Tag: Ursula von der Leyen

  • Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Cina pada pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan menurunkan tensi panas di tengah ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua di dunia di mana Paris turut menggantungkan sektor perdagangannya di tengah gejolak perdagangan global.

    Menurut para analis, sebelumnya Macron telah berupaya menampilkan sikap tegas ketika bernegosiasi dengan Cina sambil berhati-hati agar tidak memicu ketegangan dengan Beijing yang terlihat semakin agresif dalam memperkuat posisinya hingga menguji hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

    “Dia harus menegaskan kepada para pemimpin Cina bahwa Eropa akan merespons peningkatan ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sambil mencegah eskalasi ketegangan yang bisa berujung ke perang dagang besar-besaran dan keretakan hubungan diplomatik,” kata Noah Barkin, analis bidang Cina dari Rhodium Group kepada Reuters.

    “Ini pesan yang tidak mudah untuk disampaikan,” kata Noah.

    Ekspor Cina guncang industri Eropa

    Macron akan memulai kunjungannya dengan mengunjungi Forbidden City atau Kota Terlarang, Beijing, pada Rabu (03/12). Keesokan harinya, Kamis (04/12) Macron dijadwalkan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara tersebut juga dijadwalkan berjumpa dalam perjalanan menuju Chengdu, bagian dari provinsi Sichuan, pada Jumat (05/12).

    Kunjungan Macron ke Cina terjadi setelah kunjungan menegangkan Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, pada Juli 2025. Saat itu Ursula menyatakan bahwa relasi antara Uni Eropa (UE) dan Cina ada di tahap “titik balik” yang berpotensi berdampak pada perubahan besar.

    Kunjungan Macron ke Cina akan diikuti dengan kunjungan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dan Friedrich Merz, Kanselir Jerman pada awal tahun 2026.

    Eropa pun khawatir dengan pertumbuhan sektor teknologi Cina, khususnya kendaraan listrik dan pengolahan mineral kritis, yang dapat mengancam pasokan bagi industri di Eropa.

    Beijing memanfaatkan peluang untuk menampilkan diri sebagai mitra bisnis di tengah tarif perdagangan dari Amerika Serikat yang menekan arus perdagangan global. Hal ini diharapan meredakan kekhawatiran Eropa atas dukungan Cina terhadap Rusia serta model industrinya yang disubsidi negara.

    Menjelang kunjungan kenegaraan itu, para penasihat Macron menyatakan perlunya mendorong penyeimbangan dinamika perdagangan agar Cina meningkatkan konsumsi domestik. Para penasihat Macron juga berharap Beijing bisa “bagi-bagi keuntungan dari inovasi yang dihasilkan,” sehingga Eropa pun dapat memperoleh akses ke teknologi Tiongkok.

    Doktrin keamanan dan keamanan

    Untuk meredam kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perdagangan dengan Cina, Uni Eropa diperkirakan akan meluncurkan doktrin ekonomi dan keamanan. Doktrin tersebut dapat mendorong blok itu menggunakan perangkat kebijakan perdagangannya terhadap Beijing dengan cara yang lebih agresif.

    Prancis yang tengah mengalami penjualan otomotif yang minim di Tiongkok, tapi menghadapi tekanan di dalam negeri dalam memenuhi target kendaraan listrik, mendukung langkah Uni Eropa untuk menaikkan tarif impor mobil listrik asal Cina.

    Prancis juga tengah bersitegang dengan Beijing selama lebih dari satu tahun belakangan terkait investigasi Cina atas impor brandy atau minuman keras. Sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai balasan Cina atas dukungan Prancis terhadap tarif mobil listrik, sebelum ditawarkan penangguhan.

    Sementara itu, meskipun baru membuka pabrik perakitan baru di Cina, kesempatan Airbus untuk memperoleh pesanan besar yang telah lama dinantikan (hingga 500 pesawat) belum tentu terjadi selama kunjungan Macron, menurut sumber dari kalangan industri. Kesepakatan semacam itu memberi Beijing posisi tawar terhadap Washington, yang tengah mendorong komitmen baru untuk pembelian pesawat Boeing.

    Upaya Paris terhadap Beijing

    Prancis berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Cina dan memfasilitasi akses pasar bagi ekspor Prancis. Selama kunjungan tersebut, pejabat dari kedua negara diperkirakan akan menandatangani beberapa perjanjian di sektor energi, industri makanan, dan penerbangan.

    Macron berkomitmen untuk memperjuangkan “akses pasar yang adil dan timbal balik,” kata kantornya.

    Prancis akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) pada 2026 yang melibatkan pihak ekonomi-ekonomi terkemuka dunia, sementara Cina akan memimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) yang beranggotakan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Rusia.

    Blok 27 negara ini mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina, berkisar lebih dari 300 miliar euro (Rp5,798 kuadriliun) pada tahun 2024. Beijing sendiri mewakili 46% dari total defisit perdagangan Prancis.

