Xcloud.id

Tag: Ubaidillah

  • Menyelisik Kampung Melati di Sumenep, Sentra Ronce yang Tetap Bertahan di Tengah Zaman Regional 8 Februari 2025

    Menyelisik Kampung Melati di Sumenep, Sentra Ronce yang Tetap Bertahan di Tengah Zaman Regional 8 Februari 2025

    Menyelisik Kampung Melati di Sumenep, Sentra Ronce yang Tetap Bertahan di Tengah Zaman
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Langit di Kampung Jalak, Desa Darasmista, tampak begitu cerah pada Sabtu (8/2/2025).
    Sesekali kicau burung terdengar dari kejauhan dan angin yang berembus pelan mengoyang daun hijau di ranting pepohonan.
    Pagi itu, para ibu-ibu di Kampung Jalak mulai memetik
    bunga melati
    yang masih kuncup.
    Seperti hari-hari sebelumnya, kuncup bunga dengan nama Latin
    Jasminum sambac
    itu sengaja dipetik untuk dibuat ronce.
    Asiyatul Masfufah (33), warga Kampung Jalak, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, mengungkapkan bahwa mayoritas warga di kampungnya sudah membuka jasa meronce melati sejak awal tahun 2000-an.
    “Ini sudah lama, Mas. Setahu saya sekitar awal tahun 2000-an sudah ada,” katanya kepada
    Kompas.com.
    Asiyatul menambahkan bahwa hampir setiap rumah di Kampung Jalak memiliki sepetak hingga dua petak lahan khusus untuk menanam pohon melati, yang merupakan salah satu dari tiga bunga nasional Indonesia, juga dikenal sebagai puspa bangsa.
    “Memang hampir setiap rumah punya lahan khusus menanam pohon melati,” tambahnya.
    Tidak hanya di Kampung Jalak, warga di Kampung Bandungan dan Laok Songai juga melakukan hal yang sama.
    Menurut Asiyatul, tiga kampung yang ada di Desa Daramista ini adalah sentra produksi ronce melati terbesar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
    Seiring berkembangnya usaha ronce melati, kini semakin banyak
    home industry
    yang bergerak di bidang ini.
    Saat ini, lebih dari 200 orang memiliki keterampilan meronce melati, dan mayoritas adalah perempuan.
    “Kebanyakan perempuan ya, karena mungkin lebih telaten,” ungkapnya.
    Sejak tahun 2021, Asiyatul pun mulai mendirikan
    home industry
    ronce melati dengan nama Estona Melati.
    Sebelumnya, ia bekerja sebagai sales gawai di salah satu toko di Kecamatan Kota Sumenep, sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus mengembangkan usaha ini bersama adiknya, Nor Kholis Ubaidillah (24).
    Kini, mereka telah menerima pesanan dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    “Pesanan yang kami terima cukup beragam. Misalnya, ronce melati untuk acara tujuh bulanan, aqiqah, melati makam seperti untuk haul di makam sunan,” kata Kholis.
    Tiga kampung di Desa Daramista ini tidak hanya dikenal sebagai sentra ronce melati, tetapi juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata alam.
    Pengunjung yang datang bisa menyaksikan ibu-ibu memetik kuncup melati sambil menikmati harumnya yang semerbak.
    Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa belajar langsung cara meronce melati dari para perajin di rumah-rumah warga.
    Dengan pesona keharuman bunga melati dan aktivitas meronce yang unik, Kampung Melati di Sumenep menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dan penuh makna.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dewan Pembina GBK: Pak Prabowo, Copot Menteri yang Memperkaya Diri!

    Dewan Pembina GBK: Pak Prabowo, Copot Menteri yang Memperkaya Diri!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mendukung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di Konbes dan Munas NU beberapa hari yang lalu.

    “Siapapun yang akan merugikan rakyat, akan beliau hajar dan sikat. Izin Bapak Presiden, banyak menteri Bapak yang tidak bisa bekerja dan sangat merugikan rakyat, dan mereka sengaja untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Segera copot mereka, Bapak,” tegas Gus Ubaid, Jumat (7/2/2025).

