Tag: Tulus Abadi

  • KedaiKOPI usul pemerintah ambil kebijakan atasi kenaikan harga kelapa

    KedaiKOPI usul pemerintah ambil kebijakan atasi kenaikan harga kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Survei KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah segera memperbaiki regulasi ekspor, meningkatkan pengawasan distribusi serta menerapkan kebijakan prioritas seperti pungutan ekspor terkait kebutuhan kelapa di Indonesia.

    “Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah agar harga kelapa ini bisa segera terjangkau,” kata Peneliti KedaiKOPI Ashma Nur Afifah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    KedaiKOPI merilis hasil survei terkait kondisi kebutuhan kelapa di Indonesia pada Rabu hari ini.

    Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 24 November hingga 1 Desember 2025 kepada 400 responden di enam kota besar itu mengungkap kekhawatiran masyarakat terhadap lonjakan harga kelapa dan produk olahannya yang berpotensi semakin naik pada awal 2026, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

    Ashma menjelaskan survei itu melibatkan tiga kelompok responden, yaitu 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan 40 penjual kelapa utuh.

    Hasilnya, sebanyak 83 persen responden merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir.

    “Bahkan, dari masyarakat yang mengalami kenaikan harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan,” kata Ashma.

    Ashma lalu menjelaskan kenaikan harga tersebut dipicu oleh lonjakan ekspor kelapa utuh besar-besaran. Mayoritas responden, jelasnya, menyadari bahwa permintaan ekspor tinggi menjadi salah satu penyebab utama pasokan domestik berkurang dan harga melonjak.

    “Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan ekspor kelapa bulat tanpa pembatasan ketat membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu,” kata Ashma.

    Survei menunjukkan dampak kenaikan harga sudah dirasakan luas. Bagi ibu rumah tangga, pengeluaran untuk makanan meningkat dan banyak yang terpaksa mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak masakan bersantan.

    “Apalagi, pelaku UMKM melaporkan kenaikan biaya modal dobel dan operasional yang signifikan, bahkan memaksa sebagian menaikkan harga jual menu hingga 50 persen pada usaha katering. Penjual kelapa utuh juga mengalami penurunan laba meski sebagian besar sudah menaikkan harga jual,” ujar Ashma.

    Ia lalu menjelaskan sebanyak 82,1 persen responden khawatir harga kelapa tidak stabil dalam tiga bulan ke depan.

    “Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan mengancam kelestarian makanan tradisional Indonesia yang banyak menggunakan santan dan produk kelapa, sehingga berpotensi ditinggalkan masyarakat karena semakin tidak terjangkau,” tuturnya.

    Survei juga menunjukkan bahwa 80 persen responden mendukung penerapan pungutan ekspor (PE) pada kelapa bulat sebagai solusi.

    Kebijakan itu diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga dalam negeri, sekaligus menghasilkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan petani, peremajaan kebun, hingga pengembangan UMKM.

    “Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan ekspor akan efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa,” ungkap Ashma.

    Sementara, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menekankan perlunya kebijakan lebih komprehensif.

    Menurut Tulus, selain dengan pungutan ekspor, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan dalam negeri terutama untuk konsumen. Sebab, kelapa merupakan salah satu komoditas penting bagi konsumen.

    “Selain pungutan ekspor, pemerintah perlu menentukan domestic market obligation (DMO), tentukan dulu kebutuhan dalam negeri berapa dan menstabilkan harga,” ujarnya.

    Tulus pun mengingatkan jika pemerintah tidak segera membuat kebijakan yang komprehensif, maka kenaikan harga kelapa ini berpotensi membuat inflasi yang tinggi.

    “Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menjadi tergerus dan kemudian itu mengancam kualitas bahan pangan, mengancam kesehatan anak-anak khususnya karena kemudian kualitas bahan pangan yang disajikan oleh orang tua itu menurun,” ujar Tulus.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI desak pengesahan raperda KTR sejalan dengan visi kota global

    FKBI desak pengesahan raperda KTR sejalan dengan visi kota global

    bukan kepentingan oligarki industri rokok

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak pengesahan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (raperda KTR) di DKI Jakarta sejalan dengan visi kota global.

