Xcloud.id

Tag: Ursula von der Leyen

  • Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Davos 2025 Diskusikan Ukraina, Gaza, AI, hingga Donald Trump – Halaman all

    Waktunya tiba lagi. Kota Davos yang tertutup salju di Swiss kembali menyambut para pemimpin global untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF), yang dimulai hari Senin (20/1).

    Acara tahun ini diadakan setelah tahun pemilihan umum 2024 di tengah melambungnya biaya hidup dan prospek ekonomi yang suram, dan kembalinya sejumlah partai dan kandidat radikal.

    Gelombang populis, serta perang di Ukraina dan situasi kemanusiaan di Gaza, cuaca ekstrem, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) adalah sejumlah isu utama yang akan dibahas para delegasi selama pertemuan lima hari tersebut.

    “Semua itu terjadi di tengah situasi geopolitik yang paling rumit dalam beberapa generasi,” kata Presiden WEF Borge Brende kepada wartawan pada minggu lalu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hampir 3.000 pemimpin, termasuk 60 kepala negara dan pemerintahan, dari lebih dari 130 negara diperkirakan akan hadir di kota di wilayah Alpen tersebut.

    Di antara para pemimpin global yang akan hadir termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang, Javier Milei dari Argentina, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Presiden RI Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir di Davos.

    Donald Trump dominasi tema diskusi di Davos

    Donald Trump akan berpidato secara virtual beberapa hari setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari.

    Kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan mendominasi diskusi di Davos. Dari ancaman untuk mengenakan tarif pada kawan maupun lawan, hingga ambisi ekspansionis terhadap Kanada dan Greenland, Trump telah membuat para investor, perusahaan, dan pemerintah bertanya-tanya.

    Para pembuat kebijakan dan investor masih mencoba mencari tahu bagaimana perang dagang Trump akan berlangsung, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tarif potensial diperkirakan akan semakin merugikan ekonomi seperti Jerman dan Cina, yang masing-masing telah berjuang dengan pertumbuhan negatif dan lesu.

    Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan Trump berpotensi memperburuk inflasi dan memicu pembalasan dari mitra dagang yang dapat menyebabkan guncangan global.

    Presiden WEF Borge Brende mengatakan pada periode pertama pemerintahan Trump, perdagangan tumbuh, investasi tumbuh. “Namun kini lanskapnya berbeda, di mana kita mungkin akan melihat lebih banyak tarif, kita mungkin akan melihat lebih banyak (praktik bisnis seperti) nearshoring, friendshoring, sehingga rantai pasokan akan berubah.”

    Fokus di Ukraina, Gaza, dan Suriah

    Perang di Ukraina yang kini mendekati tiga tahun, sekali lagi menjadi salah satu topik utama dalam agenda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

    Trump berjanji untuk mencapai kesepakatan damai guna menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina pada hari pertama menjabat, hal yang tampaknya tidak realistis. Bahkan para penasihat Trump memperkirakan waktu berbulan-bulan untuk mengakhiri perang.

    Yayasan Victor Pinchuk Ukraina akan menyelenggarakan beberapa acara di Rumah Ukraina tahun ini, termasuk proyek bertajuk Your Country First – Win With Us.

    “Karena jika Ukraina jatuh, bahaya akan datang kepada Anda dengan cepat. Keamanan Anda akan rusak, ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan akan terancam,” kata Yayasan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Sedangkan kemenangan Ukraina dapat secara global menghalangi para agresor.”

    Konflik bersenjata merupakan risiko teratas pada tahun 2025, menurut survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (15/01). Ditambah konfrontasi geoekonomi, bahaya peringkat ketiga, yang memperlihatkan “lanskap global yang semakin terpecah-pecah.”

    Suriah, krisis kemanusiaan di Gaza, dan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah juga menjadi fokus tahun ini. Beberapa pemimpin dari kawasan tersebut diharapkan hadir, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa, dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan Al Shibani.

    Era kecerdasan buatan

    Pertemuan tahunan WEF ke-55 diselenggarakan dengan tema “Kolaborasi untuk Era Kecerdasan”, zaman dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. AI membawa banyak harapan di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tetapi juga mengancam jutaan pekerjaan.

    Laporan WEF tentang masa depan dunia kerja yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan perubahan tren global dan teknologi baru diproyeksikan akan menghasilkan 170 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menghapus 92 juta lainnya. Laporan ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan keterampilan pekerja secara global.