    “Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo yang sangat kami hormati dan kami banggakan, hendaknya segera mungkin mengambil tindakan. Perekonomian masyarakat di bawah sudah sangat tidak baik-baik saja Bapak, mohon segera usap airmata dan keringat mereka sebelum mereka betul-betul semakin nyaring menggelegar jeritannya,” imbuhnya.

    Menurut tokoh muda NU asal Jember ini, kondisi perekonomian di indonesia saat ini sangat tidak baik dan macet. Hal ini tentunya sangat berdampak kepada iklim politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo ke depannya.

    “Kami bukan hanya mendengar, tapi juga merasakan dampak kepada usaha yang sedang berjalan. Baik itu segmen menengah ke atas ataupun UMKM sangat-sangat merasakan itu,” tuturnya.

    Sebagai salah satu garda terdepan relawan pemenangan Presiden Prabowo di Pemilu 2024, lanjut dia, pihaknya berharap dan memimpikan pemerintahan saat ini berjalan baik mulus sampai 2029. Dan, benar-benar bisa hadir untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Untuk itu, harapan kami meminta agar beliau segera mengambil kebijakan-kebijakan mensegerakan pemulihan perekonomian di dalam negeri kembali,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pakar Hukum di Jember Desak Revisi KUHAP Perhatikan Aspek HAM dan Prinsip Kehati-hatian

    Pakar Hukum di Jember Desak Revisi KUHAP Perhatikan Aspek HAM dan Prinsip Kehati-hatian

    Jember (beritajatim.com) – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM). Produk revisi ini harus menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

    Demikian benang merah pendapat sejumlah pakar hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur. M. Noor Harisudin, Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), mengatakan, RUU KUHAP berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia jika tidak dirumuskan dengan bijak.

    Dalam hal ini, menurut Harisudin, partisipasi publik menjadi penting dalam pembentukan RUU KUHAP. Akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat harus dilibatkan untuk mengkaji kelemahan KUHAP lama. “Ini harus menjadi bahan evaluasi agar undang-undang yang baru tidak justru menimbulkan permasalahan baru,” katanya.

    Harisudin hanya mengingatkan, penghapusan tahap penyelidikan dalam proses hukum mengancam prinsip perlindungan HAM. “Tidak semua kasus langsung bisa dianggap sebagai tindak pidana. Jika penyelidikan dihilangkan, dikhawatirkan akan terjadi kriminalisasi berlebihan,” katanya.

    Kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan harus berimbang. Ketimpangan kewenangan, menurut Harisudin, bisa berdampak buruk bagi sistem peradilan.

    Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Ahmad Suryono berharap RUU KUHAP mencerminkan keadilan substantif. “Sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar tidak mencederai hak-hak masyarakat,” katanya.

    Itulah kenapa Suryono tak setuju dengan dihilangkannya penyelidikan dan dibatasinya periodisasi penyidikan. “Hilangnya penyelidikan dan penyidikan yang hanya berlangsung dua hari sama saja melemahkan penegakan hukum,” katanya.

    Lutfian Ubaidillah, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Jember, berharap KUHAP yang baru menutupi kekurangan KUHAP lama. Perombakan harus memperhatikan norma dan kondisi empirik.

    Salah satu yang harus dipertahakan adalah sistem penyelidikan terpadu dengan tahapan yang hampir sama dengan KUHAP lama. Menurut Luftian, perbaikan perlu dilakukan tanpa memangkas kewenangan salah satu lembaga. “Ini menyangkut kepentingan hukum dan keadilan masyarakat,” katanya.

    “Lebih baik memperbaiki sistem protokol yang lebih bagus, meningkatkan kualitas SDM, serta menegaskan limitasi waktu dalam prosedur hukum dibanding memangkas kewenangan lembaga tertentu. Asas praduga tak bersalah juga perlu tetap menjadi pertimbangan utama,” katanya. [wir]

  • Soal LPG 3 Kg, Dewan Pembina GBK Apresiasi Respons Cepat Presiden

    Soal LPG 3 Kg, Dewan Pembina GBK Apresiasi Respons Cepat Presiden

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengapresiasi respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini terkait salah kelola pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg yang sempat meresahkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah.

    “Kami sangat apresiasi, beliau menunjukkan keberpihakannya dan kedekatannya kepada wong cilik. Ini karena tabung gas elpiji 3 kg ini sangat-sangat urgent sekali bagi keberlangsungan hidup masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” tegas Gus Ubaid, Selasa (4/2/2025).

