Xcloud.id

Tag: Ujang Komarudin

  • Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Ilustrasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah (ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    PCO: Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    “Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” katanya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

    Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi “backlog” perumahan.

    Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

    Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

    “Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.

    Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    ​​

    Sumber : Antara

  • Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan

    Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan

    Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan mempercepat reformasi layanan perizinan dan sertifikasi, yaitu melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

    Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Mahfudiyah mengatakan, PP ini menjadi jawaban atas arahan Presiden Presiden Prabowo Subianto menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan.

    “PP 28/2025 menegaskan pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi dalam menerbitkan perizinan berusaha. Tidak hanya menyederhanakan regulasi, tetapi juga mempertegas kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik,” ujar Mahfudiyah di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ujang Komarudin menekankan bahwa percepatan layanan menjadi nyata melalui platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

    Menurutnya, reformasi ini membawa dampak besar pada subsektor budidaya, pengolahan, pemasaran, serta jasa pascapanen.

    “Pengajuan Sertifikat Standar untuk pelaku budidaya kini hanya butuh tiga hari kerja. Bahkan mikro dan kecil cukup melampirkan rencana usaha dan mengikuti cara budidaya ikan yang baik,” katanya.

    Sementara itu, dari sisi jaminan mutu produk perikanan, Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Widya Rusyanto menjelaskan bahwa sistem sertifikasi pascapanen seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini juga terdigitalisasi melalui sistem Honest dan SKP Online.

    Transformasi besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

    Sampai dengan semester I 2025, tercatat 1.516 sertifikat HACCP telah diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).

    “Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,” kata Widya.

    Dari sisi pengawasan, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah menegaskan bahwa kemudahan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang tegas.

    Sementara dalam aspek pemberdayaan usaha, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP Catur Sarwanto menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Kami hadir dalam bentuk gerai layanan, klinik usaha, dan bimbingan teknis agar pelaku usaha tidak hanya legal, tapi juga naik kelas secara kapasitas,” kata Catur.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) mengangkat akademisi Universitas Indonesia (UI) sekaligus ekonom senior dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi sebagai Juru Bicara untuk Urusan Ekonomi. 

    Dilansir dari laman Instagram resmi @samuelsekuritasindonesia, Fithra adalah Senior Macro Economist pada lembaga sekuritas tersebut. Kini, dia telah mengemban tanggung jawab baru di PCO yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. 

    “Beliau akan tetap menjalankan perannya di Samuel Sekuritas Indonesia dan berkontribusi dalam membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih kuat,” ujar Samuel Sekuritas melalui unggahan yang dikutip Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Merujuk pada situs resmi Samuel Sekuritas, dia bergabung ke perusahaan itu sebagai ekonom senior pada Januari 2024. Dia bertugas memberikan analisis dan pandangan ekonomi untuk mendukung keputusan strategis maupun pelayanan konsumen perusahaan. 

    Selain memegang jabatan di Samuel Sekuritas, Fithra turut memegang jabatan sebagai komisaris di perusahaan rintisan (startup) teknologi finansial atau fintech, InfraDigital, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UI, serta co-founder Next Policy. 

    Sebelum bergabung ke Samuel Sekuritas, lulusan program PhD International Economics dari Waseda University, Jepang, itu pernah menjadi Kepala Ekonomi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI (2018–2019), penasihat sekaligus juru bicara resmi Menteri Perdagangan (2020). 

    Apabila melihat akun Instagram @pcovoice pada 5 Juni 2025, Fithra pernah memberikan penjelasan soal lima stimulis ekonomi yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp24,44 triliun. 

    Bisnis telah menghubungi Fithra melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapannya namun belum direspons hingga berita ini ditayangkan. 

    Adapun Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024, dan ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Dipimpin oleh Hasan Nasbi, beberapa jubir PCO selain Faisal yakni Adita Irawati (mantan Jubir Kemenhub), Prita Laura (mantan presenter televisi), Philips Vermonte (CSIS), Ujang Komarudin (pengamat politik), Dedek Prayudi (PSI) dan Hariqo Wibawa Satria (Gerindra). 

  • Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini yang menarik perhatian pembaca selama pemberitaan Rabu (28/5/2025) hingga pagi ini, antara lain 83% publik percaya Presiden Prabowo Subianto hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah dan bangunan senilai Rp 10 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur (Jatim).

