Xcloud.id

Tag: Ursula von der Leyen

  • Alert! NATO Rencanakan Tembak Jatuh Pesawat Rusia, jika…

    Alert! NATO Rencanakan Tembak Jatuh Pesawat Rusia, jika…

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah-langkah agresif yang dapat meningkatkan risiko konflik langsung dengan Rusia. Diskusi internal ini mencakup pelonggaran aturan keterlibatan yang memungkinkan pilot mereka untuk menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara sekutu.

    Menurut laporan yang dikutip dari Financial Times dan disiarkan oleh Newsweek pada Rabu (9/10/2025), sekutu-sekutu NATO sedang merumuskan respons yang lebih keras terhadap serangkaian provokasi Rusia yang meningkat. Provokasi ini dilaporkan mencakup dugaan pelanggaran wilayah udara, pengerahan kawanan drone tak berawak di atas sejumlah negara Eropa seperti Rumania, Denmark, Belgia, dan Jerman, serta plot sabotase.

    Diskusi ini telah meluas ke sebagian besar dari 32 anggota aliansi. Langkah-langkah yang dipertimbangkan antara lain melonggarkan pembatasan untuk mengizinkan pilot jet tempur NATO membuka tembakan ke pesawat Rusia di dekat perbatasan dan mengerahkan drone bersenjata di sepanjang perbatasan dengan Rusia.

    Ketegangan NATO-Rusia makin memburuk seiring berlanjutnya perang di Ukraina. Kedua belah pihak telah mengarakterisasi situasi saat ini sebagai bentuk perang satu sama lain, meskipun belum ada deklarasi formal.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut insiden tersebut sebagai “kampanye zona abu-abu yang disengaja dan ditargetkan terhadap Eropa” dan menegaskan bahwa ini adalah waktunya untuk “menyebutnya sesuai namanya-ini adalah perang hibrida.”

    “Insiden-insiden ini dihitung untuk berlama-lama di senja penolakan. Ini bukanlah pelecehan acak, ini adalah kampanye koheren dan eskalatif untuk menggoyahkan warga negara kita, menguji tekad kita, memecah belah persatuan kita dan melemahkan dukungan kita untuk Ukraina,” ujar Von der Leyen.

    Rusia sendiri telah membantah dan menertawakan tuduhan pelanggaran wilayah udara tersebut. Moskow memperingatkan bahwa tindakan NATO menembak jatuh pesawatnya akan menjadi “eskalsi serius” yang dapat mengarah pada “perang terbuka.”

    Namun, beberapa pihak dalam aliansi percaya bahwa Rusia hanya akan merespons terhadap pencegahan keras, sehingga pelanggaran wilayah udara harus ditanggapi dengan respons yang kuat dan tegas.

    Sebelumnya, militer Polandia telah menembak jatuh drone Rusia yang masuk wilayah udaranya pada 10 September, yang disebut sebagai konfrontasi langsung pertama antara pesawat NATO dan drone Rusia. Sementara itu, Uni Eropa juga dilaporkan sedang menyiapkan langkah-langkahnya sendiri sebagai respons terhadap provokasi Rusia

    (luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyerukan agar Israel menghentikan pengebomannya di Gaza. Seruan itu muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan sandera dan menerima beberapa poin dari rencana perdamaian 20 butir Presiden AS.

    Dukungan untuk langkah Trump telah mengalir dari berbagai pemimpin dunia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memandang perkembangan ini sebagai sinyal positif. “Kesiapan Hamas untuk membebaskan sandera dan terlibat berdasarkan proposal terbaru @POTUS sangat menggembirakan. Momen ini harus dimanfaatkan. Gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan semua sandera sudah di depan mata,” ujarnya, melansir dari Reuters, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut momen ini bersejarah. “Pembebasan semua sandera dan gencatan senjata di Gaza sudah di depan mata! Komitmen Hamas harus segera ditindaklanjuti… Saya ingin berterima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump dan memuji mereka atas komitmen mereka terhadap perdamaian,” kata Macron.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyuarakan hal yang sama. “Para sandera harus dibebaskan. Hamas harus melucuti senjata. Pertempuran harus segera dihentikan. Setelah hampir dua tahun, ini adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian. Jerman akan terus terlibat,” ujarnya.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer

    Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menganggap tanggapan Hamas sebagai “langkah maju yang signifikan.” Ia menambahkan, “Kami sangat mendukung upaya Presiden Trump, yang telah membawa kita lebih dekat kepada perdamaian daripada sebelumnya.”

    Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris menyerukan penghentian kekerasan. “Momen untuk mengakhiri penderitaan manusia yang tidak manusiawi ini harus dimanfaatkan oleh semua orang. Hentikan pengeboman, bebaskan senjata, akhiri kelaparan, dan izinkan gelombang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” ujarnya melalui X.

    Perdana Menteri India Narendra Modi

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, “Kami menyambut kepemimpinan Presiden Trump seiring upaya perdamaian di Gaza mencapai kemajuan yang signifikan. Indikasi pembebasan sandera menandai langkah maju yang signifikan. India akan terus mendukung semua upaya menuju perdamaian yang langgeng dan adil,” tulisnya di X.

    Yordania dan Kanada juga ikut menyambut baik tanggapan positif Hamas terhadap rencana Trump, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyebut langkah ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri perang Gaza.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan negaranya menyambut baik kemajuan rencana Presiden Trump untuk membawa perdamaian ke Gaza. “Bersama mitra kami, Australia akan terus mendukung upaya untuk mengakhiri perang dan berupaya mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan,” tulisnya di X.

    Serta Perdana Menteri Belanda Dick Schoof yang ikut memberikan komentarnya terhadap seruan Trump. “Langkah penting menuju gencatan senjata di Gaza berkat rencana perdamaian Presiden Trump. Kesediaan Hamas untuk membebaskan para sandera dan kesediaannya untuk memasuki negosiasi langsung mengenai rencana perdamaian tersebut merupakan tanda positif. Akhir dari perang mengerikan ini sudah dekat,” ucapnya.

    Jihad Islam Palestina Dukung Hamas

    Tak hanya dukungan dari luar, langkah Hamas juga didukung oleh kelompok sekutunya, Jihad Islam Palestina, yang menegaskan kesepakatan itu mencerminkan posisi bersama faksi-faksi perlawanan Palestina.

    “(Reaksi) Hamas terhadap rencana Trump mencerminkan posisi faksi-faksi perlawanan Palestina, dan Jihad Islam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam konsultasi yang menghasilkan keputusan ini,” tulis kelompok tersebut.

    Sikap itu memunculkan harapan baru di tengah penderitaan berkepanjangan warga Gaza yang telah dua tahun dilanda perang.

    “Ini kabar bahagia, menyelamatkan rakyat, dan syukurlah mereka (Hamas) setuju. Ini sudah cukup, orang-orang baik. Kami lelah, demi Tuhan, kami lelah sekali,” ujar Saoud Qarneyta, warga Gaza.

    Namun demikian, di balik seruan dan dukungan itu, sebagian warga Palestina masih waspada. “Yang penting adalah Netanyahu tidak menyabotase ini, karena sekarang Hamas sudah setuju, Netanyahu akan tidak setuju, seperti biasanya,” kata Jamal Shihada, salah seorang warga lainnya.

    Meski Trump mendesak Israel menghentikan pengeboman, serangan udara tetap berlangsung pada Sabtu pagi. Otoritas Gaza melaporkan enam korban jiwa akibat tembakan Israel, empat di antaranya tewas di Kota Gaza, sementara dua lainnya di Khan Younis.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan “implementasi segera” tahap pertama rencana Trump untuk pembebasan sandera. Media Israel juga melaporkan bahwa militer telah diarahkan mengurangi operasi ofensif di Gaza.

    Trump, yang menampilkan diri sebagai figur kunci perdamaian Timur Tengah, menegaskan, “Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat!” tulisnya di Truth Social.

    Namun di sisi lain, Netanyahu menghadapi tekanan politik besar di dalam negeri. Ia terjepit antara desakan publik dan keluarga sandera untuk segera mengakhiri perang, serta tekanan dari koalisi sayap kanan yang menolak penghentian operasi militer.

    Kampanye militer Israel yang dimulai setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 66.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat. Sementara Israel mencatat masih ada 48 sandera, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sebelumnya, Hamas telah menyatakan menerima sebagian besar poin dalam rencana perdamaian 20 butir yang diajukan Donald Trump, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel. Namun, kelompok itu ingin menegosiasikan beberapa aspek lain, seperti pelucutan senjata dan pemerintahan sementara yang diusulkan Trump bersama mantan PM Inggris Tony Blair.