    “Saya sebagai relawan pendukung Presiden Prabowo berharap para pambantu presiden atau menteri benar-benar memikirkan kembali secara matang kebijakan yang akan diambil, yang khususnya menyangkut hajat hidup masyarakat,” imbuhnya.

    Gus Ubaid yang juga tokoh muda NU ini mengapresiasi dan mendukung langkah cepat Presiden Prabowo dalam merespons keresahan masyarakat bawah. Yakni, mengizinkan pengecer untuk menjual elpiji 3 kg kembali kepada masyarakat. (tok/ian)

  • Dua Pemuda Malang Masuk Jurang 50 Meter di TNBTS, Diduga Sopir Mengantuk

    Dua Pemuda Malang Masuk Jurang 50 Meter di TNBTS, Diduga Sopir Mengantuk

    Lumajang (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di blok Watu Tulis, Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, pada Sabtu (1/2/2025). Sebuah mobil pikap Mitsubishi L300 dengan nomor polisi N-8525-EU terperosok ke jurang sedalam 50 meter, menyebabkan dua orang luka serius.

    Korban dalam insiden ini adalah Alif Alfan Ubaidillah (23), warga Kecamatan Pakis, dan rekannya, M. Rojikin (27), warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Keduanya mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Lumajang, Ipda Yoyok Widarto, mengungkapkan bahwa kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk saat mengemudikan kendaraan.

    “Sopir diduga mengantuk sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Keduanya mengalami luka-luka,” ujar Yoyok.

    Sebelum kejadian, mobil pikap tersebut dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Malang setelah mengantarkan muatan telur dari Kabupaten Jember. Kendaraan yang melaju dari arah timur menuju barat itu diduga tidak terkendali saat menikung ke kiri, hingga akhirnya terjatuh ke jurang di sisi kanan jalan.

    Proses evakuasi korban berlangsung cukup lama dan melibatkan puluhan orang, termasuk anggota TNI, Polsek, serta warga setempat. Medan yang curam dengan kemiringan hingga 45 derajat menjadi tantangan dalam upaya penyelamatan.

    Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tumpang, Kabupaten Malang, untuk mendapatkan perawatan intensif. “Saat ini korban sudah berada di RS Tumpang dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh,” pungkas Yoyok.

    Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk lebih berhati-hati, terutama di jalur rawan kecelakaan seperti kawasan TNBTS. [vid/ian]

  • SMKN 3 Depok Pakai Dana Sumbangan Wali Murid untuk Bangun Fasilitas di Gedung Baru Megapolitan 30 Januari 2025

    SMKN 3 Depok Pakai Dana Sumbangan Wali Murid untuk Bangun Fasilitas di Gedung Baru Megapolitan 30 Januari 2025

