Tag: Ubaidillah

  • Komdigi Minta Stasiun TV Siarkan Lagu Indonesia Raya Tiap Pagi

    Komdigi Minta Stasiun TV Siarkan Lagu Indonesia Raya Tiap Pagi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengharapkan lagu Indonesia Raya diputar di setiap stasiun televisi setiap pagi.

    Angga Raka menyebut pemutaran lagu kebangsaan dalam siaran pagi tersebut merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menanamkan rasa nasionalisme.

    “Kalau di radio kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 07.00. Untuk TV, harapan kita bisa disiarkan juga serentak pukul 06.00. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi ada yang siarkan pukul 6.00, 5.00, 4.00 bahkan 3.00 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 7.00 pagi,” ujarnya dalam sebuah keterangan, Selasa (10/12).

    Hal tersebut disampaikan Angga Raka dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah di Kantor Komdigi Jakarta, Selasa (10/12). Dalam pertemuan ini, Angga Raka juga membahas Rancangan Peraturan KPI (RPKPI) untuk mewujudkan ruang digital yang ramah anak.

    “Ada pesan dari Bapak Presiden agar siaran pagi atau pada jam-jam yang banyak anak-anak menonton TV agar bobot siarannya lebih informatif, edukatif dan inspiratif,” tuturnya.

    Angga Raka juga mendorong KPI untuk mengawal tayangan agar sesuai dengan usia audiens demi menyelamatkan generasi bangsa.

    “Jangan sampai anak-anak kita terpapar siaran yang bukan sesuai dengan usia tontonnya. Ini demi selamatkan generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang,” katanya.

    Lebih lanjut, Angga Raka meminta bantuan stasiun TV untuk bersama-sama memberantas judi online (judol) yang telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia.

    “Kita harus kompak, kami harap juga para stakeholder TV nasional ikut serta membantu perang terhadap judol ini. Mungkin bisa kita sisipkan iklan layanan masyarakat terkait bahaya judol ini pada waktu-waktu primetime, guna tingkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya judol,” tandasnya.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo Minta Bobot Siaran Pagi Lebih Informatif, Edukatif, dan Inspiratif

    Prabowo Minta Bobot Siaran Pagi Lebih Informatif, Edukatif, dan Inspiratif

    loading…

    Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo menerima audiensi Ketua KPI Ubaidillah, Selasa (10/12/2024) untuk membahas Rancangan Peraturan KPI. Foto: Ist

    JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo menerima audiensi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Selasa (10/12/2024) untuk membahas Rancangan Peraturan KPI. Kemudian, juga dibahas kebijakan mewujudkan ruang digital ramah anak.

    “Ada pesan dari Bapak Presiden agar siaran pagi atau pada jam-jam yang banyak anak-anak menonton TV agar bobot siarannya lebih informatif, edukatif, dan inspiratif. Jangan sampai anak-anak kita terpapar siaran yang bukan sesuai usia tontonannya. Ini demi selamatkan generasi bangsa Indonesia di masa mendatang,” ujar Angga.

    Prabowo juga menyampaikan keinginan untuk menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada siaran pagi guna menanamkan rasa nasionalime.

    “Kalau di radio kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 06.00, untuk TV harapan kita bisa disiarkan juga serentak pukul 07.00. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi ada yang siarkan pukul 5, 4 bahkan 3 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 7 pagi,” katanya.

    Angga juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo untuk adanya upaya bersama memberantas judi online yang dinilai sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa.

    “Kita harus kompak, kami harap juga para stakeholder TV nasional ikut serta membantu perang terhadap judol. Mungkin bisa kita sisipkan iklan layanan masyarakat terkait bahaya judol ini pada waktu-waktu primetime guna tingkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya judol,” ungkap Angga.

    (jon)

  • Musim Hujan, BPBD Gresik Waspadai Meluapnya Kali Lamong

    Musim Hujan, BPBD Gresik Waspadai Meluapnya Kali Lamong

    Gresik (beritajatim.com)– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik memwaspadai meluapnya Kali Lamong di musim hujan. Ini karena area hulu sungai tersebut, yang berada di Kabupaten Mojokerto sudah terjadi banjir.

    Kabid Logistik dan Kedaruratan FX. Micko Herlambang mengatakan, saat ini instansinya memwaspadai banjir mengingat ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim di musim hujan.

