Xcloud.id

Tag: Ursula von der Leyen

  • Update Baru Trump Usai Gencatan Senjata Israel-Iran, Guncang NATO

    Update Baru Trump Usai Gencatan Senjata Israel-Iran, Guncang NATO

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menghadiri KTT NATO di Den Haag kembali mengguncang aliansi Barat. Pasalnya, Trump menolak menyatakan dukungan eksplisit terhadap klausul pertahanan bersama Pasal Lima.

    Melansir AFP pada Rabu (25/6/2025), penolakan ini dilakukan Trump meski 31 negara anggota berupaya meyakinkan komitmen Washington melalui janji peningkatan belanja militer.

    “Saya berkomitmen untuk menjadi teman mereka,” ujar Trump saat ditanya apakah AS masih menjamin perlindungan militer bagi Eropa. “Tergantung pada definisi Anda. Ada banyak definisi Pasal Lima.”

    Para pemimpin NATO menggelar pertemuan selama dua hari, dimulai dengan jamuan makan malam kerajaan yang diselenggarakan Raja Belanda Willem-Alexander. Fokus utama pertemuan tersebut adalah menjaga Trump tetap terikat pada komitmen aliansi dengan janji belanja militer hingga 5% dari PDB.

    Untuk meredam ketidakpastian dari Washington, para anggota menyepakati skema kompromi: 3,5% PDB untuk pertahanan inti pada 2035 dan 1,5% untuk keamanan siber serta infrastruktur. “Mereka akan menaikkannya menjadi lima persen, itu bagus. Itu memberi mereka lebih banyak kekuatan,” kata Trump, menyambut positif usulan tersebut.

    Namun, perpecahan muncul. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terang-terangan menolak target lima persen, memicu ketegangan dengan Trump. Sementara itu, Jerman mempercepat komitmen 3,5% pada 2029, enam tahun lebih awal dari jadwal.

    Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut janji belanja pertahanan itu sebagai “momen bersejarah” bagi Eropa. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menambahkan, “Kita harus menavigasi era ketidakpastian yang radikal ini dengan kelincahan,” sembari mengumumkan pembelian 12 jet tempur F-35A untuk mendukung misi nuklir NATO.

    Sementara NATO berusaha menjaga soliditas, Kremlin menuduh aliansi itu melakukan “militerisasi yang merajalela”. “Ini adalah kenyataan yang ada di sekitar kita,” ujar juru bicara Dmitry Peskov.

    Di sela pertemuan, Trump juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang kini memainkan peran lebih kecil dalam KTT tersebut. Zelensky berharap bisa mengamankan paket pertahanan udara baru dan mendesak sanksi tambahan terhadap Rusia.

    “Tidak ada tanda-tanda bahwa Putin ingin menghentikan perang ini,” tegas Zelensky dalam forum pertahanan paralel.

    Trump juga sempat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang menyerukan “dialog erat” untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun, meskipun PM Belanda Mark Rutte menegaskan dukungan sekutu untuk Kyiv “tidak tergoyahkan”, NATO memilih tak menyebut isu keanggotaan Ukraina secara eksplisit, menyusul penolakan Trump.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Iran Gempur Israel dengan Ratusan Drone dan Rudal, Tel Aviv Diserang

    Iran Gempur Israel dengan Ratusan Drone dan Rudal, Tel Aviv Diserang

    Jakarta –

    Iran meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Israel pada Jumat malam (13/6/2025) dengan mengerahkan ratusan pesawat tak berawak (drone) dan rudal balistik sebagai respons atas serangan udara Israel sehari sebelumnya yang menargetkan fasilitas nuklir dan komandan militer senior Iran. Operasi militer Iran yang diberi nama “Janji Sejati 3” ini menjadi eskalasi signifikan dalam konflik kedua negara.

    Menurut militer Israel, Iran menembakkan kurang dari 100 rudal balistik pada gelombang pertama serangan, sebagaimana dilansir CBS News. Sekitar pukul 01:30 dini hari Sabtu, ledakan mengguncang Tel Aviv dan Yerusalem setelah gelombang kedua rudal diluncurkan, menurut laporan CNN.

    Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, berhasil mencegat banyak rudal, namun beberapa lokasi di Tel Aviv dilaporkan terkena dampak, dengan sebuah gedung terbakar, seperti ditunjukkan oleh video dan foto yang beredar.

    Serangan ini juga melibatkan drone yang melintasi Jalur Gaza sebelum memasuki wilayah Israel. Kilatan cahaya terang terlihat di langit Yerusalem saat rudal-rudal Iran melintas.

