Tag: Ursula von der Leyen

  • Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Di tengah kengerian yang muncul akibat perang di Gaza, temuan terbaru yang menyatakan Israel sudah melakukan genosida bisa dilihat sebagai laporan PBB yang lagi-lagi mengkategorikan penderitaan dengan bahasa yang tidak memihak.

    PBB sebelumnya merilis laporan terperinci tentang tentara Israel yang melakukan kekerasan seksual sistematis terhadap warga Palestina.

    Mereka menemukan Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang fasilitas kesehatan dan perawatan warga Palestina yang ditahan.

    Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka dunia, pakar hukum, dan pakar genosida juga sudah menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.

    Namun, laporan yang diterbitkan PBB kemarin, yang menyatakan Israel telah menunjukkan “niat genosida”, merupakan kecaman PBB paling signifikan terhadap perang di Gaza.

    Lembaga Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, sebagai bagian dari Human Rights Council (HRC) secara khusus memeriksa apakah Israel melakukan genosida.

    Jawaban pastinya, “ya”, muncul setelah setiap kelompok hak asasi manusia besar dan banyak pakar genosida di dunia sudah menyatakan sebelumnya.

    Laporan tersebut menemukan niat melakukan genosida adalah satu-satunya kesimpulan masuk akal yang dapat ditarik dari pola perilaku Israel.

    Pada dasarnya laporan ini menyatakan penyangkalan Israel bertentangan dengan banyaknya bukti yang beredar.

    Yang menjadi penentu apakah laporan masuk dalam daftar penyelidikan lain yang mengejutkan namun terabaikan, adalah apakah temuan terbaru ini bisa mendorong pemerintah mana pun, termasuk Australia, untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    Laporan ini mendesak negara-negara untuk mengambil “segala cara yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida,” seperti menghentikan transfer apa pun ke Israel yang dapat digunakan dalam perang.

    Di Australia, hal itu bisa berarti komponen pesawat tempur F-35 yang diproduksinya, atau bahan baku apa pun yang dapat digunakan dalam produksi senjata.

    Laporan ini mendorong pemerintah untuk menyelidiki apakah ada warga negara mereka yang terlibat dalam temuan-temuan ini.

    Laporan tersebut juga mengatakan pemerintah-pemerintah di dunia harus memberlakukan sanksi terhadap negara Israel, bukan hanya individu.

    “Pemerintah Australia benar-benar perlu menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sanksi bergaya Magnitsky untuk memastikan semua entitas Australia, perusahaan dan individu, tidak terlibat dengan cara apa pun dalam apa yang ditetapkan sebagai tindakan genosida,” ujar Melanie O’Brien, presiden Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, kepada ABC.

    “Saya berharap ini akan menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk memperluas sanksi tersebut.”

    “Kita memiliki kapasitas, kita memiliki undang-undang yang memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi secara luas berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia, dan kami seharusnya menggunakannya.”

    Sebagaimana laporan lain dari komisi ini, Israel menyebut laporan itu “palsu” dan mengatakan laporan tersebut didasarkan pada bukti yang telah dibantah.

    ‘Tanggung jawab mencegah genosida’

    Sejauh ini, Australia menolak mengambil tindakan secara langsung terhadap pemerintah Israel, kemungkinan besar karena takut akan reaksi balik dari Amerika Serikat.

    Namun, tekanan internasional dari negara-negara lain perlahan meningkat.

    Pekan lalu, presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, mengumumkan pemotongan dana untuk program-program Israel dan mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Israel.

    Spanyol dan Irlandia sudah mengambil tindakan langsung terhadap Israel. Bahkan Jerman, yang secara historis enggan mengkritik negara Yahudi tersebut, sudah menangguhkan beberapa ekspor senjata.

    Negara-negara yang mengaku mematuhi hukum internasional tidak dapat lagi mengklaim jika mereka tidak sadar dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

    “Negara-negara seharusnya menyadari risiko bahwa Israel melakukan genosida di Gaza beberapa bulan yang lalu,” ujar Janina Dill, salah satu direktur Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, yang juga seorang spesialis dalam persyaratan hukum untuk penggunaan kekuatan militer, kepada ABC.

    “Setiap negara yang menjadi anggota Konvensi Genosida memiliki kewajiban untuk mencegah genosida.”

    “Laporan ini mungkin menjadi titik data lebih lanjut yang mengurangi plausibilitas argumen bahwa negara mana pun belum menyadari risiko tersebut.”