    “Kami terus memantau pergerakan arus Kali Lamong yang sampai sekarang masih siaga tiga. Kendati di area hulu sebagian ada yang banjir,” katanya, Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut Micko mengatakan, imbas intesitas hujan yang cukup tinggi. Ada sejumlah wilayah yang sempat tergenang banjir.

    “Laporan yang masuk ada genangan air di Desa Bengkelo Lur, Kecamatan Benjeng. Tapi sekarang genangan air tersebut sudah surut,” katanya.

    Selain terus memonitor Kali Lamong, pemerintah daerah setempat juga terus melakukan normalisasi sungai yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto, Gresik, dan Kota Surabaya.

    Sejumlah alat berat dikerahkan, supaya air yang meluapnya di Kali Lamong bisa diminimalisir, dan tidak masuk ke rumah warga atau jalan raya.

    Kabid Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Gresik Ubaidillah menyatakan normalisasi Kali Lamong terus dilakukan di sepanjang 38,68 kilometer di sebagian lokasi wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Kedamean, Menganti, dan Cerme.

    “Kelima kecamatan itu menjadi prioritas mengingat saat Kali Lamong meluap daerah tersebut menjadi langganan,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Gelar Muktamar Ilmu Pengetahuan, Lakpesdam PWNU Jateng Soroti Peran NU sebagai Civil Society – Halaman all

    Gelar Muktamar Ilmu Pengetahuan, Lakpesdam PWNU Jateng Soroti Peran NU sebagai Civil Society – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

    Mengangkat tema besar “Merefleksikan Kembali Peran Nahdlatul Ulama sebagai Civil Society”, acara ini bertujuan untuk menggali refleksi dan strategi peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan sipil dalam menghadapi tantangan global, sosial, dan geopolitik terkini. 

    Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar mengatakan, kegiatan muktamar ilmu pengetahuan diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan tantangan NU di era saat ini. 

    “Kami ingin acara ini menjadi pendorong lahirnya ide-ide besar yang relevan dalam menjawab tantangan zaman mendatang. Juga untuk menyelaraskan gerak dari Lakpesdam di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah,” ujar Zainal.

    Ke depan, kata Zainal yang juga Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah akan mendorong adanya forum diskusi yang bisa memantik gagasan dan aksi yang relevan dengan kebutuhan jamaah dan jamiyyah khususnya di lingkup Jawa Tengah. 

    “NU di Jawa Tengah adalah terbesar kedua di Indonesia. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, kami ingin organisasi NU nyata manfaatnya di masyarakat dan bisa bersinergi dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil lain untuk mendorong pemerintah yang hadir dan menjawab masalah dan tantangan yang ada di Jawa Tengah,” ujar Zainal.

    Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menggelar kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

    Rektor UNS, Prof Hartono menyampaikan, topik-topik yang dibahas pada muktamar ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi terutama dalam bidang pertanian. 

    Prof Hartono menegaskan, salah satu kajian riset utama UNS yang berfokus pada swasembada pangan sangat selaras dengan tema muktamar di tengah kondisi krisis pangan yang semakin memprihatinkan. 

    “Dalam lima tahun terakhir, sekitar 60.000 hingga 70.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi, yang menyebabkan penurunan hasil pangan hingga 2-3 juta ton per tahun.”

    “Bahkan, pada 2023, Indonesia terpaksa mengimpor beras sebanyak 30.000 ton,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Prof. Hartono menjelaskan, pemerintah telah merencanakan program ketahanan pangan yang mencakup 3 juta hektar lahan baru melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, TNI, dan organisasi masyarakat. 

    “UNS juga mendapatkan alokasi sekitar 4.300 hektar sebagai kajian untuk disurvei dan membuat desain untuk optimalisasi lahan pertanian di Kalimantan,” ujar Prof Hartono.

    Sementara itu, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghaffar Rozin yang akarab dipanggil Gus Rozin menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Lakpesdam. 

    Menurut Gus Rozin, Lakpesdam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengembangan SDM, tetapi juga berperan sebagai lembaga kajian dan pengembangan pemikiran dalam memperkuat masyarakat madani dan civil society. 

    “NU berkomitmen untuk membangun masyarakat yang partisipatif, tidak bergantung pada negara, dan menghidupkan kembali gerakan serta pemikiran Gus Dur yang mengedepankan keseimbangan antara intelektual dan ulama,” kata Gus Rozin.