    Prancis dan Uni Eropa telah menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Beberapa tahun terakhir ditandai dengan sejumlah sengketa perdagangan di berbagai sektor industri setelah Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Cina. Beijing menanggapi dengan penyelidikan terhadap impor brendi, daging babi, dan produk susu Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza”

    (ita/ita)

  • Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Jakarta

    Maria Magdalena dan keempat anaknya tinggal di sebuah gubuk kayu di sebuah permukiman kecil di tanah berpasir di Semenanjung Ilha do Cabo, Angola. Dari tempat itu, dia bisa melihat kapal-kapal kargo mengantre panjang untuk masuk ke pelabuhan ibu kota, Luanda.

    Angola kaya akan bahan mentah, tetapi sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Magdalena juga dapat melihat cakrawala kota, tetapi dia tidak mengikuti pertemuan puncak penting yang berlangsung di distrik pemerintahan ibu kota di seberang teluk. Mengurus kehidupan sehari-harinya saja sudah cukup sulit.

    “Saya sangat butuh pekerjaan. Tanpa pekerjaan, saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya,” katanya.

    Afrika dan Eropa dalam mode krisis

    Di Luanda, Uni Afrika (UA) dan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan puncak ketujuh mereka dengan tema “mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui multilateralisme yang efektif.” Bersama-sama, mereka mewakili 82 negara dengan populasi hampir 2 miliar orang.

    Sebelumnya, tidak ada tekanan sebesar ini. “Seperti kita tahu, ketidakpastian mendominasi panggung internasional. Norma geopolitik internasional yang mapan sedang ditantang,” kata Mahmoud Youssouf, Ketua Komisi AU, dalam sebuah pernyataan sebelum konferensi.

    Rusia tengah berperang di Eropa, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif radikal dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Cina mendorong penetrasi agresif ke pasar global. Konflik di Afrika juga meningkat, mulai dari perang brutal berkecamuk di Sudan dan ekstremisme jihad menyebar di wilayah Sahel.

    Sebelum memasuki ruang konferensi, Friedrich Merz menghadiri pertemuan informal mendadak dengan para pemimpin UE. Bahkan di Luanda, Afrika, diskusi tentang cara merespons perang Rusia melawan Ukraina juga tetap berlangsung.

    Bagi Merz dan para kepala negara lainnya, ini adalah politik dalam mode krisis, ketika Afrika dan Eropa berusaha merapatkan barisan. Dalam deklarasi akhir pertemuan, mereka menegaskan perlunya tatanan dunia “berdasarkan hukum internasional dan multilateralisme yang efektif.”

    Potensi Afrika dan ketergantungan Eropa

    Uni Eropa adalah mitra dagang dan investor terbesar bagi Afrika. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sepertiga dari seluruh ekspor Afrika ditujukan ke Eropa.

    Banyak negara Afrika memiliki bahan baku penting yang dibutuhkan Eropa untuk transisi energi dan industri, misalnya logam tanah jarang, tembaga, kobalt, dan litium. Namun, persaingan sangat ketat dan Afrika ingin menghindari ketergantungan pada satu pihak.

    “Dunia tidak hanya terdiri dari satu atau dua negara. Kami bekerja sama dengan siapa pun yang terbuka pada kami,” kata Presiden Angola Joao Lourenco, Ketua AU saat ini. “Kami terbuka pada dunia.”

    “Kita tidak ingin membiarkan benua ini dikuasai pihak lain,” ujar Merz, terutama merujuk pada Cina.

    Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), Cina telah berinvestasi dalam pembangunan jembatan, pelabuhan, dan jalan raya di Afrika. Bahkan bandara baru di Luanda dibangun dan dibiayai Cina sebagai proyek prestisius.

    “Cina membantu membangun kembali Angola setelah perang saudara pada 2002 melalui pinjaman dan proyek infrastruktur,” kata Vandre Spellmeier dari Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Angola (AHK Angola) kepada DW.

    Menurutnya, “belum terlambat bagi Uni Eropa.” Angola kini berusaha membebaskan diri dari beban utang besar kepada Cina, jelasnya.

    Produk lokal, alih-alih ekspor mentah

    “Kerja sama Afrika-Eropa di masa depan harus menekankan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengubah perekonomian lokal Afrika,” kata Hermine Sam, Koordinator Program Selatan di German Marshall Fund, kepada DW.

    Jika tidak, katanya, pola lama akan terus berulang. “Bahan mentah keluar dengan harga murah dan kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga mahal.”

    Olaf Wientzek, kepala dialog pembangunan multinasional di Yayasan Konrad Adenauer di Brussel, melihat ini sebagai titik tumpu. “Memperkuat kapasitas pengolahan lokal, di sinilah Eropa bisa unggul dari Cina,” katanya kepada DW.