    Isu politik-hukum terkini yang tak kalah menarik lainnya, yaitu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang untuk pertama kalinya bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, dan kader PSI Dian Sandi mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diunggahnya ke media sosial atau medsos adalah asli.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

    1. 83 Persen Publik Percaya Prabowo, Istana: Kami Terkejut!

    Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 83%. Angka ini hanya sedikit di bawah TNI yang mencatatkan skor 85%.

    Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin, mengaku terkejut atas hasil survei tersebut.

    “Pasti kami terkejut. Bagaimana publik sangat antusias, percaya kepada pemerintah, kepada institusi kepresidenan. Ini suatu kepercayaan yang harus kami jaga sehingga betul-betul ini pemerintahan berjalan on the track dengan menghasilkan kepercayaan yang terus membaik hari demi hari,” kata Ujang dalam Live Beritasatu Sore Survei: TNI & Presiden Paling Dipercaya Publik, Rabu (28/5/2025).

    Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan mencegah kegagalan pemerintahan.

    2. Bermalam di IKN, Gibran Minta Pohon Beringin Ditanam di Istana Wapres

    Untuk pertama kalinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia tiba di Kalimantan Timur pada Rabu (28/5/2025) dan meninjau progres pembangunan Istana Wapres yang kini telah mencapai 43%.

    Dalam kunjungannya, Gibran meminta agar pohon beringin ditanam di tengah bangunan istana sebagai simbol keteduhan dan perlindungan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    3. Ketua DPP PDIP Tak Setuju Kenaikan Dana Parpol, Ini Alasannya

    Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan partainya tidak setuju dengan wacana kenaikan dana partai politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 10.000 per suara.

    Menurutnya, kondisi fiskal negara belum memungkinkan, dan pemerintah saat ini masih melakukan efisiensi anggaran.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana panpol. Tidak elok di masyarakat lah,” kata Said kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Meski demikian, partai-partai lain seperti Gerindra, PKB, dan Golkar mendukung wacana tersebut demi mendukung operasional dan kaderisasi partai.

    4. Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi yang Diunggah di Medsos Asli

    Kader PSI Dian Sandi menegaskan ijazah Presiden Jokowi yang diunggah di media sosial adalah asli. Unggahan tersebut sempat memicu kontroversi pada 1 April 2025.

    Dian mengaku sudah bertemu langsung dengan Jokowi dan mendapat penjelasan soal konteks ijazah tersebut, termasuk keterbatasan administratif pada masa lalu di Kabupaten Boyolali.

    5. Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 10 M

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah dan bangunan di Jawa Timur (Jatim) yang diduga berasal dari korupsi dana hibah APBD Jatim 2019–2022. Aset tersebut berlokasi di Probolinggo, Banyuwangi, dan Pasuruan, dengan total nilai mencapai Rp 10 miliar.

    Sebelumnya, KPK juga menyita aset lain berupa apartemen dan lahan di Surabaya dan Malang senilai Rp 9 miliar. Total, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini.

    Deretan dinamika kepemimpinan nasional dan kasus korupsi ini menunjukkan bagaimana isu politik-hukum terkini terus menjadi sorotan utama publik.

  • Dukung Forkopi Soal Hak Milik atas Tanah, Tenaga Ahli Utama PCO Sebut Koperasi Bagian Asta Cita – Page 3

    Dukung Forkopi Soal Hak Milik atas Tanah, Tenaga Ahli Utama PCO Sebut Koperasi Bagian Asta Cita – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Ujang Komaruddin menyatakan, pemerintah menyambut baik aspirasi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) terkait usulan agar hak milik atas tanah bagi koperasi sebagai bagian dari reforma agraria yang adil dan berkelanjutan dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

    Hal ini disampaikan oleh Ujang Komarudin pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) bertajuk “Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan” di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Ujang mengutip pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional, yang menyoroti ketimpangan penguasaan ekonomi dan agraria di Indonesia.

    “Hari ini, 80 persen tanah dikuasai oleh satu persen orang Indonesia. Oleh karena itu, Pak Prabowo ingin bangsa ini ditata kembali termasuk terkait UU Perkoperasian itu,” ujar Ujang.

