Xcloud.id

Tag: Umar Hasibuan

  • Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — EKs Pejabat Mahkamah Agung Zara Ricar dijatuhi vonis 16 tahun penjara dengan Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu menuai sorotan.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan salah satu yang menyoroti. Menurutnya, putusan itu menunjukkan rusaknya hukum.

    “Betapa rusaknya hukum dan hakim yang cuma vonis 16 tahun penjara ke Zarof Richard koruptor kakap di negeri ini?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Umar, penerima suap terpidana pembunuhan, Ronal Tannur itu layak dihukum mati. Atau minimal penjara seumur hidup.

    “Mustinya dia layak di hukum mati atau minimal seumur hidup,” terangnya.

    Ia pun meminta publik memberi satu kata kepada vonis Zarof. Ia menegaskan bahwa hakim yang menangani kasus tersebut penghianat.

    “Satu kata buat hakim yang vonis zarof ges? Saya mulai: Penghianat,” pungkasnya.

    Vonis tersebut sebelumnya dibacakan ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam sidang pembacaan putusan seperti dilansir dari Antara.

    ”Menyatakan terdakwa Zarof Ricar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu penuntut umum; dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum,” kata Rosihan.

  • Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mempertanyakan pernyataan yang diungkap oleh Fadli Zon.

    Adapun pun pernyataan dari Fadli Zon terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan mempertanyakan alasan Fadli mengungkap pernyaanya itu.

    Bahkan, alasan dibalik pernyataan dari Fadli menjadi pertanyaan besar baginya.

    “Koq bisa fadli zon bicara gini ya?,” tulisnya dikutip Minggu (15/6/2025).

    “Apa alasan dia ges?,” tuturnya.

    Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon itu disampaikan dalam wawancara kanal YouTube, 10 Juni 2025. 

    Ia menyebut kekerasan seksual dalam tragedi tersebut sebagai rumor dan tidak tercatat dalam sejarah resmi.

    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon 

    Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

     “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujarnya. (Erfyansyah/Fajar)

  • Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan ikut menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini. Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat. Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    Umar Hasibuan kemudian lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi respons.

    Ia menyebut setelah Jokowi Widodo yang dicap sebagai raja, kini muncul sosok baru yaitu Dedi Mulyadi.

    Umar kemudian memberi sindiran dengan menyebut rakyat yang tidak capek memiliki pemimpin yang seperti ini.

    “Setelah jokowi mucullqh dedy mulyadi. Gak capek apa milih penguasa semodel dgn Jokowi ges?,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Usai memberi responsnya, Umar Hasibuan mengaku mendapatkan bully dari para fans Gubernur Jabar itu.

    “Gini doank twitter saya nanti akun IG dan tiktok saya dibully sama fans deddy mulyadi. 😁🙏,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh NU yang juga Kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, memberikan sindiran ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Hal ini berkaitan dengan kabar atau rumor yang muncul terkait Dedi Mulyadi yang disebut-sebut sempat dipanggil Raja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait kabar yang beredar ini.

    “Nah loh kan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini.

    Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat,” tambahnya.

    “Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menagih janji Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat jadi koordinator Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

    “Cuma mau ingatkan saja untuk adinda @Dahnilanzar dan Andre,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (31/5/2025).

    Janji Dahnil itu, saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kini, kata Umar, Prabowo telah jadi presiden

    “Sejarang Prabowo sudah jadi presiden jadi tuntaskan siapa prang dan aktor yang siram mata mas Novel baswedan dengan air keras @nazaqistsha,” ujarnya.

    “Janji akan dihisab di akhirat jika tidak ditepati,” sambung Umar.

    Adapun, saat itu, Dahnil mengatakan Prabowo akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF). Jika terpilih presiden.

    “Kemarin saya juga terkait kasus Novel Baswedan menjadi komitmen Prabowo-Sandi, Pak Prabowo menjadi Presiden pastikan salah satu kasus yang akan diselesaikan adalah kasus Novel dan Pak Prabowo akan membentuk TGPF,” katanya kala itu.

    “Saya, Novel sahabat saya, tentu secara politik tidak etis misalnya komunikasi intens dengan Novel hari ini. Sebagai sahabat tetap diskusi,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kediaman Fiona Handayani dan Juris Stan mendadak mencuri perhatian publik.

    Kader PKB, Umar Hasibuan, mengatakan bahwa penegak hukum mesti berani menangkap Nadiem Makarim yang dia anggap paling bertanggungjawab.

    “Semoga bukan pion kecil yang ditangkap tapi berani menangkap bos tertingginya Nadiem Makarim,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (27/5/2025).

    Terpisah, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, angkat suara terkait langkah Kejaksaan Agung yang menyita sejumlah barang dari staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, termasuk laptop dan buku agenda.

    Untuk diketahui, staf khusus yang terdaftar dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di antaranya Fiona Handayani dan Juris Stan.

    Iman turut menyindir perilaku salah satu staf khusus Nadiem yang dinilai arogan ketika berdiskusi dengan para guru.

    “Memang ada staf khusus beliau yang kalau diskusi sama guru-guru angkuh banget,” kata Iman di X @zanatul_91 (27/5/2025).

    Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar ikut membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya.

    “Penyidik Jampidsus menemukan barang bukti berupa barang elektronik yaitu satu unit laptop dan empat unit handphone milik FH,” kata Harli, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, di apartemen milik Juris, penyidik menyita dua hard disk, satu flashdisk dan satu laptop serta 15 buku agenda.