    Dia mengakui bahwa prosedur Eropa sering lebih ketat dan lebih lambat. “Namun, Eropa ingin memberikan lebih banyak ruang bagi sektor ekonomi dibanding Cina.”

    Global Gateway: Jawaban Eropa terhadap Cina

    Inisiatif Global Gateway sering dianggap sebagai respons UE terhadap Cina. Program investasi ini mendukung proyek infrastruktur dengan pendanaan UE dan investor swasta.

    Salah satu proyek unggulan Global Gateway sedang dibangun di Angola: Koridor Lobito, sebuah jalur kereta yang menghubungkan wilayah kaya bahan mentah di Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia dengan pantai Atlantik. Di sepanjang jalur ini akan dibangun berbagai bisnis, dari pertanian hingga logistik.

    UE sangat bangga dengan proyek percontohan ini. “Saat kami menghubungkan Afrika dengan pasar global, kami juga mendukung perdagangan di dalam benua Anda. Saya pikir ini cara terbaik bagi perusahaan Afrika untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” ujar von der Leyen.

    Kanselir Merz mendukung pernyataannya. “Pasar tunggal Eropa adalah kisah sukses besar dan proyek perdamaian terbesar yang pernah dimiliki Eropa. Kemudian, dengan latar belakang itu, Jerman mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pan-Afrika sejak awal,” katanya.

    Namun, kritik tetap muncul. “Dalam perumusannya, Global Gateway tidak dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan Afrika dan mengabaikan prioritas Afrika,” kata Hermine Sam kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa UE sering dikritik karena “banyak bicara tetapi sedikit hasil, terutama dibanding Cina.”

    Hasil KTT Luanda

    Afrika merupakan benua yang sangat muda, 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Mereka membutuhkan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Ini sangat kontras dengan Eropa, di mana hanya 16% penduduk berusia di bawah 15 tahun.

    “Generasi muda Afrika, yang kreatif, dinamis, dan tumbuh dengan sangat cepat, adalah salah satu aset terbesar bagi masa depan bersama kita,” kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

    Namun, apa yang tersisa setelah dua hari KTT UE-AU di Luanda, yang bahkan dijadikan hari libur nasional karena banyaknya tamu internasional?

    Magdalena, ibu empat anak itu, berkata bahwa dia menghindari politik. Dia sedang menggoreng makanan di atas tungku arang kecil. Magdalena pun memiliki harapan bagi masa depannya.

    “Aku masih muda. Aku sangat butuh pekerjaan, sesegera mungkin.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • 6
                    
                        Keakraban Gibran dan Petinggi Negara di KTT G20: Peluk Presiden Brasil hingga Gandeng Erdogan
                        Nasional

    6 Keakraban Gibran dan Petinggi Negara di KTT G20: Peluk Presiden Brasil hingga Gandeng Erdogan Nasional

    Keakraban Gibran dan Petinggi Negara di KTT G20: Peluk Presiden Brasil hingga Gandeng Erdogan
    Tim Redaksi
    JOHANNESBURG, KOMPAS.com
    – Keakraban Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah petinggi negara pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg Expo Centre menjadi sorotan.
    Forum internasional di
    Johannesburg
    , Afrika Selatan, ini merupakan forum internasional perdana yang dihadiri Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
    Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan.
    Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
    di sini
    .
    Di sela ajang
    KTT G20
    , Gibran sempat menyapa dan berbincang dengan beberapa tokoh dunia, termasuk
    Presiden Brasil
    Luiz Inácio Lula da Silva.
    Gibran dan Lula pun berjabat tangan dan saling berpelukan di sela forum internasional tersebut.
    Setelahnya, mereka sempat berbincang singkat.
    Lula terdengar menanyakan kabar Presiden Prabowo kepada Gibran, menggunakan bahasa asalnya.
    Namun, orang di sisi kirinya menerjemahkan ucapan orang nomor satu di Brasil itu.
    “Bagaimana kabar Presiden Prabowo?” tanya Lula, lewat penerjemah.
    “Dia (Presiden Prabowo) baik, terima kasih,” jawab Gibran, dalam bahasa Inggris.
    Sambil menanyakan kabar Prabowo, Lula terus menggenggam kedua tangan Gibran.
    Selain Lula, Gibran juga sempat bercengkrama dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni di sela KTT G20.
    Momen ini terjadi di akhir pertemuan bilateral Gibran dan Stubb.
    Saat keduanya hendak berpisah, tiba-tiba Meloni mendekat dan berbicara ke arah mereka.
    Gibran dan Stubb pun tertawa usai mendengar kata-kata dari Meloni, namun tidak terdengar jelas percakapannya.
    Meloni kemudian tertawa lepas dan langsung berjalan meninggalkan Gibran dan Stubb.
    Sorotan lain terhadap Gibran adalah saat putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu fokus dan intens berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi jelang foto bersama para petinggi negara G20.
    Gibran dan Takaichi yang berdiri di barisan depan sisi sebelah kanan panggung, sangat asyik dan ekspresif saat berbicara berdua.
    Tangan Gibran turut digerakkan saat ngobrol dengan PM Jepang itu.
    Selain itu, Gibran juga tersorot berbincang dengan Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa.
    Di momen menjelang sesi foto KTT G20, Gibran bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip
    Erdogan
    dan PM Jepang juga melakukan percakapan singkat.
    Erdogan dan Gibran saling menghadap satu sama lain, sementara Takaichi berada di tengah saat ketiganya asyik ngobrol di forum G20.
    Selama sesi foto berlangsung, Gibran berdiri diapit oleh dua tokoh pemerintah dunia, yakni Takaichi dan Ursula.
    Untuk Erdogan, ia berdiri di sebelah Takaichi.
    Selepas sesi foto dilakukan, semua petinggi negara G20 pun meninggalkan panggung yang merupakan tempat sesi foto bersama.
    Ketika Erdogan menuruni panggung acara, Gibran dengan sigap menggandeng tangan untuk membantunya.
    Dalam ajang KTT G20 ini, Gibran berpidato dalam sesi. Untuk sesi pertama digelar pada 22 November 2025.
    Di sesi pertama, ia turut menyampaikan salam Prabowo untuk Lula.
    Di sesi kedua, Gibran menyorot soal ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bencana kemanusiaan.
    Sesi ketiga akan digelar pada Minggu (23/11/2025).
    Tema pada sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (
    decent work
    ) dan tata kelola kecerdasan buatan (
    artificial intelligence
    ).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelanggaran Wilayah Uni Eropa tak Bisa Ditoleransi

