Xcloud.id

Tag: Tulus Abadi

  • Pemkot Surakarta harus tindak cepat terkait kasus Ayam Widuran

    Pemkot Surakarta harus tindak cepat terkait kasus Ayam Widuran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Dinas Perdagangan setempat harus bertindak cepat untuk menindak restoran Ayam Widuran di Surakarta, Jawa Tengah, yang setelah berpuluh tahun ternyata terungkap tidak halal.

    “Dinas Perdagangan setempat pun harusnya bertindak cepat, untuk memberikan sanksi (pencabutan izin) administratif pada resto tersebut,” kata Tulus, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, penting bagi regulator setempat seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

    Selain itu, Tulis menilai kasus seperti ini perlu untuk dilihat secara holistik.

    “Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sistemik, khususnya dari aspek pengawasan, baik pengawasan pra pasar (pre-market), maupun pengawasan pascapasar (post-market),” kata dia.

    Tulus menambahkan, kejadian ini juga dapat menjadi bentuk evaluasi terkait pelanggaran produk halal oleh pelaku usaha, yang harus diperketat regulasinya.

    “Tersebab dalam UU tentang Cipta Kerja, masalah sertifikasi halal boleh dilakukan secara self declaration, khususnya untuk pelaku usaha level UKM-UMKM,” kata Tulus.

    “Self declaration sangat berpotensi disalahgunakan oleh sektor usaha, dan karena itu model seperti ini sangat lemah dari sisi perlindungan konsumen, dan publik secara luas, apalagi di era digital economy seperti sekarang ini,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Tulus mengajak konsumen yang dirugikan atas kasus tersebut, untuk mengadukannya melalui surel resmi FKBI pengaduan@konsumenindonesia.org.

    Sebelumnya, jagad maya diramaikan dengan status nonhalal dari restoran legendaris Ayam Goreng Widuran, yang sudah berdiri sejak tahun 1973.

    Meski dikenal karena menu ayam kampung berbumbu dan kremesan renyahnya, baru diketahui oleh pelanggan bahwa kremesan di Ayam Goreng Widuran menggunakan minyak babi.

    Pihak manajemen restoran pun hanya memberikan permintaan maaf, tapi banyak konsumen mengaku merasa dirugikan sebab telah mengonsumsi produk yang tidak sesuai standar, serta dinilai melanggar berbagai produk hukum, khususnya UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASTRA Infra Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025, Pastikan Kelancaran dan Keamanan Pemudik – Halaman all

    ASTRA Infra Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025, Pastikan Kelancaran dan Keamanan Pemudik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, ASTRA Infra bersama para pemangku kepentingan terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap lancar, aman, dan nyaman. 

    Dalam talkshow bersama Sonora FM Rabu (19/03/2025), para narasumber, Novianto Dwi Wibowo (VP of Operational Policy & Government Relations  ASTRA Infra), Tulus Abadi (Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat), serta AKP M. Tommy Franata, S.I.K, M.H., M.T. (Paur NTMC Subbag Dalops Baggops Korlantas Polri)  mengupas kesiapan infrastruktur jalan tol dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan yang terjadi setiap tahunnya.

    Seperti yang diketahui, jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Lonjakan volume kendaraan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola jalan tol untuk memastikan lalu lintas tetap terkendali.

    Oleh karena itu, ASTRA Infra menerapkan berbagai strategi guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama periode puncak mudik dan arus balik.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat, Tulus Abadi menjelaskan pihaknya telah melakukan survey ke beberapa ruas tol menjelang musim mudik lebaran tahun ini, termasuk ruas tol yang dikelola ASTRA Infra.

    Tulus melihat ASTRA Infra sudah melakukan berbagai upaya pembenahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrsatruktur jalan tol agar dapat dilalui dengan nyaman oleh para pemudik. 

    “Pembenahan itu juga mencakup kondisi jalan maupun Rest Area yang dapat dimanfaatkan para pemudik,” ungkap Tulus. 

    Di sisi lain, masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan listrik juga tidak perlu khawatir karena keberadaan SPKLU sudah cukup memadai secara jumlah untuk memenuhi kebutuhan charging station.

    Dalam kesempatan yang sama, Novianto Dwi Wibowo, VP of Operational Policy & Government Relations ASTRA Infra menyampaikan, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan kesiapan infrastruktur.