    Trump menyambut baik tanggapan Hamas dan menilai langkah itu sebagai awal menuju perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah.

    Saat ini banyak hal yang bergantung pada seberapa jauh Trump bersedia untuk memelintir lengan Netanyahu dan memaksanya untuk menyetujui kesepakatan

    Sementara itu, Israel terus membombardir Gaza, dengan fokus utama pada Kota Gaza. Sedikitnya 72 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak fajar pada hari Jumat, menurut sumber-sumber medis.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Putin Kena “Begal”, Eropa Mau Bagi-Bagi Aset Rusia bak Rampasan Perang

    Putin Kena “Begal”, Eropa Mau Bagi-Bagi Aset Rusia bak Rampasan Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belgia menegaskan Uni Eropa (UE) harus berbagi risiko jika rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai pinjaman ke Ukraina disetujui. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menekankan negaranya tidak bisa dibiarkan menanggung beban sendiri jika muncul konsekuensi hukum dari keputusan itu.

    Dalam pertemuan puncak UE di Kopenhagen, Rabu (1/10/2025), para pemimpin Eropa menyatakan dukungan luas atas gagasan penggunaan aset Rusia yang dibekukan di Barat untuk memberikan pinjaman 140 miliar euro (Rp2.380 triliun) kepada Ukraina. Namun, diskusi lanjutan dibutuhkan untuk merampungkan aspek hukum.

    “Tidak ada uang gratis. Selalu ada konsekuensinya,” ujar De Wever kepada wartawan di Kopenhagen, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/10/2025).

    “Saya ingin tanda tangan mereka yang menyatakan, jika kami mengambil uang Putin, kami menggunakannya, kami semua akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan,” tambahnya.

    Belgia, yang menjadi lokasi sebagian besar aset Rusia yang dibekukan, meminta jaminan kuat sebelum menyetujui rencana tersebut.

    “Sangat jelas bahwa Belgia tidak bisa menjadi satu-satunya negara anggota yang menanggung risiko, risiko tersebut harus ditanggung oleh yang lebih luas,” tambah De Wever.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memastikan kekhawatiran Belgia akan ditangani. Ia mengatakan “eksekutif Uni Eropa akan mengembangkan rencana ini lebih lanjut dan memastikan aspek hukum serta solidaritas antaranggota diperkuat.”

    Sementara itu, Kremlin mengecam usulan penggunaan aset tersebut sebagai “pencurian murni”.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Mendadak Berpaling dari Putin, Rusia Siap Perang Habis-habisan

    Trump Mendadak Berpaling dari Putin, Rusia Siap Perang Habis-habisan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kremlin menegaskan Rusia tidak memiliki alternatif selain melanjutkan perang di Ukraina, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbalik arah mendukung Kyiv dan menyebut Moskow sebagai “macan kertas”.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Rusia akan terus melanjutkan serangan militer demi mencapai tujuan nasionalnya.

    “Kami melakukan ini untuk masa kini dan masa depan negara kami. Untuk banyak generasi mendatang. Oleh karena itu, kami tidak punya alternatif,” kata Peskov dalam wawancara dengan RBC Radio, Rabu (24/9/2025).

    Pernyataan itu muncul setelah Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela Sidang Umum PBB. Ia menyebut Ukraina kini berada dalam posisi “untuk berjuang dan memenangkan kembali seluruh wilayahnya”.

    Trump bahkan menilai perang yang dilancarkan Rusia selama tiga setengah tahun membuat negara itu tampak seperti “macan kertas” dengan ekonomi yang melemah.

    Moskow membantah keras. Peskov menegaskan Rusia lebih tepat disebut “beruang” dan menyebut klaim Ukraina bisa merebut wilayah yang dikuasai tentara Rusia sebagai ilusi.

    “Gagasan bahwa Ukraina dapat merebut kembali sesuatu, dari sudut pandang kami, keliru,” tegasnya.

    Di sisi lain, tekanan perang juga menekan perekonomian Rusia. Kementerian Keuangan Rusia mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 20% menjadi 22% untuk membiayai belanja pertahanan, seiring proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 4,3% tahun lalu menjadi hanya sekitar 1% tahun ini.