    Pelanggaran Wilayah Uni Eropa tak Bisa Ditoleransi

    JAKARTA – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan Uni Eropa tidak akan menoleransi pelanggaran wilayah udara atau wilayah darat mereka.

    “Ini adalah provokasi. Ini adalah ancaman [perang] hibrida yang tidak bisa kita toleransi,” kata dia dalam konferensi pers usai KTT Dewan Nordik di Stockholm, menyinggung pelanggaran wilayah udara Uni Eropa belakangan ini.

    “Kita tidak akan menoleransi setiap pelanggaran di wilayah udara atau wilayah darat kita. Oleh karena itu, penyusunan peta jalan kesiapan ini sangat penting,” kata von der Leyen dilansir ANTARA dari Anadolu, Selasa, 28 Oktober.

    Dia menekankan upaya Uni Eropa dalam “peta jalan kesiapan” dan inisiatif pertahanan baru, termasuk “Eastern Flank Watch” (Pengawasan Sisi Timur) dan “Drone Wall” (Tembok Drone).

    Menyinggung Ukraina, von der Leyen menegaskan kembali komitmen jangka panjang Uni Eropa untuk mendukung negara itu, termasuk usulan untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan untuk memenuhi kebutuhan finansial Ukraina hingga 2027.

    “Usulannya adalah mengambil saldo kas tersebut untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina, yang harus dibayar kembali jika Rusia membayar ganti rugi perang,” katanya.

    “Secara hukum, ini usulan yang sah secara hukum, bukan perkara sepele, tetapi sah… Pesan dasarnya jelas ke Rusia. Kita siap untuk jangka panjang. Kita siap memenuhi kebutuhan pembiayaan Ukraina,” kata von der Leyen.

    Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson, tuan rumah KTT, mengatakan bahwa negara-negara Nordik mengambil “tanggung jawab penuh atas keamanan mereka sendiri.”

    “Dalam pertemuan hari ini, kita menegaskan kembali ambisi untuk menjadi wilayah paling terintegrasi di dunia pada 2030,” kata dia.

    PM Denmark Mette Frederiksen menilai Eropa menghadapi “ancaman terbesar sejak Perang Dunia II” dan memperingatkan bahwa Rusia berupaya “memecah dan melemahkan masyarakat Eropa.”

    “Namun, mereka harus tahu bahwa upaya itu tidak akan berhasil,” katanya.

    “Kita harus terus memberikan dukungan kuat ke Ukraina. Mereka adalah garis pertahanan pertama bagi seluruh Uni Eropa dan benua kita,” sambungnya.

  • Alert! NATO Rencanakan Tembak Jatuh Pesawat Rusia, jika…

    Alert! NATO Rencanakan Tembak Jatuh Pesawat Rusia, jika…

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah-langkah agresif yang dapat meningkatkan risiko konflik langsung dengan Rusia. Diskusi internal ini mencakup pelonggaran aturan keterlibatan yang memungkinkan pilot mereka untuk menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara sekutu.

