Xcloud.id

Tag: Tulus Abadi

  • DKI kemarin, audit usia pohon hingga tingkatkan wisata kebugaran

    DKI kemarin, audit usia pohon hingga tingkatkan wisata kebugaran

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Kamis (20/11) antara lain Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon hingga peningkatan wisata kebugaran (wellness tourism) untuk mewujudkan ambisi masuk ke dalam Indeks Kota Bahagia (Happy City Index) pada 2027.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon sebagai langkah antisipasi tumbang agar tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas yang ada.

    “Dinas Pertamanan DKI Jakarta seharusnya melakukan audit terhadap usia pohon di Jakarta, maupun yang sekiranya rawan tumbang,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Jaksel tangani 453.725 kasus ISPA hingga Oktober 2025

    Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menangani sebanyak 453.725 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga Oktober 2025.

    “Sejak awal tahun hingga Oktober 2025, total kasus ISPA mencapai lebih dari 453 ribu,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Rawan prostitusi gay, Taman Daan Mogot KM 12 dipasangi 10 lampu PJU

    Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat (Jakbar) memasang 10 lampu Penerang Jalan Umum (PJU) di Taman Daan Mogot KM 12, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis malam, imbas lokasi tersebut rawan prostitusi gay.

    Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum (PSUK-PJU) Sudin Bina Marga Jakbar Abdul Jabbar mengatakan pihaknya mengerahkan 10 personel dan saru mobil skylift untuk memasang 10 lampu PJU tersebut.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pramono bantah isu petugas Ragunan bawa pulang pakan harimau

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu adanya petugas Taman Margasatwa Ragunan yang diduga membawa pulang pakan harimau.

    “Jadi yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, nggak benar. Sekali lagi nggak benar,” tegas Pramono usai meninjau langsung harimau di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI tingkatkan wisata kebugaran untuk wujudkan kota bahagia

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan wisata kebugaran (wellness tourism) untuk mewujudkan ambisi masuk ke dalam Indeks Kota Bahagia (Happy City Index) pada 2027.

    “Kami terus mendorong terwujudnya tekad besar untuk membuat Jakarta masuk dalam ‘Happy City Index’ 2027,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon sebagai langkah antisipasi tumbang agar tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas yang ada.

    “Dinas Pertamanan DKI Jakarta seharusnya melakukan audit terhadap usia pohon di Jakarta, maupun yang sekiranya rawan tumbang,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Tulus mengatakan selama tiga bulan terakhir sudah dua orang meninggal dunia, karena tertimpa pohon tumbang di Kota Jakarta.

    Terakhir, pada Kamis ini, pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan yang beruntung tak memakan korban.

    “Terkait kasus dan fenomena pohon tumbang seharusnya ada mitigasi oleh Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta, apalagi fenomena cuaca ekstrem makin tak menentu,” ucapnya.

    Maka itu, dia mengusulkan perlu adanya audit usia pohon agar Distamhut DKI bisa melakukan penebangan atau pemangkasan, mengganti pohon-pohon tertentu dengan jenis yang kuat dan tidak gampang tumbang.

    Dia menilai tumbangnya pohon di Jakarta dan memakan korban, menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak secara rutin melakukan perawatan terhadap pohon dan tidak melakukan mitigasi terhadap risiko tumbang.

    Kemudian, lanjutnya, tidak melakukan pengecekan acak (random check) terhadap pohon-pohon yang bertumbuh di pinggir jalan raya.

    Ganti rugi

    Dia mengingatkan warga yang menjadi korban akibat pohon yang tumbang, bisa menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta, baik secara materiil dan atau immateriil.

    Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) Jakarta Selatan menyediakan layanan santunan kepada warga yang menjadi korban tertimpa pohon tumbang termasuk kalau kendaraan atau rumah miliknya mengalami kerusakan.

    Untuk jumlah santunan, apabila meninggal dunia sebesar Rp25 juta. Sementara apabila cacat, rusak bangunan dan benda bergerak sebesar Rp50 juta.

    Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memangkas sebanyak 62.161 pohon untuk mengantisipasi tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI sepakat Kementerian ESDM batasi impor BBM

    FKBI sepakat Kementerian ESDM batasi impor BBM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengendalikan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pemberian kuota sudah tepat dan rasional.

    “Impor BBM perlu dikendalikan mengingat masalah devisa negara, neraca perdagangan, dan komoditas strategis yang harus diintervensi negara,” ucap Tulus di Jakarta, Minggu.

    Meskipun kebijakan tersebut lantas menyebabkan kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, Tulus menilai kebijakan pemerintah bisa dimengerti dan rasional.

    Ia pun menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait performa SPBU Pertamina, sebab masalah kualitas dan spesifikasi BBM dari perusahaan plat merah tersebut sudah diatur dengan ketat oleh Kementerian ESDM.

    “Tentunya, Pertamina tidak berani main-main dengan hal itu, termasuk soal adanya etanol,” kata Tulus.

    Ia meyakini kandungan etanol dalam BBM Pertamina sudah menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu, kandungan etanol dalam BBM bahkan lumrah ditemukan di SPBU luar negeri, seperti Shell di Amerika Serikat.

    “Masalah etanol terkait erat dengan upaya pengurangan emisi karbon yang menjadi perhatian dunia,” kata Tulus.

    Lebih jauh, Tulus menilai bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta dapat menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan rebranding korporasi, baik dari sisi pelayanan maupun citra kepada publik.

    Tulus mendukung pembuktian bahwa takaran dan volume BBM dari SPBU Pertamina sudah presisi, sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ia juga mendorong Pertamina untuk memberikan inovasi dan pelayanan yang jauh lebih baik dari saat ini.

    Pemberian pelayanan tersebut bisa dimulai dari memitigasi lonjakan pembeli di SPBU Pertamina imbas kosongnya BBM di SPBU swasta.

    “Lonjakan harus diantisipasi, dimitigasi oleh SPBU Pertamina, terutama terkait antrean di titik-titik SPBU strategis, khususnya bagian sepeda motor,” ucap Tulus.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    “Terapkan saja kebijakan ganjil genap di sepanjang Jalan TB Simatupang, dengan penerapan ganjil genap di area tersebut, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang melintas akan berkurang kisaran 40-45 persen,” kata Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
    Selain itu, di sepanjang Jalan TB Simatupang perlu diperkuat dengan akses angkutan umum massal.
    “Diharapkan, pengguna kendaraan pribadi bisa migrasi ke angkutan umum masal, baik Transjakarta, maupun MRT,” ucap dia.
    Tulus menilai, rencana Pemprov Jakarta memangkas beberapa titik trotoar, khususnya di sentra sentra kemacetan di Jalan TB Simatupang, kurang tepat.
    “Sebab pemangkasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik sebagai warga Jakarta, khususnya hak pejalan kaki, atau pedestrian,” kata dia.
    Menurut dia, pemangkasan trotoar tersebut juga tidak akan mengatasi atau mengurangi kemacetan secara signifikan.
    “Pemangkasan ini juga bentuk keberpihakan yang salah kaprah, karena terlalu berorientasi pada pemilik kendaraan pribadi,” kata Tulus.
    Dia menyarankan Pemprov Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di sepanjang Jalan TB Simatupang dan menerapkan kebijakan yang lebih
    visible
    dan komprehensif dari sisi manajemen transportasi publik.
    “Yakni, terapkan ganjil genap dan perkuat akses angkutan umum di sepanjang Jalan TB Simatupang,” kata dia.
    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama Dinas Bina Marga akan menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
    “Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).
    Upaya ini dilakukan karena adanya proyek galian di kawasan tersebut.
    Salah satunya, adalah galian pipanisasi air minum karena adanya bedeng-bedeng yang menutupi proyek tersebut, hal inilah yang mengakibatkan Jalan TB Simatupang sering mengalami macet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan tarif ojek online harus seimbang

    Kenaikan tarif ojek online harus seimbang

    Pengemudi ojek daring dengan membawa penumpang melintas di Kawasan Pasar Jumat, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

    FKBI: Kenaikan tarif ojek online harus seimbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan agar kenaikan tarif ojek online (ojol) harus seimbang. FKBI mendorong komisi aplikator maksimal 15 persen untuk melindungi konsumen dan mitra.