    “Selevel Pemprov DKI Jakarta yang telah menjadi kota global, maka standar regulasi dan kebijakannya seharusnya mengacu pada standar global, yang telah lazim menerapkan dan mewujudkan KTR di kota kota global tersebut,” kata Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Tulus menyusul pembahasan raperda KTR yang kini memasuki tahap akhir. Saat ini, raperda tersebut tengah menjalani proses harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dijadwalkan kembali ke DPRD DKI Jakarta untuk disahkan dalam sidang paripurna pada 19 Desember 2025.

    Namun, belakangan muncul wacana penolakan pengesahan raperda tersebut.

    Menurut Tulus, jika DPRD DKI Jakarta menolak pengesahan raperda KTR, maka hal itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap aspirasi publik.

    Ia merujuk pada hasil survei yang dilakukan IYCTC, Koalisi Smoke Free Jakarta dan kelompok masyarakat sipil, yang menunjukkan lebih dari 90 persen warga Jakarta mendukung pengesahan Ranperda KTR.

    “Kesehatan warga Jakarta dibarter dengan kepentingan industri adiksi,” ujarnya.

    Tulus juga menyoroti lamanya proses penyusunan regulasi KTR di Jakarta yang telah berlangsung selama 14 tahun tanpa hasil.

    Jika kembali gagal, maka Jakarta memasuki tahun ke-15 tanpa Perda KTR, meski secara normatif penyusunan perda dapat diselesaikan dalam waktu tiga hingga enam bulan.

    “Ini menunjukkan kegagalan serius Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, sekaligus menghamburkan anggaran karena pansus Ranperda KTR terus dibentuk berulang kali,” tegasnya.

    Dari sisi nasional, penolakan raperda KTR memalukan karena lebih dari 90 persen kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan sekitar 62 persen di antaranya telah berbentuk Perda.

    “Apalagi jejak historis Pemprov DKI Jakarta sejatinya adalah pelopor dalam mengusung isu dan regulasi KTR di Indonesia sejak 2010,” kata Tulus.

    Lebih lanjut, Tulus menegaskan tidak ada alasan bagi DPRD DKI Jakarta untuk menunda atau menolak pengesahan raperda KTR.

    Ia meminta agar substansi raperda KTR sepenuhnya mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang telah berlaku sebagai hukum positif.

    “Anggota DPRD dipilih oleh warga Jakarta, sehingga kepentingannya merepresentasikan kepentingan warga Jakarta bukan kepentingan oligarki industri rokok,” ujarnya.

    Pewarta: Ade irma Junida/Juliyanti
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera

    Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta seluruh kementerian hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

    “Masyarakat sebagai korban bencana banjir di Sumatera, memang berhak untuk diberikan insentif. Insentif fiskal dan nonfiskal tersebut sangat penting sebagai stimulus ekonomi dan untuk mengembalikan aspek daya beli masyarakat,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menuturkan, banyak di antara masyarakat terdampak bencana yang telah kehilangan pendapatan, sumber mata pencaharian, bahkan tulang punggung keluarga mereka.

    Pihaknya pun mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meniadakan sementara aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite di daerah bencana.

    Tulus menilai langkah Kementerian ESDM tersebut perlu diikuti oleh sektor layanan publik lainnya guna memulihkan perekonomian di kawasan terdampak bencana.

    Ia mengatakan, kebijakan tersebut tepat sasaran karena pembatasan administratif dalam kondisi darurat hanya akan menyulitkan warga.

    Meskipun demikian, ia mendorong kementerian tersebut untuk memperluas bantuan dengan membebaskan atau memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan hingga 6 bulan ke depan, serta memberikan bantuan gas LPG 3 kilogram (kg) bagi para korban.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Pertamina bersama pemerintah daerah harus menertibkan oknum yang mengganggu kelancaran distribusi BBM pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    “Bahkan PT Pertamina, Pemda, dan lain-lain harus mengupayakan penertiban oknum tertentu yang mendistorsi distribusi BBM, sehingga menyebabkan harga BBM lebih mahal,” kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan keberadaan BBM dan gas elpiji sangat mendesak, baik untuk sarana transportasi maupun kebutuhan domestik rumah tangga.

    Oleh karena itu, menurut dia, distribusi energi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat.

    Selain itu, Tulus yang pernah menjabat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2020-2025 itu mengimbau masyarakat agar membeli BBM dalam jumlah wajar dan tidak melakukan penimbunan.