    Menurut laporan yang dikutip dari Financial Times dan disiarkan oleh Newsweek pada Rabu (9/10/2025), sekutu-sekutu NATO sedang merumuskan respons yang lebih keras terhadap serangkaian provokasi Rusia yang meningkat. Provokasi ini dilaporkan mencakup dugaan pelanggaran wilayah udara, pengerahan kawanan drone tak berawak di atas sejumlah negara Eropa seperti Rumania, Denmark, Belgia, dan Jerman, serta plot sabotase.

    Diskusi ini telah meluas ke sebagian besar dari 32 anggota aliansi. Langkah-langkah yang dipertimbangkan antara lain melonggarkan pembatasan untuk mengizinkan pilot jet tempur NATO membuka tembakan ke pesawat Rusia di dekat perbatasan dan mengerahkan drone bersenjata di sepanjang perbatasan dengan Rusia.

    Ketegangan NATO-Rusia makin memburuk seiring berlanjutnya perang di Ukraina. Kedua belah pihak telah mengarakterisasi situasi saat ini sebagai bentuk perang satu sama lain, meskipun belum ada deklarasi formal.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut insiden tersebut sebagai “kampanye zona abu-abu yang disengaja dan ditargetkan terhadap Eropa” dan menegaskan bahwa ini adalah waktunya untuk “menyebutnya sesuai namanya-ini adalah perang hibrida.”

    “Insiden-insiden ini dihitung untuk berlama-lama di senja penolakan. Ini bukanlah pelecehan acak, ini adalah kampanye koheren dan eskalatif untuk menggoyahkan warga negara kita, menguji tekad kita, memecah belah persatuan kita dan melemahkan dukungan kita untuk Ukraina,” ujar Von der Leyen.

    Rusia sendiri telah membantah dan menertawakan tuduhan pelanggaran wilayah udara tersebut. Moskow memperingatkan bahwa tindakan NATO menembak jatuh pesawatnya akan menjadi “eskalsi serius” yang dapat mengarah pada “perang terbuka.”

    Namun, beberapa pihak dalam aliansi percaya bahwa Rusia hanya akan merespons terhadap pencegahan keras, sehingga pelanggaran wilayah udara harus ditanggapi dengan respons yang kuat dan tegas.

    Sebelumnya, militer Polandia telah menembak jatuh drone Rusia yang masuk wilayah udaranya pada 10 September, yang disebut sebagai konfrontasi langsung pertama antara pesawat NATO dan drone Rusia. Sementara itu, Uni Eropa juga dilaporkan sedang menyiapkan langkah-langkahnya sendiri sebagai respons terhadap provokasi Rusia

    (luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyerukan agar Israel menghentikan pengebomannya di Gaza. Seruan itu muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan sandera dan menerima beberapa poin dari rencana perdamaian 20 butir Presiden AS.

    Dukungan untuk langkah Trump telah mengalir dari berbagai pemimpin dunia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memandang perkembangan ini sebagai sinyal positif. “Kesiapan Hamas untuk membebaskan sandera dan terlibat berdasarkan proposal terbaru @POTUS sangat menggembirakan. Momen ini harus dimanfaatkan. Gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan semua sandera sudah di depan mata,” ujarnya, melansir dari Reuters, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut momen ini bersejarah. “Pembebasan semua sandera dan gencatan senjata di Gaza sudah di depan mata! Komitmen Hamas harus segera ditindaklanjuti… Saya ingin berterima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump dan memuji mereka atas komitmen mereka terhadap perdamaian,” kata Macron.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyuarakan hal yang sama. “Para sandera harus dibebaskan. Hamas harus melucuti senjata. Pertempuran harus segera dihentikan. Setelah hampir dua tahun, ini adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian. Jerman akan terus terlibat,” ujarnya.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer

    Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menganggap tanggapan Hamas sebagai “langkah maju yang signifikan.” Ia menambahkan, “Kami sangat mendukung upaya Presiden Trump, yang telah membawa kita lebih dekat kepada perdamaian daripada sebelumnya.”

    Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris menyerukan penghentian kekerasan. “Momen untuk mengakhiri penderitaan manusia yang tidak manusiawi ini harus dimanfaatkan oleh semua orang. Hentikan pengeboman, bebaskan senjata, akhiri kelaparan, dan izinkan gelombang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” ujarnya melalui X.

    Perdana Menteri India Narendra Modi

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, “Kami menyambut kepemimpinan Presiden Trump seiring upaya perdamaian di Gaza mencapai kemajuan yang signifikan. Indikasi pembebasan sandera menandai langkah maju yang signifikan. India akan terus mendukung semua upaya menuju perdamaian yang langgeng dan adil,” tulisnya di X.

    Yordania dan Kanada juga ikut menyambut baik tanggapan positif Hamas terhadap rencana Trump, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyebut langkah ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri perang Gaza.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan negaranya menyambut baik kemajuan rencana Presiden Trump untuk membawa perdamaian ke Gaza. “Bersama mitra kami, Australia akan terus mendukung upaya untuk mengakhiri perang dan berupaya mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan,” tulisnya di X.