    “Kenaikan tarif hanya akan berdampak positif jika aplikator tidak mengambil porsi berlebih. Potongan 15 persen adalah batas rasional agar konsumen tetap terlindungi dan pengemudi memperoleh manfaat nyata,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Survei yang dilakukan secara nasional pada pertengahan Juli 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 68 persen konsumen akan mengurangi frekuensi penggunaan atau menunggu diskon jika tarif naik. Di sisi lain, mitra pengemudi hanya memperoleh tambahan pendapatan bersih Rp8.000-Rp15.000 per hari jika potongan aplikator tetap 20 persen, seperti yang disimulasikan oleh IDEAS.

    FKBI merekomendasikan penyesuaian potongan komisi aplikator menjadi maksimal 15 persen sebagai titik keseimbangan yang adil. Simulasi menunjukkan bahwa dengan potongan 15 persen, pengemudi memperoleh pendapatan bersih Rp122.187 per hari (kenaikan 15 persen), sementara harga konsumen tetap berada dalam rentang wajar Rp14.375-Rp16.912 per trip.

    FKBI juga menekankan perlunya transparansi penggunaan potongan komisi, serta pelibatan konsumen dan mitra dalam proses penetapan tarif dan skema kerja. Dalam ekosistem digital yang inklusif, keadilan relasional antara aplikator, pengemudi, dan konsumen harus menjadi prinsip utama.

    FKBI menyarankan agar terdapat audit dan pelaporan berkala atas penggunaan potongan oleh aplikator. Kemudian, perlunya melibatkan lembaga perlindungan konsumen dalam proses regulasi transportasi daring.

    Sumber : Antara

  • Sepanjang 2024 Gangguan Listrik Turun 24%

    Sepanjang 2024 Gangguan Listrik Turun 24%

    Jakarta –

    Gangguan listrik yang makin jarang dirasakan pelanggan sejalan dengan transformasi yang dilakukan PT PLN (Persero). Sepanjang 2024, angka gangguan listrik turun drastis.

    Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyampaikan apresiasi atas capaian PLN yang dinilai berhasil meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

    “Kinerja positif PLN menunjukkan sistem kelistrikan dikelola semakin baik. Ini penting agar masyarakat di seluruh Indonesia mendapat pasokan listrik yang stabil dan andal. Harapannya, tren ini terus berlanjut,” ujar Tulus di Jakarta, Kamis (25/6/2025).

    Data PLN mencatat, selama tahun 2024, indeks gangguan listrik mengalami perbaikan signifikan. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), yang mengukur frekuensi gangguan per pelanggan, tercatat turun 24 persen menjadi hanya 3 kali dalam setahun. Sementara itu, System Average Interruption Duration Index (SAIDI), atau durasi gangguan, juga menyusut 5 persen, setara 17 menit lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Pencapaian ini sebagai bukti nyata bahwa berbagai upaya perbaikan yang dijalankan PLN konsisten memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Tulus.

    Menurutnya, penurunan ini tak lepas dari transformasi menyeluruh yang dilakukan PLN, bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan juga lewat modernisasi teknologi, digitalisasi layanan, serta penguatan infrastruktur berbasis data dan analitik.

    Tulus juga menyoroti kemampuan manajemen PLN yang dinilai sukses mengarungi berbagai tantangan global di sektor energi, tanpa mengorbankan keandalan sistem dalam negeri. “PLN mampu menjaga keandalan sistem listrik nasional sekaligus memperkuat struktur kelistrikan agar makin tangguh dan kompetitif,” ujarnya.