    Perusahaan teknologi AS, Workday, dalam sebuah studi tentang dampak AI pada pekerjaan, menemukan bahwa AI akan menjadi katalisator untuk “revolusi keterampilan” di mana keterampilan yang pada dasarnya manusiawi seperti kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang etis akan menjadi aset paling berharga di tempat kerja.

    Kathy Pham, ilmuwan komputer dan wakil presiden di Workday, mengatakan Davos akan menyediakan platform bagi bisnis dan pemerintah untuk memahami bagaimana pekerjaan, keterampilan, dan aturan telah berevolusi dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia, dan bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

    “Bagi saya, itulah daftar keinginan yang diharapkan bisa dihasilkan Davos. Percakapan jujur tentang seperti apa masa depan tenaga kerja di samping gelombang AI terbaru ini,” katanya kepada DW.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

    Jakarta –

    Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

    Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

    Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

    Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

    Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

    Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

    “Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

    Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

    Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

    “Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

    Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

    Bagaimana respons global?

    Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

    ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

    Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

    Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

    rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Raksasa Otomotif di Ujung Tanduk, Megap-Megap Hindari Denda Besar

    Raksasa Otomotif di Ujung Tanduk, Megap-Megap Hindari Denda Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produsen mobil-mobil Eropa tengah menghadapi potensi ancaman beban biaya yang besar. Hal itu menyusul langkah Uni Eropa meningkatkan batas emisi karbon untuk kendaraan baru, demi mengejar target karbon netral pada 2050.

    Beban biaya itu ialah denda tinggi karena tak mampu mematuhi standar emisi benua biru yang makin tinggi, didasari oleh beratnya keuangan industri otomotif Eropa sepanjang 2024, dipengaruhi seretnya penjualan.

    Batas emisi rata-rata Uni Eropa dari penjualan kendaraan baru turun menjadi 93,6 gram karbon dioksida per kilometer (g/km) pada 2025, mencerminkan penurunan 15% dari baseline pada 2021 sebesar 110,1 g/km.

    “Ini adalah masalah besar karena mereka masih berjuang untuk membuat pergeseran dan untuk merestrukturisasi, seperti yang telah kita lihat dengan semua yang sedang berlangsung di VW selama beberapa minggu dan bulan terakhir sambil menyesuaikan organisasi dengan dunia baru,” kata Ekonom senior sektor transportasi dan logistik ING Bank Belanda, Rico Luman, dilansir CNBC International, Sabtu (11/1/2025).

    Luman mengatakan, sebagian besar raksasa mobil top Eropa kini masih jauh untuk bisa mencapai target CO2 baru Uni Eropa. Mengingat opsi penjualan kendaraan listrik berbasis baterai masih berat karena masih tingginya biaya produksi mobil-mobil Eropa, termasuk untuk jenis hybrid.

    Saat ini, baru Volvo Swedia yang dianggap sebagai satu-satunya pembuat mobil besar yang berhasil memenuhi target pengurangan emisi, bersama dengan pabrikan EV AS seperti Tesla dan beberapa perusahaan Cina.

    Stephen Reitman, kepala Riset otomotif Eropa di Bernstein, mengatakan pembuat mobil yang beroperasi di Eropa menghadapi masalah denda emisi besar-besaran tahun ini mengingat pengetatan peraturan Uni Eropa.

    “Sekarang mereka dapat memitigasinya dengan menggabungkan perusahaan bersama perusahaan yang memiliki kelebihan kredit rumah kaca. Tapi perusahaan-perusahaan itu adalah satu, Tesla, dan yang besar lainnya adalah Volvo, yang dimiliki oleh Geely [China],” kata Reitman.

    Sementara itu, Asosiasi Produsen Mobil Eropa atau ACEA)telah meminta Komisi Eropa untuk memberikan “langkah-langkah bantuan mendesak” pada aturan baru, sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan seharusnya tidak ada denda bagi perusahaan mobil yang gagal mematuhi standar baru.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan akhir tahun lalu, dia akan mengadakan dialog strategis tentang masa depan industri otomotif Eropa.

    Dialog yang dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi bulan ini dirancang untuk dengan cepat menerapkan langkah-langkah yang sangat dibutuhkan sektor ini.