    SMKN 3 Depok Pakai Dana Sumbangan Wali Murid untuk Bangun Fasilitas di Gedung Baru
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Humas
    SMKN 3 Depok
    , Nurhayati menyampaikan, iuran sumbangan wali murid yang disepakati dengan komite sekolah digunakan untuk pembangunan fasilitas gedung sekolah baru di Jalan H. Tabroni, Kalimulya, Kota Depok.
    Iuran Rp 400.000 yang dibebankan kepada wali murid kelas 10 akan digunakan untuk membangun ruang Bimbingan Konseling (BK), ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan atap tangga di gedung baru.
    “Yang tahun ini progresnya sudah kami bicarakan ke komite itu satu, awning. Jadi ada tangga dan kalau hujan itu licin (tanpa awning),” kata Nurhayati kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).
    Ia mengaku pernah terjatuh karena lantai tangga yang licin. Hal itu membahayakan untuk murid jika atapnya tidak segera dibangun.
    Kemudian, dana itu juga digunakan untuk pembangunan ruang Bimbingan Konseling (BK). Sebab, selama ini guru BK tak punya ruangan untuk mendengarkan konsultasi para siswa.
    “Terus kadang-kadang di musala, dimana pun tempat-tempat yang kira-kira bisa curhat, itu dimanfaatkan, jadi ruangnya luas (karena enggak ada ruangan),” ungkap Nurhayati.
    Belum lagi ruang UKS yang sering digunakan para siswa usai upacara tiap hari Senin.
    “Terus sama UKS yang
    urgent
    . Jadi kalau hari Senin banyak anak yang pingsan itu dibawa ke ruang tamu, jadi (biasa) ditaruh di situ (yang pingsan),” ujar Nurhayati.
    “Yang penting anak dijaga aman, tidak banyak yang tahu kalau anak sedang sakit, itu sih masalahnya dan (ini) termasuk contoh bantuan dari komite,” tambah dia.
    Di tahun sebelumnya, komite sekolah juga membantu memperbaiki pagar utama.
    “Kalau lihat ke gedung A, di depan ada pagar bagus ya. Nah awalnya itu tidak ada pagar, itu seng. Kami pernah dikritik sama warga, khawatir ada angin kemudian sengnya jatuh,” jelas Nurhayati.
    Namun, pada perencanaan iuran komite kali ini, beberapa orangtua menunjukkan rasa keberatan. Oleh sebab itu, pungutan liar atau tunggakan tidak pernah ada.
    “Dan dalam hal ini sekolah tidak memaksa, yuk kalau yang setuju, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan,” lanjut Nurhayati.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan pungli di SMKN 3 Depok yang disinyalir terkait iuran sekolah.
    “Kami dari Seksi Intelijen telah menelaah terkait dengan informasi tersebut (dugaan pungli),” ucap Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Depok, Alfa Dera dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    Hasil kajian awal itu nantinya akan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sesegera mungkin.
    Pihak Kejari belum dapat merinci hasil temuan awal dugaan pungli ini.
    Meski demikian, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Arif Ubaidillah mengimbau, pihak SMA dan SMK memastikan pengelolaan keuangan yang berasal dari negara benar-benar digunakan atas kepentingan pendidikan.
    “Penunjukkan komite sekolah juga harus sesuai aturan, sehingga komite benar-benar menjadi perwakilan orangtua murid,” tutur Ubaidillah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Humas
    SMKN 3 Depok
    , Nurhayati mengatakan, pihaknya tidak pernah mematok besaran iuran sumbangan dari wali murid. Besaran sumbangan itu ditentukan oleh komite sekolah.
    Pihak SMKN 3 Depok mengeklaim tidak terlibat dalam perundingan rapat komite dengan orangtua murid terkait besaran iurang sumbangan.
    “Sumbangan ini kesepakatan, ketika mengadakan kesepakatan, kami dari pihak sekolah keluar itu, alias tidak di ruangan, hanya komite dan orangtua. Terus manfaatnya (sumbangan) dan lain sebagainya itu komunikasi antara komite dengan orangtua,” kata Nurhayati ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (30/1/2025).
    Ketentuan ini disebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
    “Memang penggalangan dana di luar BOS dan BOPD, penggalangan dana sudah berdasarkan Pergub 97, itu memang kewenangan dari komite,” ujar Nurhayati.
    “Jadi memang orangtua banyak yang komunikasi ke komite dan kami menerima hasil kesepakatan (iuran sumbangan) itu, berapapun itu,” imbuh dia.
    Sejauh ini, besaran sumbangan yang diminta komite ke orangtua murid dari tahun ke tahun juga relatif turun.
    Terakhir diingat, iuran yang diminta ke orangtua murid sebesar Rp 700.000 untuk pengerukan tanah di lahan gedung baru SMKN 3 Depok.
    Hal ini dilakukan lantaran tanah bekas rawa pada gedung baru perlu perawatan agar pembangunan gedung sekolah tidak bermasalah.
    “Kalau tahun ini saja, bantuan komite untuk sarana sekolah di tahun 2024 itu Rp 400.000 (iuran per orang) dan itu hanya dibebankan di kelas 10 saja,” terang Nurhayati.
    Iuran itu direncanakan untuk pembangunan ruang BK, ruang UKS, dan atap tangga di gedung sekolah baru di Jalan H. Tabroni.
    Meski demikian, pihak sekolah tidak pernah memaksakan iuran itu harus dibayar.
    “Tentu kami terima apa adanya,” lanjut dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan pungli di SMKN 3 Depok yang disinyalir terkait iuran sekolah.
    “Kami dari Seksi Intelijen telah menelaah terkait dengan informasi tersebut (dugaan pungli),” ucap Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Depok, Alfa Dera dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    Hasil kajian awal itu nantinya akan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sesegera mungkin.
    Pihak Kejari belum dapat merinci hasil temuan awal dugaan pungli ini.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Arif Ubaidillah mengimbau, pihak SMA dan SMK memastikan pengelolaan keuangan yang berasal dari negara benar-benar digunakan atas kepentingan pendidikan.
    “Penunjukkan komite sekolah juga harus sesuai aturan, sehingga komite benar-benar menjadi perwakilan orangtua murid,” tutur Ubaidillah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tokoh Muda NU: Pemerintah Harus Prioritaskan Jemaah Belum Berhaji Sama Sekali