    ASTRA Infra secara rutin melakukan pemeliharaan jalan tol agar tetap dalam kondisi optimal. Selain itu, kesiapan rest area juga menjadi perhatian utama, dengan memastikan ketersediaan fasilitas seperti SPBU, toilet, mushola, serta area parkir yang memadai bagi para pemudik.

    Bowo, sapaan akrabnya melanjutkan, dalam upaya meningkatkan kelancaran arus kendaraan, ASTRA Infra juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menerapkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan.

    “Skema one way dan contra flow akan diberlakukan pada ruas-ruas tol tertentu guna mengurai kemacetan, terutama di jalur-jalur yang diprediksi mengalami kepadatan tinggi, yang dilakukan dengan mengikuti diskresi dari kepolisian,” Jelasnya. 

    Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh AKP Tommy Franata dari NTMC Korlantas Polri yang juga menegaskan komitmen kepolisian untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama musim mudik lebaran tahun ini. 

    Beberapa skenario siap diimplementasikan secara situasional dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan. 

    “Polri siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk ASTRA Infra agar mudik tahun ini bisa aman nyaman dan berkesan untuk semua,” tegasnya.

    Pada ruas tol Tangerang–Merak, misalnya, ASTRA Infra telah menyiapkan personel tambahan serta rekayasa lalu lintas di beberapa titik, guna mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak.

    Sementara itu, di ruas tol Cikopo–Palimanan, beberapa persiapan preventif dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem seperti pembersihan drainase dan penguatan beberapa titik lereng sebagai upaya pencegahan banjir dan tanah longsor. 

    Selain infrastruktur, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan lalu lintas. ASTRA Infra telah mengoperasikan lebih dari 1.300 petugas, 812 CCTV, 7 traffic counter, serta armada dan patroli yang siap beroperasi selama 24 jam untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengurai kepadatan kendaraan.

    Di sisi lain, aspek keselamatan pemudik juga menjadi prioritas ASTRA Infra. Sejumlah program keselamatan berbasis 3E (Engineering, Education, Enforcement) terus digalakkan, mulai dari pemasangan rambu peringatan, imbauan melalui videotron dan media digital, hingga operasi penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan, seperti Over Dimension Over Load (ODOL).

    Menyadari pentingnya edukasi bagi pengguna jalan tol, ASTRA Infra juga mengimbau pemudik untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, memastikan kondisi fisik tetap prima, serta menghindari berkendara dalam keadaan lelah.

    Jika merasa lelah, pemudik disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat sebelum melanjutkan perjalanan selama makismal 30 menit. 

    Bila rest area penuh pengguna jalan dapat memanfaatkan tempat beristirahat di luar jalan tol untuk nantinya dapat masuk kembali tanpa dikenakan biaya tarif tol tambahan.

    Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, ASTRA Infra optimis dapat menghadapi arus mudik Lebaran 2025 dengan baik. Kolaborasi antara pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

    Bagi pemudik yang membutuhkan informasi terkait kondisi lalu lintas atau bantuan di jalan tol, ASTRA Infra juga menyediakan layanan informasi melalui media sosial resmi ASTRA Infra, serta layanan sentra komunikasi yang dapat diakses melalui: 

    ASTRA Infra Toll Road Tangerang—Merak 

     0254 207 878 (Call & WhatsApp Chat) 
     0800 177 7879 (Free Call)

    ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan

    0260 7600 600 (Call)
    0811 2347 600 (Whatsapp Chat)

    ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto

    0321 888 123 (Call & WhatsApp Chat)

  • Ini Saran Aktivis dan Pengamat Soal Tantangan Pengelolaan Air Minum di Jakarta

    Ini Saran Aktivis dan Pengamat Soal Tantangan Pengelolaan Air Minum di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH – Pengelolaan air minum di Jakarta menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI).

    FGD bertajuk “Tantangan Pengelolaan Air Minum Jakarta: Masalah dan Solusinya” itu turut dihadiri Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi; Ketua Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali; serta pemerhati Jakarta, Sugiyanto (SGY) dan Amir Hamzah.

    Selain itu, diskusi juga turut dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan non government organization (NGO) di Jakarta.