    Komisi tersebut secara khusus mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya dan mengizinkan badan-badan internasional beroperasi secara bebas di Gaza.

    Namun, kecil kemungkinan pemerintah Israel akan mengindahkan laporan ini.

    Israel sebelumnya sudah merendahkan dewan hak asasi manusia di PBB, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “badan anti-semit, busuk, pendukung teroris, dan tidak relevan.”

    Israel menolak temuan ini dan membantah semua temuan genosida sebelumnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Masih harus dilihat apakah negara-negara lain, seperti Australia, akan bertindak.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

  • Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa pada Rabu (17/9/2025) mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas yang selama ini memberi akses istimewa bagi barang-barang Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro.

    Langkah ini diajukan sebagai respons atas perang di Gaza, namun sejauh ini belum memiliki dukungan memadai dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk diberlakukan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas turut mengajukan paket sanksi terhadap dua menteri Israel berhaluan kanan ekstrem, para pemukim radikal yang terlibat kekerasan, serta 10 pejabat senior kelompok militan Hamas.

    Dua menteri yang masuk daftar adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    Israel kini menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan total perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro tahun lalu.

    Jika kesepakatan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan dikenai tarif bea masuk setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan blok tersebut. Perhitungan Komisi Eropa memperkirakan bea tambahan bisa mencapai 227 juta euro per tahun.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengecam keras usulan tersebut sebagai “sesat secara moral maupun politik” dan berharap tidak akan disahkan.

    Proposal ini, yang pertama kali disuarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, membutuhkan dukungan mayoritas berkualifikasi—yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi UE.

    Namun, para diplomat menilai peluangnya tipis, dengan posisi Jerman sebagai faktor penentu. Hingga kini Berlin masih enggan menyetujui langkah sanksi terhadap Israel.

    Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan belum mengambil sikap final atas usulan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Israel. Usulan sanksi terhadap para menteri Israel diperkirakan juga sulit lolos karena membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

    Meski begitu, proposal ini mencerminkan perubahan arah politik dalam hubungan Uni Eropa dengan Israel. Komisi Eropa juga menangguhkan dukungan bilateral kepada pemerintah Israel, tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil maupun Yad Vashem, pusat memorial Holocaust utama di Israel.

    Konflik saat ini berawal dari serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Serangan balasan Israel sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

  • Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Brussels

    India dan Uni Eropa (UE) semakin dekat dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebelum akhir tahun.

    Negosiasi berlangsung di tengah tekanan dari tarif AS yang mempengaruhi dinamika geopolitik. Hal ini mendorong UE dan India untuk memperkuat aliansi perdagangan yang lebih stabil.

    “Kami sedang memaksimalkan upaya untuk menyelesaikan negosiasi sebelum akhir tahun,” kata Komisaris Perdagangan Eropa, Maros Sefcovic, yang berkunjung ke India pekan lalu.

    Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, juga optimistis: “India dan UE saling melengkapi dan menawarkan peluang besar bagi kedua pihak.”

    Setelah pembicaraan konstruktif dengan Goyal, Komisaris Pertanian dan Pangan, Christophe Hansen, menekankan komitmen untuk memastikan “FTA UE-India yang seimbang, memberi manfaat bagi masyarakat, petani, dan bisnis di kedua sisi,” dengan menyoroti peran sentral sektor pertanian dalam negosiasi.

    Meski perundingan bergerak ke arah penyelesaian, pakar UE dari Universitas Jawaharlal Nehru, Gulshan Sachdeva, tetap berhati-hati.

    “Pernyataan kedua pihak memang menunjukkan optimisme, tapi kesepakatan perdagangan India-UE belum selesai sampai benar-benar rampung,” katanya kepada DW.

    Negosiasi FTA antara India dan UE dimulai kembali pada 2022, hampir satu dekade setelah upaya awal dihentikan pada 2013. Dalam dua tahun terakhir, sudah ada 13 putaran pembicaraan, dan putaran ke-14 dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 6–10 Oktober.

    Hubungan strategis antara India dan Uni Eropa?

    Bagi India, merampungkan FTA berarti ekspor utama bisa masuk tanpa tarif, mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang fluktuatif, dan memperkuat posisinya sebagai mitra Asia utama bagi Eropa.

