Tag: Ujang Komarudin

  • Top 5 News: Pengalaman Buruk Liburan Teuku Zacky hingga Penangkapan Teroris di Tasikmalaya

    Top 5 News: Pengalaman Buruk Liburan Teuku Zacky hingga Penangkapan Teroris di Tasikmalaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel di Beritasatu.com menjadi perhatian pembaca dan masuk dalam top 5 news hari ini, Sabtu (28/12/2024). Artikel yang diminati pembaca beragam, terkait pengalaman buruk liburan Teuku Zacky di Labuan Bajo hingga penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya.

    Berikut top 5 news hari ini:

    1. Kapal Mogok di Laut, Teuku Zacky Ungkap Pengalaman Buruk Liburan di Labuan Bajo

    Selebritas Teuku Zacky yang tengah menikmati liburannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan pengalaman buruk yang dialaminya akibat tertipu agen perjalanan wisata yang mengurus perjalanan tersebut. 

    Tidak hanya kehilangan waktu dan uang hingga puluhan juta rupiah, Zacky bahkan sempat terkatung-katung di tengah laut karena kapal wisata yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

    Peristiwa ini membuat Teuku Zacky terpaksa meminta bantuan dari teman-temannya dan netizen, setelah agen wisata yang bersangkutan menghilang tanpa kabar. Unggahan Zacky di media sosial menjadi sarana untuk mengungkapkan keluhannya.

    2. Pembatalan Pameran Lukisan Yos Suprapto, Jokowi Tegaskan Kreativitas Seni Harus Dihargai

    Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan pendapatnya mengenai pembatalan pameran tunggal pelukis Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, yang seharusnya dibuka pada 19 Desember 2024 lalu.

    Mantan wali kota Solo itu menekankan, kreativitas seniman seharusnya dihargai sebagai bentuk aspirasi apa pun, termasuk yang dilukiskan adalah berkaitan dengan politik

    3. Perputaran Uang Pemerasan PPDS Undip Capai 2 Miliar Per Semester

    Top 5 news selanjutnya mengenai, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan perputaran uang hasil pemerasan atau pungutan di kalangan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), jumlahnya mencapai Rp 2 miliar dalam satu semester.

    Polisi menemukan salah satu catatan terkait pengumpulan uang di PPDS Prodi Anestesi Undip. Dalam catatan itu tertulis perputaran uang Rp 2 miliar hasil pemerasan satu semester kepada junior PPDS Anestesi Undip. Polisi juga menyita Rp 97 juta sebagai barang bukti.

    4. Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Pemilu dan Pilkada 2024 mencatatkan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kematangan demokrasi Indonesia sekaligus modal penting untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di masa depan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan petugas KPPS, atas kesuksesan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia.

    5. Penangkapan Terduga Teroris di Tasikmalaya Hebohkan Warga

    Top 5 news yang terakhir mengenai penangkapan seorang pria terduga teroris di Kampung Urug, Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024) pagi, mengagetkan warga setempat. 

    Penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya itu dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Densus juga menggeledah rumah warga yang disinggahi terduga teroris tersebut. 

    Seorang warga Jayaratu Ridwan mengaku kaget saat mengetahui ada penangkapan terduga teroris di kampungnya oleh Densus 88. Menurutnya, pria yang diamankan petugas itu bukan warga Desa Jayaratu, tetapi pendatang. 

  • Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI

    Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KKK: Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 00:10 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

    “Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ujang, keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024, dengan tingkat partisipasi lebih dari 82 persen dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.

    Apalagi di tahun yang sama, Pilkada Serentak 2024 juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.

    Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.

    Ujang pun menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia. Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.

    Hal itu mencakup seperti Joe Biden dari Amerika Serikat yang memeroleh 81,3 juta suara pada 2020, Donald Trump dengan 77,2 juta suara pada 2024, Vladimir Putin dari Rusia dengan 76,3 juta suara pada 2024, dan Lula da Silva dari Brasil dengan 60,3 juta suara pada 2022.

    Selain berhasil menggelar pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.

    “Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” ujar Ujang.

    Ujang mencatat bahwa Pilkada Serentak yang baru diselenggarakan mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen, padahal Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1789.

    Sumber : Antara

  • Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilu dan Pilkada 2024 mencatatkan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kematangan demokrasi Indonesia sekaligus modal penting untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di masa depan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan petugas KPPS, atas kesuksesan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia.

    “Pemilu 2024 menunjukkan demokrasi Indonesia semakin matang. Partisipasi pemilih mencapai lebih dari 82% dari 204 juta pemilih terdaftar, menjadikan ini sebagai salah satu pemilu dengan partisipasi tertinggi di dunia,” ujar Ujang dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).

    Pemilu 2024 yang digelar pada Februari mencatatkan tingkat partisipasi yang luar biasa, dengan 82% pemilih ikut serta. Pilkada serentak pada November 2024 juga berjalan sukses dengan tingkat partisipasi 71%, lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (66,9%).

    “Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi milestone bagi demokrasi Indonesia. Bahkan, para pemimpin dunia memuji pelaksanaan pemilu yang masif ini. Indonesia disebut sebagai ‘the envy of the world’ karena mampu menggelar pesta demokrasi dengan skala besar dan partisipasi tinggi,” tambah Ujang.

    Indonesia kini diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat, dengan lebih dari 203 juta pemilih terdaftar.

    Presiden Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu di dunia, yakni 96,2 juta suara pada Pemilu 2024. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Presiden Joko Widodo dengan 85,6 juta suara pada Pemilu 2019.

    “Dengan pencapaian ini, Indonesia kini memegang dua posisi teratas dalam daftar pemilihan presiden dengan suara terbanyak secara global, mengukuhkan demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar dan teraktif di dunia,” jelas Ujang.

    Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 melibatkan lebih dari 435.089 TPS di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 5 juta petugas KPPS. Di luar negeri, sebanyak 12.000 petugas di 128 negara juga memastikan pemilih Indonesia di luar negeri dapat berpartisipasi.

    Dengan anggaran total Rp 37,52 triliun, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berhasil menguji integritas lembaga demokrasi Indonesia.

    “Ini adalah ujian besar bagi demokrasi kita. Dengan lebih dari 200 juta pemilih, generasi muda yang paham teknologi, dan semakin banyak perempuan terpilih menjadi pemimpin politik, Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin matang,” kata Ujang.

    Keberhasilan Pemilu 2024 menjadi bukti Indonesia tidak hanya mampu menggelar pesta demokrasi dengan skala besar, tetapi juga menjaga integritas dan partisipasi masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan visi Indonesia maju dan Asta Cita, demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata,” tutup Ujang terkait Pemilu 2024.

  • KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi

    KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

    “Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ujang, keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024, dengan tingkat partisipasi lebih dari 82 persen dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.

    Apalagi di tahun yang sama, Pilkada Serentak 2024 juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.

    Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.

    Ujang pun menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia. Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.

    Hal itu mencakup seperti Joe Biden dari Amerika Serikat yang memeroleh 81,3 juta suara pada 2020, Donald Trump dengan 77,2 juta suara pada 2024, Vladimir Putin dari Rusia dengan 76,3 juta suara pada 2024, dan Lula da Silva dari Brasil dengan 60,3 juta suara pada 2022.

    Selain berhasil menggelar pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.

    “Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” ujar Ujang.

    Ujang mencatat bahwa Pilkada Serentak yang baru diselenggarakan mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen, padahal Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1789.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera menambah jumlah wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini konon sengaja diambil untuk melunasi ‘utang’ politik presiden kepada para pendukung yang belum kebagian jatah.

    Kabar penambahan jumlah wakil menteri ini kali pertama disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Moeldoko, ada enam jumlah wakil menteri yang akan disisipkan ke dalam kabinet. Namun, Moeldoko mengaku belum tahu ke mana keenam wakil menteri itu akan ditempatkan.

    Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman. Meski membenarkan rencana penambahan wakil menteri, Fadjroel membantah jumlah enam orang yang disampaikan Moeldoko.

    Menurut Fadjroel, saat ini hanya ada satu wakil menteri tambahan, yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bakal diangkat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Sedangkan satu jabatan tambahan lainnya adalah Wakil Panglima TNI yang pengangkatannya sesuai dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

    “Jadi (Perpres) yang sudah terbit kami akan proses secepatnya (pemilihan wamen), ini masih dalam proses,” kata Fadjroel di Jakarta, Minggu, 11 September 2019.

    Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero itu menyatakan penambahan jumlah menteri tak semata karena utang politik. Menurutnya, rencana ini didasari pada kebutuhan. “Semuanya pasti menunjuk pada tugas khusus atau prioritas,” ungkap Fadjroel.

    Membebani APBN

    Meski pihak istana mengatakan wakil menteri ini diperlukan untuk membantu kerja para menteri, tapi tidak bagi pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

    Menurutnya, tak perlu lagi ada penambahan wakil menteri yang menambah beban APBN untuk operasionalnya. Apalagi, beberapa waktu yang lalu sudah ada 12 wakil menteri yang dilantik.

    Lagipula, proporsi kebutuhan yang disampaikan pemerintah tak lebih dari dalih belaka. Ujang menganalisis, penambahan wakil menteri di kabinet periode 2019-2024 hanya politik balas budi.

    Jokowi bersama pimpinan parpol pendukung (Istimewa)

    Menurut Ujang, sulit memungkiri adanya upaya mengakomodir kepentingan mereka yang berjasa –namun belum mendapat jatah kekuasaan– kepada Jokowi-Ma’ruf Amin saat masa Pilpres 2019.

    Kalau kamu ingat, pascapelantikan 12 wakil menteri sebelumnya, Jokowi mendapat kritikan dari beberapa partai politik pendukungnya karena tak mendapat jatah.

    Salah satunya adalah Partai Hanura. “Nah, agar mereka diam dan tidak kritik lagi, maka akan dapat jabatan juga. Bisa saja mereka diberi posisi wamen,” kata Ujang saat dihubungi VOI.

    Katanya mau hemat anggaran

    Penambahan posisi wamen ini, menurut Ujang jadi salah satu contoh inkonsistensi pemerintah terkait penghematan anggaran. Padahal, Jokowi dan jajarannya seringkali mengingatkan agar anggaran bisa dihemat agar dinikmati rakyat.

    Tapi, di saat bersamaan, Jokowi dianggap Ujang malah menambah jabatan yang fasilitas dan operasionalnya menggunakan APBN.

    “Di saat bersamaan, demi kepentingan politik, (Jokowi) akan menambah wakil menteri dan itu membebani anggaran. Elite pendukung Jokowi untung, rakyat buntung. Elite pendukung happy, rakyat gigit jari,” tegas dia.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik 12 wakil menteri untuk sebelas kementerian pada Jumat 25 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pengumuman nama wakil menteri oleh Jokowi-Ma’ruf (setkab.go.id)

    Mereka yang dilantik saat itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

    Selain itu ada juga Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

  • Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    JAKARTA – Partai baru besutan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera dideklarasikan. Anis Matta, yang juga pernah menjadi Presiden PKS akan menjabat ketua umum. Sementara, Fahri akan mengisi posisi wakil.

    Beredar kabar bahwa deklarasi akan dilakukan pada tanggal 10 November. Namun hal ini dibantah oleh salah satu pendiri Partai Gelora Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, deklarasi baru akan dilakukan jika Partai Gelora sudah berbadan hukum.

    “Nanti, kalau sudah resmi jadi partai politik berbadan hukum. Sekarang masih ada tahapan-tahapan yang masih diproses,” ujarnya saat dihubungi VOI di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

    Menurut Mahfudz, kabar deklarasi tersebut tidak benar. Sebab, di tanggal tersebut hanya ada acara silaturahmi nasional, bukan untuk menggelar deklarasi.

    “Tanggal 10 acara silaturahmi nasional saja. Para penggagas dari berbagai provinsi. Sekalian ngopi bareng memperingati hari pahlawan,” lanjutnya.

    Wacana gabungnya Deddy Mizwar

    Salah satu nama yang digadang-gadang akan hijrah ke Partai Gelora adalah politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar. Namun, lagi-lagi hal ini tidak dijawab secara tegas benar atau tidaknya tersebut oleh Mahfudz.

    “Gelora belum lakukan rekrutmen ataupun pendaftaran anggota. Nanti setelah deklarasi resmi, baru dilakukan rekrutmen,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar sudah secara gamblang menyebut dirinya akan segera menandatangi akte sebagai tanda bergabungnya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

    “Belum bisa berbicara banyak. Kalau tiba-tiba ada bom kan enggak jadi. Tanggal 9 saya (tanda tangan akte),” ucapnya.

    Terkait dengan kabar dirinya belum mengundurkan diri secara resmi dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Deddy membantah hal tersebut. Sebab, dirinya sudah mengirimkan surat.

    Deddy mengaku hijrah lantaran diajak oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Menurut dia, komunikasi dirinya dengan kedua tokoh tersebut sudah terjalin saat masih dalam bentuk organisasi Garbi.

    “Ya, sama Pak Anis sama Pak Fahri. Ya, sebelum partai, saat masih Garbi kita sudah bicara. Mulai dari Garbi kita sudah bertemu,” jelasnya.

    Seberapa tangguh Partai Gelora?

    Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, pengaruh kader PKS yang hijrah ke Partai Gelora akan memiliki dampak secara elektoral di 2024.

    Namun, Ujang menilai jika Partai Gelora di bawah kepemimpinan Anis Matta mampu membajak kader militan di PKS, maka Partai Gelora akan besar dan mampu bersaing. Namun, hal ini juga kembali kepada para penggagas Gelora dalam mengurus partai.

    “Tergantung strategi apa yang digunakan mereka. Jadi banyak faktor agar mereka bisa bersaing di 2024. Tokoh kawakan saja tidak cukup untuk membesarkan Partai Gelora. Perlu merekrut tokoh-tokoh hebat lain di tingkat nasional dan daerah,” kata Ujang.

    “Agar ketokohannya menyebar dan merata. Perlu juga didukung oleh kekuatan finansial dan jaringan jika Gelora ingin besar,” tambahnya.

    Menurut Ujang, Pilkada 2020 bisa dimanfaatkan oleh Partai Gelora sebagai ajang sosialisasi. Ajang untuk memanaskan mesin partai dan juga pembuktian. Di Pilkada 2020 Partai Gelora jelas tak bisa mengusung calon sendiri, sebab tak memiliki suara di Pileg 2019. Jadi harus didukung oleh partai lain.

    “Harus mendompleng ke partai lain jika ada kadernya ingin maju Pilkada. Pilkada akan dijadikan momentum cek ombak bagi Partai Gelora untuk melihat respon publik dalam rangka persiapan 2024,” ucapnya.

  • Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    JAKARTA – Partai Gerindra menyodorkan empat kadidat wakil gubernur baru kepada PKS. Kursi wagub ini ditinggal Sandiaga Uno karena maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

    Padahal, jatah wagub sudah disetujui menjadi milik PKS. PKS sudah menyodorkan dua nama, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Namun, nama itu hingga kini tak kunjung dipilih sudah setahun lebih.

    Alasan mandeknya proses pencarian wagub ini karena pergantian anggota DPRD Jakarta serta pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan dan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

    Empat nama yang disodorkan Partai Gerindra, tiga di antaranya adalah kader partai, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan, orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

    Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat langkah Partai Gerindra ini bukan karena sekadar mandeknya proses pemilihan wagub. Tapi karena peta politik nasional berubah. Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo karena ketua umumnya, Prabowo Subianto duduk jadi Menteri Pertahanan. 

    Padahal, Partai Gerindra merupakan bebuyutan Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS saat melawan koalisi Jokowi. Sikap Partai Gerindra ini, membuat koalisi Partai Gerindra dan PKS jadi berubah.Tak hanya di tataran nasional, tapi juga di ranah lokal, termasuk Jakarta.

    “Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lalu PKS tampak mulai dekat dengan NasDem yang tidak mendapat jatah menteri dari Jokowi, mengubah konstalasi politik nasional sampai daerah,” kata Ujang kepada VOI Jumat 8 November.

    Ujang menilai, sebelum koalisi ini pecah, Partai Gerindra menyerahkan kursi wagub untuk PKS. Tapi, setelah Partai Gerindra merapat ke Jokowi, kursi wagub yang dianggap strategis ini diambil alih lagi. Sebab, kursi ini sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra.

    “Saat masa pilpres itu kan ada kesepakatan bahwa PKS memiliki jatah [wagub]. Tapi, pasca pilpres konstalasi berubah nih, akhirnya Gerindra tidak mau menyerahkan jatah strategis itu,” kata dia.

    Calon yang cocok jadi wagub Jakarta

    Ujang mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai sentralistis, yang kebijakannya berasal dari restu ketua umum dan dewan pembina. Karenanya, menurut Ujang, Riza Patria menjadi yang paling berpotensi jadi wagub Jakarta. Sebabnya, dia sering muncul di daerah dan dekat dengan Prabowo.

    “Nama potensial bisa jadi Ahmad Riza Patria. Dia juga berlatar belakang KNPI. Tapi, sekali lagi, politik serba banyak kemungkinan,” tutur Ujang. 

    Sementara, kemunculan Saefullah dari empat nama yang disodorkan Partai Gerinda untuk jadi wagub, dianggap Ujang hanya sebagai pemanis. Sebab, jabatan strategis seperti ini tentunya lebih cocok diduduki oleh kader partai yang sudah berjuang untuk partai. 

    Kecuali, tambah dia, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di Jakarta dan tak ada titik temu. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ujang, Saefullah bisa jadi penengahnya.

    “Mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran,” kata dia.

  • Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

    Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

    Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

    Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

    Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

    “Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

    Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

    Puan bicara

    Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

    “Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

    Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

    Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

    “Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

    Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

    Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

    Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

    “Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

    Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

    Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

    Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Akademisi: Indonesia harus konsisten pertahankan sikap politik nonblok

    Akademisi: Indonesia harus konsisten pertahankan sikap politik nonblok

    kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara seperti China, Amerika Serikat, Inggris, serta menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil, diharapkan mampu membawa dampak positif untuk dunia

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Ujang Komarudin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap politik nonblok, di tengah tarik-ulur kepentingan internasional saat ini.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto harus mampu meletakkan sikap bebas aktif di mata internasional untuk kepentingan Indonesia di mata dunia.

    “Ya Indonesia dengan sikap politik internasional yang bebas aktif, yakni nonblok ke manapun, ada di tengah-tengah,” kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ia membeberkan, Presiden harus mampu mengampanyekan isu yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam rangka membantu mewujudkan stabilitas politik maupun ekonomi dunia melalui sejumlah isu.

    Baca juga: Istana: Presiden bawa pesan perdamaian hingga kerja sama di KTT G20

    Dalam hal politik, Indonesia harus berperan aktif untuk mendorong penghentian perang antara Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia atau negara-negara yang berhubungan dengan kedua negara, sebab perang itu mempengaruhi kebutuhan energi dan pangan di negara se-kawasan.

    “Makanya Eropa sangat kelimpungan karena perang tersebut terkait kebutuhan energi dan pangan. Negara-negara lain juga kesulitan mendapatkan pasokan dan distribusi pangan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

    Selain itu, isu penghentian penindasan yang terjadi di Palestina juga harus disuarakan secara konsisten oleh Presiden, karena sesuai dengan konstitusi Indonesia, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    Baca juga: Prabowo sampaikan komitmen bawa RI bergabung di BRICS sejak 2014

    “Semua tahu bahwa Israel yang menjajah Palestina, maka Presiden Prabowo harus dengan lantang menolak penindasan dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan segera dan secepat mungkin,” ujar pria yang juga akademisi di Universitas Al Azhar Indonesia itu.

    Ujang berharap, kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara seperti China, Amerika Serikat, Inggris, serta menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil, mampu membawa dampak positif untuk dunia.

    Begitu juga, tambah dia, rencana kunjungan Presiden ke kawasan Timur Tengah, diharapkan akan berdampak stabilitas ekonomi-politik.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024