    Mulai dari Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Rico Sinaga; Direktur Jakarta Public Service, Mohammad Syaiful Jihad; dan Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu.

    Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin mengapresiasi terselenggaranya FGD untuk membahas tantangan pengelolaan air minum di Jakarta yang melibatkan semua pihak.

    “Saya kira forum ini juga menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan progres target cakupan layanan 100 persen di tahun 2030 serta menerima masukan konstruktif,” kata Arief, di lokasi acara kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Arief menngatakan, Perumda PAM Jaya tentunya terbuka terhadap kritik dan saran membangun agar bisa lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada warga Jakarta.

    “Kita sudah on the track, namun demikian juga masih memerlukan energi tambahan. Termasuk, dengan adanya masukan positif dari kawan-kawan aktivis,” terangnya.

    Ia berharap peran dari NGO untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menggunakan air bersih atau air minum melalui jaringan perpipaan.

    “Penggunaan air tanah saat ini memicu land subsidance hingga dapat memicu masalah kesehatan karena sumber air yang dibuat dekat dengan tangki septik,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif KPMI, Andi Wijaya mengatakan, FGD ini salah satunya diadakan rangka memperingati Hari Air Sedunia.

    “Ketersediaan air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan pola hidup masyarakat. 

    Kesehatan, kualitas hidup, dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor ini,” ucap pria yang karib disapa Adjie Rimbawan ini.

    Menurutnya, Kurangnya infrastruktur air bersih atau air minum yang baik, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. 

    Selain itu, kata dia, juga bisa memengaruhi ekonomi masyarakat.  

    “Melalui FGD ini kita ingin mengevaluasi masalah-masalah ini dan mencari solusi yang tepat sebagai masukan dan kritik membangun untuk PaM Jaya,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mendukung Perumda PAM Jaya untuk segera merealisasikan cakupan air minum atau air bersih 100 persen di tahun 2030.

    “Penggunaan air tanah di Jakarta dengan lingkungan permukiman padat penduduk sangat rentan pada pencemaran yang bisa berdampak pada kesehatan,” tuturnya 

    Ia mengajak masyarakat yang sudah ada jaringan perpipaan Perumda PAM Jaya untuk memanfaatkan layanan tersebut.

    “Sudah menjadi realita permukiman padat di Jakarta kalau sumber air itu biasanya berdekatan dengan tangki septik karena keterbatasan lahan. 

    Ini sangat rentan adanya pencemaran bakteri e.Coli yang bisa membahayakan kesehatan, termasuk memicu stunting,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat 2 penyebab yang umumnya menjadi biang kerok kemacetan selama momentum mudik lebaran. 

    Anggota BPJT dari unsur Masyarakat Tulus Abadi menjelaskan dua faktor tersebut di antaranya yakni adanya penumpukan kendaraan di rest area atau tempat istirahat dan pelayanan (TIP). 

    Pasalnya, penumpukan kendaraan di rest area itu disebut kerap mengular hingga ke ekor jalan. Sehingga menyebabkan perlambatan laju kendaraan di jalan tol.

    Sejalan dengan hal itu, Tulus meminta agar para pemudik nantinya dapat memperhatikan durasi pemberhentian di rest area maksimal 30 menit. 

    “Kami imbau pemudik tak terlalu lama menggunakan rest area. Usahkan maksimal 30 menit. Sehingga, tingkat kemacetan tak sampai ke ekor ke lajur utama hingga menimbulkan kemacetan di dalamnya,” jelasnya saat ditemui di Tol Cipali, Kamis (13/3/2025).

    Selain itu, masalah saldo tak cukup juga menjadi salah satu hal utama penyebab terjadinya kemacetan di selama momentum Lebaran. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), tulus menyebut pada momen Nataru 2024/2025 terdapat 28.000 kendaraan yang mengalami kondisi saldo tak cukup.

    Adapun, 28.000 kendaraan yang mengalami habis saldo itu terjadi di GT Kalikangkung. Untuk itu Tulus mengimbau agar pemudik dapat memperhatikan kecukupan saldo sebelum melakukan perjalanan mudik.

    “Bayangkan kalau 28.000 itu dikali 5 menit atau 10 menit transaksi, karena harus mengisinya dan sebagainya menjadi kemacetan yang luar biasa,” jelasnya. 