    Sementara itu, ketegangan juga meningkat di kawasan Eropa. Estonia melaporkan tiga jet tempur Rusia melanggar wilayah udaranya, sementara Polandia menyebut 20 drone Rusia sempat masuk ke wilayahnya pekan lalu. NATO menegaskan komitmennya pada Pasal 5 yang mewajibkan negara anggota saling membela jika ada serangan.

    Gangguan sistem navigasi GPS terhadap pesawat Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles di dekat Kaliningrad menambah kekhawatiran. Insiden serupa juga dialami pesawat yang ditumpangi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bulan lalu.

    Di sisi lain, Ukraina melancarkan serangan drone terhadap pabrik petrokimia Gazprom Neftekhim Salavat di Bashkortostan, Rusia Tengah, yang memicu kebakaran. Serangan ini menjadi kedua kalinya dalam sepekan Kyiv menggempur fasilitas industri vital Rusia.

    Kyiv juga meningkatkan serangan ke kilang minyak dan jaringan pipa ekspor Rusia. Serangan drone di Novorossiysk, Rusia Selatan, bahkan menewaskan dua orang, menurut Gubernur Krasnodarskiy Krai, Veniamin Kondratyev.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Jakarta –

    Sudah lebih dari sepekan ini kemunculan drone Rusia jadi buah bibir di Eropa. Pada malam 9–10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kali menembus wilayah udara Polandia. Sebanyak 19 wahana nirawak terdeteksi, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh.

    Hanya beberapa hari berselang, drone Rusia kembali melintasi wilayah Rumania — anggota NATO lain. Pada Senin (15/9), otoritas Polandia menembak jatuh sebuah drone yang terbang di atas gedung pemerintah di ibu kota Warsawa, dan dilaporkan menahan dua tersangka: seorang warga Belarus dan seorang warga Ukraina.

    Tidak ada korban luka dalam insiden-insiden tersebut. Moskow sendiri menyangkal bahwa pelanggaran itu disengaja. Namun, NATO merespons dengan meluncurkan misi baru untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya.

    Operasi di perbatasan timur

    Operasi yang dinamakan Eastern Sentry ini digambarkan sebagai “aktivitas multidomain” yang mencakup penguatan pangkalan darat dan pertahanan udara, serta akan “berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan,” menurut pernyataan resmi NATO pada 12 September.

    Melalui operasi ini, NATO ingin menyampaikan pesan jelas kepada negara anggotanya di timur Eropa, sekaligus gertakan kepada Rusia. Inggris dan Denmark sudah menyatakan dukungan, Jerman menggandakan jumlah jet tempur untuk pertahanan udara di Polandia dari dua menjadi empat, sementara Prancis mengerahkan jet Rafale.

    Jet vs Drone: ‘Palu Godam untuk Paku Payung’

    Meski jet tempur dan rudal udara-ke-udara terbukti ampuh menjatuhkan drone, cara ini dinilai jauh dari efisien.

    “Drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10 ribu sampai 30 ribu Euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis,” ujar Chris Kremidas-Courtney, pakar pertahanan dari lembaga European Policy Centre (EPC) di Brussel, Belgia, kepada DW. “Kita memakai palu godam untuk menghantam paku payung.”

    Menurutnya, negara-negara Eropa anggota NATO seharusnya berinvestasi pada teknologi pertahanan modern yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone Nimbrix buatan Swedia. Jika tidak, Eropa akan terus terjebak dalam perang “asimetris biaya” yang merugikan.

    Membangun ‘Tembok Drone’ di Eropa?

    Bersama Polandia dan Finlandia , negara-negara Baltik — yang kerap menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia — sudah lama mendesak peningkatan koordinasi pertahanan drone. Konsep ini sering disebut sebagai “tembok drone”, istilah yang kemudian dipakai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato kenegaraan tahunan beberapa waktu lalu.

    Komisi Eropa bahkan mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar Euro, dengan keahlian Ukraina akan menjadi kunci. “Kita perlu belajar dari Ukraina,” kata Ian Bond, wakil direktur Centre for European Reform (CER) di Brussel. “Mereka cukup berhasil menjatuhkan drone Rusia. Kalau mereka punya teknologinya, kita harus memilikinya juga.”

    NATO: ‘Kami akan respons’

    Salah satu tantangan NATO adalah memperluas penerapan teknologi pertahanan drone baru. Admiral Rob Bauer, mantan ketua Komite Militer NATO, mengatakan bahwa selain perangkat keras, Eropa perlu mengubah cara pandang terhadap Rusia.