    “Masyarakat juga sebaiknya membeli BBM dalam jumlah yang wajar, jangan menimbun agar konsumen yang lain bisa membeli BBM juga,” ujar dia.

    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi percepatan rekonstruksi infrastruktur listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah mencapai 99 persen.

    Pemulihan jaringan listrik dinilai krusial untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat serta sarana umum seperti rumah sakit, SPBU, telekomunikasi dan sarana ibadah.

    Tulus memberikan apresiasi atas langkah PLN dan Pertamina yang telah melakukan rekonstruksi infrastruktur listrik serta mempercepat distribusi BBM dan LPG di daerah-daerah terdampak banjir di Sumatera.

    Ia mengatakan pekerjaan rekonstruksi jaringan listrik di tengah kondisi bencana tidak mudah, sebab berkaitan langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

    Tulus menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur listrik dan energi merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal pascabencana.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, audit usia pohon hingga tingkatkan wisata kebugaran

    DKI kemarin, audit usia pohon hingga tingkatkan wisata kebugaran

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Kamis (20/11) antara lain Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon hingga peningkatan wisata kebugaran (wellness tourism) untuk mewujudkan ambisi masuk ke dalam Indeks Kota Bahagia (Happy City Index) pada 2027.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon sebagai langkah antisipasi tumbang agar tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas yang ada.

    “Dinas Pertamanan DKI Jakarta seharusnya melakukan audit terhadap usia pohon di Jakarta, maupun yang sekiranya rawan tumbang,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Jaksel tangani 453.725 kasus ISPA hingga Oktober 2025

    Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menangani sebanyak 453.725 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga Oktober 2025.

    “Sejak awal tahun hingga Oktober 2025, total kasus ISPA mencapai lebih dari 453 ribu,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Rawan prostitusi gay, Taman Daan Mogot KM 12 dipasangi 10 lampu PJU

    Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat (Jakbar) memasang 10 lampu Penerang Jalan Umum (PJU) di Taman Daan Mogot KM 12, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis malam, imbas lokasi tersebut rawan prostitusi gay.

    Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum (PSUK-PJU) Sudin Bina Marga Jakbar Abdul Jabbar mengatakan pihaknya mengerahkan 10 personel dan saru mobil skylift untuk memasang 10 lampu PJU tersebut.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pramono bantah isu petugas Ragunan bawa pulang pakan harimau

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu adanya petugas Taman Margasatwa Ragunan yang diduga membawa pulang pakan harimau.

    “Jadi yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, nggak benar. Sekali lagi nggak benar,” tegas Pramono usai meninjau langsung harimau di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI tingkatkan wisata kebugaran untuk wujudkan kota bahagia

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan wisata kebugaran (wellness tourism) untuk mewujudkan ambisi masuk ke dalam Indeks Kota Bahagia (Happy City Index) pada 2027.

    “Kami terus mendorong terwujudnya tekad besar untuk membuat Jakarta masuk dalam ‘Happy City Index’ 2027,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon sebagai langkah antisipasi tumbang agar tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas yang ada.

    “Dinas Pertamanan DKI Jakarta seharusnya melakukan audit terhadap usia pohon di Jakarta, maupun yang sekiranya rawan tumbang,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Tulus mengatakan selama tiga bulan terakhir sudah dua orang meninggal dunia, karena tertimpa pohon tumbang di Kota Jakarta.

    Terakhir, pada Kamis ini, pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan yang beruntung tak memakan korban.

    “Terkait kasus dan fenomena pohon tumbang seharusnya ada mitigasi oleh Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta, apalagi fenomena cuaca ekstrem makin tak menentu,” ucapnya.

    Maka itu, dia mengusulkan perlu adanya audit usia pohon agar Distamhut DKI bisa melakukan penebangan atau pemangkasan, mengganti pohon-pohon tertentu dengan jenis yang kuat dan tidak gampang tumbang.

    Dia menilai tumbangnya pohon di Jakarta dan memakan korban, menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak secara rutin melakukan perawatan terhadap pohon dan tidak melakukan mitigasi terhadap risiko tumbang.

    Kemudian, lanjutnya, tidak melakukan pengecekan acak (random check) terhadap pohon-pohon yang bertumbuh di pinggir jalan raya.