    Bagi UE, kesepakatan ini membantu diversifikasi rantai pasokan, mengamankan perdagangan pertanian dan teknologi, serta memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    Para pakar menyoroti pentingnya waktu negosiasi, terutama karena India terdampak proteksionisme AS dan membutuhkan jalur ekspor baru yang lebih stabil.

    AS memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang India, termasuk penalti 25 persen atas pembelian minyak Rusia.

    Tarif ini diperkirakan mempengaruhi sekitar setengah dari total ekspor tahunan India ke AS yang bernilai hampir $87 miliar (sekitar 1.429 triliun Rupiah).

    “Dalam fase ini, geopolitik global dan Asia yang berubah, ditambah penggunaan tarif oleh administrasi Trump, mendorong kedua pihak untuk kompromi demi menuntaskan kesepakatan,” kata Sachdeva.

    Mantan diplomat India, Anil Wadhwa, menambahkan bahwa tarif Trump menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan dalam kemitraan India-AS, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi.

    “Industri padat karya India juga perlu saluran ekspor jangka panjang dan diversifikasi untuk menjaga lapangan kerja. Selain itu, hubungan perdagangan India-UE memberi banyak keuntungan, termasuk aliran investasi dan manufaktur,” ujar Wadhwa.

    Ia menekankan bahwa UE juga ingin masuk pasar India karena prediktabilitas, ukuran ekonomi, kesamaan demokrasi, supremasi hukum, serta kesamaan pandangan soal tata kelola data dan kecerdasan buatan.

    Urgensi untuk menyelesaikan kesepakatan

    Ummu Salma Bava, ketua dan Jean Monnet Chair di Centre for European Studies, Universitas Jawaharlal Nehru, menekankan urgensi FTA. Kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Februari lalu menunjukkan bahwa sudah waktunya membawa kemitraan India-UE “ke level berikutnya” demi keamanan, kemakmuran, dan “tantangan global bersama.”

    Kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul bulan ini juga menambah momentum negosiasi. Delegasi Komite Politik dan Keamanan UE (PSC) juga berada di India pekan lalu untuk membahas isu kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan menjelang KTT India-UE 2026.

    “Eropa telah, dan akan tetap menjadi mitra kunci dalam modernisasi ambisius India melalui perdagangan, investasi, dan teknologi,” kata Sachdeva.

    “Di saat yang sama, ekonomi India yang besar dan berkembang, dengan sektor-sektor yang kompetitif secara global, sangat menarik bagi Eropa,” tambahnya.

    Menurut Komisi Eropa, UE kini menjadi mitra dagang kedua terbesar India, dengan perdagangan barang senilai €120 miliar (sekitar 2.335 triliun Rupiah) tahun lalu, setara 11,5 persen dari total perdagangan India.

    Titik sulit negosiasi bagi India dan Uni Eropa

    Negosiasi tetap terasa menantang karena kedua pihak dikenal saling “tawar-menawar dengan keras.” UE menginginkan pengurangan tarif pada kendaraan, anggur, minuman keras, dan produk susu, sementara India fokus pada akses pasar untuk tekstil, farmasi, baja, dan produk minyak bumi.

    Salah satu titik rumit adalah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon UE (CBAM), yang mewajibkan importir membayar emisi karbon dari produksi barang seperti baja, pupuk, aluminium, dan listrik.

    “Menyelesaikan akses pasar, tarif pertanian, dan CBAM penting untuk meningkatkan volume perdagangan, melindungi industri India, dan memastikan tujuan iklim UE tidak memberatkan eksportir India secara tidak adil,” kata Wadhwa.

    Bava memprediksi terobosan di sektor otomotif, dengan produsen mobil Eropa mendapat akses lebih besar ke pasar India, serta perusahaan India mendapat lebih banyak akses ke pasar Eropa untuk suku cadang.

    Mantan duta besar India untuk Prancis, Mohan Kumar, menambahkan bahwa UE dan India berupaya mengurangi risiko geopolitik dari tarif Trump dan pendekatan transaksional kebijakan luar negeri AS.

    Trump bahkan meminta UE mengenakan tarif 100 persen pada India dan Cina sebagai tekanan untuk membuat Rusia menghentikan perang di Ukraina.