    (dce)

  • Rusia Setop Aliran Gas ke Ukraina, Eropa Terancam Krisis Energi

    Rusia Setop Aliran Gas ke Ukraina, Eropa Terancam Krisis Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina terhenti karena kesepakatan transit utama berakhir. Hal ini meningkatkan risiko terhadap keamanan energi benua Eropa yang kini akan sangat bergantung pada cadangan.

    “Karena penolakan berulang dan eksplisit dari pihak Ukraina” untuk memperpanjang perjanjian lima tahun, Gazprom PJSC “dihilangkan dari kesempatan teknis dan hukum untuk memasok gas untuk transit melalui wilayah Ukraina mulai 1 Januari 2025,” kata raksasa gas Rusia itu melalui Pesan Telegram dikutip dari Bloomberg, Rabu (1/1/2025).

    Selama lima dekade Ukraina telah menjadi jalur utama pasokan gas ke Eropa. Penyaluran energi ini bahkan tetapi berjalan selama hampir tiga tahun sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. 

    Penghentian itu berarti segelintir negara Eropa tengah yang bergantung pada aliran tersebut akan dipaksa untuk mendapatkan gas yang lebih mahal di tempat lain. Hal ini menambah tekanan pada pasokan pada saat wilayah tersebut telah menghabiskan penyimpanan musim dinginnya dengan kecepatan tercepat dalam beberapa tahun.

    Ukraina menghentikan ekspor gas Rusia melalui wilayahnya pada pukul 7 pagi waktu setempat pada hari Rabu demi kepentingan keamanan nasional, kementerian energi di Kyiv mengatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram.

    “Kami telah menghentikan transit gas Rusia, ini adalah peristiwa bersejarah. Rusia kehilangan pasar, dan akan mulai mengalami kerugian finansial,” kata kementerian energi Ukraina dalam sebuah pernyataan.

    Infrastruktur gas Ukraina telah dipersiapkan untuk bekerja di tengah tidak adanya transit dari Rusia, dan mitra asing negara itu telah diperingatkan sebelumnya, kata pernyataan itu. Ukraina telah mengamankan pasokan gas terjamin yang ditingkatkan melalui rute selatan, serta dari Polandia, Operator Transmisi Gas negara itu mengatakan di situs webnya.

    Untuk saat ini, tidak ada alternatif yang tersedia untuk perjanjian transit berusia lima tahun itu, meskipun telah terjadi pertikaian politik selama berbulan-bulan. Meski pengiriman melalui Ukraina hanya mencakup sekitar 5% dari kebutuhan gas Eropa, kawasan itu masih merasakan dampak krisis energi yang dipicu oleh invasi besar-besaran Kremlin ke negara tetangganya.

    Berakhirnya kesepakatan transit tersebut telah menyoroti ketergantungan Eropa yang berkelanjutan pada gas Rusia melalui jaringan pipa dan pengiriman bahan bakar cair, serta keretakan dalam pendekatan blok tersebut untuk menghentikan pasokan Rusia. 

    Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah menetapkan tujuan politik untuk menghentikan bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027 setelah invasi tersebut, dan mengatakan bahwa berakhirnya transit tersebut tidak akan berdampak besar pada pasar energi regional. Namun, negara-negara seperti Hongaria dan khususnya Slovakia telah melancarkan kampanye yang semakin sengit untuk menjaga agar bahan bakar tetap mengalir.

    Eropa juga menghadapi pasar gas global yang semakin ketat. Kontrak bulan depan mengakhiri tahun dengan kenaikan tahunan sebesar 51% — yang terbesar sejak 2021.

    Perselisihan yang Meningkat

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bulan lalu menolak pengaturan apa pun yang pada akhirnya akan mengirim uang ke kas Rusia sementara perang terus berlanjut. 

    Sementara itu, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengancam Ukraina dengan kemungkinan pemutusan aliran listrik, yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan energi yang lebih luas di wilayah tersebut.

    Dalam upaya terakhir selama akhir pekan, Fico mendesak Uni Eropa (UE) untuk mengatasi penghentian pasokan melalui Ukraina. Dia mengatakan dampak ekonomi pada blok tersebut akan lebih besar daripada dampaknya terhadap Rusia.

    Fico memperkirakan bahwa konsumen Eropa dapat menghadapi kenaikan harga gas hingga €50 miliar ($52 miliar) per tahun dan kenaikan biaya listrik sebesar €70 miliar.