    Ganti rugi

    Dia mengingatkan warga yang menjadi korban akibat pohon yang tumbang, bisa menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta, baik secara materiil dan atau immateriil.

    Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) Jakarta Selatan menyediakan layanan santunan kepada warga yang menjadi korban tertimpa pohon tumbang termasuk kalau kendaraan atau rumah miliknya mengalami kerusakan.

    Untuk jumlah santunan, apabila meninggal dunia sebesar Rp25 juta. Sementara apabila cacat, rusak bangunan dan benda bergerak sebesar Rp50 juta.

    Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memangkas sebanyak 62.161 pohon untuk mengantisipasi tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI sepakat Kementerian ESDM batasi impor BBM

    FKBI sepakat Kementerian ESDM batasi impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengendalikan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pemberian kuota sudah tepat dan rasional.

    “Impor BBM perlu dikendalikan mengingat masalah devisa negara, neraca perdagangan, dan komoditas strategis yang harus diintervensi negara,” ucap Tulus di Jakarta, Minggu.

    Meskipun kebijakan tersebut lantas menyebabkan kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, Tulus menilai kebijakan pemerintah bisa dimengerti dan rasional.

    Ia pun menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait performa SPBU Pertamina, sebab masalah kualitas dan spesifikasi BBM dari perusahaan plat merah tersebut sudah diatur dengan ketat oleh Kementerian ESDM.

    “Tentunya, Pertamina tidak berani main-main dengan hal itu, termasuk soal adanya etanol,” kata Tulus.

    Ia meyakini kandungan etanol dalam BBM Pertamina sudah menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu, kandungan etanol dalam BBM bahkan lumrah ditemukan di SPBU luar negeri, seperti Shell di Amerika Serikat.

    “Masalah etanol terkait erat dengan upaya pengurangan emisi karbon yang menjadi perhatian dunia,” kata Tulus.

    Lebih jauh, Tulus menilai bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta dapat menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan rebranding korporasi, baik dari sisi pelayanan maupun citra kepada publik.

    Tulus mendukung pembuktian bahwa takaran dan volume BBM dari SPBU Pertamina sudah presisi, sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ia juga mendorong Pertamina untuk memberikan inovasi dan pelayanan yang jauh lebih baik dari saat ini.

    Pemberian pelayanan tersebut bisa dimulai dari memitigasi lonjakan pembeli di SPBU Pertamina imbas kosongnya BBM di SPBU swasta.

    “Lonjakan harus diantisipasi, dimitigasi oleh SPBU Pertamina, terutama terkait antrean di titik-titik SPBU strategis, khususnya bagian sepeda motor,” ucap Tulus.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    “Terapkan saja kebijakan ganjil genap di sepanjang Jalan TB Simatupang, dengan penerapan ganjil genap di area tersebut, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang melintas akan berkurang kisaran 40-45 persen,” kata Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
    Selain itu, di sepanjang Jalan TB Simatupang perlu diperkuat dengan akses angkutan umum massal.
    “Diharapkan, pengguna kendaraan pribadi bisa migrasi ke angkutan umum masal, baik Transjakarta, maupun MRT,” ucap dia.
    Tulus menilai, rencana Pemprov Jakarta memangkas beberapa titik trotoar, khususnya di sentra sentra kemacetan di Jalan TB Simatupang, kurang tepat.
    “Sebab pemangkasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik sebagai warga Jakarta, khususnya hak pejalan kaki, atau pedestrian,” kata dia.
    Menurut dia, pemangkasan trotoar tersebut juga tidak akan mengatasi atau mengurangi kemacetan secara signifikan.
    “Pemangkasan ini juga bentuk keberpihakan yang salah kaprah, karena terlalu berorientasi pada pemilik kendaraan pribadi,” kata Tulus.
    Dia menyarankan Pemprov Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di sepanjang Jalan TB Simatupang dan menerapkan kebijakan yang lebih
    visible
    dan komprehensif dari sisi manajemen transportasi publik.
    “Yakni, terapkan ganjil genap dan perkuat akses angkutan umum di sepanjang Jalan TB Simatupang,” kata dia.
    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama Dinas Bina Marga akan menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
    “Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).
    Upaya ini dilakukan karena adanya proyek galian di kawasan tersebut.
    Salah satunya, adalah galian pipanisasi air minum karena adanya bedeng-bedeng yang menutupi proyek tersebut, hal inilah yang mengakibatkan Jalan TB Simatupang sering mengalami macet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan tarif ojek online harus seimbang