    “Ada konvergensi strategis antara India dan UE untuk menuntaskan FTA sebelum akhir tahun ini,” kata Kumar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Tonton juga Video: RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    (nvc/nvc)

  • Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Brussels

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan Uni Eropa (UE) akan mempercepat langkah menghentikan seluruh impor minyak dan gas Rusia. Ia menekankan bahwa pendapatan Moskow dari menjual energi fosil menjadi penopang utama ekonomi perang Rusia.

    Von der Leyen juga mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengaitkan sanksi tambahan AS terhadap Rusia dengan syarat Eropa menghentikan pembelian minyak Rusia serta menaikkan tarif impor dari Cina.

    Rencana yang ada saat ini menargetkan penghentian penuh impor minyak Rusia pada 2027 dan gas pada 2028. Namun, Ursula von der Leyen mengatakan Komisi Eropa akan segera mengajukan paket sanksi ke-19 yang mencakup sektor kripto, perbankan, dan energi.

    Protes ribuan warga Slovakia terhadap pemerintahan yang pro-Rusia

    Di saat yang sama, ribuan warga Slovakia turun ke jalan untuk memprotes kebijakan ekonomi dan sikap pro-Rusia Perdana Menteri Robert Fico.

    Aksi itu berlangsung ketika Fico melakukan perjalanan ke Cina untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan pertemuan ketiganya sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina dimulai.

    Para pengkritik menilai Fico mengikuti jejak Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal kerap menghambat upaya sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

    Sekjen PBB ‘tidak optimistis’ soal perdamaian Ukraina

    Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pandangannya terkait situasi di Ukraina dalam sebuah konferensi pers di New York.

    “Saya tidak terlalu optimistis soal kemajuan upaya perdamaian dalam waktu dekat di Ukraina,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kemungkinan akan berlangsung “setidaknya untuk beberapa waktu,” menunjukkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir meski ada berbagai upaya diplomasi.

    Pernyataan ini muncul di tengah harapan yang sempat timbul setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2025, yang sempat dinilai bisa membuka jalan untuk negosiasi perdamaian, tapi hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya Rahman

    (nvc/nvc)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Drone Rusia Tembus Polandia, NATO Berembuk Segera

    Drone Rusia Tembus Polandia, NATO Berembuk Segera

    Jakarta

    Saat Rusia gencar menyerang Ukraina, angkatan udara Polandia menghancurkan pesawat-pesawat nirawak yang memasuki wilayah udara negara NATO tersebut. Kepala staf angkatan bersenjata Polandia menyebut hal tersebut sebagai “tindakan agresi”. Angkatan Darat Polandia menangkis pesawat-pesawat tersebut dengan bantuan pilot-pilot Belanda menggunakan jet-jet siluman.

    Menurut pemerintah Polandia, pesawat nirawak tersebut berasal dari Rusia. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menggambarkan hal ini sebagai “provokasi skala besar.” Ini adalah “kasus pertama pesawat nirawak Rusia ditembak jatuh di wilayah negara NATO, oleh karena itu semua sekutu kami menanggapi situasi ini dengan sangat serius,” ujar Tusk setelah pertemuan darurat pemerintah di Warsawa. “Kita harus, tanpa ragu, bersiap menyiapkan berbagai skenario.”

    Tusk: Pesawat Nirawak juga datang dari Belarus

    Menurut Tusk, total 19 pelanggaran wilayah udara tercatat sejak Selasa (9/9) malam. Sebagian besar pesawat nirawak memasuki Polandia dari Belarus, lapor PM Polandia tersebut pada parlemen di Warsawa. Tiga pesawat nirawak berhasil ditembak jatuh dan kemungkinan juga yang keempat. Di kota Wyriki, Polandia timur, atap sebuah bangunan tempat tinggal terkena puing-puing pesawat nirawak. Tidak ada korban luka. Empat bandara di Polandia untuk sementara menghentikan operasi, tetapi kini telah dibuka kembali.

    “Faktanya pesawat nirawak mengancam keamanan, ketika ditembak jatuh hal ini mengubah situasi politik,” tegas Perdana Menteri Polandia tersebut. Oleh karena itu, Polandia secara resmi meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 Perjanjian NATO. Pasal tersebut mengatur konsultasi dengan para sekutu jika salah satu anggota NATO merasa terancam.

    “Menyimpang dari lintasan”

    Belarus, sekutu dekat Rusia, juga melaporkan penembakan jatuh pesawat nirawak di wilayah udaranya. Minsk mengatakan pesawat-pesawat nirawak tersebut “menyimpang dari jalur penerbangannya” karena manuver gangguan atau intersepsi oleh Ukraina dan Rusia.

    Rusia membantah bertanggung jawab atas insiden tersebut. “Kami menganggap tuduhan itu tidak berdasar,” ujar Andrei Ordash, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Rusia di Warsawa dalam sebuah pernyataan. Polandia sejauh ini belum memberikan bukti asal usul pesawat nirawak tersebut dari Rusia.

    Zelensky dan Kallas: bukan kecelakaan, bukan kebetulan

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuntut tanggapan yang tegas. Ia menyebut insiden itu sebagai “preseden yang sangat berbahaya bagi Eropa.” Bukti semakin kuat bahwa insiden tersebut bukanlah kecelakaan, tulis presiden Ukraina di kanal media sosial. Presiden Kremlin Vladimir Putin tidak akan berhenti “menguji barat” selama ia tidak “ditindak tegas” atas agresinya, tambah Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga menyatakan bahwa ada “tanda-tanda bahwa hal itu disengaja, bukan kebetulan.” Kallas menambahkan bahwa ini adalah “pelanggaran paling serius wilayah udara Eropa oleh Rusia sejak awal perang.” Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, meyakinkan Parlemen Eropa di Strasbourg: “Eropa mendukung Polandia dengan solidaritas penuh.”

    Polandia, anggota Uni Eropa, merupakan sekutu politik dan militer yang penting bagi Ukraina, yang secara teritorial juga berbatasan langsung dengan Ukraina. Negara tetangga Jerman ini berperan penting sebagai pusat logistik bantuan militer Barat.

    Polandia juga merasa terancam oleh Rusia dan kini sedang secara masif mempersenjatai dirinya. Negara ini tengah siaga tinggi sejak roket Ukraina yang ditujukan menangkis serangan Rusia, lepas sasaran dan menghantam sebuah desa di selatan Polandia pada 2022, menewaskan dua orang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya” di sini:

    (ita/ita)

  • GPS Pesawat Von der Leyen Dijamming, Eropa Tuding Rusia Sebagai Dalang

    GPS Pesawat Von der Leyen Dijamming, Eropa Tuding Rusia Sebagai Dalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rusia diduga menjadi dalang di balik gangguan sistem navigasi pesawat yang membawa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, 

    Pesawat yang ditumpangi von der Leyen tiba-tiba kehilangan sistem navigasi, yang sangat berisiko bagi keselamatan seluruh penumpang pesawat, saat hendak mendarat di Bulgaria. 

    Pilot mengambil inisiatif menggunakan peta kertas sebagai panduan navigasi manual sehingga  von der Leyen dan rombongan mendarat dengan selamat di Bandara Plovdiv.

    Juru bicara Komisi Eropa menjelaskan  otoritas Bulgaria curiga kuat insiden “GPS jamming” ini merupakan aksi nyata gangguan dari Rusia. Sinyal satelit yang menyalurkan informasi navigasi ke sistem GPS pesawat “dinetralisir”, sehingga petugas pengatur lalu lintas udara menawarkan metode pendaratan alternatif berbasis navigasi darat. 

    GPS jamming adalah tindakan mengganggu atau memblokir sinyal GPS (Global Positioning System) menggunakan perangkat khusus yang memancarkan sinyal interferensi pada frekuensi yang sama dengan sinyal GPS.

    Hal ini dapat menyebabkan perangkat GPS tidak dapat menerima sinyal satelit dengan baik, sehingga mengganggu kemampuan perangkat untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan waktu yang akurat.

    Dilansir dari BBC, Selasa (2/9/2025) Kremlin membantah tuduhan ini, menyebut informasi tersebut “tidak benar” menurut juru bicara Dmitry Peskov.

    Menurut Otoritas Lalu Lintas Udara Bulgaria, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, terjadi lonjakan tajam insiden jamming GPS di kawasan Baltik hingga Eropa Timur. Kejadian serupa juga dialami pesawat RAF yang membawa Menteri Pertahanan Inggris pada Maret 2024, dan maskapai Finnair asal Finlandia yang bahkan harus membatalkan penerbangan ke Estonia akibat gangguan sinyal tahun lalu.

    Insiden GPS spoofing dan jamming ini dinilai sangat membahayakan oleh EASA (Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa) dan IATA (Asosiasi Transportasi Udara Internasional), karena bisa memicu risiko kecelakaan serius dan sudah sempat memicu konferensi khusus pada 2024.