    Terlebih, tambah Tulus, sejumlah tol saat ini telah mengalami kenaikan tarif. Sehingga,   bakal terjadi perubahan harga yang perlu menjadi perhatian.

    “Tarif tolnya sebagian sudah naik, jadi kalau dulu prediksinya, saya tidak tahu sampai Kalikangkung itu sekarang kira-kira berapa ya mungkin Rp500.000 atau Rp600.000. Nah itu harus diisi lebih dari itu mestinya,” ujarnya.

  • YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik

    YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik

    Ilustrasi: Kendaraan listrik pada saat mengisi daya di SPKLU milik PLN. (ANTARA/Chairul Rohman)

    YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyoroti pentingnya pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) seiring dengan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Kita harus berubah seiring dengan disruptif energi yang ada. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung EV, sehingga SPKLU jangan hanya di kota-kota besar saja,” kata Tulus dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bertajuk “Coffee Morning: Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025-2030” di Jakarta, Selasa.

    Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri membidik pembangunan 62.918 SPKLU hingga tahun 2030. Upaya ini menyusul amanat Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU, agar stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik ini bisa lebih masif dan merata di Indonesia.

    Menurut Tulus, infrastruktur pendukung harus siap seiring dengan dorongan transisi ke energi yang lebih bersih. Hal itu juga dapat didorong melalui beberapa kebijakan bagi produsen dan konsumen terkait simulasi tarif yang lebih kompetitif serta akses yang lebih baik. Ia menilai, saat ini upaya masyarakat yang sudah membeli mobil listrik dengan biaya yang relatif lebih mahal daripada mobil bertenaga bahan bakar fosil, harus diapresiasi dengan fasilitas penunjang agar memiliki hak yang setara dengan kendaraan konvensional.

    “Pola konsumsinya sekarang masih berdasarkan kesadaran pribadi terkait energi terbarukan. Dan diharapkan dengan dorongan pemerintah, upaya seperti ini bisa semakin berkelanjutan,” ujar Tulus.

    Selain itu, Tulus menilai masih ada jarak (gap) atau penghalang (barrier) bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik, terutama soal harga beli yang masih cukup tinggi.

    “Ada barrier yang buat konsumen ragu untuk beli EV, jadi butuh insentif yang bisa membuat harga EV ini bisa turun atau sejajar dengan mobil pada umumnya,” kata Tulus.

    “Ketika sudah terbangun kesadaran konsumen, pemerintah bisa beri insentif fiskal dan nonfiskal. (Ekosistem kendaraan listrik) Harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab negara,” ujar dia.

     

    Sumber : Antara

  • Masyarakat harus cerdas atur pola konsumsi

    Masyarakat harus cerdas atur pola konsumsi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Soal penyesuaian tarif air, YLKI: Masyarakat harus cerdas atur pola konsumsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 15:07 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menanggapi wacana penyesuaian tarif air PAM Jaya yang baru-baru ini dibahas. Berdasarkan survei yang dilakukan YLKI pada Desember 2024 di beberapa wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, Tulus menyampaikan hasil yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap tarif air saat ini.

    Menurut Tulus, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan PAM Jaya merasa tarif air yang ada sudah cukup wajar. Sebanyak 60 persen dari responden mengungkapkan tarif tersebut sesuai dengan harapan, sementara 26 persen menilai tarifnya mahal, 8 persen mengatakan murah, 4 persen menilai terlalu mahal, dan 2 persen menganggap tarifnya sangat murah.

    Namun, meski mayoritas setuju dengan adanya penyesuaian tarif, 60% dari responden juga menekankan bahwa penyesuaian tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan layanan.

    “Pelanggan tidak keberatan dengan penyesuaian tarif, tetapi kualitas layanan dan distribusi air yang lebih baik sangat diharapkan. Sebanyak 40 persen responden lainnya tidak setuju dengan kenaikan tarif tanpa ada peningkatan layanan yang signifikan,” ungkap Tulus di Jakarta, Senin (14/1/2025).

    YLKI juga menyoroti bahwa mayoritas pelanggan PAM Jaya adalah rumah tangga, dengan sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan data survei, sekitar 44% pelanggan rumah tangga memiliki tagihan air antara Rp100.000 hingga Rp250.000 per bulan. Tulus menyarankan agar kebijakan tarif baru harus mempertimbangkan daya beli kelompok ini.