    Dalam khutbah iftitahnya, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh menjelaskan, Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 ini berangkat dari gagasan sederhana, yaitu untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.  

    “Ilmu itu harus bermanfaat bagi umat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, bukan hanya di dunia akademis, tetapi lebih jauh lagi di masyarakat.”

    “Banyak ilmu yang belum sepenuhnya diaktualisasikan untuk kepentingan umat, dan ini menjadi tugas kita bersama, para cendikiawan, kyai, dan ulama untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar KH. Ubaidillah Shodaqoh.

    Melanjutkan Pemikiran Gus Dur

    Muktamar ini juga mengangkat pentingnya melanjutkan gerakan dan pemikiran Gus Dur yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sipil serta mendorong agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat.

    Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i mengangkat tema tentang pentingnya civil society dalam kehidupan bersama. 

    Dalam penjelasannya, ia menyoroti konsep masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial yang harus digerakkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. 

    Syafi’i mengungkapkan, masjid harus kembali berperan sebagai pusat peradaban, tidak hanya sebagai tempat ibadah. 

    Namun juga sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

    “Masjid harus mengembalikan peran historisnya dalam membangun masyarakat. Kita bisa mengembangkan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat, seperti UMKM dan beasiswa anak-anak,” ujarnya.

    Ia menambahkan, masjid saat ini sudah mulai kehilangan ikatannya dengan masyarakat.

    Mengacu pada hasil disertasinya mengenai modal sosial masjid dalam perspektif Islam, Syafi’i menegaskan perlunya revitalisasi masjid sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. 

    Dalam kesempatan ini, ia juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama serta peluncuran program studi Manajemen Pendidikan Pesantren untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

    Para peserta mengikuti Lakpesdam PWNU Jawa Tengah kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang digelar Lakpesdam PWNU Jateng.

    Di sesi berikutnya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono membahas isu penting terkait ketahanan pangan dan distribusi pupuk subsidi di Indonesia. 

    Menurut Sudaryono, sistem birokrasi yang rumit dan melibatkan lebih dari 12 kementerian telah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani. 

    “Pada tahun 2025, kita akan menyederhanakan proses distribusi pupuk, menghilangkan penggunaan Kartu Tani, dan memastikan pupuk langsung sampai dari pabrik ke petani,” jelas Sudaryono. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan alokasi dan mendukung produktivitas pertanian di Indonesia. 

    Sudaryono juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengembalikan Bulog sebagai badan yang fokus pada pembelian gabah langsung dari petani, bukan dari pedagang perantara. 

    Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan harga gabah yang adil.

    Di sisi lain, Sudaryono menekankan pentingnya membuka lahan baru untuk produksi pangan di 12 provinsi yang dikenal sebagai brigade pangan. 

    “Ekonomi berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan dunia. NU sebagai ormas terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas,” ujar Sudaryono.

    Dalam muktamar ini, Sudaryono berharap NU sebagai ormas terbesar di dunia dapat mengambil peran aktif dalam memajukan sektor pertanian berbasis komunitas, serta membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih stabil.

    Adapun acara ini dihadiri sekitar hampir 500 peserta yang terdiri dari para pengurus NU di Jawa Tengah, akademisi berbagai perguruan tinggi umum dan keagamaan, serta tokoh-tokoh penting dari eksekutif maupun legislatif. (*)

  • Gus Ubaid Kagum: Amalan Apa yang Dimiliki Pak Sonhaji Penjual Es Teh?

    Gus Ubaid Kagum: Amalan Apa yang Dimiliki Pak Sonhaji Penjual Es Teh?

    Surabaya (beritajatim.com) – Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan sosok Pak Sonhaji, penjual es teh asongan yang mendadak dapat simpati masyarakat lantaran viralnya potongan video pengajian Gus Miftah yang mengumpat Pak Sonhaji.

    Bahkan, sekelas artis pun rela datang ke Magelang karena iba memberi tali kasih hingga ada yang mau mengumrahkan Pak Sonhaji dan keluarganya.

    “Fenomena ini sangat tepat menjadi refleksi kita sebagai ummat manusia, yang tentu dalam kehidupan fana ini sudah disiapkan semua takdirnya. Dan, ini bagi saya menarik melihat sosok Pak Sonhaji, si penjual es teh asongan tersebut,” kata tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid).