    Tokoh Muda NU: Pemerintah Harus Prioritaskan Jemaah Belum Berhaji Sama Sekali

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji agar lebih selektif dalam memprioritaskan orang yang berangkat haji.

    “Dahulukan dan prioritaskan orang yang memang betul-betul belum pernah melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan, menurut saya Surat Annisa 58 ini bisa dijadikan dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut,” tegas Gus Ubaid, Kamis (23/1/2025).

    Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah ini menjelaskan, ibadah haji adalah satu-satunya rukun Islam yang hanya dilakukan satu kali dan hanya wajib bagi orang yang mampu.

    “Karena hanya diwajibkan selama satu kali dalam seumur hidup, maka tidak elok dan pantas jika ada orang yang bersikeras untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga atau bahkan lebih di saat ini. Kenapa saya katakan demikian, karena untuk bisa melaksanakan ibadah haji saat ini perlu mendaftar jauh-jauh hari agar bisa masuk ke list antrean, dan hampir terjadi di semua negara tak terkecuali negara Indonesia. Dan, mungkin di Indonesia menjadi antrean terpanjang bagi calon jemaah hajinya,” paparnya.

    Oleh aebab itu, menurut dia, keinginan melaksanakan haji lebih dari satu kali sudah bukan lagi bagian dari kewajiban. “Bisa jadi justru bagian dari nafsu khafi (nafsu yang terselubung dalam sebuah ketaatan), karena ingin dianggap masyarakat sebagai orang yang kaya dan taat karena bisa melaksanakan haji beberapa kali. Naudzubillah,” tuturnya.

    Berkaitan dengan hal ini, relevan sekali apa yang diucapkan oleh ulama sufi terkemuka, Ibnu Athaillah As-sakandari:
    Maksiat yang melahirkan rasa hina (pada diri sendiri) justru lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan bangga diri dan takabur.

    “Kami sangat menyarankan agar petugas haji yang dipilih oleh pemerintah, dari tokoh-tokoh agama yang sudah mumpuni dalam materi fikih tentang manasik haji. Akan tetapi mereka belum pernah dan tidak mampu untuk berangkat haji, sehingga dengan begitu pemerintah betul-betul menerapkan kebijakan yang maslahat dan membantu meringankan beban para tokoh agama, selaras dengan salah satu kaidah fikih Tasharroful Imam ala-Raiyyah manuthun bil maslahah (keputusan seorang pemimpin harus berorientasi pada kebaikan masyarakat),” jelasnya.

    “Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dalam hal khidmah ke pada jemaah. Tentunya kami sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji dan juga DPR yang sepakat menambah subsidi pemerintah dalam pembiayaan haji yang ditanggung para calon jemaah haji, sehingga beban jemaah menjadi lebih murah,” pungkasnya. (tok/ian)

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp2,4 Triliun

    100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp2,4 Triliun

    loading…

    Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanusdin dalam 100 hari kerja Pemerinahan Prabowo-Gibran berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp2,4 triliun. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kinerja Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menumbuhkan asa bidang penegakan hukum.

    Pesan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada koruptor dan pelanggar hukum lainnya langsung dilaksanakan Jaksa Agung dan jajarannya. Tak hanya menyikat para koruptor, Kejaksaan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

    Tercatat, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun. “Pemulihan keuangan negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) seluruh Indonesia periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Kamis (23/1/2025).

    Harli mengatakan hasil persentase capaian kinerja tersebut sebesar 176,34%. Dalam periode itu, Datun pada seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp2.043.369.572.024,26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49%. Bidang Datun Kejagung juga telah memberikan sejumlah bantuan Perdata dalam periode 100 hari kerja Pemerintahan.