    Slovakia dan beberapa negara Eropa Tengah lainnya lebih menyukai gas yang didiskon dari timur, dan dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan-perusahaan utama dari kawasan tersebut telah berlomba-lomba membangun dukungan untuk alternatif kesepakatan Rusia-Ukraina. 

    Slovakia mengatakan dapat menangani hilangnya gas Rusia, tetapi pasokan lain kemungkinan akan mahal untuk dibawa ke negara yang terkurung daratan itu. Gas Rusia juga pernah mengalir dari Slowakia ke Austria dan Republik Ceko, meskipun kedua negara terakhir tidak lagi membeli bahan bakar langsung dari Gazprom. 

  • Geger, TikTok Diduga Cawe-cawe dalam Pemilu di Berbagai Negara

    Geger, TikTok Diduga Cawe-cawe dalam Pemilu di Berbagai Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Aplikasi sosial media TikTok diduga ikut cawe-cawe dalam Pemilu Rumania dan pemilu di berbagai negara. Kini, aplikasi buatan China tersebut sedang diselidiki oleh pihak berwajib.

    Dilansir dari TechRadar, regulator dari Uni Eropa telah mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah TikTok melanggar Undang-Undang Layanan Digital di negara tersebut atau tidak.

    Aspek yang diselidiki yakni soal potensi peran TikTok dalam integritas pemilu, khususnya terkait pemilu Rumania.

    Investigasi akan fokus pada sistem pemberi rekomendasi atau FYP TikTok, dan risiko yang terkait dengan “manipulasi tidak autentik terkoordinasi atau eksploitasi otomatis atas layanan”.

    Selain itu, pihak terkait juga sedang menyelidiki kebijakan TikTok seputar konten dan iklan politik berbayar.

    Sebagaimana diketahui, Pemilu Rumania baru-baru ini dibatalkan menyusul serangkaian serangan siber yang menargetkan sistem pemilu.

    Menjelang putaran pertama pemilu, sistem pemilu mengalami lebih dari 85.000 serangan, yang mana kredensial akses ke situs pemilu dicuri oleh orang tak bertanggung jawab.

    Bukan hanya Rumania namun juga seluruh dunia?

    Meski demikian, ada dugaan lain yang menyebut TikTok juga ikut cawe-cawe dalam Pemilu di berbagai negara lainnya.

    Menurut Tech Radar, campur tangan asing dalam pemilu telah terlihat di seluruh dunia tahun ini, di mana media sosial telah menjadi katalisator penyebaran propaganda dan informasi yang salah.

    Investigasi UE ini berpotensi mengarah pada tindakan terhadap platform tersebut dan menjadi preseden bagi organisasi teknologi lainnya.

    “Kita harus melindungi demokrasi kita dari segala bentuk campur tangan asing. Kapan pun kami mencurigai adanya campur tangan semacam itu, terutama selama pemilu, kami harus bertindak cepat dan tegas,” kata Ursula von der Leyen, Presiden Komisi UE.

    “Menyusul adanya indikasi serius bahwa aktor asing ikut campur dalam pemilu presiden Rumania dengan menggunakan TikTok, kami mencurigai adanya campur tangan tersebut. saat ini sedang menyelidiki secara menyeluruh apakah TikTok telah melanggar Undang-Undang Layanan Digital karena gagal mengatasi risiko-risiko tersebut. Harus jelas bahwa di UE, semua platform online, termasuk TikTok, harus bertanggung jawab,” imbuhnya.

  • Turki dan Lebanon Akan Kerja Sama usai Penggulingan Assad, Erdogan: Era Baru Telah Dimulai di Suriah – Halaman all

    Turki dan Lebanon Akan Kerja Sama usai Penggulingan Assad, Erdogan: Era Baru Telah Dimulai di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya dan Lebanon akan bekerja sama mengenai Suriah.

    Kerja sama itu dilakukan setelah penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad awal bulan ini.

    “Era baru kini telah dimulai di Suriah. Kami sepakat bahwa kami harus bertindak bersama sebagai dua tetangga penting Suriah,” ungkap Erdogan dalam konferensi pers, bersama Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati, Rabu (18/12/2024), dilansir The Guardian.

    “Stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan,” jelas Erdogan.

    Ia menambahkan, pembangunan kembali Suriah di perbatasan akan menjadi prioritas mereka, karena kepemimpinan sementara Suriah berupaya membangun kembali infrastruktur setelah 14 tahun konflik dan sanksi yang melumpuhkan.