    Drone Iran Foto: Aljazeera

    Amerika Serikat turut membantu Israel mencegat rudal-rudal tersebut, sebagaimana dikonfirmasi pejabat AS kepada CBS News. Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa AS tidak terlibat dalam serangan udara Israel terhadap Iran sebelumnya.

    Dampak serangan Iran menyebabkan 40 orang dirawat di rumah sakit di Israel, dua di antaranya dalam kondisi kritis, menurut BBC. Sementara itu, serangan Israel sehari sebelumnya menewaskan sedikitnya 78 orang di Iran, termasuk pejabat militer senior, dan melukai lebih dari 320 orang, sebagian besar warga sipil, kata utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

    Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan mereka menggunakan “kombinasi sistem cerdas dan berpemandu presisi” yang menargetkan pangkalan militer Israel. “Musuh gagal menangkal gelombang serangan rudal kami,” klaim pernyataan resmi mereka.

    Media pemerintah Iran bahkan menyebut dua jet tempur Israel ditembak jatuh di wilayah udara Iran.

    Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan Angkatan Bersenjata Iran akan memberikan respons keras, sementara Presiden Mahsoud Pezeshkian menegaskan di televisi nasional bahwa Iran tidak akan tinggal diam atas “kejahatan” Israel. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan bahwa Iran akan membayar “harga mahal” karena menyerang pusat-pusat penduduk sipil.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pidato videonya, mendesak rakyat Iran untuk melawan pemerintah mereka, seraya menegaskan bahwa perlawanan Israel ditujukan pada rezim Iran, bukan rakyatnya. Netanyahu juga dilaporkan berbicara dengan Presiden AS Donald Trump, yang mengkritik Iran karena tidak memanfaatkan “ultimatum 60 hari” untuk mencapai kesepakatan nuklir.

    Ledakan di Tel Aviv usai serangan Iran Foto: (AP Photo/Tomer Neuberg)Serangan Awal Israel

    Sebelumnya, Israel melancarkan operasi “Rising Lion” dengan lebih dari 200 serangan udara terhadap fasilitas nuklir Natanz, ilmuwan, dan komandan militer Iran, menurut juru bicara IDF Brigjen Effie Defrin. Serangan ini disebut sangat efektif, dengan fasilitas Natanz dilaporkan terbakar hebat, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di media sosial dan laporan televisi Iran.

    Iran membalas dengan lebih dari 100 drone, memaksa Israel menutup wilayah udara dan membatalkan semua penerbangan. Yordania dan Irak juga menutup wilayah udara mereka. Meski sebagian besar drone berhasil dicegat, kekhawatiran tetap ada bahwa serangan rudal lanjutan bisa menyusul.

    Reaksi Internasional

    Komunitas internasional bereaksi dengan seruan untuk menahan diri. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan “kekhawatiran mendalam” dan menyerukan de-eskalasi. Sekjen NATO Mark Rutte menekankan pentingnya intervensi sekutu Israel untuk meredakan krisis.

    Pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris juga mendesak resolusi diplomatik, sambil menegaskan hak Israel untuk membela diri. Direktur IAEA Rafael Grossi memperingatkan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir dapat memicu pelepasan radioaktif dengan dampak global.

    “Saya menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal,” tegasnya.

    Konflik ini menambah ketegangan di kawasan, dengan kedua belah pihak saling mengancam eskalasi lebih lanjut. Situasi tetap dinamis, dan dunia menanti langkah selanjutnya dari Israel dan Iran.

    (afr/afr)

  • Penembakan di Sekolah Austria Tewaskan 10 Orang

    Penembakan di Sekolah Austria Tewaskan 10 Orang

    Jakarta –

    Penembakan terjadi pada pukul 10 waktu setempat di sekolah menengah atas Borg Dreierschtzengasse di kota Graz, selatan Austria. Operasi penyelamatan dilakukan setelah laporan masuk kepada pihak kepolisian setempat. Helikopter ikut dilibatkan dalam operasi penyelamatan para korban penembakan.

    Kepolisian Steiermark mengumumkan berhasil melakukan proses evakuasi “Situasi telah kembali aman,” jelas pihaknya, “Tidak ada bahaya baru yang terdeteksi,” laporan yang dirilis pada media X.

    Sebanyak sepuluh orang tewas dalam insiden penembakan ini, delapan diantaranya anak-anak dan satu orang dewasa, termasuk pelaku penembakan yang ditemukan tewas di lokasi kejadian.