    Ia menjelaskan bahwa Presiden telah membentuk BUMN khusus bernama Agrinas untuk merebut kembali lahan-lahan ilegal yang digunakan untuk tanaman sawit.

    “Ada banyak sawit gelap yang izinnya satu hektar tapi menguasai sepuluh hektar. Kita ambil kembali, saat ini sudah sekitar 20 ribu hektar. Ini milik negara, milik rakyat, dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” jelasnya.

    Ujang menyebut bahwa koperasi adalah bagian integral dari Asta Cita ketiga Presiden Prabowo, yakni membangun ekonomi rakyat. Oleh karena itu, penguatan hak milik atas tanah untuk koperasi selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

    Ia juga menegaskan bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

    “Presiden Prabowo memahami benar kesenjangan dan kemiskinan di republik ini. Karena itu, koperasi desa, koperasi merah putih, semua harus diperkuat untuk mengangkat derajat masyarakat kecil, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi,” katanya.

    Ujang mencontohkan kunjungannya ke pabrik tahu-tempe di Bogor, di mana pelaku usaha kecil berharap bisa berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

    “Ini bentuk peran nyata koperasi dalam ekosistem pembangunan nasional,” tambahnya.

     

  • Politik kemarin, solusi soal CASN hingga Teddy layak naik pangkat

    Politik kemarin, solusi soal CASN hingga Teddy layak naik pangkat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (12/3), mulai dari solusi terbaru pengangkatan CASN 2024 hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai layak mendapat kenaikan pangkat.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Wapres sebut sudah ada solusi terbaru soal pengangkatan CASN 2024

    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa pemerintah sudah membuat formulasi yang menjadi solusi terbaru terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Mendagri sebut kondisi Indonesia saat ini seperti China pada 1998

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini yang menginginkan tercapainya Indonesia Emas 2045 dan status sebagai negara maju, sama dengan kondisi China pada 1998.

    Tito mengemukakan pernyataan tersebut usai menyampaikan pengalaman pribadi saat menjalani Sekolah Staf dan Komando (Sesko) di Selandia Baru dan Australia.

    “Tiap hari yang dibicarakan hanya threat from China (ancaman dari China), rise of China (kebangkitan China), tahun 1998. Saat itu berbagai tulisan memperkirakan China dalam 25 tahun ke depan itu akan sama dengan US (Amerika Serikat), bahkan overtake, melampaui,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan dari Jakarta, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. PCO: Sekolah Rakyat bantu masyarakat lepas dari kemiskinan

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyebut hadirnya program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah tepat menjadikan pendidikan inklusif untuk membantu masyarakat lepas dari lingkaran kemiskinan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (12/3), menyebut bahwa program ini tepat untuk menjadi salah satu keputusan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Gibran rencana shalat Idul Fitri di Jakarta dan sungkem dengan Prabowo

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengungkapkan bahwa dirinya berencana melaksanakan shalat Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025 di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan sungkem atau halal bihalal dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Wapres usai meninjau kegiatan Program Nasional Digital AI di SMA Negeri 66 Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. KSAD: Seskab Teddy layak dapat kenaikan pangkat

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya layak mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel karena berkontribusi dalam membantu kerja Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” kata Maruli dalam siaran pers resmi TNI AD saat mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Pastikan Program Sekolah Rakyat Jangkau Lapisan Masyarakat Miskin

    Istana Pastikan Program Sekolah Rakyat Jangkau Lapisan Masyarakat Miskin

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menjalin kerja sama formal menyukseskan program Sekolah Rakyat dalam nota kesepahaman (MoU). Istana memastikan program tersebut akan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

    “Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan, Rabu (12/3/2025).

    Ujang merujuk pada laporan BPS terkait Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Disebutkan angka putus sekolah tahun ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang.

    Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Selain itu, data dari Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

    Menurut Ujang, data tersebut menunjukkan fakta yang menjelaskan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan rendahnya pendidikan. Dia mengatakan kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional, mulai dari rendahnya pendidikan, kesehatan, hingga anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas.

    Dengan demikian, lanjut Ujang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Untuk diketahui, cakupan pelaksanaan kerja yang tertuang dalam dokumen MoU tersebut, di antaranya mencakup kerja sama dalam pelaksanaan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi penerima manfaat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial.