    Menurut Gus Ubaid yang juga pengasuh Ponpes Annuriyah Kaliwining Jember ini, sudah sepatutnya sebagai umat Islam kembali meyakini bahwa Allah SWT Maha Segalanya, dan mudah bagi Allah untuk mengubah nasib seseorang.

    Sebagaimana firman-Nya, ‘Wa may yattaqillaha yaj al-lahu makhraja. Wa yarzuq-hu min aisu la yahtasib, wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad ja alallahu likulli syai in qadra. Artinya: “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

    “Jika kita berbicara kekurangan Gus Miftah sebagai pendakwah, tentunya beliau sebagai manusia diciptakan sama seperti kita penuh dengan kekurangan, mungkin kita menganggap ceplas ceplosnya (apa adanya) Gus Miftah dalam berdakwah dirasa kurang bagus secara logika adat ketimuran dan orang muslim,” ujarnya.

    Namun, Gus Miftah juga sudah meminta maaf kepada Pak Sonhaji dan masyarakat Indonesia secara terbuka (karena beliau juga sebagai utusan khusus Presiden Prabowo), karena perkataannya yang salah.

    “Justru menurut pendapat saya, ceplas ceplosnya Gus Miftah dalam memberikan ceramah agama itu sudah merupakan kehendak dan ketetapan Allah SWT, dengan ceplas ceplosnya Gus Miftah dalam pengajiannya justru mengangkat derajat seorang hamba Allah bernama Sonhaji penjual es teh,” tuturnya.

    “Secara pribadi, saya sedang coba dalami dari viralnya kasus ini justru sosok seorang Pak Sonhaji. Apa amalan ibadah dari seorang penjual es teh Pak Sonhaji. Mungkin dia tidak pernah berpikir akan seterkenal ini dan mengubah nasib keluarganya,” imbuhnya.

    Banyak tokoh masyarakat yang iba kepadanya, mulai dari Partai Gerindra yang memberikan modal usaha, Gus Miftah yang membelikan rumah baru untuk dia dan keluarganya. “Beberapa artis memberikan bantuan santunan uang, memberangkatkan umroh, dan lain sebagainya. Amaliyah Pak Sonhaji menurut saya mampu menggetarkan dan membuka pintu langit, itu yang harus kita pelajari dari viralnya ceramah Gus Miftah dan penjual es teh Pak Sonhaji,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Gus Ubaid Kagum: Amalan Apa yang Dimiliki Pak Sonhaji Penjual Es Teh?

    GBK Minta Sri Mulyani Revisi Perpres 33/2020 dan Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pembina Gawagis Berpikir Kemajuan (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) dan pengurus GBK meminta kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani untuk meninjau kembali dan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

    Standar Harga Satuan Regional ini meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan satuan biaya pemeliharaan.

    “Tentu permintaan ini berdasarkan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang serius dalam memikirkan masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Indonesia, baik pengusaha skala kecil menengah (UMKM) atau pengusaha besar,” kata Gus Ubaid yang juga Pengasuh Ponpes Annuriyah Kaliwining Jember ini, Selasa (3/12/2024).

    “Kami mendukung pernyataan Presiden Prabowo yang meminta kepada Ibu Menteri Keuangan memangkas perjalanan dinas ke luar negeri sebanyak 50 persen. Menurut kami, itu sangat bagus. Bahkan, perjalanan dinas ke luar negeri itu bisa dipangkas sampai 70 persen, hanya sisakan 30 persen, karena itu tidak produktif,” lanjutnya.

    Akan tetapi, GBK meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk tidak juga memotong perjalanan dinas dalam negeri. “Karena apa? Ini karena fakta di lapangan hari ini itu banyak pengusaha-pengusaha perhotelan di daerah itu okupansinya rendah sekali. Seperti yang kami tahu secara langsung, yaitu salah satu hotel berbintang di Surabaya dan Hotel Fortuna Grande Jember, manajer hotel tersebut mengeluh karena okupansinya rendah sekali. Bahkan, per Oktober kemarin ini Hotel Fortuna Grande Jember minus Rp 400 juta, karena tidak ada pemesanan acara atau kunjungan dari beberapa instansi,” jelasnya.