    Berdasarkan informasi yang dirilis lembaga penyiaran ORF, penembak diperkirakan berusia 22 tahun dan merupakan mantan pelajar sekolah tersebut. Dalam aksinya ia menggunakan dua buah senjata, yakni sepucuk pistol dan senapan gentel, serta menembak di bekas ruang kelasnya. Pelaku dikatakan memiliki persenjataan tersebut secara legal.

    Merespon hal tersebut, Kanselir Federal Austria, Christian Stocker (VP), segera membentuk tim khusus untuk merespon kasus ini . “Kejadian penembakan di sebuah sekolah di Graz merupakan tragedi nasional yang sangat mengguncang seluruh negara kita,” tulis kanselir pada di Platform X.

    Ucapan belasungkawa turut disampaikan oleh Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen. “Sekolah adalah simbol harapan dan masa depan bagi kaum uda. Sangat berat menerima kenyataan ini ketika sekolah menjadi tempat yang mengancam nyawa dan penuh kekerasan.”

    Sekitar 160 petugas penyelamat dikerahkan merespon krisis ini. Palang Merah Austria memprediksikan setidaknya 50 orang terluka.

    Proyek penelitian Small Arms mencatat sekitar 30 dari 100 penduduk sipil di Austria memiliki senjata api. Meski pemerintah melarang kepemilikan senjata otomatis dan pump action namun revolver, pistol, dan senjata semi-otomatis masih diperbolehkan dengan izin khusus. Senapan dan senapan gentel diperbolehkan jika memiliki izin kepemilikan senjata api, izin menembak untuk berburu, atau merupakan anggota dari klub menembak.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris dengan sumber Reuters dan dpa

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor : Agus Setiawan/Rizki Nugraha

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • IEU-CEPA, Pemerintah Dorong UMKM Siap Ekspor ke Eropa

    IEU-CEPA, Pemerintah Dorong UMKM Siap Ekspor ke Eropa

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar siap menembus pasar Eropa melalui skema perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Dalam waktu dekat, perjanjian ini ditargetkan rampung setelah melalui proses negosiasi selama sembilan tahun dan 19 putaran.

    “Produk UMKM tentu kita dorong karena produk UMKM ada yang berbasis standar, ada yang berbasis kreativitas ataupun inovasi. Yang berbasis kreativitas dan inovasi ini bisa kita dorong karena ini produk-produk kita sering sebut sebagai produk kriya atau handycraft,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada awak media dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (7/6/2025).

    Ia menjelaskan, untuk produk UMKM yang membutuhkan standar, pemerintah juga menyiapkan penguatan sistem agar produk-produk tersebut bisa menembus pasar Eropa.

    “Beberapa UMKM Indonesia pun sudah terbiasa dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tentu standar ini adalah comparable dengan standar yang ada di Eropa,” ucapnya.

    Setelah perjanjian berlaku, hampir 80% barang ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0%. Ini memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan sayapnya di pasar internasional, terutama di Eropa yang memiliki PDB sekitar US$ 19,5 triliun dan populasi lebih dari 450 juta jiwa.

    “Proyeksi peningkatan ekspor Indonesia setelah pelaksanaan CEPA ini, dimana tarif hampir 80% nol dan juga non-tariff barrier diangkat, maka Indonesia berpotensi menaikkan nilai ekspor lebih dari 50 persen dalam 3-4 tahun ke depan,” ungkap Airlangga.

    Menurutnya, kesepakatan IEU-CEPA juga menyasar produk-produk industri padat karya, seperti furniture, alas kaki, kulit, dan tekstil yang merupakan sektor-sektor yang juga banyak digarap UMKM.

    Pemerintah juga mencatat bahwa kesepakatan Indonesia dengan EU-CEPA akan berdampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional.

    “Karena produk kita tidak hanya bersaing dengan produk Eropa tetapi juga produk-produk lain yang akan masuk ke Eropa,” kata Airlangga.

    Saat ini, naskah akhir perjanjian tengah dalam proses finalisasi dan legal drafting. Setelah itu, tahap ratifikasi akan dilakukan baik di Indonesia maupun oleh 27 negara anggota Uni Eropa.

    “Perundingan ini siap untuk diumumkan. Tentunya kami nanti akan melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dan Komisioner Maros juga akan melaporkan ke Presiden EU Ursula von der Leyen,” pungkas Airlangga.

  • Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Dalam konferensi pers virtual yang digelar dari Jakarta, Sabtu (7/6/2025), Airlangga menyebutkan bahwa teks perundingan telah disepakati, dan beberapa isu teknis berhasil dirampungkan dalam putaran terakhir di tingkat kepala perunding (chief negotiator).