    Kedua kementerian akan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan materi pengajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KKP perkuat standardisasi mutu obat ikan demi daya saing perikanan

    KKP perkuat standardisasi mutu obat ikan demi daya saing perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat standar dan pengawasan mutu obat ikan guna memastikan keamanan, efektivitas, dan daya saing produk industri perikanan budi daya di Indonesia.

    “Standardisasi mutu obat ikan penting untuk melindungi konsumen dan daya saing produk perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Badan Mutu KKP Siti Nurul Fahmi dalam Talkshow Bincang Bahari di Jakarta, Rabu.

    Melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) dan juga Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), KKP telah menerapkan sistem sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) sebagai bagian dari strategi untuk menjaga mutu dan keberlanjutan industri perikanan budi daya.

    Kedua sertifikasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa obat ikan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

    Dengan penerapan CPOIB dan CDOIB ini, KKP ingin memastikan seluruh rantai produksi dan distribusi obat ikan di Indonesia mengikuti standar mutu yang tinggi.

    “Sertifikasi ini bukan hanya untuk kebaikan konsumen dan pembudidaya, tapi juga bisa meningkatkan daya saing produk kita di kancah internasional,”ujar Nurul.

    Proses sertifikasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat. Adapun tahapannya dimulai dari pemeriksaan dokumen, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, serta pengujian mutu produk.

    Sertifikat CPOIB dan CDOIB yang nantinya diterbitkan akan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi.

    “Bukan hanya sertifikasi, Badan Mutu KKP juga melakukan pengawasan mutu obat ikan secara berkala, jadi kalau ada obat ikan yang tidak memenuhi standar, kami dapat memberikan sanksi,” terang Nurul.

    Di tempat yang sama, Direktur Ikan Air Tawar Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Ujang Komarudin Asdani menjelaskan bahwa regulasi terkait obat ikan telah diperkuat melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024.

    Selain itu juga Keputusan Dirjen Budi Daya Nomor 442 dan 443 Tahun 2024, yang menetapkan pedoman pengujian mutu dan pengujian lapangan sebelum suatu produk mendapatkan sertifikasi.

    “Dengan berkembangnya industri perikanan budidaya, penggunaan obat ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Ujang.

    Penggunaan obat ikan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan resistensi antimikroba, pencemaran lingkungan, serta gangguan kesehatan pada ikan dan manusia yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, pemantauan peredaran dan penggunaan antimikroba menjadi aspek yang sangat ditekankan oleh KKP.

    “Penggunaan obat ikan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ikan dan lingkungan,” katanya.

    Dengan semakin ketatnya standar pengawasan dan sertifikasi terkait obat ikan ini, diharapkan industri perikanan budi daya di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan bisa berdaya saing.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya kualitas hasil produk perikanan agar bisa bersaing di pasar global.

    Kualitas ini dapat dibuktikan dengan sertifikasi, serta pengawasan produksi yang ketat dari hulu sampai hilir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PCO: Kebijakan DHE SDA akan perkuat ekonomi nasional

    PCO: Kebijakan DHE SDA akan perkuat ekonomi nasional

    Ujungnya kebijakan ini juga pada saatnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat luas, karena sektor riil akan lebih bergairah

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Ujang Komarudin menyampaikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto mewajibkan pengusaha tambang menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk menguatkan daya tahan perekonomian nasional.

    Ujang, dalam rilis pers, Kamis, mengatakan bahwa semakin banyak dolar yang beredar di bank dalam negeri, suku bunga pinjaman perbankan domestik menjadi lebih kompetitif, sehingga mendorong investasi di sektor riil.

    “Ujungnya kebijakan ini juga pada saatnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat luas, karena sektor riil akan lebih bergairah,” kata Ujang.

    Kebijakan strategis DHE SDA tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2025.

    Menurutnya, melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mengoptimalkan cadangan devisa. Selama ini, banyak potensi devisa yang parkir di luar negeri, karena kewajiban pengusaha untuk menyimpan DHE SDA dalam sistem keuangan nasional masih rendah.

    “Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada potensi cadangan devisa mencapai 80 hingga 100 miliar dolar AS, bila selama 12 bulan atau setahun, DHE SDA disimpan di dalam negeri. Jika dioptimalkan pemanfaatannya di dalam negeri, ini akan memperkuat perekonomian nasional,” jelas Ujang.