    Serta Perdana Menteri Belanda Dick Schoof yang ikut memberikan komentarnya terhadap seruan Trump. “Langkah penting menuju gencatan senjata di Gaza berkat rencana perdamaian Presiden Trump. Kesediaan Hamas untuk membebaskan para sandera dan kesediaannya untuk memasuki negosiasi langsung mengenai rencana perdamaian tersebut merupakan tanda positif. Akhir dari perang mengerikan ini sudah dekat,” ucapnya.

    Jihad Islam Palestina Dukung Hamas

    Tak hanya dukungan dari luar, langkah Hamas juga didukung oleh kelompok sekutunya, Jihad Islam Palestina, yang menegaskan kesepakatan itu mencerminkan posisi bersama faksi-faksi perlawanan Palestina.

    “(Reaksi) Hamas terhadap rencana Trump mencerminkan posisi faksi-faksi perlawanan Palestina, dan Jihad Islam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam konsultasi yang menghasilkan keputusan ini,” tulis kelompok tersebut.

    Sikap itu memunculkan harapan baru di tengah penderitaan berkepanjangan warga Gaza yang telah dua tahun dilanda perang.

    “Ini kabar bahagia, menyelamatkan rakyat, dan syukurlah mereka (Hamas) setuju. Ini sudah cukup, orang-orang baik. Kami lelah, demi Tuhan, kami lelah sekali,” ujar Saoud Qarneyta, warga Gaza.

    Namun demikian, di balik seruan dan dukungan itu, sebagian warga Palestina masih waspada. “Yang penting adalah Netanyahu tidak menyabotase ini, karena sekarang Hamas sudah setuju, Netanyahu akan tidak setuju, seperti biasanya,” kata Jamal Shihada, salah seorang warga lainnya.

    Meski Trump mendesak Israel menghentikan pengeboman, serangan udara tetap berlangsung pada Sabtu pagi. Otoritas Gaza melaporkan enam korban jiwa akibat tembakan Israel, empat di antaranya tewas di Kota Gaza, sementara dua lainnya di Khan Younis.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan “implementasi segera” tahap pertama rencana Trump untuk pembebasan sandera. Media Israel juga melaporkan bahwa militer telah diarahkan mengurangi operasi ofensif di Gaza.

    Trump, yang menampilkan diri sebagai figur kunci perdamaian Timur Tengah, menegaskan, “Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat!” tulisnya di Truth Social.

    Namun di sisi lain, Netanyahu menghadapi tekanan politik besar di dalam negeri. Ia terjepit antara desakan publik dan keluarga sandera untuk segera mengakhiri perang, serta tekanan dari koalisi sayap kanan yang menolak penghentian operasi militer.

    Kampanye militer Israel yang dimulai setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 66.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat. Sementara Israel mencatat masih ada 48 sandera, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sebelumnya, Hamas telah menyatakan menerima sebagian besar poin dalam rencana perdamaian 20 butir yang diajukan Donald Trump, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel. Namun, kelompok itu ingin menegosiasikan beberapa aspek lain, seperti pelucutan senjata dan pemerintahan sementara yang diusulkan Trump bersama mantan PM Inggris Tony Blair.

    Trump menyambut baik tanggapan Hamas dan menilai langkah itu sebagai awal menuju perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah.

    Saat ini banyak hal yang bergantung pada seberapa jauh Trump bersedia untuk memelintir lengan Netanyahu dan memaksanya untuk menyetujui kesepakatan

    Sementara itu, Israel terus membombardir Gaza, dengan fokus utama pada Kota Gaza. Sedikitnya 72 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak fajar pada hari Jumat, menurut sumber-sumber medis.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Putin Kena “Begal”, Eropa Mau Bagi-Bagi Aset Rusia bak Rampasan Perang

    Putin Kena “Begal”, Eropa Mau Bagi-Bagi Aset Rusia bak Rampasan Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belgia menegaskan Uni Eropa (UE) harus berbagi risiko jika rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai pinjaman ke Ukraina disetujui. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menekankan negaranya tidak bisa dibiarkan menanggung beban sendiri jika muncul konsekuensi hukum dari keputusan itu.

    Dalam pertemuan puncak UE di Kopenhagen, Rabu (1/10/2025), para pemimpin Eropa menyatakan dukungan luas atas gagasan penggunaan aset Rusia yang dibekukan di Barat untuk memberikan pinjaman 140 miliar euro (Rp2.380 triliun) kepada Ukraina. Namun, diskusi lanjutan dibutuhkan untuk merampungkan aspek hukum.

    “Tidak ada uang gratis. Selalu ada konsekuensinya,” ujar De Wever kepada wartawan di Kopenhagen, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/10/2025).