    Kenaikan tarif ojek online harus seimbang

    Pengemudi ojek daring dengan membawa penumpang melintas di Kawasan Pasar Jumat, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    FKBI: Kenaikan tarif ojek online harus seimbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan agar kenaikan tarif ojek online (ojol) harus seimbang. FKBI mendorong komisi aplikator maksimal 15 persen untuk melindungi konsumen dan mitra.

    “Kenaikan tarif hanya akan berdampak positif jika aplikator tidak mengambil porsi berlebih. Potongan 15 persen adalah batas rasional agar konsumen tetap terlindungi dan pengemudi memperoleh manfaat nyata,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Survei yang dilakukan secara nasional pada pertengahan Juli 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 68 persen konsumen akan mengurangi frekuensi penggunaan atau menunggu diskon jika tarif naik. Di sisi lain, mitra pengemudi hanya memperoleh tambahan pendapatan bersih Rp8.000-Rp15.000 per hari jika potongan aplikator tetap 20 persen, seperti yang disimulasikan oleh IDEAS.

    FKBI merekomendasikan penyesuaian potongan komisi aplikator menjadi maksimal 15 persen sebagai titik keseimbangan yang adil. Simulasi menunjukkan bahwa dengan potongan 15 persen, pengemudi memperoleh pendapatan bersih Rp122.187 per hari (kenaikan 15 persen), sementara harga konsumen tetap berada dalam rentang wajar Rp14.375-Rp16.912 per trip.

    FKBI juga menekankan perlunya transparansi penggunaan potongan komisi, serta pelibatan konsumen dan mitra dalam proses penetapan tarif dan skema kerja. Dalam ekosistem digital yang inklusif, keadilan relasional antara aplikator, pengemudi, dan konsumen harus menjadi prinsip utama.

    FKBI menyarankan agar terdapat audit dan pelaporan berkala atas penggunaan potongan oleh aplikator. Kemudian, perlunya melibatkan lembaga perlindungan konsumen dalam proses regulasi transportasi daring.

    Sumber : Antara

  • Sepanjang 2024 Gangguan Listrik Turun 24%

    Sepanjang 2024 Gangguan Listrik Turun 24%

    Jakarta

    Gangguan listrik yang makin jarang dirasakan pelanggan sejalan dengan transformasi yang dilakukan PT PLN (Persero). Sepanjang 2024, angka gangguan listrik turun drastis.

    Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyampaikan apresiasi atas capaian PLN yang dinilai berhasil meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

    “Kinerja positif PLN menunjukkan sistem kelistrikan dikelola semakin baik. Ini penting agar masyarakat di seluruh Indonesia mendapat pasokan listrik yang stabil dan andal. Harapannya, tren ini terus berlanjut,” ujar Tulus di Jakarta, Kamis (25/6/2025).

    Data PLN mencatat, selama tahun 2024, indeks gangguan listrik mengalami perbaikan signifikan. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), yang mengukur frekuensi gangguan per pelanggan, tercatat turun 24 persen menjadi hanya 3 kali dalam setahun. Sementara itu, System Average Interruption Duration Index (SAIDI), atau durasi gangguan, juga menyusut 5 persen, setara 17 menit lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Pencapaian ini sebagai bukti nyata bahwa berbagai upaya perbaikan yang dijalankan PLN konsisten memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Tulus.

    Menurutnya, penurunan ini tak lepas dari transformasi menyeluruh yang dilakukan PLN, bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan juga lewat modernisasi teknologi, digitalisasi layanan, serta penguatan infrastruktur berbasis data dan analitik.

    Tulus juga menyoroti kemampuan manajemen PLN yang dinilai sukses mengarungi berbagai tantangan global di sektor energi, tanpa mengorbankan keandalan sistem dalam negeri. “PLN mampu menjaga keandalan sistem listrik nasional sekaligus memperkuat struktur kelistrikan agar makin tangguh dan kompetitif,” ujarnya.

    (rrd/rrd)