    Erdogan berharap Uni Eropa akan mendukung pemulangan warga Suriah yang meninggalkan negara itu selama perang saudara.

    Diketahui, jutaan warga Suriah melarikan diri ke Turki untuk mencari perlindungan, dengan mayoritas tinggal di Istanbul, Gaziantep atau Sanliurfa.

    Lebanon juga merupakan rumah bagi sejumlah besar pengungsi Suriah.

    “Ini adalah periode kritis di mana kita perlu bertindak dengan persatuan, solidaritas, dan rekonsiliasi bersama,” tambah Erdogan.

    Pemerintahan yang ‘Inklusif’ Diperlukan di Suriah

    Pada Selasa (17/12/2024), Erdogan mengatakan bahwa pemerintahan yang inklusif diperlukan di Suriah.

    Erdogan juga meminta Uni Eropa untuk mendukung pemulangan warga Suriah yang melarikan diri selama perang saudara selama 13 tahun di negara itu.

    “Kami telah melihat bahwa kami sepakat tentang pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah,” kata Erdogan pada konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Ankara, dikutip dari Arab News.

    Negara-negara Barat secara bertahap membuka saluran bagi otoritas baru di Damaskus yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), meskipun mereka terus menunjuknya sebagai kelompok teroris.

    Erdogan mengatakan tidak ada tempat bagi organisasi teroris di wilayah tersebut, merujuk secara khusus pada kelompok militan Daesh dan Kurdi.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebelumnya telah menyoroti pentingnya proses transisi yang inklusif di Suriah.

    PBB: Satu Juta Warga Suriah Mungkin Kembali

    Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar satu juta orang akan kembali ke Suriah pada paruh pertama tahun 2025, setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

    Assad melarikan diri dari Suriah, saat pasukannya meninggalkan tank dan peralatan lainnya dalam menghadapi serangan kilat yang dipelopori oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), yang mengakhiri lima dekade pemerintahan represif oleh keluarga Assad.

    Pemerintahan tersebut ditandai dengan pemenjaraan dan pembunuhan massal terhadap para tersangka pembangkang, dan hampir 14 tahun perang saudara yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang meninggal dan memaksa setengah dari populasi tersebut meninggalkan rumah mereka.

    Penggulingan Assad memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya, dan telah mendorong banyak orang untuk mulai kembali ke negara mereka yang dilanda perang.

    “Kami telah meramalkan bahwa kami berharap dapat melihat sekitar satu juta warga Suriah kembali antara Januari dan Juni tahun depan,” kata Rema Jamous Imseis, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara untuk badan pengungsi PBB UNHCR, seperti diberitakan Arab News.

    Ia mengatakan perkembangan terkini telah membawa “sejumlah besar harapan bahwa krisis pengungsian terbesar yang kita alami di planet Bumi akhirnya akan terselesaikan.”

    Namun, ia menekankan bahwa “kita juga harus mengakui bahwa perubahan rezim tidak berarti bahwa krisis kemanusiaan yang sudah ada di sana telah berakhir.”

    Menunjuk pada “tantangan besar,” ia meminta negara-negara yang telah menampung jutaan pengungsi Suriah untuk menahan diri dari memulangkan mereka dengan tergesa-gesa.

    “Tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa ke Suriah dan hak warga Suriah untuk mempertahankan akses ke suaka harus dipertahankan,” papar Imseis.

    Pejuang pemberontak Suriah merayakan di Menara Jam di jantung kota Homs pada 8 Desember 2024, setelah pasukan pemberontak memasuki kota ketiga Suriah. (AFP/AAREF WATAD)

    Hampir segera setelah jatuhnya Assad, sejumlah negara Eropa mengatakan mereka akan membekukan permintaan suaka yang tertunda dari warga Suriah.

    Sementara, partai-partai sayap kanan telah mendesak deportasi pengungsi kembali ke Suriah.

    “Apa yang kami katakan kepada pemerintah yang telah menangguhkan proses suaka adalah harap terus hormati hak untuk mengakses wilayah, untuk mengajukan klaim suaka,” kata Jamous Imseis.

    “Orang-orang tidak bisa begitu saja, setelah 14 tahun mengungsi, mengemasi tas dalam semalam dan kembali ke negara yang telah hancur karena konflik.”