    “Saya ingin tanda tangan mereka yang menyatakan, jika kami mengambil uang Putin, kami menggunakannya, kami semua akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan,” tambahnya.

    Belgia, yang menjadi lokasi sebagian besar aset Rusia yang dibekukan, meminta jaminan kuat sebelum menyetujui rencana tersebut.

    “Sangat jelas bahwa Belgia tidak bisa menjadi satu-satunya negara anggota yang menanggung risiko, risiko tersebut harus ditanggung oleh yang lebih luas,” tambah De Wever.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memastikan kekhawatiran Belgia akan ditangani. Ia mengatakan “eksekutif Uni Eropa akan mengembangkan rencana ini lebih lanjut dan memastikan aspek hukum serta solidaritas antaranggota diperkuat.”

    Sementara itu, Kremlin mengecam usulan penggunaan aset tersebut sebagai “pencurian murni”.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Mendadak Berpaling dari Putin, Rusia Siap Perang Habis-habisan

    Trump Mendadak Berpaling dari Putin, Rusia Siap Perang Habis-habisan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kremlin menegaskan Rusia tidak memiliki alternatif selain melanjutkan perang di Ukraina, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbalik arah mendukung Kyiv dan menyebut Moskow sebagai “macan kertas”.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Rusia akan terus melanjutkan serangan militer demi mencapai tujuan nasionalnya.

    “Kami melakukan ini untuk masa kini dan masa depan negara kami. Untuk banyak generasi mendatang. Oleh karena itu, kami tidak punya alternatif,” kata Peskov dalam wawancara dengan RBC Radio, Rabu (24/9/2025).

    Pernyataan itu muncul setelah Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela Sidang Umum PBB. Ia menyebut Ukraina kini berada dalam posisi “untuk berjuang dan memenangkan kembali seluruh wilayahnya”.

    Trump bahkan menilai perang yang dilancarkan Rusia selama tiga setengah tahun membuat negara itu tampak seperti “macan kertas” dengan ekonomi yang melemah.

    Moskow membantah keras. Peskov menegaskan Rusia lebih tepat disebut “beruang” dan menyebut klaim Ukraina bisa merebut wilayah yang dikuasai tentara Rusia sebagai ilusi.

    “Gagasan bahwa Ukraina dapat merebut kembali sesuatu, dari sudut pandang kami, keliru,” tegasnya.

    Di sisi lain, tekanan perang juga menekan perekonomian Rusia. Kementerian Keuangan Rusia mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 20% menjadi 22% untuk membiayai belanja pertahanan, seiring proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 4,3% tahun lalu menjadi hanya sekitar 1% tahun ini.

    Sementara itu, ketegangan juga meningkat di kawasan Eropa. Estonia melaporkan tiga jet tempur Rusia melanggar wilayah udaranya, sementara Polandia menyebut 20 drone Rusia sempat masuk ke wilayahnya pekan lalu. NATO menegaskan komitmennya pada Pasal 5 yang mewajibkan negara anggota saling membela jika ada serangan.

    Gangguan sistem navigasi GPS terhadap pesawat Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles di dekat Kaliningrad menambah kekhawatiran. Insiden serupa juga dialami pesawat yang ditumpangi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bulan lalu.

    Di sisi lain, Ukraina melancarkan serangan drone terhadap pabrik petrokimia Gazprom Neftekhim Salavat di Bashkortostan, Rusia Tengah, yang memicu kebakaran. Serangan ini menjadi kedua kalinya dalam sepekan Kyiv menggempur fasilitas industri vital Rusia.

    Kyiv juga meningkatkan serangan ke kilang minyak dan jaringan pipa ekspor Rusia. Serangan drone di Novorossiysk, Rusia Selatan, bahkan menewaskan dua orang, menurut Gubernur Krasnodarskiy Krai, Veniamin Kondratyev.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Jakarta

    Sudah lebih dari sepekan ini kemunculan drone Rusia jadi buah bibir di Eropa. Pada malam 9–10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kali menembus wilayah udara Polandia. Sebanyak 19 wahana nirawak terdeteksi, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh.

    Hanya beberapa hari berselang, drone Rusia kembali melintasi wilayah Rumania — anggota NATO lain. Pada Senin (15/9), otoritas Polandia menembak jatuh sebuah drone yang terbang di atas gedung pemerintah di ibu kota Warsawa, dan dilaporkan menahan dua tersangka: seorang warga Belarus dan seorang warga Ukraina.

    Tidak ada korban luka dalam insiden-insiden tersebut. Moskow sendiri menyangkal bahwa pelanggaran itu disengaja. Namun, NATO merespons dengan meluncurkan misi baru untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya.