    “Kita perlu memberi tahu publik, dan masyarakat harus menerima bahwa ada ancaman,” ujarnya kepada DW.

    Sementara itu, Kremlin terus mengulang narasi bahwa NATO sedang berperang dengan Rusia. NATO membantah, namun Bauer menyebut aliansi itu kini berada di “zona abu-abu antara damai dan perang” dan siaga penuh: “Ini pesan penting untuk Tuan Putin: NATO akan merespons, apa pun yang terjadi.”

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan menembak jatuh drone di Polandia membuktikan keampuhan sistem pertahanan aliansi: “Saya kira kita telah lulus tes, tapi kita harus lebih baik menghadapi ancaman baru ini.”

    NATO siap perang drone?

    Namun, Ian Bond dari CER skeptis terhadap kemampuan pertahanan drone NATO saat ini. “Kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan,” katanya.

    Bond menilai NATO perlu lebih tegas dan menembak jatuh drone Rusia, bahkan jika terbang di atas Ukraina barat. Hingga kini, beberapa negara anggota masih menahan diri.

    Pada Juli lalu, Lituania melaporkan dua drone Rusia melintasi wilayahnya, namun tidak ditembak jatuh. Militer menyebut hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Setelah itu, Lituania meminta peningkatan pertahanan udara dari NATO. Terbaru, Rumania juga tidak menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya, yang kemudian berbalik arah ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rumania, pilot AU yang melihat drone itu “menilai risiko tambahan” dan memutuskan tidak menembak.

    Bond memperingatkan, sikap pasif semacam ini bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif, sementara drone tersebut bisa saja melanjutkan serangan ke target di Ukraina.

    Perlindungan sipil jadi pertimbangan

    Selain menembak jatuh drone, para pakar juga menekankan pentingnya langkah perlindungan sipil, seperti aplikasi peringatan serangan udara dan peningkatan kapasitas tempat perlindungan.

    “Itu akan jadi langkah menakutkan, tapi tidak berlebihan,” kata Bond. Dia yakin Rusia akan terus menguji sekutu Ukraina kecuali mereka meningkatkan pertahanan dan dukungan secara signifikan.

    Kremidas-Courtney sependapat: “Kita harus berasumsi Rusia akan mencoba ini setiap beberapa minggu, sampai kita membuat mereka membayar harga yang membuat mereka berhenti.”

    NATO berharap Operasi Eastern Sentry bisa mewujudkan hal itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    (ita/ita)

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels –

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Di tengah kengerian yang muncul akibat perang di Gaza, temuan terbaru yang menyatakan Israel sudah melakukan genosida bisa dilihat sebagai laporan PBB yang lagi-lagi mengkategorikan penderitaan dengan bahasa yang tidak memihak.

    PBB sebelumnya merilis laporan terperinci tentang tentara Israel yang melakukan kekerasan seksual sistematis terhadap warga Palestina.

    Mereka menemukan Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang fasilitas kesehatan dan perawatan warga Palestina yang ditahan.

    Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka dunia, pakar hukum, dan pakar genosida juga sudah menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.

    Namun, laporan yang diterbitkan PBB kemarin, yang menyatakan Israel telah menunjukkan “niat genosida”, merupakan kecaman PBB paling signifikan terhadap perang di Gaza.

    Lembaga Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, sebagai bagian dari Human Rights Council (HRC) secara khusus memeriksa apakah Israel melakukan genosida.

    Jawaban pastinya, “ya”, muncul setelah setiap kelompok hak asasi manusia besar dan banyak pakar genosida di dunia sudah menyatakan sebelumnya.

    Laporan tersebut menemukan niat melakukan genosida adalah satu-satunya kesimpulan masuk akal yang dapat ditarik dari pola perilaku Israel.

    Pada dasarnya laporan ini menyatakan penyangkalan Israel bertentangan dengan banyaknya bukti yang beredar.

    Yang menjadi penentu apakah laporan masuk dalam daftar penyelidikan lain yang mengejutkan namun terabaikan, adalah apakah temuan terbaru ini bisa mendorong pemerintah mana pun, termasuk Australia, untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    Laporan ini mendesak negara-negara untuk mengambil “segala cara yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida,” seperti menghentikan transfer apa pun ke Israel yang dapat digunakan dalam perang.