    “Beri kami dan para pengungsi Suriah waktu untuk menilai apakah aman untuk kembali. Masih terlalu dini untuk melihat seberapa aman nantinya,” terang Jamous Imseis.

    Pada saat yang sama ketika banyak orang kembali ke Suriah, Jamous Imseis menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah menjadi pengungsi baru di Suriah dalam tiga minggu terakhir.

    “Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak,” ungkapnya.

    Ia pun menyoroti bahwa ada juga kebutuhan untuk mengevaluasi ulang siapa yang berisiko di Suriah yang telah berubah secara radikal.

    “Profil risiko yang ada sebelum 8 Desember mungkin tidak lagi memerlukan tingkat perlindungan yang sama, atau tidak memiliki ancaman atau ketakutan yang sama terhadap pelanggaran hak-hak mereka, sedangkan sekarang dengan perubahan rezim ini, kita memiliki kelompok rentan lain yang muncul dalam proses tersebut,” imbuh dia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Uni Eropa Mulai Investigasi TikTok, Ada Apa?

    Uni Eropa Mulai Investigasi TikTok, Ada Apa?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Eropa membuka proses investigasi formal terhadap perusahaan media sosial TikTok. Apa alasannya?

    Uni Eropa menilai TikTok gagal membatasi campur tangan dalam pemilihan umum, terutama dalam pemungutan suara presiden Rumania bulan lalu.

    Badan eksekutif Uni Eropa mengatakan mereka akan meminta informasi dan menyelidiki kebijakan TikTok mengenai iklan politik dan konten politik berbayar serta sistem TikTok untuk menghasilkan rekomendasi dan risiko manipulasi.

    Pada 5 Desember, Komisi Eropa juga memerintahkan TikTok untuk membekukan data yang terkait dengan pemilihan presiden Rumania di bawah Undang-Undang Layanan Digital (DSA) yang mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan media sosial terbesar di dunia beroperasi di Eropa.

    Pengadilan tinggi Rumania kemudian membatalkan pemilihan presiden setelah mencuat tuduhan campur tangan Rusia dan kemenangan Calin Georgescu, seorang ultranasionalis pro-Rusia, pada putaran pertama.

    Pembukaan proses investigasi formal pada Selasa (17/12) memberi wewenang kepada Komisi Uni Eropa untuk mengambil langkah penegakan hukum lebih lanjut dan menerima komitmen yang dibuat oleh TikTok. Tidak ada tenggat waktu khusus untuk menyelesaikan proses ini.

    TikTok yang dimiliki oleh Bytedance dari China mengatakan bahwa mereka telah melindungi integritas platformnya melalui lebih dari 150 pemilihan umum di seluruh dunia dan telah memberikan informasi yang luas kepada Komisi Eropa mengenai upayanya.

    Mereka menambahkan bahwa mereka tidak menerima iklan politik berbayar dan secara proaktif menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka tentang informasi yang salah dan ujaran kebencian.

    Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan investigasi baru ini dilakukan setelah adanya indikasi serius bahwa aktor-aktor asing ikut campur dalam pemilihan presiden Rumania.

    “Kita harus melindungi demokrasi kita dari segala bentuk campur tangan asing. Setiap kali kami mencurigai adanya campur tangan seperti itu, terutama selama pemilihan umum, kami harus bertindak cepat dan tegas,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.

    Komisi juga menyadari adanya risiko campur tangan dalam pemilihan parlemen Jerman pada Februari dan pemilihan presiden di Kroasia yang akan dimulai pada tanggal 29 Desember.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Suriah menyatakan bahwa mereka akan menjadi kelompok pertama yang membubarkan sayap bersenjatanya dan bergabung dengan militer nasional.

    Murhaf Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan al-Hamawi, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa semua unit militer harus diintegrasikan menjadi satu institusi.

    “HTS akan menjadi, jika Tuhan berkehendak, salah satu kelompok pertama yang mengambil inisiatif ini,” ujarnya.

    Abu Qasra juga menambahkan bahwa para pemimpin wilayah Suriah yang dikuasai oleh Kurdi, juga harus diintegrasikan ke dalam pemerintahan baru negara tersebut.

    “Orang-orang Kurdi adalah salah satu komponen rakyat Suriah. Suriah tidak akan terpecah,” kata Qasra.

    Ia turut meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan udara di wilayah Suriah, terutama ketika pemerintahan baru sedang dalam proses pembentukan.

