Xcloud.id

Tag: Usman Kansong

  • Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Jakarta –

    Hari ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi akan menghadap ke DPR. Pertemuan ini akan membahas masalah keamanan digital Indonesia yang tengah diretas dan menghancurkan berbagai data penting dari Pusat Data Nasional (PDN).

    Diketahui, pihak peretas meminta uang sejumlah 131 Milyar untuk menghentikan serangan. namun menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo data yang tersisa sudah diamankan. Ia mengatakan bahwa Kemenkominfo bersama BSSN, dan Telkom sudah mengisolasi akses menuju PDN sehingga pihak peretas tidak dapat mengambil data tersebut.

    “Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” ujar Usman dikutip dari detikNews pada Rabu (26/6) lalu.

    Melansir dari detikInet, setidaknya ada 282 instansi yang terdampak atas serangan ini. Menanggapi hal tersebut Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom menargetkan 18 diantaranya akan dipulihkan dengan tenggat waktu hingga akhir Juni 2024. Sementara itu pada saat yang bersamaan, tim forensik BSSN akan bekerja sama dengan Polri demi menginvestigasi kasus serangan siber ini.

    Terkait keamanan siber, Profesor Marsudi Wahyudi Kisworo pun turut menanggapi peristiwa ini. Guru besar bidang informasi teknologi (IT) itu mengatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Artinya, semua bentuk keamanan digital memiliki kemungkinan untuk diretas.

    “Dalam dunia keamanan komputer, di dunia ini tidak ada sistem yang dijamin pasti aman, yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas. Di negara-negara maju pun konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan,” ujar Prof Marsudi melansir dari detikNews, Rabu (26/6/2024).

    Sementara itu mengutip rilis dari Kementerian Kominfo pada 31 Maret 2024 lalu, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan bahwa serangan-serangan siber meningkat secara global. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara.

    Lebih lanjut Nezar mengkapkan bahwa serangan siber sering kali membidik industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain. Terkait hal ini, ia mendorong masyarakat untuk semakin peduli dengan keamanan data pribadi masing-masing. Nezar juga mengatakan bahwa untuk mengatasi ancaman keamanan siber, ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan.

    “Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

    Lalu apakah masyarakat harus berdikari menjaga keamanan data pribadi tanpa benteng dari pemerintah? Benarkah sistem keamanan digital Indonesia sangat lemah sehingga sering menjadi obyek serangan siber? Ikuti ulasannya dalam Editorial Review.

    Secara khusus detik Sore hari ini akan menghadirkan Sahila hisyam dan Ully Triani. Keduanya akan menceritakan rilis film terbarunya yang berjudul Pusaka. Simak keseruan obrolannya dalam Indonesia Detik Ini. Sementara itu membahas tentang karir di usia muda, Sunsetalk akan mengajak anda memahami dan menciptakan target dalam karir bersama Ismita Saputri, Career Counselor & Direktur Kaizen Room. Temukan kunci sukses berkarir dalam diskusi sore ini.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    (vys/vys)

  • 282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data setidaknya di 282 kementerian/lembaga.

    Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau senilai Rp131 miliar untuk membuka data.

    “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Rabu (26/6/2024).

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian/lembaga. 

    Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

    “Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong. 

    Meski demikian, Usman tak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya 

    Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

    Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih per akhir Juni 2024.

    “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan sikap tegas terhadap serangan siber di PDN ini. 

    Budi Arie memastikan, pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker atau peretas siber senilai Rp131 miliar. 

    “Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” kata Budi Arie, Senin (24/6/2024).

    Pemerintah, kata Budi, terus melakukan pemilihan sistem PDN sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

    “Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik,” jelasnya.

    “(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi,” tegas Budi Arie.

    Budi memastikan, data masyarakat tetap aman meski PDN mengalami gangguan.

    Diketahui, sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

    PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

    (Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)

  • Insentif Cair Juni, Kominfo Langsung Tancap Gas Lelang Frekuensi

    Insentif Cair Juni, Kominfo Langsung Tancap Gas Lelang Frekuensi

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan insentif untuk pelaku industri telekomunikasi akan diumumkan pada Juni 2024. Di waktu bersamaan, nantinya akan dibuka lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

    “Terkait dengan insentif, itu diharapkan kelihatan hilalnya Juni, bentuknya apa, kemudian berapa besarnya, ada kepastian Juni, sehingga nanti bisa disampaikan kepada publik. Tetapi itu akan berbarengan dengan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz,” ujar Usman di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

    Usman menjelaskan karena akan ada lelang frekuensi yang membutuhkan anggaran besar dikeluarkan oleh operator seluler. Sementara di sisi lain industri tersebut tengah mengalami tantangan di tengah gempuran layanan over the top (OTT) yang memanfaatkan jaringan operator seluler.

    “Karena mereka berpartisipasi ikut lelang kan mengeluarkan uang untuk mengunakan frekuensi, itu insentifnya apa. Mungkin teman-teman tahu ya tantangan bagi operator seluler karena adanya OTT,” ungkap Usman.

    “Dulu mereka meningkat sekali, sekarang telepon sudah pakai WhatsApp kan. Dengan kehadiran OTT dan lainnya, masa puncaknya (operator seluler) sudah mulai turun. Padahal, telekomunikasi itu penting. Insentif ini buat operator seluler itu menghadapi salah satu tantangan saja, belum tantangan lainnya,” jelasnya.