    Di Australia, hal itu bisa berarti komponen pesawat tempur F-35 yang diproduksinya, atau bahan baku apa pun yang dapat digunakan dalam produksi senjata.

    Laporan ini mendorong pemerintah untuk menyelidiki apakah ada warga negara mereka yang terlibat dalam temuan-temuan ini.

    Laporan tersebut juga mengatakan pemerintah-pemerintah di dunia harus memberlakukan sanksi terhadap negara Israel, bukan hanya individu.

    “Pemerintah Australia benar-benar perlu menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sanksi bergaya Magnitsky untuk memastikan semua entitas Australia, perusahaan dan individu, tidak terlibat dengan cara apa pun dalam apa yang ditetapkan sebagai tindakan genosida,” ujar Melanie O’Brien, presiden Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, kepada ABC.

    “Saya berharap ini akan menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk memperluas sanksi tersebut.”

    “Kita memiliki kapasitas, kita memiliki undang-undang yang memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi secara luas berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia, dan kami seharusnya menggunakannya.”

    Sebagaimana laporan lain dari komisi ini, Israel menyebut laporan itu “palsu” dan mengatakan laporan tersebut didasarkan pada bukti yang telah dibantah.

    ‘Tanggung jawab mencegah genosida’

    Sejauh ini, Australia menolak mengambil tindakan secara langsung terhadap pemerintah Israel, kemungkinan besar karena takut akan reaksi balik dari Amerika Serikat.

    Namun, tekanan internasional dari negara-negara lain perlahan meningkat.

    Pekan lalu, presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, mengumumkan pemotongan dana untuk program-program Israel dan mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Israel.

    Spanyol dan Irlandia sudah mengambil tindakan langsung terhadap Israel. Bahkan Jerman, yang secara historis enggan mengkritik negara Yahudi tersebut, sudah menangguhkan beberapa ekspor senjata.

    Negara-negara yang mengaku mematuhi hukum internasional tidak dapat lagi mengklaim jika mereka tidak sadar dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

    “Negara-negara seharusnya menyadari risiko bahwa Israel melakukan genosida di Gaza beberapa bulan yang lalu,” ujar Janina Dill, salah satu direktur Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, yang juga seorang spesialis dalam persyaratan hukum untuk penggunaan kekuatan militer, kepada ABC.

    “Setiap negara yang menjadi anggota Konvensi Genosida memiliki kewajiban untuk mencegah genosida.”

    “Laporan ini mungkin menjadi titik data lebih lanjut yang mengurangi plausibilitas argumen bahwa negara mana pun belum menyadari risiko tersebut.”

    Komisi tersebut secara khusus mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya dan mengizinkan badan-badan internasional beroperasi secara bebas di Gaza.

    Namun, kecil kemungkinan pemerintah Israel akan mengindahkan laporan ini.

    Israel sebelumnya sudah merendahkan dewan hak asasi manusia di PBB, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “badan anti-semit, busuk, pendukung teroris, dan tidak relevan.”

    Israel menolak temuan ini dan membantah semua temuan genosida sebelumnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Masih harus dilihat apakah negara-negara lain, seperti Australia, akan bertindak.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

  • Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa pada Rabu (17/9/2025) mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas yang selama ini memberi akses istimewa bagi barang-barang Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro.

    Langkah ini diajukan sebagai respons atas perang di Gaza, namun sejauh ini belum memiliki dukungan memadai dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk diberlakukan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas turut mengajukan paket sanksi terhadap dua menteri Israel berhaluan kanan ekstrem, para pemukim radikal yang terlibat kekerasan, serta 10 pejabat senior kelompok militan Hamas.

    Dua menteri yang masuk daftar adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    Israel kini menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan total perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro tahun lalu.

    Jika kesepakatan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan dikenai tarif bea masuk setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan blok tersebut. Perhitungan Komisi Eropa memperkirakan bea tambahan bisa mencapai 227 juta euro per tahun.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengecam keras usulan tersebut sebagai “sesat secara moral maupun politik” dan berharap tidak akan disahkan.

    Proposal ini, yang pertama kali disuarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, membutuhkan dukungan mayoritas berkualifikasi—yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi UE.

    Namun, para diplomat menilai peluangnya tipis, dengan posisi Jerman sebagai faktor penentu. Hingga kini Berlin masih enggan menyetujui langkah sanksi terhadap Israel.

    Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan belum mengambil sikap final atas usulan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Israel. Usulan sanksi terhadap para menteri Israel diperkirakan juga sulit lolos karena membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

    Meski begitu, proposal ini mencerminkan perubahan arah politik dalam hubungan Uni Eropa dengan Israel. Komisi Eropa juga menangguhkan dukungan bilateral kepada pemerintah Israel, tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil maupun Yad Vashem, pusat memorial Holocaust utama di Israel.

    Konflik saat ini berawal dari serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Serangan balasan Israel sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

  • Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Brussels –

    India dan Uni Eropa (UE) semakin dekat dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebelum akhir tahun.

    Negosiasi berlangsung di tengah tekanan dari tarif AS yang mempengaruhi dinamika geopolitik. Hal ini mendorong UE dan India untuk memperkuat aliansi perdagangan yang lebih stabil.

    “Kami sedang memaksimalkan upaya untuk menyelesaikan negosiasi sebelum akhir tahun,” kata Komisaris Perdagangan Eropa, Maros Sefcovic, yang berkunjung ke India pekan lalu.

    Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, juga optimistis: “India dan UE saling melengkapi dan menawarkan peluang besar bagi kedua pihak.”

    Setelah pembicaraan konstruktif dengan Goyal, Komisaris Pertanian dan Pangan, Christophe Hansen, menekankan komitmen untuk memastikan “FTA UE-India yang seimbang, memberi manfaat bagi masyarakat, petani, dan bisnis di kedua sisi,” dengan menyoroti peran sentral sektor pertanian dalam negosiasi.

    Meski perundingan bergerak ke arah penyelesaian, pakar UE dari Universitas Jawaharlal Nehru, Gulshan Sachdeva, tetap berhati-hati.

    “Pernyataan kedua pihak memang menunjukkan optimisme, tapi kesepakatan perdagangan India-UE belum selesai sampai benar-benar rampung,” katanya kepada DW.

    Negosiasi FTA antara India dan UE dimulai kembali pada 2022, hampir satu dekade setelah upaya awal dihentikan pada 2013. Dalam dua tahun terakhir, sudah ada 13 putaran pembicaraan, dan putaran ke-14 dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 6–10 Oktober.

    Hubungan strategis antara India dan Uni Eropa?

    Bagi India, merampungkan FTA berarti ekspor utama bisa masuk tanpa tarif, mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang fluktuatif, dan memperkuat posisinya sebagai mitra Asia utama bagi Eropa.

    Bagi UE, kesepakatan ini membantu diversifikasi rantai pasokan, mengamankan perdagangan pertanian dan teknologi, serta memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    Para pakar menyoroti pentingnya waktu negosiasi, terutama karena India terdampak proteksionisme AS dan membutuhkan jalur ekspor baru yang lebih stabil.

    AS memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang India, termasuk penalti 25 persen atas pembelian minyak Rusia.

    Tarif ini diperkirakan mempengaruhi sekitar setengah dari total ekspor tahunan India ke AS yang bernilai hampir $87 miliar (sekitar 1.429 triliun Rupiah).

    “Dalam fase ini, geopolitik global dan Asia yang berubah, ditambah penggunaan tarif oleh administrasi Trump, mendorong kedua pihak untuk kompromi demi menuntaskan kesepakatan,” kata Sachdeva.

    Mantan diplomat India, Anil Wadhwa, menambahkan bahwa tarif Trump menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan dalam kemitraan India-AS, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi.

    “Industri padat karya India juga perlu saluran ekspor jangka panjang dan diversifikasi untuk menjaga lapangan kerja. Selain itu, hubungan perdagangan India-UE memberi banyak keuntungan, termasuk aliran investasi dan manufaktur,” ujar Wadhwa.

    Ia menekankan bahwa UE juga ingin masuk pasar India karena prediktabilitas, ukuran ekonomi, kesamaan demokrasi, supremasi hukum, serta kesamaan pandangan soal tata kelola data dan kecerdasan buatan.

    Urgensi untuk menyelesaikan kesepakatan

    Ummu Salma Bava, ketua dan Jean Monnet Chair di Centre for European Studies, Universitas Jawaharlal Nehru, menekankan urgensi FTA. Kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Februari lalu menunjukkan bahwa sudah waktunya membawa kemitraan India-UE “ke level berikutnya” demi keamanan, kemakmuran, dan “tantangan global bersama.”

    Kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul bulan ini juga menambah momentum negosiasi. Delegasi Komite Politik dan Keamanan UE (PSC) juga berada di India pekan lalu untuk membahas isu kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan menjelang KTT India-UE 2026.

    “Eropa telah, dan akan tetap menjadi mitra kunci dalam modernisasi ambisius India melalui perdagangan, investasi, dan teknologi,” kata Sachdeva.

    “Di saat yang sama, ekonomi India yang besar dan berkembang, dengan sektor-sektor yang kompetitif secara global, sangat menarik bagi Eropa,” tambahnya.

    Menurut Komisi Eropa, UE kini menjadi mitra dagang kedua terbesar India, dengan perdagangan barang senilai €120 miliar (sekitar 2.335 triliun Rupiah) tahun lalu, setara 11,5 persen dari total perdagangan India.

    Titik sulit negosiasi bagi India dan Uni Eropa

    Negosiasi tetap terasa menantang karena kedua pihak dikenal saling “tawar-menawar dengan keras.” UE menginginkan pengurangan tarif pada kendaraan, anggur, minuman keras, dan produk susu, sementara India fokus pada akses pasar untuk tekstil, farmasi, baja, dan produk minyak bumi.

    Salah satu titik rumit adalah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon UE (CBAM), yang mewajibkan importir membayar emisi karbon dari produksi barang seperti baja, pupuk, aluminium, dan listrik.

    “Menyelesaikan akses pasar, tarif pertanian, dan CBAM penting untuk meningkatkan volume perdagangan, melindungi industri India, dan memastikan tujuan iklim UE tidak memberatkan eksportir India secara tidak adil,” kata Wadhwa.

    Bava memprediksi terobosan di sektor otomotif, dengan produsen mobil Eropa mendapat akses lebih besar ke pasar India, serta perusahaan India mendapat lebih banyak akses ke pasar Eropa untuk suku cadang.

    Mantan duta besar India untuk Prancis, Mohan Kumar, menambahkan bahwa UE dan India berupaya mengurangi risiko geopolitik dari tarif Trump dan pendekatan transaksional kebijakan luar negeri AS.

    Trump bahkan meminta UE mengenakan tarif 100 persen pada India dan Cina sebagai tekanan untuk membuat Rusia menghentikan perang di Ukraina.

    “Ada konvergensi strategis antara India dan UE untuk menuntaskan FTA sebelum akhir tahun ini,” kata Kumar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Tonton juga Video: RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    (nvc/nvc)

  • Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Brussels –

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan Uni Eropa (UE) akan mempercepat langkah menghentikan seluruh impor minyak dan gas Rusia. Ia menekankan bahwa pendapatan Moskow dari menjual energi fosil menjadi penopang utama ekonomi perang Rusia.

    Von der Leyen juga mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengaitkan sanksi tambahan AS terhadap Rusia dengan syarat Eropa menghentikan pembelian minyak Rusia serta menaikkan tarif impor dari Cina.

    Rencana yang ada saat ini menargetkan penghentian penuh impor minyak Rusia pada 2027 dan gas pada 2028. Namun, Ursula von der Leyen mengatakan Komisi Eropa akan segera mengajukan paket sanksi ke-19 yang mencakup sektor kripto, perbankan, dan energi.

    Protes ribuan warga Slovakia terhadap pemerintahan yang pro-Rusia

    Di saat yang sama, ribuan warga Slovakia turun ke jalan untuk memprotes kebijakan ekonomi dan sikap pro-Rusia Perdana Menteri Robert Fico.

    Aksi itu berlangsung ketika Fico melakukan perjalanan ke Cina untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan pertemuan ketiganya sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina dimulai.

    Para pengkritik menilai Fico mengikuti jejak Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal kerap menghambat upaya sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

    Sekjen PBB ‘tidak optimistis’ soal perdamaian Ukraina

    Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pandangannya terkait situasi di Ukraina dalam sebuah konferensi pers di New York.

    “Saya tidak terlalu optimistis soal kemajuan upaya perdamaian dalam waktu dekat di Ukraina,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kemungkinan akan berlangsung “setidaknya untuk beberapa waktu,” menunjukkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir meski ada berbagai upaya diplomasi.

    Pernyataan ini muncul di tengah harapan yang sempat timbul setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2025, yang sempat dinilai bisa membuka jalan untuk negosiasi perdamaian, tapi hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya Rahman

    (nvc/nvc)