    “Kami ada pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

    Pertemuan bilateral ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerja sama strategis dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk menurunkan hambatan dagang, baik tarif maupun nontarif.

    Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memanfaatkan situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok global. Kedua pihak melihat pentingnya percepatan finalisasi IEU-CEPA, mengingat posisi komoditas utama dari masing-masing negara bersifat saling melengkapi, bukan bersaing langsung.

    Airlangga menyebutkan bahwa Uni Eropa, dengan populasi sekitar 450 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 19,5 triliun, merupakan pasar strategis yang potensial. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi sekitar 282 juta jiwa dengan PDB sebesar US$ 1,4 triliun, menjadikannya mitra dagang penting.

    Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$ 30,1 miliar, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan juga menunjukkan surplus bagi Indonesia, yang meningkat dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.

    “Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” ungkap Airlangga.

    Negosiasi yang berlangsung selama sembilan tahun dengan 19 putaran resmi, ditambah pembahasan mingguan di level kepala perunding, akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa ketika kesepakatan mulai diberlakukan dalam 1–2 tahun ke depan, sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0 persen.

    Komisioner Maroš, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Indonesia dalam menyelesaikan perundingan ini. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus kerja sama mencakup energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil, serta komoditas penting seperti minyak sawit dan hasil perikanan.

    Pihak Uni Eropa juga menyoroti beberapa isu krusial dalam kerja sama ini, termasuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN), industri otomotif, mineral kritis, serta insentif yang akan diberikan bagi investor asing.

    “Komisioner Maroš tentu memberikan beberapa catatan yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dan secara prinsip kesepakatan ini sudah menjadi hal yang kedua belah pihak telah menyetujui,” tambah Airlangga.

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan ekspor hasil perikanan. Indonesia meminta agar produk perikanannya tidak diperlakukan berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Filipina. Pihak Uni Eropa menyatakan telah menyetujui permintaan ini dan menjanjikan perlakuan setara dalam level playing field.

    Terkait isu deforestasi, Airlangga menyebutkan bahwa Komisioner Maroš memberikan jaminan perlakuan khusus untuk Indonesia, yang akan sangat berpengaruh terhadap ekspor produk berbasis kehutanan.

    “Terkait dengan kebijakan (mengenai) deforestasi, Komisioner Maroš menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor dalam Indonesia, yaitu terutamanya produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” tutupnya.

  • Trump ingin Naikkan Tarif Impor 15% ke Negara Mitra Dagang 150 Hari – Page 3

    Trump ingin Naikkan Tarif Impor 15% ke Negara Mitra Dagang 150 Hari – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setuju memperpanjang batas waktu tarif 50% terhadap Uni Eropa hingga 9 Juli 2025.

    “Saya menerima telepon hari ini dari Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa yang meminta perpanjangan batas waktu 1 Juni untuk tarif 50% terkait perdagangan dan Uni Eropa,” tulis Trump di Truth Social seperti dikutip dari CNBC.

    “Saya setuju untuk memperpanjangnya (penundaan tarif-red), 9 Juli 2025 merupakan hak istimewa bagi saya untuk melakukannya, ia menambahkan.

    Unggahan Trump muncul setelah Von der Leyen mengatakan telah melakukan panggilan yang bagus dengan Trump tetapi membutuhkan waktu hingga 9 Juli untuk mencapai kesepakatan yang bagus.

    “UE dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan yang paling penting dan dekat di dunia,” tulis dia di platform X.

     

  • Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Jakarta –

    Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/05), sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan pemblokiran tarif.

    Pengadilan Banding Tingkat Federal di Washington menganulir putusan pengadilan yang lebih rendah untuk sementara guna mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding kemudian memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk memberi tanggapan paling lambat tanggal 5 Juni. Adapun pemerintah AS juga diminta memberi tanggapan paling lambat tanggal 9 Juni.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di Manhattan menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan secara eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain.

    Kewenangan eksklusif Kongres ini, menurut pengadilan tersebut, tidak dapat digantikan oleh kewenangan presiden untuk menjaga perekonomian. Karena itu, pengadilan tersebut menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk.

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Tidak ada pengadilan yang membatalkan tarif pada mobil, baja, dan aluminium yang diberlakukan Trump dengan alasan masalah keamanan nasional berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.

    Ia dapat memperluas pajak impor berdasarkan undang-undang tersebut ke sektor lain seperti semikonduktor dan kayu.

    Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930 yang tidak digunakan selama beberapa dekade memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif hingga 50% pada impor dari negara-negara yang “mendiskriminasi” AS.

    Namun, saat ini Gedung Putih tampaknya lebih fokus mengajukan banding pada putusan pengadilan. Masalah ini diperkirakan akan berakhir di Mahkamah Agung.

    Jika Gedung Putih tidak berhasil dalam bandingnya, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) akan mengeluarkan arahan kepada para petugasnya.

    Hal ini dipaparkan John Leonard, mantan pejabat tinggi di CBP, kepada BBC.

    Di sisi lain, pengadilan yang lebih tinggi kemungkinan akan cenderung mendukung Trump.

    Akan tetapi, jika semua pengadilan menegakkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, maka entitas bisnis yang harus membayar tarif akan menerima pengembalian dana atas jumlah yang dibayarkandengan bunga.

    Ini termasuk apa yang disebut tarif timbal balik, yang diturunkan menjadi 10% secara umum untuk sebagian besar negara.

    Untuk tarif produk-produk China yang naik menjadi 145% sekarang menjadi 30% menyusul kesepakatan AS-China baru-baru ini.

    Leonard mengingatkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan di perbatasan dan tarif masih harus dibayar.

    Berdasarkan reaksi pasar, sebagian investor seolah “menghela napas lega setelah volatilitas yang menegangkan selama berminggu-minggu yang perseteruan perang dagang,” ujar Stephen Innes dari SPI Asset Management.

    Innes mengatakan hakim AS memberikan pesan yang jelas: “Ruang Oval bukanlah meja perdagangan, dan Konstitusi bukanlah cek kosong.”

    “Pelampauan kekuasaan eksekutif akhirnya menemukan batasnya. Setidaknya untuk saat ini, stabilitas makro kembali muncul.”

    Paul Ashworth dari Capital Economics, mengatakan putusan tersebut “jelas akan mengacaukan dorongan pemerintahan Trump untuk dengan cepat menyegel ‘kesepakatan’ perdagangan selama jeda 90 hari dari tarif”.

    Dia memperkirakan negara-negara lain “akan menunggu dan melihat” apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Siapa yang mengajukan gugatan?

    Putusan tersebut didasarkan pada dua kasus terpisah.

    Dalam kasus pertama, lembaga nonpartisan Liberty Justice Center mengajukan gugatan atas nama beberapa usaha kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terdampak tarif Trump.

    Dalam kasus kedua, koalisi pemerintah negara bagian AS juga menggugat aturan impor tersebut.

    Kedua kasus ini merupakan tantangan hukum besar pertama bagi “Hari Pembebasan”, yaitu hari ketika Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap berbagai negara pada 2 April 2025.

    Panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (EEPA) tahun 1977 yang dijadikan dasar kebijakan oleh Trump tidak memberinya wewenang untuk mengenakan pajak impor besar-besaran.

    Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap China, Meksiko, dan Kanada.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump menyebut kebijakan ini dilakukan untuk merespons arus narkoba dan imigran ilegal ke AS.

    Akan tetapi, pengadilan tidak diminta untuk menangani tarif yang dikenakan pada beberapa barang tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium yang berada di bawah undang-undang yang berbeda.

    Bagaimana reaksi sejauh ini?

    Dalam permohonan bandingnya, pemerintahan Trump mengatakan pengadilan perdagangan telah memberi penilaian terhadap presiden secara tidak tepat sehingga putusan yang dikeluarkan bakal menggagalkan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Pilar politik, bukan yudisial, yang membuat kebijakan luar negeri dan memetakan kebijakan ekonomi,” sebut pemerintahan Trump dalam pengajuan banding tersebut.

    Trump mengecam putusan pengadilan perdagangan internasional tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial, dengan menulis: “Semoga Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan yang mengerikan dan mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS.”

    Baca juga:

    Di sisi lain, Letitia James, selaku jaksa agung New York, salah satu dari 12 negara bagian yang terlibat dalam gugatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan federal.

    “Hukumnya jelas: tidak ada presiden yang memiliki wewenang untuk menaikkan pajak sesuka hati,” kata James.

    “Tarif ini adalah kenaikan pajak besar-besaran bagi keluarga pekerja dan bisnis Amerika. Jika terus berlanjut, kebijakan ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, memburuknya ekonomi bagi bisnis dalam skala mana pun, serta hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh negeri,” tambahnya.

    Pasar global merespons positif putusan tersebut.

    Pasar saham di Asia naik pada Kamis (29/05) pagi dan kontrak berjangka saham AS melonjak.

    Dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven, termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

    Mata uang safe haven adalah mata uang yang nilainya cenderung stabil walau terjadi gejolak pasar.

    Apa yang melatarbelakangi putusan ini?

    Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump (Getty Images)

    Pada 2 April, Trump meluncurkan tarif global yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengenakan pajak impor pada sebagian besar mitra dagang AS.

    Tarif dasar 10% dikenakan pada sebagian besar negara, ditambah tarif timbal balik yang lebih tinggi.

    Puluhan negara dan blok terkena dampak ini, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Meksiko, dan China.

    Trump berargumen bahwa kebijakan ekonomi besar-besaran tersebut akan meningkatkan manufaktur AS dan melindungi lapangan kerja.

    Sejak pengumuman tersebut, pasar global terombang-ambing sejak pengumuman tersebut.

    Berbagai negara silih berganti berunding dengan perwakilan Trump untuk menegosiasikan pembalikan dan penangguhan tarif.

    Ketidakpastian pasar global semakin terganggu dengan adanya perang dagang antara AS dan China.

    Kedua negara adidaya ekonomi dunia terlibat dalam aksi saling menaikkan tarif yang mencapai puncaknya dengan pajak AS sebesar 145% untuk impor China, dan pajak China sebesar 125% untuk impor AS.

    Baca juga:

    AS dan China akhirnya menyetujui ‘gencatan senjata’ melalui kesepakatan bilateral.

    Bea masuk AS untuk China turun menjadi 30%, sementara tarif China untuk beberapa impor AS berkurang menjadi 10%.

    Inggris dan AS juga telah mengumumkan kesepakatan mengenai tarif yang lebih rendah antara kedua pemerintah.

    Di sisi lain, Trump mengancam tarif 50% mulai Juni untuk semua barang yang datang dari Uni Eropa.

    Presiden AS itu mengungkapkan rasa frustrasi dengan lambatnya perundingan perdagangan dengan blok tersebut.

    Trump kemudian setuju untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari sebulan setelah kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan lebih banyak waktu.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • IHSG ditutup menguat dipimpin sektor infrastruktur

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor infrastruktur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 20:16 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup menguat dipimpin oleh saham- saham sektor infrastruktur.

    IHSG ditutup menguat 10,62 poin atau 0,15 persen ke posisi 7.198,97. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,46 poin atau 0,18 persen ke posisi 818,18.

    “Pelaku pasar masih mencerna penundaan kenaikan tarif sebesar 50 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas barang impor dari Uni Eropa (UE),” sebut Tim Riset Phillip Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Presiden AS Trump memperpanjang batas waktu kenaikan tarif perdagangan sebesar 50 persen atas barang impor asal UE menjadi tanggal 9 Juli 2025 dari sebelumnya tanggal 1 Juni 2025, setelah Presiden Komisi Eropa (European Commission) Ursula von der Leyen mengatakan UE membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan.

    Langkah kebijakan Presiden Trump yang tidak menentu ini telah memperbesar ketidakpastian di pasar.

    Pola tingkah-laku Presiden Trump, melontarkan ancaman kenaikan tarif dan kemudian menarik kembali ancaman itu, yang merupakan pengingat yang jelas tentang proses pengambilan kebijakan yang tidak stabil.

    Perang tarif kembali menjadi faktor utama penggerak pasar saham global minggu ini setelah kekhawatiran mengenai pemotongan pajak yang diusulkan Presiden Trump serta dampaknya terhadap defisit fiskal AS, mengguncang pasar hampir sepanjang pekan lalu.

    Dari sisi ekonomi makro, investor bersiap menyambut rilis data Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) Price Index, indikator yang digunakan bank sentral AS (Federal Reserve) untuk mengukur inflasi, pada hari Jumat dengan ekspektasi Core PCE Price Index naik 0,1 persen pada April 2025.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG bergerak ke zona hijau hingga penutupan perdagangan saham

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor infrastruktur yang naik sebesar 1,06 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor kesehatan yang masing- masing naik sebesar 1,00 persen dan 0,83 persen.

    Sedangkan, empat sektor melemah yaitu sektor teknologi turun paling dalam sebesar 1,03 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor transportasi & logistik yang masing- masing turun sebesar 0,10 persen dan 0,04 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu AYLS, MBTO, GTBO, INRU dan MRAT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni MBAP, SMKM, BAJA, SOFA dan HAJJ.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.284.407 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,33 miliar lembar saham senilai Rp27,21 triliun. Sebanyak 310 saham naik 311 saham menurun, dan 185 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 217,47 poin atau 0,58 persen ke 37.749,00, indeks Shanghai melemah 6,15 poin atau 0,18 persen ke 3.340,19, indeks Hang Seng menguat 99,66 poin atau 0,43 persen ke posisi 23,381,31, dan indeks Straits Times melemah 18,02 poin atau 0,46 persen ke 3.893,09.