    Operasi di perbatasan timur

    Operasi yang dinamakan Eastern Sentry ini digambarkan sebagai “aktivitas multidomain” yang mencakup penguatan pangkalan darat dan pertahanan udara, serta akan “berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan,” menurut pernyataan resmi NATO pada 12 September.

    Melalui operasi ini, NATO ingin menyampaikan pesan jelas kepada negara anggotanya di timur Eropa, sekaligus gertakan kepada Rusia. Inggris dan Denmark sudah menyatakan dukungan, Jerman menggandakan jumlah jet tempur untuk pertahanan udara di Polandia dari dua menjadi empat, sementara Prancis mengerahkan jet Rafale.

    Jet vs Drone: ‘Palu Godam untuk Paku Payung’

    Meski jet tempur dan rudal udara-ke-udara terbukti ampuh menjatuhkan drone, cara ini dinilai jauh dari efisien.

    “Drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10 ribu sampai 30 ribu Euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis,” ujar Chris Kremidas-Courtney, pakar pertahanan dari lembaga European Policy Centre (EPC) di Brussel, Belgia, kepada DW. “Kita memakai palu godam untuk menghantam paku payung.”

    Menurutnya, negara-negara Eropa anggota NATO seharusnya berinvestasi pada teknologi pertahanan modern yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone Nimbrix buatan Swedia. Jika tidak, Eropa akan terus terjebak dalam perang “asimetris biaya” yang merugikan.

    Membangun ‘Tembok Drone’ di Eropa?

    Bersama Polandia dan Finlandia , negara-negara Baltik — yang kerap menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia — sudah lama mendesak peningkatan koordinasi pertahanan drone. Konsep ini sering disebut sebagai “tembok drone”, istilah yang kemudian dipakai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato kenegaraan tahunan beberapa waktu lalu.

    Komisi Eropa bahkan mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar Euro, dengan keahlian Ukraina akan menjadi kunci. “Kita perlu belajar dari Ukraina,” kata Ian Bond, wakil direktur Centre for European Reform (CER) di Brussel. “Mereka cukup berhasil menjatuhkan drone Rusia. Kalau mereka punya teknologinya, kita harus memilikinya juga.”

    NATO: ‘Kami akan respons’

    Salah satu tantangan NATO adalah memperluas penerapan teknologi pertahanan drone baru. Admiral Rob Bauer, mantan ketua Komite Militer NATO, mengatakan bahwa selain perangkat keras, Eropa perlu mengubah cara pandang terhadap Rusia.

    “Kita perlu memberi tahu publik, dan masyarakat harus menerima bahwa ada ancaman,” ujarnya kepada DW.

    Sementara itu, Kremlin terus mengulang narasi bahwa NATO sedang berperang dengan Rusia. NATO membantah, namun Bauer menyebut aliansi itu kini berada di “zona abu-abu antara damai dan perang” dan siaga penuh: “Ini pesan penting untuk Tuan Putin: NATO akan merespons, apa pun yang terjadi.”

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan menembak jatuh drone di Polandia membuktikan keampuhan sistem pertahanan aliansi: “Saya kira kita telah lulus tes, tapi kita harus lebih baik menghadapi ancaman baru ini.”

    NATO siap perang drone?

    Namun, Ian Bond dari CER skeptis terhadap kemampuan pertahanan drone NATO saat ini. “Kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan,” katanya.

    Bond menilai NATO perlu lebih tegas dan menembak jatuh drone Rusia, bahkan jika terbang di atas Ukraina barat. Hingga kini, beberapa negara anggota masih menahan diri.

    Pada Juli lalu, Lituania melaporkan dua drone Rusia melintasi wilayahnya, namun tidak ditembak jatuh. Militer menyebut hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Setelah itu, Lituania meminta peningkatan pertahanan udara dari NATO. Terbaru, Rumania juga tidak menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya, yang kemudian berbalik arah ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rumania, pilot AU yang melihat drone itu “menilai risiko tambahan” dan memutuskan tidak menembak.

    Bond memperingatkan, sikap pasif semacam ini bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif, sementara drone tersebut bisa saja melanjutkan serangan ke target di Ukraina.

    Perlindungan sipil jadi pertimbangan

    Selain menembak jatuh drone, para pakar juga menekankan pentingnya langkah perlindungan sipil, seperti aplikasi peringatan serangan udara dan peningkatan kapasitas tempat perlindungan.

    “Itu akan jadi langkah menakutkan, tapi tidak berlebihan,” kata Bond. Dia yakin Rusia akan terus menguji sekutu Ukraina kecuali mereka meningkatkan pertahanan dan dukungan secara signifikan.

    Kremidas-Courtney sependapat: “Kita harus berasumsi Rusia akan mencoba ini setiap beberapa minggu, sampai kita membuat mereka membayar harga yang membuat mereka berhenti.”

    NATO berharap Operasi Eastern Sentry bisa mewujudkan hal itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    (ita/ita)

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)