    Sedikit informasi frekuensi 700 MHz sebelumnya dimanfaatkan untuk penyiaran analog. Kini frekuensi tersebut menghasilkan digital dividen 112 MHz, setelah diterapkannya penghentian siaran TV analog, yang dialihkan ke TV digital atau dikenal Analog Switch Off (ASO).

    Adapun dari 112 MHz tersebut, 2 x 45 MHz atau 90 MHz. Sedangkan frekuensi 26 GHz yang akan dilelang memiliki lebar pita 2,7 GHz.

    Dengan adanya penambahan spektrum frekuensi akan membuat operator seluler dapat meningkatkan kualitas layanan, terutama mengadopsi teknologi baru, seperti 5G, yang membutuhkan lebar pita lebih besar lagi.

    (agt/agt)

  • Starlink Elon Musk Bikin Industri Telco RI Lebih Hidup

    Starlink Elon Musk Bikin Industri Telco RI Lebih Hidup

    Jakarta –

    Kehadiran Starlink ke pasar ritel Indonesia mengundang kekhawatiran industri telekomunikasi dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan kehadiran Starlink akan bikin kompetisi dalam negeri lebih hidup.

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan sebelum Kominfo memberikan izin, pemerintah telah melakukan kajian terhadap Starlink.

    “Apakah kedatangan investor asing itu akan menganggu atau pun menggerus perusahaan-perusahaan lokal, tentu ini sudah melalui kajian. Tentu ini yang kita tata supaya kompetisinya itu dalam istilah ekonomi bukan persaingan sempurna,” ujar Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

    “Kalau persaingan sempurna tentu ada yang tewas. Kalau persaingan ditata dengan baik maka yang terjadi adalah kepentingan publik akan diutamakan. Pelayanan akan diutamakan,” jelasnya.

    Ia pun meminta kepada para penyelenggara telekomunikasi lokal untuk tidak khawatir dengan kehadiran Starlink yang akan memasuki pasar ritel dalam waktu dekat ini.

    “Saya kira kita tidak perlu takut dengan kompetisi. Saya sering bilang kompetisi itu hidup bikin lebih hidup karena kita tidak berada di zona nyaman. Dengan adanya perusahaan asing apapun itu dalam hal ini Starling, maka ini akan mendorong operator lokal kita meningkatkan layananya,” jelasnya.

    Dalam perkembangan terakhir, Kominfo mengumumkan Starlink telah lolos Uji Laik Operasi (ULO). Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari mengatakan Starlink sudah mengantongi Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) sebagai bentuk diperbolehkannya jualan internet kepada masyarakat luas.

    “Hasilnya, (Starlink) sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin (dari Kominfo untuk jualan layanan internet ke pelanggan ritel),” kata Aju, Senin (29/4).

    Adapun pada Mei ini, Starlink akan melakukan pengujian layanan internet ritel ini di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Itu Mei di IKN, pertengahan Mei ini. ULO kan sudah kelar semua, kita tinggal uji saja entar,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kamis (2/5).

    (agt/agt)

  • Kominfo Buka Suara Soal Starlink Jadi Ancaman Keamanan Negara

    Kominfo Buka Suara Soal Starlink Jadi Ancaman Keamanan Negara

    Jakarta –

    Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi lokasi pengujian layanan internet berbasis satelit Starlink. Sebagai calon ibu kota negara Indonesia, Starlink yang notabene adalah satelit asing dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan keamanan negara.

    Terkait persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara. Sebelum Starlink terjun ke pasar ritel, terutama akan melayani IKN, pemerintah mengungkapkan telah melakukan kajian secara komperhensif.

    “Salah satu untuk bagaimana kita melindungi data itu adalah dengan (Starlink) dengan berbadan hukum Indonesia, itu yang akan melindungi kita, data-data kita,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

    Sebagai informasi, Elon Musk telah membentuk PT Starlink Services Indonesia sebagai salah tahapan sebelum perusahaan tersebut masuk ke pasar ritel Indonesia.

    “Jadi, kalau ada, katakanlah begini ada persoalan (hukum) itu gampang nuntutnya lah ya, karena ada di Indonesia, brand hukumnya Indonesia,” kata Usman.

    Selain itu, dengan telah berbadan hukum Indonesia, pemerintah juga dapat memantau Starlink jika perusahaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

    “Kita bisa mengawasinya kalau ada yang dirugikan, jadi kita tahu ke mana kita akan mempersoalkan begitu. Nah, jadi kita sudah pikirkan itu juga secara teknis ya, kan ada Undang-Undang PDP, (Starlink) harus menggunakan data sesuai dengan peruntukannya, tutur Usman.

    “Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dia melanggar Undang-Undang PDP. Misalnya, mohon maaf nih dijual, ya tentu tidak boleh. Bukan tidak perlu khawatir, tetapi kita tetap antisipasi itu ya karena banyak di negara lain terjadi,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, praktisi kedirgantaraan menyoroti kajian keamanan dan kebutuhan Starlink di Indonesia harus diungkap ke publik.

    Dr Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kedirgantaraan, mengatakan mengatakan satelit sudah mengalami revolusi yang sangat cepat, membuat ruang angkasa dan ruang antariksa di atas Indonesia menjadi sangat strategis. Selain adanya besarnya potensi sampah antariksa, menurut Lilly faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan berusaha.

    “Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor keamanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai aspek keamanan dan kedaulatan ketika Starlink diberikan izin berusaha,” kata Lilly.

    (agt/fay)