    Sebagai tanggapan, Komisi Eropa memastikan akan memperkuat pertahanan digital dan dukungan untuk Ukraina, termasuk penambahan satelit di orbit rendah untuk mengidentifikasi gangguan GPS di masa depan.

    Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius memastikan aksi ini sebagai langkah konkrit menjaga keamanan penerbangan di Eropa.

    Walau otoritas penerbangan Inggris menilai gangguan GPS tidak selalu mengancam langsung keselamatan terbang karena sistem navigasi pesawat dinilai cukup redundan, para pakar memperingatkan bahwa jamming di tengah penerbangan dapat meningkatkan risiko tabrakan atau kecelakaan, terutama saat sistem cadangan tidak dapat diandalkan.

    Keir Giles, pakar dari Chatham House, menyebut aksi jamming telah menjadi “fenomena yang semakin normal” di seputar perbatasan Rusia, dan tampaknya belum ada pihak yang mampu membendung perluasan kampanye tersebut.

  • UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

    UE Hapus Tarif Industri AS, Bea Impor Mobil Eropa ke Amerika Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) mengumumkan telah memenuhi permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan menyusun rancangan regulasi untuk menghapus semua tarif atas barang industri asal AS, serta memberikan perlakuan khusus bagi sejumlah produk pertanian dan hasil laut AS.

    Menurut pernyataan Komisi Eropa yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (29/8/2025), langkah ini akan membuka jalan bagi AS untuk menurunkan tarif mobil dan suku cadang asal Eropa menjadi 15% dari sebelumnya 27,5%. Tarif baru untuk mobil itu berlaku secara retroaktif sejak 1 Agustus 2025.

    Meski rancangan regulasi tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota, seorang pejabat Komisi Eropa yang enggan disebutkan namanya menyatakan UE berharap AS dapat segera menurunkan tarif mobil.

    Kesepakatan politik dagang antara UE dan AS telah dicapai bulan lalu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian yang kuat, meski tidak sempurna. Dia menekankan perjanjian tersebut penting untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi dunia usaha.

    Walaupun tarif AS atas hampir semua produk Eropa akan turun menjadi 15%, Trump menegaskan kebijakan itu tidak akan berlaku untuk mobil sebelum ada usulan legislasi yang menghapus tarif industri dan bea lainnya. 

    Pada saat yang sama, Uni Eropa juga memperpanjang perlakuan bebas bea untuk produk lobster asal AS.

    Mobil merupakan salah satu ekspor terbesar UE ke AS. Pada 2024, Jerman saja mengekspor mobil baru dan suku cadang senilai US$34,9 miliar ke AS.

    Komisi Eropa memutuskan tidak melakukan impact assessment seperti prosedur normal, demi mempercepat implementasi regulasi ini.

    Langkah tersebut diambil meski Trump masih melontarkan ancaman akan mengenakan tarif maupun sanksi terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak layanan digital. 

    Trump tidak menyebut negara mana yang akan ditargetkan, maupun apakah Uni Eropa termasuk di dalamnya. Presiden AS itu sejak lama mengkritik regulasi digital dan antitrust UE terhadap raksasa teknologi AS, termasuk Google milik Alphabet Inc. dan Apple Inc.

    Seorang pejabat UE menegaskan bahwa aturan digital bloc, termasuk regulasi persaingan dan konten daring, tidak akan menjadi bahan negosiasi.

    Sementara itu, Komisioner Industri UE Stephane Sejourne pada Rabu (27/8/2025) menyatakan blok tersebut mungkin perlu meninjau kembali kesepakatan dagang jika Trump benar-benar merealisasikan ancamannya.

    “Untuk saat ini, saya baru mendengar niat, bukan deklarasi. Jika niat itu berubah menjadi kebijakan resmi, maka ketentuan perjanjian ini harus ditinjau ulang,” ujarnya dalam konferensi bisnis Medef di Paris.

  • Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

    Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA— Upaya Uni Eropa (UE) untuk mempertahankan aturan digitalnya membuat kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) tertunda. 

    Menurut laporan Financial Times (FT) pada Minggu (17/8/2025) perbedaan pendapat terkait penggunaan istilah “hambatan non-tarif” menjadi salah satu penyebab keterlambatan. 

    AS menilai aturan digital UE termasuk dalam kategori hambatan non-tarif, sedangkan pihak UE berupaya agar regulasi tersebut tidak dipermasalahkan dalam kesepakatan.