    Sumber : Antara

  • Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kegembiraannya atas keputusan Uni Eropa untuk mempercepat perundingan perdagangan, hanya beberapa hari setelah ia mengancam akan mengenakan tarif 50% jika kesepakatan tidak tercapai.

    Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Rabu (28/5/2025), Trump mengklaim telah menerima informasi bahwa Uni Eropa tengah berupaya menetapkan tanggal pertemuan secepatnya.

    Ia menyambut sinyal ini sebagai perkembangan positif dan menyatakan harapan bahwa Eropa, sebagaimana ia desak terhadap China, akan membuka pasarnya untuk produk-produk AS.

    Trump sebelumnya mengatakan akan mengenakan tarif 50% atas barang-barang Uni Eropa tetapi memperpanjang batas waktu agar pajak impor tersebut berlaku hingga 9 Juli setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di mana ia setuju untuk mempercepat pembicaraan.

    “Saya sangat puas dengan alokasi Tarif 50% untuk Uni Eropa, terutama karena mereka ‘lambat (untuk mengatakannya dengan halus!) dalam negosiasi kami dengan mereka,” kata Trump dalam postingannya dikutip dari Bloomberg.

    Trump memang dikenal jarang memberi pujian kepada Uni Eropa, yang selama ini ia kecam sebagai entitas yang didesain untuk “menipu” Amerika Serikat. Blok tersebut didirikan pasca-Perang Dunia II untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa.

    Adapun dalam langkah strategis terbarunya, Uni Eropa akan memfokuskan upaya negosiasi pada sektor-sektor yang paling terdampak oleh ancaman tarif Trump, seperti logam, otomotif, farmasi, semikonduktor, dan industri penerbangan sipil. Upaya ini menjadi bagian dari strategi perdagangan yang mencakup pengurangan hambatan tarif dan non-tarif.

    Tawaran dagang terbaru UE sebelumnya telah mencakup wacana penurunan tarif timbal balik serta kerja sama menghadapi tantangan global. Namun, usulan itu ditolak Washington, yang kemudian mendorong Trump untuk meningkatkan ancaman tarif.

    Negara-negara anggota Uni Eropa telah mendapat pengarahan soal perkembangan terakhir ini pada awal pekan, setelah Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic berdialog dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

  • Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron memulai tur Asia Tenggaranya dengan mengunjungi Vietnam, sebuah upaya memperkuat posisi strategis Uni Eropa di kawasan yang tengah berada di tengah persaingan AS dan Cina.

    Dalam pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, pada Senin (26/5), Macron memanfaatkan kekhawatiran yang muncul akibat perang dagang di era Donald Trump dan sikap agresif Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.

    “Bersama Prancis, Anda memiliki mitra yang sudah dikenal, aman, dan bisa diandalkan. Di masa seperti ini, hal itu sangat berharga,” ujar Macron kepada To Lam, Sekjen Partai Komunis Vietnam.

    Ini menjadi kunjungan pertama seorang presiden Prancis ke Vietnam dalam hampir satu dekade terakhir.

    Setelah dari Vietnam, Macron dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk bertemu Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dan diperkirakan akan ikut dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang.

    Ia juga akan dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk menjadi pemimpin Eropa pertama yang menyampaikan pidato utama dalam forum keamanan bergengsi, Shangri-La Dialogue.

    Selain Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga dijadwalkan akan mengunjungi kawasan Asia Tenggara dalam beberapa minggu ke depan.

    Prancis semakin mendekatkan diri ke Vietnam

    Namun, Vietnam juga menjalin kemitraan serupa dengan AS, Rusia, Cina, serta negara-negara lain seperti India, Australia, dan Singapura.

    “Vietnam lebih piawai dari negara mana pun di Asia Tenggara dalam mencari peluang dan memperluas mitra ekonomi maupun diplomatik. Prancis menjadi kunci strategi Vietnam di Eropa,” kata Zachary Abuza, dosen di National War College, Washington, kepada DW.

    Di sisi lain, banyak negara Barat kini mulai melihat Vietnam sebagai alternatif yang menjanjikan selain Cina, terutama dalam hal tenaga kerja murah dan akses ke pasar Asia.