    Menanggapi torehan prestasi Kejagung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim memberikan secercah harapan dalam penegakan hukum berkeadilan.

    “Harapan besar publik Kejaksaan tak kendor memberantas korupai, sikat habis koruptor. Torehan prestasi jadi kado pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari kerjanya di bidang hukum,” kata Ubaidillah.

    Ubaidillah berharap torehan prestasi Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanusdin terus berlanjut. Saat ini apa yang dilakukam Kejaksaan sejalan dengan Asta Cita pemerintaham Prabowo-Gibran. “Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini,” ucapnya.

    (cip)

  • Makna Batik Tolak Bala Sultan Jogja hingga Sosok di Tengah Jokowi Jadi Sorotan, Ternyata Bukan Wanita Biasa

    Makna Batik Tolak Bala Sultan Jogja hingga Sosok di Tengah Jokowi Jadi Sorotan, Ternyata Bukan Wanita Biasa

    GELORA.CO – Pertemuan antara raja sekaligus Gubernur Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan mantan Presiden ke-7 RI, Jokowi menuai sorotan banyak pihak.

    Dua tokoh bangsa itu terlihat berbincang cukup lama di Keraton Kilen, Yogyakarta pada Rabu, 15 Januari 2025.

    Data yang dihimpun menyebutkan, pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X itu berlangsung sekira dua jam itu menarik perhatian publik, lantaran berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas.

    Namun Jokowi menegaskan, bahwa pertemuannya dengan Sultan HB X ini tidak memiliki agenda politik.

    Menurutnya pertemuan tersebut hanya untuk menjalin silaturahmi yang telah lama tertunda.

    “Silaturahmi. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau.  Tidak ada pembicaraan politik. Kami hanya membahas isu geopolitik dan ekonomi global,” katanya dikutip pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Nah terkait hal itu, warganet juga menyorot motif batik yang dikenakan dua tokoh Jawa tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa pakaian yang dikenakan Raja Jogja itu memiliki arti khusus.

    “Sultan menemui JKW pakai batik motif gringsing yang bermakna tolak bala,” tulis akun media sosial X @MurtadhaOne1.

    Selain batik, sosok yang wanita di tengah pertemuan tersebut juga menyita perhatian publik. Siapakah dia? 

    Wanita di Tengah Raja Jawa

    Usut punya usut, wanita tersebut adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendoro, putri bungsu atau anak kelima dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas.

    Lahir pada 18 September 1986, GKR Bendoro merupakan salah satu 10 Besar kontes Miss Indonesia 2009 dan sarjana di bidang perhotelan dari salah satu perguruan tinggi di Swiss. 

    Pada 18 Oktober 2011, ia menikah dengan Achmad Ubaidillah yang diberi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara yang berasal dari Bandar Lampung. 

    Pernikahan ini banyak diberitakan karena ia adalah menantu pertama Hamengkubuwono X yang bukan berasal dari Jawa melainkan dari etnis Melayu, dan bukan keturunan bangsawan melainkan hanya orang biasa saja

    GKR Bendoro terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni di Yogyakarta. 

    Ia menuntut pendidikan di kota kelahirannya hingga bangku sekolah menengah pertama. Setelah tamat SMP, GKR Bendoro melanjutkan sekolah ke Singapura di International School of Singapore. 

    Setelah lulus dari sekolah tersebut, sang ratu melanjutkan ke International Hospitality Management Institute di Swiss dan melanjutkan pendidikan S-2 jurusan warisan budaya di Napier University di Edinburgh, Skotlandia.

    Pada akhir pendidikannya, ia menulis tesis yang mengangkat topik tentang Yogyakarta

    GKR Bendoro sempat terpilih mewakili provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kontes kecantikan Miss Indonesia pada tahun 2009. 

    Di akhir acara ia termasuk dalam finalis 10 Besar Miss Indonesia 2009, tetapi ia tereliminasi di tahap tersebut dan tidak masuk dan melaju pada babak 5 besar.

    Selain aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, GKR Bendoro saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Spa Nurkadhatyan. 

    Spa yang dimiliki lima putri keraton ini berlokasi di Hotel Ambarukmo Yogyakarta dengan menawarkan perawatan ala putri-putri keraton.