haf)

  • Kepala BPJPH Mau Bentuk Dewan Halal Internasional, Indonesia Jadi Pusat

    Kepala BPJPH Mau Bentuk Dewan Halal Internasional, Indonesia Jadi Pusat

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyebut dunia tengah berembuk untuk membentuk Interntional Halal Council atau Dewan Halal Internasional. Nantinya, Indonesia akan menjadi pusat halal dunia.

    Dia menjelaskan, saat ini rundingan tengah berjalan di Johannesburg, Afrika Selatan. Hadirnya Dewan Halal Internasional ini akan menetapkan standar halal yang berlaku untuk seluruh dunia.

    “Dan kita ditunjuk mudah-mudahan ya, saya tidak mendahului pengumuman, akan ditunjuk sebagai Presiden Halal Council, supaya apa? Presiden International Halal Council, supaya apa? Supaya kita punya standar halal dunia yang bermula dari kita,” ungkap Babe Haikal, sapaan akrabnya, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Jika hal itu tercapai, dia akan membuat standar halal dunia. Termasuk untuk makanan, produk kosmetik, hingga obat-obatan dan industri farmasi. Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan menjadi pusat halal dunia.

    “Jadi saya katakan hari ini kita sudah menjadi pusat halal dunia. Karena mereka semua mengundang dan minta informasi dari kita, dan cuma kita,” ujarnya.

    “Kalau kita lost begitu aja, kita jadi bangsa yang enggak produktif, konsumtif, makanya itu halal jadikan entry barrier terakhir,” tegas Babe Haikal.

     

  • Babe Haikal Wanti-Wanti Pengusaha Soal Produk Halal: China-Thailand Sudah Masuk Makkah

    Babe Haikal Wanti-Wanti Pengusaha Soal Produk Halal: China-Thailand Sudah Masuk Makkah

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Bada Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menilai prinsip dan produk halal sudah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Bahkan, China dan Thailand sudah lebih dahulu masuk ke pasar Makkah dan Madinah di Arab Saudi karena menerapkannya.

    Pria yang akrab disapa Babe Haikal ini menuturkan halal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sudah disadar oleh banyak negara lain. Salah satunya China yang telah memasok makanan ke Makkah.

    “Halal itu udah menjadi growth economic engine. Itu kata orang China. Dua kali saya selama periode ini ke China. Di dua tempat dan menyebutkan halal growth economic engine. Kenapa? Tahun ’80 China udah bikin semua produknya halal. Makanya masuk Makkah, masuk Madinah,” ungkap Babe Haikal dalam Rakornas Bidang Sosial Kadin Indonesia, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia juga menyoroti peralatan makan selama musim ibadah haji 2025 lalu ternyata didatangkan dari Thailand. “Makanan yang kita makan di Mekah loh. Made in China. Kenapa? Dia udah halal duluan.Peralatan dapur waktu 2025 kemarin. Dari mana? Thailand yang menerapkan halal kitchen,” tuturnya.

    Melihat kenyataan tersebut, Babe Haikal meminta Kadin Indonesia untuk segera memperluas sertifikasi halal. “Come on, kita belum apa-apa. Saya meminta teman-teman di Kadin, bersama Badan Halal kita jadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” pintanya.

     

  • BPJPH Kritik Maskapai Nasional Belum Terapkan Halal Menyeluruh di 2025

    BPJPH Kritik Maskapai Nasional Belum Terapkan Halal Menyeluruh di 2025

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menilai maskapai nasional belum menerapkan penyajian halal secara menyeluruh. Padahal, menurutnya, maskapai lain seperti Qantas Airways sudah lebih dulu menerapkannya.

    Mulanya, Haikal mengisahkan pengalaman pertamanya naik pesawat ke Australia untuk sekolah pada 1992 lalu. Dia dihampiri pramugari Qantas Airways, dan menyajikan makanan lebih dahulu ketimbang penumpang lain.

    Ternyata, manajemen penerbangan mencatat kalau Haikal adalah seorang muslim sehingga memberikan makanan halal secara khusus. Padahal, Haikal tidak mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim.

    “‘We order halal meat for you’ How do you know? I never declare it, i’m a Muslim. ‘We know from your name sir, your name is Ahmad Haikal Hasan because you are Muslim. So we order special meat for you’. Tahun 1992 mereka sudah menerakkan halal di Qantas,” ungkap Haikal mengulang percakapannya kala itu, di Rakornas Bidang Sosial Kadin Indonesia, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Atas pengalamannya ini, dia mengkritik kalau maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, hingga AirAsia belum menerapkan hal serupa. “Ini tahun 2025 belum juga halal di Garuda, di Lion, di AirAsia, jadi kita ketinggalan. Mereka sudah menerapkan itu tanpa ragu. Ini tahun 2025,” tegasnya.