    Pernyataan bersama itu semula dijadwalkan terbit beberapa hari setelah pengumuman kesepakatan dagang oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden AS Donald Trump pada Juli lalu. Namun, hingga kini finalisasi teks masih tertunda.

    Kesepakatan yang dicapai pada Juli tersebut sempat meredakan ketegangan perdagangan. AS dan UE sepakat memberlakukan tarif impor 15% untuk sebagian besar barang dari UE, atau setengah dari tarif yang sempat diancam sebelumnya. 

    Langkah itu dianggap membantu mencegah potensi perang dagang yang lebih luas antara kedua sekutu dagang yang secara bersama-sama menyumbang hampir sepertiga perdagangan global.

    Menurut FT, AS ingin tetap membuka peluang negosiasi lebih lanjut terkait Digital Services Act (DSA) milik UE. Washington menilai aturan itu membatasi kebebasan berpendapat dan menambah biaya bagi perusahaan teknologi asal AS. 

    Namun, Komisi Eropa menegaskan melonggarkan DSA adalah “garis merah” yang tidak bisa dinegosiasikan.DSA sendiri merupakan regulasi penting yang dirancang untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan adil. 

    Aturan ini mewajibkan raksasa teknologi melakukan tindakan lebih tegas terhadap konten ilegal, termasuk ujaran kebencian dan materi pelecehan seksual terhadap anak.

    FT juga melaporkan  Komisi Eropa memperkirakan Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada 15 Agustus lalu untuk memangkas tarif ekspor mobil UE ke AS, dari 27,5% menjadi 15%. 

    Namun, seorang pejabat AS mengindikasikan langkah tersebut akan ditunda sampai pernyataan bersama kedua pihak rampung.

  • Rusia Sudah Menang Lawan Ukraina, Trump ‘Keok’ Depan Putin

    Rusia Sudah Menang Lawan Ukraina, Trump ‘Keok’ Depan Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di Alaska, Jumat (15/8/2025). Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas perang antara Moskow dan tetangganya, Ukraina, yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun terakhir.

    Dalam beberapa jam pertemuan itu dilangsungkan, Putin nampak berhasil mendorong keinginannya di depan Trump untuk mencari perdamaian yang hakiki dibandingkan gencatan senjata sesaat. Hal ini meruntuhkan upaya Barat yang selama bertahun-tahun berusaha mengisolasi dirinya.

    Hal ini membuat banyak pengamat menilai Putin keluar sebagai pemenang dari “KTT Alaska”, sementara media pemerintah Rusia menggambarkan Trump sebagai negarawan berhati-hati, meski di Barat kritik keras diarahkan padanya karena dianggap tidak siap menghadapi Putin.

    Media Rusia menyoroti detail simbolis, mulai dari penyambutan karpet merah, pertunjukan fly-over militer, hingga momen ketika Trump menunggu Putin dan mengajaknya menaiki limosin kepresidenan AS, “The Beast”.

    “Media Barat kini dalam kondisi yang bisa digambarkan sebagai kegilaan yang mendekati histeria,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dilansir Reuters.

    “Selama tiga tahun mereka berbicara tentang isolasi Rusia, dan hari ini mereka melihat karpet merah digelar untuk menyambut Presiden Rusia di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Namun capaian terbesar Putin ada pada isu Ukraina. Trump sebelumnya datang dengan agenda mendorong gencatan senjata cepat, bahkan mengancam Rusia dan China dengan sanksi.

    Tetapi usai pertemuan, ia menyatakan setuju dengan Putin agar negosiasi langsung diarahkan pada penyelesaian damai permanen, bukan sekadar jeda pertempuran.

    “Posisi Presiden AS telah berubah setelah berbicara dengan Putin, dan kini diskusi akan fokus pada akhir perang, serta tatanan dunia baru. Persis seperti yang diinginkan Moskow,” tulis pembawa acara talkshow Rusia, Olga Skabeyeva, di Telegram.

    ‘Buronan’ yang Menang

    Terlaksananya pertemuan itu saja sudah menjadi kemenangan diplomatik bagi Putin. Pasalnya, ia masih berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang terkait deportasi anak-anak Ukraina.

    Rusia membantah tuduhan tersebut, dengan alasan pihaknya hanya mengevakuasi anak-anak yang tidak memiliki pendamping dari zona konflik. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama bukan anggota ICC.

    Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyebut pertemuan ini sebagai terobosan besar bagi pemulihan hubungan Moskow-Washington. “Mekanisme pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan Amerika Serikat telah sepenuhnya dipulihkan,” ujarnya.

    Meski begitu, Putin tidak meraih semua yang diinginkannya. Trump menolak memberikan “reset ekonomi” yang sangat dibutuhkan Rusia untuk menopang perekonomian yang mulai tertekan setelah tiga tahun perang dan sanksi Barat.

    Putin bahkan membawa menteri keuangan dan kepala dana kekayaan negara Rusia ke Alaska, berharap dapat membicarakan peluang kerja sama di bidang Arktik, energi, ruang angkasa, dan teknologi. Namun, Trump menegaskan kepada wartawan sebelum pertemuan dimulai bahwa bisnis tidak akan berjalan sampai perang Ukraina benar-benar berakhir.

    Trump juga menahan diri dari langkah yang paling dikhawatirkan Eropa dan Ukraina: menjual kepentingan Kyiv demi kesepakatan dengan Putin. Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meski demikian, Trump memperingatkan bahwa Zelensky harus realistis. “Rusia adalah kekuatan yang sangat besar, dan Ukraina bukan,” katanya usai pertemuan.

    Medvedev menilai pernyataan itu menandai pergeseran tanggung jawab pada Kyiv dan Eropa. “Poin utamanya adalah kedua pihak langsung menempatkan tanggung jawab pada Kyiv dan Eropa untuk mencapai hasil dalam negosiasi,” ujarnya.

    Zelensky Akui Putin Perkasa di Medan Perang

    Di medan tempur, pasukan Rusia perlahan terus maju dan mengancam kota-kota penting Ukraina di kawasan Donetsk.

    Putin menyampaikan kepada Trump bahwa ia bersedia membekukan garis depan di Zaporizhzhia dan Kherson jika Kyiv mau mundur dari Donetsk dan Luhansk-dua wilayah yang menjadi jantung kawasan industri Donbas, yang secara terang-terangan diklaim Moskow. 

    Menurut laporan New York Times, Trump bahkan menyampaikan kepada para pemimpin Eropa bahwa pengakuan Ukraina atas Donbas sebagai wilayah Rusia bisa membuka jalan menuju kesepakatan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan bahwa AS siap menjadi bagian dari jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sumber Reuters menyebut Zelensky menolak tuntutan itu. Ia hingga kini menolak keras usulan Trump terkait “tukar-menukar wilayah”, yang dinilai melanggar konstitusi dan kedaulatan Ukraina.

    Walau begitu, Zelensky juga menilai KTT tersebut sejauh ini memang memberi keuntungan bagi Putin.

    “Putin akan menang dalam hal ini. Dia butuh foto dengan Presiden Trump,” ujarnya.

    Pertemuan Zelensky-Trump

    Sementara itu, sejumlah pemimpin Eropa berbondong-bondong menuju Washington untuk memberikan dukungan politik kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (18/8/2025).

    Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Minggu menggelar pertemuan para sekutu untuk memperkuat posisi Zelensky. Mereka berupaya memastikan jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina, termasuk keterlibatan langsung Amerika Serikat.

    Para pemimpin Eropa ingin menghindari pengulangan pertemuan Ruang Oval terakhir Zelensky pada Februari lalu yang berakhir buruk, di mana Trump dan Wakil Presiden JD Vance menegur Zelensky di depan umum karena dianggap tidak tahu berterima kasih.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Finlandia Alexander Stubb-yang memiliki kedekatan pribadi dengan Trump-serta Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga akan ikut ke Washington.

    Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, dan Jerman menegaskan siap mengerahkan “pasukan penjamin keamanan setelah pertempuran berhenti, membantu mengamankan udara dan laut Ukraina, serta meregenerasi angkatan bersenjatanya.”

    Namun, sejumlah negara Eropa masih ragu untuk terlibat langsung secara militer, menunjukkan betapa rumitnya diskusi perdamaian ini bahkan di antara sekutu Kyiv sendiri.

    Sejumlah pemimpin Eropa menekankan pentingnya gencatan senjata sebelum negosiasi damai. “Anda tidak bisa berunding untuk perdamaian di bawah bom yang terus berjatuhan,” tegas Kementerian Luar Negeri Polandia.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]