    Selain itu, Tulus mengingatkan masyarakat agar cerdas dalam mengelola pola konsumsi air mereka. “Masyarakat harus bijak dalam pengeluaran, jangan sampai pengeluaran untuk air bersih lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, seperti rokok. Ini tentu tidak fair dan kontra produktif,” ujar Tulus.

    Lebih lanjut, YLKI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PAM Jaya untuk secara progresif memperluas jangkauan layanan air PAM, guna mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi air tanah yang semakin parah di ibu kota. 

    “Eksploitasi air tanah di Jakarta merupakan fenomena yang merugikan daya dukung lingkungan dan dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan pasokan air bersih di masa depan,” pungkasnya.

    Dengan adanya penyesuaian tarif yang tepat dan kebijakan yang memihak pada kelompok yang kurang mampu, diharapkan pelayanan air bersih di Jakarta dapat lebih merata dan berkelanjutan.

    Sebelumnya, Perumda PAM Jaya meluncurkan program Kartu Air Sehat untuk memberikan tarif air yang lebih terjangkau bagi dua pelanggan rumah tangga, yakni kategori 2A1 (rumah tangga sangat sederhana) dan 2A2 (rumah tangga sederhana). Program ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun dengan evaluasi berkala.

    Senior Manager Corporate Communication & Office Director PAM Jaya, Gatra Vaganza, menjelaskan bahwa program Kartu Air Sehat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan layanan air minum yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

    “Program Kartu Air Sehat adalah wujud komitmen kami untuk memastikan layanan air minum yang adil dan merata bagi warga Jakarta,” ujar Gatra dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1/2025).

    Salah satu keuntungan utama dari program ini adalah adanya tarif air khusus yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang memenuhi kriteria, serta berbagai manfaat tambahan, termasuk layanan prioritas jika terjadi gangguan suplai air. Pemegang Kartu Air Sehat juga akan mendapatkan pengiriman air gratis melalui mobil tangki PAM Jaya dalam kondisi darurat.

    “Pemegang Kartu Air Sehat akan mendapatkan layanan prioritas jika terjadi gangguan suplai air, termasuk pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis,” ungkap Gatra.

    Bagi pelanggan kategori 2A1 dan 2A2 yang mengalami gangguan suplai air dalam periode tertentu, mereka dapat melaporkan masalah tersebut melalui Contact Center PAM Jaya di nomor 1500-223. Setelah proses verifikasi, pelanggan yang terdampak akan menerima kompensasi yang akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gak Perlu Beli Token Listrik Berlebihan saat Ada Diskon Listrik, Bijak Dong!

    Gak Perlu Beli Token Listrik Berlebihan saat Ada Diskon Listrik, Bijak Dong!

    Jakarta: Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau masyarakat kategori pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah untuk bijak dalam menyikapi program diskon tarif listrik dan tidak perlu melakukan pembelian listrik secara berlebihan atau panic buying.
     
    “Beli lah token (listrik) sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying walaupun ada diskon listrik. Penghematan yang diperoleh masyarakat dari program diskon tersebut baiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” jelas Tulus dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    Tulus menekankan, tujuan pemerintah dalam memberikan diskon listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
    “Masyarakat harus bijak memanfaatkan diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah. Penghematan tersebut bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan atau jadi modal usaha sehingga berdampak positif bagi perekonomian. Jangan malah konsumtif dengan memborong listrik,” tambah dia.
     

     

    Pelanggan menengah atas jangan ngiri

    Lebih lanjut, tulus juga mendukung target konsumen yang memperoleh diskon listrik sebesar 50 persen pada periode Januari-Februari 2025.
     
    “Diskon 50 persen listrik ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere ke bawah. Artinya, yang disasar adalah kelompok pelanggan menengah ke bawah,” sebut dia.
     
    “Jadi pelanggan menengah atas jangan komplain dong, karena mereka merupakan golongan yang mampu,” tegas Tulus menambahkan.
     