    Babe Haikal, sapaan akrabnya, menegaskan prinsip halal bukan semata urusan agama. Lebih dari itu, halal merupakan suatu aspek pelayanan yang perlu diterapkan secara menyeluruh.

    “Halal itu apaan? Customer service. Halal itu adalah satisfaction. Halal itu adalah lifestyle. Halal itu modern civilization. Halal itu prosperity of life.Halal itu symbol of health, symbol of clean, symbol of quality. Halal is elite food. Itu yang ngomong bukan saya, hasil survey saya, hasil riset saya,” tuturnya.

     

  • Belum Tertib Halal : 62 Juta Pengusaha Belum Akses Sertifikasi Halal

    Belum Tertib Halal : 62 Juta Pengusaha Belum Akses Sertifikasi Halal

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyoroti jumlah pengusaha yang belum tertib halal, termasuk memiliki sertifikasi halal. Kepala BPJPH, Haikal Hassan mencatat, baru ada 3,2 juta dari total sekitar 66 juta pengusaha yang disebut tertib halal.

    Mengacu pada angka tersebut, berarti masih ada sekitar 62 juta pengusaha yang belum akses sertifikasi halal. Menurutnya, jumlah ini penting agar Indonesia bisa memanfaatkan potensi pasar produk halal.

    “66 juta pengusaha di Indonesia. Dan hari ini baru sampai 3,2 juta. Jadi PR kita masih banyak. Saya mesti ngeberesin 62 juta pengusaha lainnya. Untuk kita gali kesadarannya, supaya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ungkap Haikal, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Untuk itu, pria yang akrab disapa Babe Haikal ini meminta Kadin Indonesia turut serta membangun kesadaran pengusaha soal sertifikasi halal produk-produknya. Meski begitu, bukan berarti makanan yang disajikan misalnya, tidak dalam kondisi yang halal.

    “Itu yang mesti kita kejar, para pengusaha itu jadi tertib halal. Sorry, bukan berarti makanan yang nggak halal ya, cuman belum tertib halal. Restoran-restoran, cafe-cafe. Kita belum sentuh itu,” ungkap Haikal

    “Bahkan di pesawat, semua pesawat, makanannya, minumannya, bahkan di (kapal) Pelni misalnya, di logistiknya misalnya, di kereta api misalnya, di semua pesawat, bahkan misalnya di rumah sakit. Semua makanannya, semua menunya. Banyak PR kita. Jadi tentu kesadaran. Dan salah satu strategi yang kami jalankan itu sosialisasi. Iya kan? Bersama Kadin,” imbuhnya.

     

  • Semua Produk Makanan-Minuman Wajib Bersertifikat Halal Oktober 2026

    Semua Produk Makanan-Minuman Wajib Bersertifikat Halal Oktober 2026

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan seluruh produk makanan dan minuman wajib mengantongi sertifikat halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Saat ini pihaknya masih terus gencar melakukan sosialisasi.

    Seperti diketahui, ketentuan ini pun berlaku untuk produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tenggat waktu 18 Oktober 2026 itu sebetulnya mundur dari ketetapan awal.

    “Nah sekarang, sudah satu tahun kami lakukan sosialisasi. 2026 ini batasnya. 18 Oktober 2026. Itu batasannya, semua produk wajib (sertifikat halal),” ungkap Babe Haikal, sapaan akrabnya, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menegaskan, untuk produk non-halal juga perlu mencantumkan informasi resmi dalam kemasan produk makanan-minumannya. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2024.

    “Makanan dan minuman itu wajib bersertifikat halal di Indonedia. Kalau enggak (halal) gimana? Ya harus diberi keterangan non-halal,” katanya.

    “(Makanan) non-halal, cantumkan non-halal. Kalau enggak cantumkan non-halal, ya akan diberi surat peringatan, bahkan sampai penarikan,” tegas Haikal.

    Produk UMKM Wajib Sertifikat Halal

    Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) wajib sudah bersertifikat halal. Pemberlakuan kewajiban ini sesuai amanat UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

    Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya tertib halal agar pelaku usaha tidak hanya siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal, namun juga sebagai strategi pngembangan bisnis.

    “Tertib halal yang dijalankan dari sekarang sangat penting, karena selain memenuhi regulasi, hal ini juga menjadi strategi untuk memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia,” ujar Babe Haikal, sapaan akrabnya, pada acara Gathering dengan Media dan Pelaku Usaha bersama Kepala BPJPH, bertempat di Main Atrium Mall Ciputra Cibubur, Bekasi, mengutip keterangan resmi, Senin (6/10/2025).

     

     

  • Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sepuluh lembaga dan instansi strategis guna memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menyampaikan bahwa kerja sama perlu untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia agar ekosistem halal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal.

    “Halal kita diterima oleh seluruh dunia, kami sedang siapkan satu sistem, sehingga barang-barang yang diproduksi oleh kita diterima oleh dunia dan punya daya saing dan uji cobanya sudah banyak terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang sudah go internasional.” tuturnya lewat rilisnya, Selasa (7/10/2025).

    Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan semua produk yang diperjualbelikan baik secara offline maupun online, ekspor maupun impor terjamin dan terjaga kehalalannya. Karena sekarang ini kita sudah memasuki pasar bebas.

    Dia menekankan bahwa BPJPH harus terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang punya kewenangan dalam hal ini. Termasuk pemerintah daerah.

    “Tentunya kita dari Kemendagri akan membreakdown sampai ke pemerintah daerah di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami dari Kemendagri mendukung full program Kerja dari BPJPH,” kata Ribka. 

    Senada, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga mengungkapkan bahwa sinergi kolaborasi tersebut sangat penting dilakukan bagi pengembangan produk halal.

    Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan itu menjadi sangat penting, karena dalam pengembangan produk halal tanpa jasa keuangan produk halal itu akan diam di tempat.

    Pasalnya, Anggito mengatakan bahwa pengembangan ekonomi keuangan syariah itu tidak lagi memisahkan/mendikotomikan antara muslim dan non muslim.

    “Jadi kami menyambut baik, hal ini harus ditetapkan dalam struktur keuangan negara kita termasuk Blu, supaya mampu menggerakan tidak hanya dari sektor keuangan negara tapi juga pengembangan dari badan layanan umum.” tandasnya.

    Berikut sepuluh kerja sama Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani tersebut, adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Keuangan, melalui MoU “Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.”

    2. Kementerian Dalam Negeri, melalui MoU “Sinergi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui PKS “Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Pegawai di Lingkungan BPJPH.”

    4. Universitas Siliwangi, melalui MoU “Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Jaminan Produk Halal” dan PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    5. Universitas Jenderal Soedirman, melalui MoU “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    6. Universitas Negeri Padang, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    7. Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal Universitas Ary Ginanjar, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    9. PT Global Halal Centre, melalui PKS “Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal.”

    10. PT Indirosan Suksestama Abadi, melalui PKS “Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Halal Festival dan Pemilihan Duta Saliha.”

  • Badan Gizi Nasional Buka-bukaan soal Prinsip Halal MBG

    Badan Gizi Nasional Buka-bukaan soal Prinsip Halal MBG

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah mendapatkan sorotan dari publik soal aspek halalnya. Hal ini terjadi karena ada laporan soal food tray program MBG diproduksi di China dan diduga mengandung minyak babi.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG sebenarnya tak sepenuhnya harus tersertifikasi halal. Ia mengatakan bahwa prinsip halal dalam program MBG bersifat wajib jika terdapat satu penerima manfaat dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beragama Islam.

    Namun, ketika di lapangan terdapat sepenuhnya penerima manfaat maupun petugas yang non muslim, maka akan disesuaikan dengan kearifan lokal di lokasi tersebut.

    “Kami sudah instruksikan kepada seluruh SPPG di seluruh Indonesia, jika ada satu saja penerima manfaat yang muslim, maka SPPG itu wajib bersertifikat halal. Nah, kecuali kalau ada satu SPPG yang 100% non-muslim, maka kearifan lokal sudah boleh dilakukan karena bagi mereka halal juga. Tetapi kalau ada satu saja yang muslim, maka wajib ada sertifikat halal,” katanya di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    “Jadi hal seperti itu untuk meyakinkan, karena ada pengalaman di Halmahera Barat itu Pegawai SPPG pun harus disertifikat halal. Kenapa? Karena yang muslim ketika yang bekerjanya itu diragukan, mereka tidak mau makan. Jadi ini secara psikologis betul-betul penting,” tambahnya.

    Dadan mengatakan, untuk menjamin kehalalan program MBG, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar disiapkan penyelia halal di daerah, termasuk melatih kepala SPPG.

    “Kami sudah bekerjasama dari awal bahwa seluruh SPPG yang ada itu sudah dikontrol oleh Badan Penyelenggara Produk Halal dan kami selalu mematuhi halal,” katanya.

    Terkait dengan adanya laporan food tray yang diduga mengandung minyak babi, Dadan mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti hal tersebut guna memberikan keyakinan kepada setiap masyarakat bahwa program MBG yang diterimanya sesuai dengan keimanan masing-masing.

    “Oleh sebab itu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan harus pergi ke China, kemudian menginfeksi seluruh tempat makan yang digunakan oleh BGN, sehingga keluar pernyataan bahwa seluruhnya halal, supaya tidak membuat keraguan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala BPJPH, Haikal Hassan menyatakan dirinya akan segera berangkat ke China pada minggu ini untuk meninjau langsung pembuatan ompreng atau food tray MBG. Hal ini guna memastikan produk yang digunakan pada program MBG terjamin kualitas halal.

    “Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoax, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya,” katanya.

    Tonton juga video “Tak Semua Anggaran Makan Gratis Rp 335 T 2026 Dialokasikan di BGN” di sini:

    (kil/kil)