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 merevisi aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan 30 persen DHE ditempatkan dalam sistem keuangan nasional.

    Dengan ketentuan baru ini, eksportir SDA diwajibkan menyimpan 100 persen DHE selama 12 bulan di rekening khusus dalam negeri, sebelum dapat digunakan untuk kepentingan lain.

    Perubahan signifikan lainnya adalah kewajiban penempatan DHE SDA hanya pada sektor pertambangan perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan sektor minyak dan gas bumi dikecualikan. Sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    PP DHE SDA akan mendukung pembiayaan dalam negeri, khususnya bagi perbankan dan sektor investasi.

    Atas manfaat yang akan didapat bila kebijakan ini berjalan, pemerintah memastikan memberikan insentif bagi eksportir yang mematuhi aturan ini.

    Insentif bisa berupa suku bunga deposito yang lebih menarik, serta kebijakan perpajakan yang lebih kompetitif.

    Sedangkan bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Maret, dengan evaluasi secara berkala guna mengukur dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Evaluasi sangat penting agar implementasi kebijakan DHE SDA tidak melenceng dari tujuan utama, yakni memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

    Keuangan dalam negeri harus semakin kokoh, karena negara mampu mengontrol sendiri devisa yang dimiliki.

    “Anda harus bisa memegang kendali atas uang yang dimiliki, atau orang lain yang akan mengambil alih kendali atas diri Anda,” kata Ujang mengutip pakar keuangan dunia, Dave Ramsey.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ngaku Tak Dikendalikan Jokowi: Cawe-cawe Ndasmu

    Prabowo Ngaku Tak Dikendalikan Jokowi: Cawe-cawe Ndasmu

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menyinggung nama eks presiden Jokowi dalam pidato HUT ke-17 Gerindra hari ini, Sabtu 15 Februari 2025. Pidato tersebut digelar di kawasan SICC Sentul yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

    Diketahui Jokowi merupakan lawan politik sang presiden saat Pilpres 2014 dan 2019 dan berhasil dua kali mengalahkannya. Sedangkan pada Pilpres 2024, ia disinyalir mendukung Prabowo menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, dilansir dari laman BBC Indonesia.

    “Arah dukungan Jokowi kepada Prabowo bertujuan untuk mengamankan masa depan politiknya usai lengser dari jabatan,” kata Ujang.

    Prabowo mengaku tidak dikendalikan Jokowi

    Prabowo menyebut ia tidak dikendalikan oleh sosok Joko Widodo saat menjadi presiden saat ini. Ia menuturkan, ayah Wakil Presiden Gibran itu adalah orang yang tidak memiliki ambisi tertentu, dan ia menjadi saksi karena pernah menjadi Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.

    “Pak Jokowi, saya yakin, tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya (anggota) kabinet beliau 5 tahun, saya saksi, pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe, ndasmu (ngomong bisik) (ketawa). Kenapa? Kenapa kalian ribut, kan saya nggak ngomong apa-apa, benar?” katanya.

    Tak hanya itu, sang presiden juga menyebut jasa Joko Widodo saat memimpin negara Indonesia. Ia pun ingin melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Hilirisasi adalah kata yang sering diucapkan Jokowi yang diklaim bisa mendatangkan keberhasilan bagi Indonesia.

    “Pak Jokowi, saya katakan, beliau sangat berjasa sehingga kita bisa, insyaallah, kita akan bangkit, kita akan hilirisasi, kita akan tingkatkan penghasilan untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Terkait Pilpres 2029, ada dukungan dari Gerindra dan Jokowi agar Prabowo maju lagi sebagai calon presiden. Prabowo menanggapi kabar tersebut dengan menekankan agar tidak perlu dicalonkan andai program-programnya kini tidak berhasil dijalankan dengan baik.

    “Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu Saudara calonkan saya terus. Saya, kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ucapnya diiringi tepuk tangan hadirin.

    “Dari kecil, saya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ, tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, ndak ada,” tuturnya melanjutkan.

    Demikian tanggapan Prabowo soal isu dikendalikan Jokowi saat menjadi presiden. Ia menanggapi dengan candaan dengan menyebutnya “ndasmu” di depan hadirin HUT ke-17 Gerindra hari ini, Sabtu 15 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News