    “Kami menganggap serangan Israel di instalasi militer dan wilayah selatan Suriah sebagai tindakan yang tidak adil,” tegasnya.

    Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham Abu Hassan al-Hamwi difoto saat wawancara di kota pelabuhan Latakia, Suriah barat, pada 17 Desember 2024. (AFP)

    Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan instalasi militer yang digunakan oleh kelompok militan Hizbullah, dengan izin dari pemerintahan Bashar al-Assad.

    Namun, Israel juga dituduh melakukan perampasan tanah setelah tentaranya mengambil alih zona penyangga demiliterisasi di wilayah Suriah.

    Abu Qasra menambahkan bahwa HTS menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mencabut status HTS sebagai kelompok teroris.

    HTS memiliki akar sejarah dengan al-Qaeda di Suriah.

    Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, HTS telah berusaha memperbaiki reputasinya dan berulang kali berjanji untuk menghormati hak-hak minoritas di negara tersebut.

    Jerman Ikuti Langkah Negara-Negara Lain untuk Membahas Masa Depan Suriah

    Diplomat Jerman baru saja mengadakan pembicaraan di Damaskus dengan pemerintahan transisi baru Suriah, yang dipimpin oleh kelompok HTS, pada Selasa (17/12/2024), dilansir DW.

    Jerman mengikuti langkah sejumlah negara lainnya yang berupaya membangun kembali hubungan dengan Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

    “Pembicaraan difokuskan pada proses transisi politik dan harapan kami mengenai perlindungan kaum minoritas serta hak-hak perempuan, demi mendukung pembangunan damai di Suriah,” kata Kantor Luar Negeri Jerman di Berlin.

    Selain pembicaraan tersebut, delegasi Jerman juga melakukan inspeksi awal terhadap gedung Kedutaan Besar Jerman di Damaskus, menurut pernyataan kementerian luar negeri negara tersebut.

    Dalam unggahan di media sosial X, kementerian itu menyatakan, “Assad telah berulang kali menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri di Suriah.”

    “Sekarang ada peluang untuk penyelidikan penuh dan penghancuran senjata kimia Suriah.”

    “Kami menyediakan dana tambahan untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dan juga membahas hal ini hari ini dalam pembicaraan di Damaskus.”

    Tobias Tunkel di Damaskus (X Tobias Tunkel)

    Kunjungan ini dipimpin oleh utusan Jerman untuk Timur Tengah, Tobias Tunkel, dan perwakilan dari Kementerian Pembangunan Jerman.

    Pada Senin (16/12/2024), diplomat Inggris juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin HTS, Ahmad al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Mohammed al-Jolani.

    Uni Eropa juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan membuka kembali perwakilan diplomatiknya di Damaskus, setelah melakukan kontak dengan kepemimpinan baru Suriah.

    “Kita harus melangkah maju dan melanjutkan keterlibatan langsung kita dengan HTS dan faksi-faksi lainnya,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pembicaraannya di Ankara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Namun, Iran masih menutup kedutaannya di Damaskus untuk sementara, dengan alasan persiapan terkait politik dan keamanan, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh kantor berita ISNA.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta –

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)

  • Presiden Prabowo Ucapkan Selamat ke Donald Trump, Harap Kerja Sama Makin Erat

    Presiden Prabowo Ucapkan Selamat ke Donald Trump, Harap Kerja Sama Makin Erat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump karena terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat.

    Ucapan selamat disampaikan Prabowo dalam bahasa Inggris, melalui akun media sosial X @prabowo, Rabu (6/11/2024) malam.

    “Saya mengucapkan selamat yang tulus kepada @realDonaldTrump karena telah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47,” tulis Prabowo dalam akun X miliknya.

    Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam.

    Menurut Kepala Negara, kemitraan strategis RI-AS mempunyai potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan.

    “Dan saya berharap dapat bekerja sama erat dengan anda dan pemerintahan anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini dan demi perdamaian dan stabilitas global,” tulis Prabowo.

    Berikut cuitan asli dalam akun X @prabowo yang ditulis dalam bahasa Inggris:

    “My heartfelt congratulations to Mr. @realDonaldTrump for being elected as the 47th President of the United States of America. Indonesia and the United States are strategic partners who share a robust and multifaceted relationship.