  • Tokoh NU Sentil Manuver Politik Jokowi dan Haji Isam di Balik Isu Amran Sulaiman Jadi Ketum PPP

    Tokoh NU Sentil Manuver Politik Jokowi dan Haji Isam di Balik Isu Amran Sulaiman Jadi Ketum PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu yang menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat sorotan dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan.

    Tokoh Nahdlatul Ulama ini menanggapi pembahasan dalam program “Bocor Alus” Tempo yang memuat spekulasi politik terbaru mengenai konfigurasi partai-partai menjelang 2029.

    “Dari info bocor alus ini. Apa kalian bisa tebak apa tujuan Jokowi jika Amran Sulaiman jadi Ketum PPP, ges?,” kata Umar di X @UmarHasibuan__(26/5/2025).

    Pernyataan tersebut semakin membuka ruang spekulasi mengenai keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam mengatur strategi politik.

    Isu ini juga memantik perbincangan publik soal bagaimana arah baru PPP jika dipimpin oleh tokoh teknokrat seperti Amran, serta potensi transformasi partai berlambang Kabah tersebut di bawah pengaruh barisan politik Jokowi.

    Dilihat dari program Bocor Alus Tempo, Francisca Christy Rosana, membeberkan bahwa Haji Isam melalui Amran Sulaiman akan mengambilalih PPP.

    “Jadi dari berbagai sumber yang kami temui, Haji Isam akan ikut masuk dalam kontestasi pengambilalihan Ketua Umum PPP,” kata Cica, sapaannya.

    Cica bilang, berdasarkan informasi akurat yang ia peroleh, dari beberapa calon eksternal, muncul nama Amran yang direkomendasi Jokowi.

    “Dalam kontestasi, dari eksternal itu calonnya akan ada Amran Sulaiman. Menariknya nama Amran ini munculnya dari Solo,” tukasnya.

    “September itu kan akan ada mukhtamar PPP, lalu Solo dalam arti Jokowi bilang, kenapa gak Amran saja?,” tandasnya.

  • Balas Pernyataan Ade Armando, Umar Hasibuan: Emang Kalau Bukan Anak Jokowi Bisa jadi Wapres?

    Balas Pernyataan Ade Armando, Umar Hasibuan: Emang Kalau Bukan Anak Jokowi Bisa jadi Wapres?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, menyoroti tajam pernyataan dari Andre Armando soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ade Armando diketahui menyampaikan pernyataan untuk tidak menilai Gibran yang bukan hanya sekadar putra dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan kemudian memberi sindiran yang menohok.

    Ia memberikan sindiran dengan menyebut Gibran yang seandainya bukan anak dari Jokowi mana bisa naik menjadi Wapres.

    “Emang kalau dia bukan anak jokowi bisa jadi wapres?,” tulis Gus Umar dikutip Minggu (25/5/2025).

    Gus Umar mengaku geram dengan apa yang diklaim oleh Ade Armando. Namun menurutnya kegeramannya itu sudah tidak berguna.

    “Pengen banget marah sama si Ade tapi gak guna,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ade Armando menilai kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Bahkan, politikus PSI ini meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada Pemilu 2024.

    “Nah, begitu juga saya ingin orang melihat, eh naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo,” ujar Ade. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Minta Luhut Jangan Arogan, Umar Hasibuan: Indonesia Bukan Punya Satu Keluarga

    Minta Luhut Jangan Arogan, Umar Hasibuan: Indonesia Bukan Punya Satu Keluarga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKB, Umar Hasibuan, ikut mengkritik pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pihak-pihak pengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk angkat kaki dari Indonesia.

    Dikatakan Umar, pernyataan seperti itu terkesan arogan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.

    “Luhut panjaitan ini ya dikit-dikit ngancam jangan tinggal di indonesia,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Ia melanjutkan, seolah-olah Luhut dan keluarganya adalah satu-satunya pihak yang berhak tinggal di negeri ini.

    “Kayak dia dan keluarganya saja yang berhak tinggal di indonesia dan kayak dia pula yang jadi pemilik indonesia ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Umar juga menyentil masa lalu Luhut yang menurutnya tak seheroik yang dibayangkan publik.

    “Padahal ditembak sama Xanana (Perdana Menteri Timor Timur) dia kabur,” tambahnya.

    Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang tengah dihadapi bangsa.

    Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior.

    Nama-nama seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, serta Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan tercantum dalam dokumen tersebut.

    Sementara itu, tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut tercantum dalam kolom “Mengetahui”. Lembar tuntutan tersebut bertanggal Februari 2025.

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

  • Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, turut menyoroti polemik kembalinya Hasan Nasbi ke jabatan sebagai Political Communication Officer (PCO), setelah sebelumnya sempat mengumumkan pengunduran dirinya.

    Umar menyentil mentalitas pejabat yang dinilainya minim integritas dan rasa tanggung jawab terhadap pernyataan sendiri.

    “Hanya 0,1 persen pejabat di Indonesia yang punya rasa malu dan harga diri,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Umar menilai bahwa Hasan Nasbi tidak konsisten dan gagal menunjukkan sikap tegas dalam menentukan posisinya di lingkaran pemerintahan.

    “Sudah umumkan mundur, sekarang kembali lagi menjabat. Apa sebutan yang pantas buat orang ini ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat mengumumkan mundur dari posisi strategisnya sebagai bagian dari tim komunikasi politik.

    Namun, kehadirannya yang masih tampak di lingkungan kabinet menimbulkan polemik serta kritik dari sejumlah pihak.

    Pada rapat paripurna baru-baru ini, Hasan Nasbi terlihat hadir. Ia duduk berdampingan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan/Kepala BKKBN, Wihaji.

    Padahal, Hasan Nasbi telah resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025 lalu.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.