    Pihaknya juga diperkuat oleh informasi langsung dari teman DPRD Jatim soal perjalanan dinas dalam negeri yang dipangkas, karena Perpres 33/2020 itu
    diberlakukan lagi sama Menkeu Sri Mulyani.

    “Mungkin sebaiknya Perpres 33/2020 itu direvisi atau bahkan dihapus saja dan mengganti dengan Perpres baru yang secara penuh mengatur perjalanan dinas dalam negeri, karena hal itu dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri. Apalagi mengingat Perpres 33/2020 dikeluarkan oleh Bapak Jokowi pada saat dunia lagi dilanda Covid-19 waktu itu dan banyak anggaran dipangkas untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

    Perkumpulan ulama muda itu juga sangat mendukung Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang meminta kenaikan PPN 12 persen untuk sementara ditunda. Ini karena sekarang banyak pengusaha di daerah mengeluh PPN yang dinaikkan, karena itu akan membuat para pengusaha dan UMKM gulung tikar.

    “Jadi, kami mungkin mewakili teman-teman pengusaha yang berkeluh kesah kepada kami, agar perjalanan dinas di dalam negeri tolong diperbanyak lagi. Semoga Perpres 33/2020 dihapus dan diganti Perpres baru, serta perbanyak perjalanan dinas ke dalam negeri supaya perekonomian di dalam negeri ini bener-bener tumbuh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Terdakwa Pungli Rutan KPK Rela Pacar Cari Pria Lain: Bahagiamu, Bahagiaku

    Terdakwa Pungli Rutan KPK Rela Pacar Cari Pria Lain: Bahagiamu, Bahagiaku

    Jakarta

    Mantan Petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim menyampaikan permintaan maaf kepada sang kekasih karena harus menunda rencana bahagia. Ari mengaku rela kekasih bersanding dengan pria lain jika menunggunya terlalu lama.

    Hal itu disampaikan Ari saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi terdakwa terkait kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (2/12/2024).

    Mulanya. Ari meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena harus banting tulang menjadi kuli bangunan untuk menggantikan dirinya yang saat ini tidak bisa membiayai kebutuhan.

    “Kepada kedua orang tua saya, emak dan bapak. Izinkan saya menyampaikan pesan permintaan maaf, Emak, Pak, maafkan Ari atas apa yang menimpa Ari sampai hari ini. Maafkan karena Ari di usia senja Bapak harus mencari nafkah sebagai kuli bangunan dan berjualan serabutan di pinggir jalan,” kata Ari.

    Ari juga meminta maaf kepada kekasihnya, Dewi Ratnasari, karena harus menunda rencana. Ari mengucapkan terima kasih kepada kekasihnya yang setia membesuk selama 9 bulan di penjara.

    “Kepada Dewi Ratnasari kekasih saya, maafkan saya karena kekhilafan saya, rencana indah kita jadi harus tertunda. Terima kasih selama 9 bulan telah menjadi satu-satunya orang yang selalu membesuk saya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan serta kesehatan dan selalu kepadamu,” kata Ari.

    “Dan apabila nanti menungguku terlalu lama lebih baik kau bersanding dengan yang lain, karena bahagiamu juga bahagiaku,” katanya.

    15 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

    Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

    Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

    1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

    2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

    3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

    4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

    5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

    6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

    7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

    8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

    9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

    10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

    11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

    12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

    13. Wardoyo, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

    14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

    15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

    Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

    Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

    (whn/dnu)

  • 3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti

    3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti

    3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    Rutan KPK
    ) menolak tuntutan jaksa yang meminta meminta mereka membayar uang pengganti.
    Ketiga terdakwa itu yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah yang berperan mengambil uang dari tahanan pengepul uang pungli.
    Penolakan ini disampaikan tim kuasa hukum ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    “Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK,” kata pengacara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Pengacara menyebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, surat tuntutan jaksa tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.
    Pasal 182 undang-undang tersebut menyatakan bahwa surat tuntutan harus sesuai fakta persidangan dan materi yang termuat dalam surat dakwaan.
    Menurut pengacara, surat tuntutan yang tidak sesuai dakwaan berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.
    “Jaksa wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan Tuntutan, kecuali jika ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan,” ujar pengacara.
    Pengacara lantas menyebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabaikan surat tuntutan jaksa KPK.
    “Mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan,” tutur pengacara.
    Dalam perkara ini, Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000, Ricky Rachmawanto Rp 116.450.000, dan Ramadhan Ubaidillah, Rp 135.200.000
    Pada tuntutan pidana pokoknya, jaksa meminta Suharlan, Ricky, dan Ubaidillah dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.
    Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.
    Kemudian eks petugas di
    rutan KPK
    , yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.
    Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank,  serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak. 
    Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

    Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.
    Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.
    Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.
    Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas’ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tokoh Muda NU: Polri Gabung di Kemendagri, Kurang Pas

    Tokoh Muda NU: Polri Gabung di Kemendagri, Kurang Pas

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait wacana akan digabungkannya institusi Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

    “Menurut saya, rencana penggabungan Polri ke Kemendagri itu kurang pas dan terkesan seperti dipaksakan, karena kecemburuan beberapa institusi lain kepada isntitusi Polri. Salah satu peran Polri sebagai penjaga kamtibmas di dalam negeri, sudah tepat berdiri sendiri dan langsung di bawah komando Presiden RI,” tegas Gus Ubaid, Minggu (1/12/2024).

    Menurut dia, memang selama ini banyak kejadian yang mencoreng nama baik Polri karena ulah beberapa oknum dari dalam intitusi penegak hukum tersebut. Dan, Kapolri sangat tegas dalam mengambil sikap kepada oknum anggotanya yang jelas melanggar hukum dan kode etik.

    “Jika kita melihat sejarah pemisahan institusi Polri dengan ABRI pada saat awal awal reformasi, tentunya kita tahu maksud dan tujuannya. Menurut saya pribadi, institusi Polri semakin baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terbuka, transparan, cepat, cekatan dan mengayomi. Bahkan, Kapolri meminta langsung masyarakat mengkritisi intistusinya yang dirasa kurang bagus,” jelasnya.

    Di berbagai platform unggahan video, Gus Ubaid melihat Kapolri dengan jelas dan sengaja mengundang komedian.

    “Jokesnya pun menurut saya sangat kritis sekali kepada Polri bahkan Kapolri dan jajarannya saya melihat tertawa lepas dengan kritikan para komedian tersebut. Sekali lagi saya kurang sependapat, jika Polri digabungkan dengan Kemendagri. Dan, saya berharap Polri ke depan semakin menjadi lembaga yang benar-benar tangguh, transparan, dan mengayomi masyarakatm. Bravo Polri dan semakin presisi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pilgub dan Pilkada di Jatim Usai, GBK: Saatnya Rajut Kembali Silaturrahmi

    Pilgub dan Pilkada di Jatim Usai, GBK: Saatnya Rajut Kembali Silaturrahmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan GBK (Gibran BerKopyah), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengucapkan selamat atas terpilihnya beberapa calon kepala daerah di Jawa Timur yang didukung dalam kontestasi Pemilukada 2024 ini.

    “Kami optimistis mengatakan kepada calon-calon kepala daerah yang didukung, Insya Allah mereka semua akan terpilih dan tinggal menunggu pelantikan saja. GBK memiliki cara kerja sendiri di lapangan, silent dan termonitor, yang mana di dalamnya ada tokoh-tokoh muda pesantren atau Gawagis. Dan, Insya Allah kami yakin mereka memberikan kemaslahatan dan kemajuan kepada masyarakat yang dia pimpin. Dan, bisa sinergi dengan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran,” kata Gus Ubaid kepada beritajatim.com, Kamis (28/11/2024).

    Gus Ubaid mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang unggul versi Quick Count. Yakni, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

    “Selamat juga kepada paslon di Kabupaten Probolinggo (Gus Haris dan Gus Fahmi), paslon di Jember (Gus Fawait dan Djoko), paslon di Lumajang (Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma),” tuturnya.

    “Dari beberapa bupati yang kami dukung, semuanya melawan incumbent, atau anak dari mantan bupati sebelumnya. Alhamdulillah, kami bisa tumbangkan mereka. Saya yakin ini semua atas seizin Allah SWT (Hadza min fadli robbina). Dan, teruntuk calon-calon kepala daerah yang kalah atau belum beruntung, percayalah rezekimu yang terlambat, mungkin lebih baik daripada rezeki mereka yang lebih awal. Maka bersabarlah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Pesta demokerasi pilkada sudah usai, saatnya merajut kembali tali silaturrahmi antarsaudara, tetangga, dan kawan,” pungkasnya. (tok)