    Vietnam saat ini menjadi mitra dagang ke-17 terbesar Uni Eropa secara global dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut Komisi Eropa, perdagangan barang antara kedua pihak tumbuh 13% dan mencapai €67 miliar pada 2024.

    Pada hari Senin (26/05), Presiden Macron menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan ekonomi, termasuk pembelian 20 pesawat Airbus oleh maskapai berbiaya murah Vietnam, VietJet. Menurut firma analis Cirium, Airbus memasok sekitar 90% armada Vietnam.

    Langkah ini dilakukan di tengah tekanan dari AS agar Vietnam lebih memilih perusahaan Amerika, dibanding Eropa.

    Pada April lalu, AS mengumumkan tarif impor sebesar 46% terhadap produk-produk Vietnam, meski belakangan penerapannya ditunda hingga Juli. Di saat yang sama, Vietnam berjanji menurunkan tarif terhadap barang-barang AS dan menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan bisnis keluarga Trump, termasuk percepatan proyek lapangan golf senilai $1,5 miliar di luar Hanoi.

    Selain itu, Vietnam juga berjanji membeli lebih banyak produk AS. Laporan terbaru menyebutkan Vietnam Airlines sedang mempertimbangkan pembelian lebih dari 200 pesawat dari Boeing. Namun, seperti dilaporkan Reuters, pejabat Eropa telah memperingatkan Vietnam bahwa berpaling dari Eropa ke AS bisa merusak hubungan Vietnam dengan Uni Eropa.

    Mampukah Prancis dan Jerman geser dominasi Rusia di bidang pertahanan?

    Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa Vietnam memandang Prancis sebagai “penyeimbang terhadap Cina dan jembatan menuju pasar Eropa, hal yang makin penting di tengah ketidakpastian soal tarif AS.”

    “Perdagangan memang jadi fokus utama pembicaraan dengan Macron, tapi isu keamanan juga tak akan diabaikan,” tambahnya. “Yang menarik untuk diperhatikan adalah kemungkinan kerja sama energi nuklir dan pengadaan alat pertahanan, karena Vietnam ingin mengurangi ketergantungan pada senjata buatan Rusia.”

    Hingga tahun 2022, sekitar 90% persenjataan Vietnam berasal dari Rusia. Namun, sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, Hanoi mulai berupaya mendiversifikasi mitra pertahanannya.

    Negara-negara Asia Tenggara kini memang mulai mencari mitra keamanan baru di luar AS dan Rusia. Di sisi lain, Prancis dan Jerman makin aktif dalam menjalin diplomasi pertahanan.

    Prancis masih punya ‘taji’ di ASEAN

    Kunjungan Macron menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Vietnam, yang telah lama bersitegang dengan Cina terkait wilayah di Laut China Selatan.

    Prancis secara rutin menggelar patroli kebebasan navigasi di wilayah tersebut, dan masih memiliki pangkalan militer di Indo-Pasifik melalui wilayah-wilayah seberang lautnya, seperti Reunion dan Mayotte.

    Dalam konferensi pers, Macron menyatakan bahwa kemitraan dengan Vietnam “mencakup kerja sama pertahanan yang diperkuat,” dengan berbagai proyek bersama di bidang pertahanan dan antariksa.

    Presiden Vietnam Luong Cuong, yang berdiri di samping Macron, menyebut kerja sama ini meliputi “berbagi informasi strategis” serta kolaborasi dalam bidang persenjataan, keamanan siber dan penanggulangan terorisme.

    Pengabaian isu HAM?

    Di tengah persaingan pengaruh antara Brussels, Beijing, dan Washington di Asia Tenggara, banyak yang khawatir isu hak asasi manusia dan demokrasi kini tak lagi jadi prioritas utama bagi mitra internasional kawasan ini.

    Menjelang kedatangan Macron, organisasi-organisasi HAM mendesaknya untuk menyoroti kondisi HAM di Vietnam yang makin memburuk sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam disahkan pada 2021.

    “Penindasan besar-besaran terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul di Vietnam bertolak belakang dengan janji yang dibuat pemerintah kepada Prancis dan Uni Eropa,” kata Benedicte Jeannerod dari Human Rights Watch.

    Ia menambahkan, “Otoritas Vietnam makin banyak memenjarakan pembela demokrasi dan menolak reformasi yang dibutuhkan untuk mematuhi komitmen HAM mereka,” tambahnya.

    Presiden Komite HAM Vietnam, Penelope Faulkner juga mengingatkan bahwa Macron “jangan sampai melupakan nilai-nilai dasar Prancis, termasuk hak asasi manusia.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini