Xcloud.id

Tag: Ujang Komarudin

  • KKP: Pelaku usaha wajib patuhi aturan bahan baku pakan ikan impor

    KKP: Pelaku usaha wajib patuhi aturan bahan baku pakan ikan impor

    setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi aturan terkait penggunaan bahan baku pakan ikan yang didatangkan dari luar negeri atau impor, guna mendorong majunya perikanan budi daya nasional.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 pada pasal 16 ayat 1 telah disampaikan setiap pelaku usaha yang melakukan pemasukan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan.

    Untuk memastikan berjalannya regulasi tersebut, pihaknya melakukan koordinasi bersama seluruh pelaku usaha importasi bahan baku pakan ikan.

    “Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu seluruh pelaku usaha pakan ikan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan,” kata Haeru dalam keterangan di konfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Rapat koordinasi juga dihadiri Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho.

    Pung menyampaikan setiap perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan.

    “Sudah ada aturannya, setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana bagi pelanggar,” ujar Pung.

    Sementara itu, Direktur Ikan Air Tawar Ditjen Perikanan Budi Daya KKP Ujang Komarudin menyampaikan bahwa dalam rangka mempermudah tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan, pihaknya telah meluncurkan terobosan inovasi pelayanan yaitu aplikasi Sistem Informasi Pakan Ikan Nasional (SIPINA) di pertengahan tahun 2024 lalu.

    Dengan adanya SIPINA, proses layanan publik bidang pakan dapat dilakukan secara online, sehingga pelaku usaha tidak perlu datang ke KKP untuk pengajuan permohonan perizinan berusahanya. Pelaku usaha juga dapat memantau langsung progress pengajuan permohonannya.

    Terobosan inovasi aplikasi SIPINA adalah untuk meminimalisir pertemuan tatap muka dengan pelaku usaha sehingga dapat meminimalir peluang terjadinya gratifikasi.

    “Tentunya dengan aplikasi SIPINA ini dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi pelayanan, efisiensi waktu pelayanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pakan ikan,” jelas Ujang.

    Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT) Deny Mulyono berkomitmen memenuhi persyaratan dan standar bahan baku pakan ikan, termasuk di dalamnya sebelum melakukan pengiriman bahan baku pakan ikan, dan menyelesaikan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan.

    Dia mengatakan bahwa seluruh pelaku usaha juga berkomitmen mengedarkan dan/atau menggunakan bahan baku pakan ikan sesuai dengan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan yang diberikan.

    Ia juga mengaku bahwa pihaknya akan membuat dan menyampaikan laporan realisasi pengedaran dan/atau penggunaan bahan baku pakan ikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan budi daya merupakan masa depan sektor perikanan seiring populasi perikanan di laut semakin menurun.

    Untuk itu, tata kelola sektor budi daya yang dengan sesuai prinsip ekonomi biru menjadi concern pihaknya, termasuk dalam memastikan pasokan pakan guna mendukung produktivitas pembudidaya di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Bermanfaat Buat Negara, Lapor Mas Wapres Lebih Baik Dihentikan, Ferdinand: Sekadar Pencitraan

    Tak Bermanfaat Buat Negara, Lapor Mas Wapres Lebih Baik Dihentikan, Ferdinand: Sekadar Pencitraan

    Ia mempertanyakan mengenai laporan yang sudah masuk ke anak sulung Presiden ke-7 Indonesia ini.

    “Udah brapa ratus laporan yang dikelarin Gibran Rakabuming?,” imbuhnya.

    Ia juga melontarkan sindiran pedas terkait transparansi program tersebut, dengan menggoda tentang keberadaan tempat laporan yang disebutnya kini mungkin sudah tutup

    “Waktu dibuka ini laporan, janjinya dua minggu beres laporannya,” cetusnya.

    “Apa jangan-jangan malah dah tutup tuh tempat ngelapornya di Istana Boneka, eh Istana Wapres,” kuncinya.

    Sebelumnya, Analis Politik, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa langkah Lapor Mas Wapres yang dilakukan tanpa melibatkan kementerian dan koordinasi dengan Presiden bisa menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan.

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

  • Kemenkop akan Fasilitasi Gakoptindo Jadi Pemasok Tahu dan Tempe Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Kemenkop akan Fasilitasi Gakoptindo Jadi Pemasok Tahu dan Tempe Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

    “Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Menkop Budi Arie dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

    Menkop Budi Arie menegaskan bahwa tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program MBG untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga sudah seharusnya Gakoptindo menjadi pemasok utama. 

    Diketahui tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

    “Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain,” ucap Menkop Budi Arie. 

    Menkop Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gakoptindo yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya. 

    Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

    “Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan,” kata Menkop Budi Arie. 

    Sementara itu Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/ PCO) Ujang Komarudin menegaskan bahwa program MBG harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat termasuk kepada UMKM hingga koperasi_koperasi produsen. 

    Dia bilang bahwa koperasi perlu menangkap peluang ini untuk membentuk suatu program yang dapat mendukung dari program prioritas pemerintah tersebut. 

    “MBG ini kami harapkan bisa menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi di desa, jadi program MBG ini menjadi program prioritas Pak Presiden untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu jalan,” kata Ujang. 

    Di tempat yang sama Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya Sekjen berharap dukungan dari pemerintah khususnya Kemenkop untuk dapat mengkomunikasikan keinginan dari Gakoptindo menjadi suplier utama pada program MBG khususnya untuk komoditas tempe dan tahu. 

    Adapun saat ini produk dari koperasi ini sudah merambah ke berbagai toko ritel hingga ke pasar-pasar tradisional di wilayah Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia. 

    “Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG,” katanya.

     

  • Menkop Budi Sebut Tahu-Tempe Bisa Jadi Menu Utama MBG

    Menkop Budi Sebut Tahu-Tempe Bisa Jadi Menu Utama MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut tahu dan tempo bisa menjadi menu utama dalam program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program MBG untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Untuk itu, menurutnya, sudah seharusnya Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menjadi pemasok utama.

    “Tempe [dan tahu] pasti direkomendasikan oleh BGN [Badan Gizi Nasional] karena memenuhi kandungan gizi,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Diketahui, tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap, sehingga Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik pada 2023, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram. Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun adalah 7,7 kilogram.

    Kemenkop juga siap memfasilitasi Gakoptindo untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program MBG. Nantinya, Menkop Budi bakal berkoordinasi dengan BGN agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

    “Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU [Memorandum of Understanding],” ujarnya.

    Di sisi lain, Budi menilai komoditas tempe dan tahu juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara dengan perputaran bisnis di Indonesia yang dapat mencapai Rp75 triliun.

    “Dan bisa menghidupkan hingga 600.000 pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan,” katanya.

    Sepakat, Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap tempe dan tahu menjadi pilihan utama untuk program MBG. Terlebih, saat ini produk tempe dan tahu dari koperasi sudah merambah ke berbagai toko ritel hingga ke pasar tradisional. 

    “Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG,” ucapnya.

    Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menilai program MBG harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat, termasuk kepada UMKM hingga koperasi.

    Menurut Ujang, koperasi perlu menangkap peluang untuk membentuk suatu program yang dapat mendukung dari program prioritas pemerintah. 

    “MBG ini kami harapkan bisa menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi di desa, jadi program MBG ini menjadi program prioritas Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu jalan,” tuturnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Berdayakan Pengrajin Tahu Tempe

    Program Makan Bergizi Gratis Berdayakan Pengrajin Tahu Tempe

    Bogor, Beritasatu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi harapan baru bagi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Melalui program ini, mereka memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemasok bahan baku bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di sela-sela kunjungan kerjanya di Rumah Tempe Indonesia di Kota Bogor, Rabu (15/1/2025).

    “Tempe adalah superfood asli Indonesia. Kita dukung pengrajin tempe dapat terlibat dalam Program MBG. Kita pastikan pasokan bahan baku kedelai bagi para pengrajin, agar suplai tempe untuk MBG juga bisa terjamin,” katanya.

    la menyebut konsumsi tempe di Indonesia saat ini sebesar 7,3 kg perkapita pertahun. Sedangkan peredaran uang dari bisnis UMKM ini mencapai Rp7,5 triliun pertahun.

    “Ada 600 ribu pengrajin yang dihidupi melalui bisnis pengolahan tempe ini. Bayangkan bila tempe menjadi menu MBG, pasti produksi akan meningkat dan kesejahteraan para pengrajin juga meningkat,” ujarnya.

    Sejak dimulai 6 Januari 2025, hingga pekan ini, Program MBG sudah menjangkau 31 provinsi dan 220 Dapur MBG. Dari pantauan di lapangan, tahu atau tempe sebagai protein nabati, banyak digunakan dalam menu yang disajikan. Pengelola Dapur MBG sementara ini membeli bahan baku tahu dan tempe langsung dari pasar.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin mengatakan manfaat Program MBG tak hanya dirasakan oleh kelompok penerima manfaat, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui atau balita saja. Melainkan ada manfaat strategis lain berupa multiplier efek ekonomi dari program tersebut.

    “Ada pertumbuhan sentral-sentral ekonomi baru di masyarakat. Ini kabar gembira, selain anak-anak dapat MBG, para pelaku usaha di daerah setempat juga ikut berkembang,” kata Ujang.

    Ujang menerangkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto, Program MBG memiliki peluang besar untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Desa (BUMD dan BUMDes), Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta koperasi dalam meningkatkan perekonomian nasional.

    “Presiden Prabowo percaya bahwa program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Ini akan membantu UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas dan stabil. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa program MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa, menciptakan kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah” terang Ujang.

    Program MBG memberikan kesempatan bagi sekitar 28.000 UMKM, koperasi, BUMDes, BUMD, untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bahwa Program MBG dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,86% pada tahun pertama. Diperkirakan para ekonom bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat berarti penyerapan ratusan ribu tenaga kerja.

    Menurut Menteri Koperasi, jika ingin menjadi pemasok MBG, para pengrajin tempe harus menjaga mutu produknya, terutama kualitas kandungan gizi dan higienitas atau kebersihan sesuai panduan Badan Gizi Nasional dan rujukan Kementerian Kesehatan dan Badan Pangan Nasional. la mengapresiasi proses produksi di Rumah Tempe Indonesia yang sudah menerapkan standar pengolahan secara modern. Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan sudah modern dan terbuat dari bahan stainless steel yang memenuhi standar untuk produksi makanan.

    Rumah Tempe Indonesia, yang dikelola oleh Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), diharapkan dapat menjadi standar pengolahan bagi pengrajin lain.

    “Saya minta para pengrajin di daerah dapat menirunya, sehingga terjaga higienitas produk tempe untuk MBG ini,” katanya.

    Terkait kebutuhan suplai bahan baku makanan bagi ratusan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air, Kementerian Koperasi berencana membangun sejumlah hub untuk memudahkan pasokan. Setiap daerah pasti mempunyai ciri khas hasil produksinya sendiri. Sementara itu, kebutuhan pasokan bagi MBG cukup beragam dan lengkap. Dengan adanya hub atau titik koneksi bagi pasokan bahan baku ini, kebutuhan Dapur MBG terpenuhi.

    “MBG ini program unggulan pemerintah, kita sangat mendukung perwujudan Indonesia Emas 2025. Kita harus pastikan pasokan bahan bakunya (tersedia). Secara keseluruhan, saat ini ada 1.232 koperasi beragam unit usaha yang sudah terdaftar di BGN untuk mendukung Program MBG, semuanya siap bergerak,” pungkasnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Berdayakan Perajin Tahu Tempe dan Dorong Ekonomi Lokal

    Program Makan Bergizi Gratis Berdayakan Perajin Tahu Tempe dan Dorong Ekonomi Lokal

    Bogor, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan program ini membuka peluang bagi pengrajin tahu dan tempe untuk menjadi pemasok utama bahan baku bagi ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

    “Tempe adalah superfood asli Indonesia. Kita dukung pengrajin tempe dapat terlibat dalam program MBG. Kita pastikan pasokan bahan baku kedelai bagi para pengrajin agar suplai tempe untuk MBG juga terjamin,” ujar Budi saat mengunjungi Rumah Tempe Indonesia di Kota Bogor, Rabu (15/1/2025).

    Menurut data, konsumsi tempe di Indonesia mencapai 7,3 kilogram (kg) per kapita per tahun, dengan nilai peredaran uang dalam bisnis tahu dan tempe mencapai Rp 7,5 triliun per tahun. Ada sekitar 600.000 pengrajin yang menggantungkan hidup dari bisnis ini.

    “Jika tempe menjadi menu utama dalam program MBG, produksi akan meningkat, dan kesejahteraan pengrajin juga meningkat,” tambah Budi.

    Hingga pekan ini, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dengan 220 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Tempe dan tahu, sebagai sumber protein nabati, menjadi menu utama yang disajikan di dapur-dapur tersebut.

    Menteri Budi Arie menegaskan pengrajin tempe yang ingin menjadi pemasok MBG harus menjaga kualitas produk, termasuk kandungan gizi dan higienitas, sesuai panduan dari Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.

    Budi mengapresiasi Rumah Tempe Indonesia, yang dikelola oleh Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), karena telah menerapkan standar pengolahan modern dengan peralatan stainless steel.

    “Kami berharap pengrajin di daerah dapat meniru standar ini agar produk tempe untuk program makan bergizi gratis tetap higienis dan berkualitas,” katanya.

    Untuk memastikan pasokan bahan baku bagi ratusan dapur MBG, Kementerian Koperasi berencana membangun sejumlah hub distribusi di berbagai daerah. Hub ini akan menjadi titik koneksi bagi pasokan bahan pangan, sesuai kebutuhan dapur MBG yang beragam.

    “Program MBG adalah program unggulan pemerintah. Saat ini, terdapat 1.232 koperasi yang siap mendukung program ini. Semua siap bergerak untuk memastikan pasokan bahan baku tersedia,” pungkas Budi.

    Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin menjelaskan, manfaat program MBG tidak hanya dirasakan kelompok penerima manfaat, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan balita, tetapi juga menciptakan multiplier effect ekonomi.

    “Program ini mendorong pertumbuhan sentral-sentral ekonomi baru di masyarakat. Selain anak-anak mendapatkan gizi, pelaku usaha lokal juga ikut berkembang,” kata Ujang.

    Presiden Prabowo Subianto percaya program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, koperasi, BUMDes, dan BUMD sebagai pemasok bahan pangan.

    Program MBG memberikan peluang besar bagi sekitar 28.000 UMKM, koperasi, dan BUMDes untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Bappenas memprediksi program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,86% pada tahun pertama.

    Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diperkirakan dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, menjadikan program makan bergizi gratis sebagai salah satu inisiatif strategis menuju Indonesia Emas 2025.

  • Menkop Budi Arie Bantu Koperasi Tempe ‘Tembus’ Program Makan Gratis

    Menkop Budi Arie Bantu Koperasi Tempe ‘Tembus’ Program Makan Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pimpinan program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

    “Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tempe Indonesia dan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) Bogor, Rabu (15/1/2025).

    Menkop Budi Arie menegaskan bahwa tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program MBG untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga sudah seharusnya Gakoptindo menjadi pemasok utama. Diketahui tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

    “Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain,” ucap Menkop Budi Arie.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kg. Sedangkan, konsumsi tahu per kapita per tahun adalah sebesar 7,7 kg. Tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditas ini perlu direspon oleh Gakoptindo untuk melakukan diversifikasi produk dan menjaga higienitas proses produksi.

    Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gakoptindo yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

    “Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan,” kata Menkop Budi Arie.

    Sementara itu Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/ PCO) Ujang Komarudin yang turut hadir mendampingi kunjungan kerja Menkop Budi Arie menegaskan bahwa program MBG harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat termasuk kepada UMKM hingga koperasi – koperasi produsen. Koperasi perlu menangkap peluang ini untuk membentuk suatu program yang dapat mendukung dari program prioritas pemerintah tersebut.

    “MBG ini kami harapkan bisa menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi di desa, jadi program MBG ini menjadi program prioritas Pak Presiden untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu jalan,” kata Ujang.

    Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya Sekjen berharap dukungan dari pemerintah khususnya Kemenkop untuk dapat mengkomunikasikan keinginan dari Gakoptindo menjadi suplier utama pada program MBG khususnya untuk komoditas tempe dan tahu. Saat ini produk dari koperasi ini sudah merambah ke berbagai toko ritel hingga ke pasar-pasar tradisional di wilayah Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

    “Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG,” katanya.

    (hoi/hoi)

  • Respons Menkomdigi soal Tak Ada Susu pada Menu MBG di Depok

    Respons Menkomdigi soal Tak Ada Susu pada Menu MBG di Depok

    Menkomdigi Meutya Hafid tanggapi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Depok yang tidak ada susu dalam menunya. Ia menyebut bahwa menu dalam MBG mengikuti kekuatan pangan di setiap daerah. Jubir Presidential Communication Office (PCO), Ujang Komarudin, turut menegaskan susu pada MBG hari ini, Senin (6/1), diganti dengan buah jeruk.

  • Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan, pemerintah menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10.000 per porsi. Namun faktanya, ada pemerintah daerah (Pemda) yang menyumbang hingga Rp 20.000 per porsi.

    “Apalagi kalau ada yang sampai Rp15.000. Bahkan di banyak Pemda ada yang Rp20.000. Itu menurut hemat kami dari pemerintah membanggakan juga. Ada yang memang iuran, ada yang memang bertambah,” kata Ujang usai meninjau SDN Cilangkap 3 Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

    Di satu sisi, Ujang menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Menurutnya. Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia, ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak balita.

    “Yang paling penting adalah kalorinya. Kalorinya itu kalau anak dewasa itu 600-700. Anak-anak itu biasanya anak SD itu kurang lebih 450-500,” ucap Ujang.

    “Jadi standar ini yang kami siapkan dari pemerintah, dari negara untuk memastikan penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan makanan yang bergizi,” sambungnya.

    Adapun saat ditanyai daerah mana saja yang menyumbang penambahan anggaran program MBG, Ujang enggan menjelaskan lebih rinci.

    “Ada di berbagai daerah. Nah, beberapa daerah kalau yang pemerintah kotanya sudah sadar,” papar dia.

    Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

    Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

    MBG sasar 3 juta siswa 

    Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) senilai Rp 10.000 per anak. 

    Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

    Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

    Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

    Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap. 

    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” tutur Adita.

     

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Begini Situasi di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi Palmerah  – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Begini Situasi di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi Palmerah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada, Senin (6/1/2025). 

    Program tersebut tersebut merupakan salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyatakan, pelaksanaan program tersebut dilakukan bertepatan dengan 78 hari pemerintahan Prabowo – Gibran. 

    “Mulainya bertahap. Jadi hari ini, beroperasi  190 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masing-masing SPPG itu bertanggungjawab membeli bahan baku, mengolah, menyiapkan makanan hingga pendistribusian,” kata Uki, sapaan karibnya, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). 

    Sementara makanan yang disiapkan setiap SPPG itu sebanyak 3.000 porsi, dengan menyasar kelompok ibu hamil, menyusui, anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah menengah. 

    “Dibagikan kepada anak sekolah (SD – SMA),” ujar dia.

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi memberikan keterangan pers soal program makan bergizi gratis di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Pantauan di lokasi di SPPG Palmerah, para pekerja dari SPPG sudah bekerja di dapur. 

    Mereka mengenakan pakaian khusus alat pelindung diri, di antaranya masker rambut, masker mulut, hingga sarung tangan dan kaus kaki.

    Kepala SPPG Palmerah, Yudha Permana, mengatakan, para pekerja SPPG Palmerah ini sudah bekerja sejak pagi hari.

    Sementara itu, Yudha mengatakan pihaknya bakal menyuplai untuk 11 sekolah di Jakarta Barat.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin meninjau program Makan Bergizi Gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). (Tribunnews/IBEL)

    “Ada 2.987 pelajar yang menerima makan bergizi ini,” kata Yudha.

    Menurut Yudha, makanan yang disajikan harganya sesuai dengan anggaran per porsi, yakni Rp 10 ribu rupiah.

    “Kami menggunakan sumber daya lokal dan mendapatkan kualitas yang terjangkau,” ungkap Yudha.

    Di SPPG Palmerah, ada 50 pekerja yang menyuplai makanan untuk makan bergizi gratis.

    “Ada ahli gizi, akuntan, asisten lapangan, juru masak, cuci alat, costumer service dan Driver. Semua bekerja sebelum subuh untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi,” tutur Yudha.

    Dia menyebut, proses pengolahan makanan berlangsung secara terstruktur untuk memastikan kulitas gizi terpenuhi.

    “Kami susun menu terlebih dahulu. Ada 40 menu yang kami punya. Kami koordinasi dengan ahli gizi. Kami tentukan gizi dan bahan baku dari lokal. Lalu kami ada inspeksi untuk memeriksa bahan baku yang kami terima. Kemudian kami olah masakannya dan simpan ke pendingin untuk memastikan kualitas dari bahan baku,” kata Yudha.

    Yudha berharap pelajar dapat merasakan manfaat langsung dari makanan bergizi untuk menunjang kesehatan dan prestasi mereka.

    Pembagian dilakukan dua skema, mulai pagi dan siang hari. 

    Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. 

    Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

     

    Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. 

    Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

     

    Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

     

    “Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

     

    Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

     

    BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, ” jelasnya.

     

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

     

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.