    Our strategic partnership holds immense potential for mutual benefit, and I look forward to collaborating closely with you and your administration to further enhance this partnership and for global peace and stability.”

    Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump diproyeksikan memenangi Pemilihan Presiden AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana wakil presiden, Kamala Harris.

    Mengutip Fox News pada Rabu (6/11/2024), Fox News Decision Desk memproyeksikan Trump telah mengalahkan Kamala Harris dalam kemenangan yang menakjubkan. Menurut hasil hitung cepat Fox News, Trump telah memperoleh 277 suara elektoral berbanding 226 suara milik Harris.

    Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.

    Kemenangan Trump tersebut telah disambut dengan ucapan selamat dari beberapa pemimpin negara lain. Mengutip Reuters, beberapa diantaranya adalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan lainnya.

    “Selamat atas comeback terhebat dalam sejarah! Kembalinya Anda yang bersejarah ke Gedung Putih menawarkan awal baru bagi Amerika dan komitmen kembali yang kuat terhadap aliansi besar antara Israel dan Amerika. Ini adalah kemenangan besar! Dalam persahabatan sejati,” tulis Netanyahu di media sosial X.

    Sementara itu, Modi melalui akun X nya menyebut kemenangan Trump pada pemilu kali ini bersejarah. Modi berharap keduanya dapat memperbarui kolaborasi India-AS untuk lebih memperkuat Kemitraan Global dan Strategis Komprehensif kedua negara.

    Bersama-sama, mari kita bekerja demi kemajuan masyarakat kita dan mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global,” kata Modi.

    Berikut adalah rangkuman ucapan dari para pemimpin dunia kepada Trump dikutip dari X dan Reuters:

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy

    “Saya menghargai komitmen Presiden Trump terhadap pendekatan ‘perdamaian melalui kekuatan’ dalam urusan global. Ini adalah prinsip yang secara praktis dapat mendekatkan perdamaian di Ukraina,” kata Zelenskiy di X.

    Presiden Perancis, Emmanuel Macron

    “Selamat, Presiden Donald Trump. Siap bekerja sama seperti yang kita tahu bagaimana melakukannya selama empat tahun. Dengan keyakinan Anda dan keyakinan saya. Dengan rasa hormat dan ambisi. Untuk perdamaian dan kemakmuran yang lebih besar,” tulis Macron di X.

    PM Inggris, Keir Starmer

    “Selamat kepada Presiden terpilih Trump atas kemenangan bersejarah Anda dalam pemilu. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda di tahun-tahun mendatang. Sebagai sekutu terdekat, kami berdiri bahu-membahu dalam membela nilai-nilai bersama yaitu kebebasan, dan demokrasi,”

    Mark Rutte, Sekjen NATO

    “Saya baru saja mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas terpilihnya dia sebagai Presiden Amerika Serikat. Kepemimpinannya akan kembali menjadi kunci untuk menjaga kekuatan Aliansi kita. Saya berharap dapat bekerja sama lagi dengannya untuk memajukan perdamaian melalui kekuatan melalui NATO,” ujarnya dalam sebuah postingan di X.

    Giorgia Melloni, PM Italia

    Dalam sebuah postingan di X, Meloni menyampaikan “ucapan selamat yang paling tulus” kepada Trump, dan mengatakan Italia dan Amerika Serikat memiliki “aliansi yang tak tergoyahkan”. “Ini adalah ikatan strategis, yang saya yakin akan kita perkuat lebih jauh lagi,” katanya.

    Pedro Sanchez, PM Spanyol

    “Selamat @realDonaldTrump atas kemenangan Anda dan terpilihnya Anda sebagai Presiden AS ke-47. Kami akan mengupayakan hubungan bilateral strategis kami dan kemitraan transatlantik yang kuat,” kata Sanchez pada X.

    Ursula Von Der Leyen, Presiden Komisi Uni Eropa 

    “Saya dengan hangat mengucapkan selamat kepada Donald J. Trump atas terpilihnya dia sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Saya berharap dapat bekerja sama lagi dengan Presiden Trump untuk memajukan agenda transatlantik yang kuat.

    “Mari kita bekerja sama dalam kemitraan transatlantik yang terus memberikan manfaat bagi warga kita. Jutaan lapangan kerja dan miliaran perdagangan dan investasi di kedua sisi Atlantik bergantung pada dinamisme dan stabilitas hubungan ekonomi kita.”