    Diketahui, kebijakan diskon listrik sebesar 50 persenditujukan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA dan 2200 VA. Diskon ini berlaku sejak Januari hingga Februari 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • PAM Jaya beri kartu air sehat bagi pelanggan keluarga sederhana

    PAM Jaya beri kartu air sehat bagi pelanggan keluarga sederhana

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya menyatakan bahwa pada saat penyesuaian tarif akan dibarengi dengan pemberian Kartu Air Sehat (KAS) bagi pelanggan keluarga sederhana dan diberlakukan selama setahun serta dapat diperpanjang.

    “Program ini efektif mulai Januari 2025 berlaku selama setahun dan akan dilakukan evaluasi secara berkala,” kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa dalam upaya membantu perekonomian masyarakat pra sejahtera, pihaknya mewujudkan tarif berkeadilan dengan meluncurkan KAS.

    Menurut dia, pelanggan yang mendapatkan KAS akan mendapatkan bantuan berupa tarif promo. Bagi pelanggan 2A1 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp1.000 per meter kubik untuk seluruh pemakaian air setiap bulannya.

    Pelanggan 2A2 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp3.550 per meter kubik untuk pemakaian 1-20 meter kubik pertama setiap bulannya.

    “Selain mendapatkan tarif promo, pemegangnya juga akan mendapatkan layanan prioritas jika terjadi gangguan suplai air berupa bantuan pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis,” katanya.

    “Komitmen kami terhadap program sambungan baru gratis bagi pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 dan 2A2 juga terus berlanjut hingga 2025,” ujarnya.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa Perumda PAM Jaya harus terus meningkatkan pelayanan kepada para konsumennya karena dari survei terbaru menunjukkan bahwa 86 persen responden masih mengeluh terkait pelayanan.

    “Keluhan dan pengaduan konsumen PAM Jaya masih sangat dominan,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

    Keluhan yang dialami oleh para konsumen kata Tulus, yaitu masih berkarakter klasik. Artinya sejak dahulu keluhannya masih seperti itu.

    Survei tersebut menandakan masih terdapat persoalan klasik di level manajerial, baik dari sisi hulu maupun hilir, yang akhirnya berdampak terhadap pelayanan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • PAM Jaya harus terus tingkatkan pelayanan kepada konsumen

    PAM Jaya harus terus tingkatkan pelayanan kepada konsumen

    Pekerja memindahkan pipa menggunakan truk crane di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024). (ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/tom.)

    YLKI: PAM Jaya harus terus tingkatkan pelayanan kepada konsumen
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 19:09 WIB

    Elshinta.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa Perumda PAM Jaya harus terus meningkatkan pelayanan kepada para konsumennya karena dari survei terbaru menunjukkan bahwa 86 persen responden masih mengeluh terkait pelayanan.

    “Keluhan dan pengaduan konsumen PAM Jaya masih sangat dominan,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan dari hasil survei singkat terhadap pelayanan PAM Jaya pada awal Desember 2024 yang dilakukan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, berdasar penanganan pengaduan terdapat sebanyak 86 persen pernah mengalami keluhan terhadap pelayanan PAM Jaya.

    Keluhan yang dialami oleh para konsumen kata Tulus, yaitu masih berkarakter klasik. Artinya sejak dahulu keluhannya masih seperti itu.

    Survei tersebut menandakan masih terdapat persoalan klasik di level manajerial, baik dari sisi hulu maupun hilir, yang akhirnya berdampak terhadap pelayanan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebagai regulator, harus secara proaktif melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan kinerja PAM Jaya. “Selain itu manajemen PAM Jaya untuk terus meningkatkan dan menjaga keandalan pelayanannya,” tuturnya.

    Tulus menambahkan, dengan adanya kebijakan tarif baru maka harus ada keberpihakan kepada para konsumennya supaya mereka mendapatkan sesuai yang dibayarkan.

    Ia menambahkan bahwa mayoritas pelanggan PAM Jaya adalah rumah tangga, bahkan rumah tangga menengah bawah, dengan tagihan kisaran Rp100 ribu sampai Rp250 ribu dengan persentase mencapai 44 persen.

    “Artinya, jika ada kebijakan tarif baru, maka keberpihakan pada golongan ini harus kuat, yakni memerhatikan aspek daya beli mereka,” katanya.

     

    Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif baru yang dimulai Januari 2025 akan berkeadilan dan juga dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

    “PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh,” kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa tarif baru ini telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Arief mengatakan, kebijakan penyesuaian tarif merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum
    pada 2030.

    Menurut dia, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.