    (rrd/rrd)

  • Pemkot Surakarta harus tindak cepat terkait kasus Ayam Widuran

    Pemkot Surakarta harus tindak cepat terkait kasus Ayam Widuran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Dinas Perdagangan setempat harus bertindak cepat untuk menindak restoran Ayam Widuran di Surakarta, Jawa Tengah, yang setelah berpuluh tahun ternyata terungkap tidak halal.

    “Dinas Perdagangan setempat pun harusnya bertindak cepat, untuk memberikan sanksi (pencabutan izin) administratif pada resto tersebut,” kata Tulus, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, penting bagi regulator setempat seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

    Selain itu, Tulis menilai kasus seperti ini perlu untuk dilihat secara holistik.

    “Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sistemik, khususnya dari aspek pengawasan, baik pengawasan pra pasar (pre-market), maupun pengawasan pascapasar (post-market),” kata dia.

    Tulus menambahkan, kejadian ini juga dapat menjadi bentuk evaluasi terkait pelanggaran produk halal oleh pelaku usaha, yang harus diperketat regulasinya.

    “Tersebab dalam UU tentang Cipta Kerja, masalah sertifikasi halal boleh dilakukan secara self declaration, khususnya untuk pelaku usaha level UKM-UMKM,” kata Tulus.

    “Self declaration sangat berpotensi disalahgunakan oleh sektor usaha, dan karena itu model seperti ini sangat lemah dari sisi perlindungan konsumen, dan publik secara luas, apalagi di era digital economy seperti sekarang ini,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Tulus mengajak konsumen yang dirugikan atas kasus tersebut, untuk mengadukannya melalui surel resmi FKBI pengaduan@konsumenindonesia.org.

    Sebelumnya, jagad maya diramaikan dengan status nonhalal dari restoran legendaris Ayam Goreng Widuran, yang sudah berdiri sejak tahun 1973.

    Meski dikenal karena menu ayam kampung berbumbu dan kremesan renyahnya, baru diketahui oleh pelanggan bahwa kremesan di Ayam Goreng Widuran menggunakan minyak babi.

    Pihak manajemen restoran pun hanya memberikan permintaan maaf, tapi banyak konsumen mengaku merasa dirugikan sebab telah mengonsumsi produk yang tidak sesuai standar, serta dinilai melanggar berbagai produk hukum, khususnya UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASTRA Infra Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025, Pastikan Kelancaran dan Keamanan Pemudik – Halaman all

    ASTRA Infra Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025, Pastikan Kelancaran dan Keamanan Pemudik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, ASTRA Infra bersama para pemangku kepentingan terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap lancar, aman, dan nyaman. 

    Dalam talkshow bersama Sonora FM Rabu (19/03/2025), para narasumber, Novianto Dwi Wibowo (VP of Operational Policy & Government Relations  ASTRA Infra), Tulus Abadi (Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat), serta AKP M. Tommy Franata, S.I.K, M.H., M.T. (Paur NTMC Subbag Dalops Baggops Korlantas Polri)  mengupas kesiapan infrastruktur jalan tol dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan yang terjadi setiap tahunnya.

    Seperti yang diketahui, jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Lonjakan volume kendaraan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola jalan tol untuk memastikan lalu lintas tetap terkendali.

    Oleh karena itu, ASTRA Infra menerapkan berbagai strategi guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama periode puncak mudik dan arus balik.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat, Tulus Abadi menjelaskan pihaknya telah melakukan survey ke beberapa ruas tol menjelang musim mudik lebaran tahun ini, termasuk ruas tol yang dikelola ASTRA Infra.

    Tulus melihat ASTRA Infra sudah melakukan berbagai upaya pembenahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrsatruktur jalan tol agar dapat dilalui dengan nyaman oleh para pemudik. 

    “Pembenahan itu juga mencakup kondisi jalan maupun Rest Area yang dapat dimanfaatkan para pemudik,” ungkap Tulus. 

    Di sisi lain, masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan listrik juga tidak perlu khawatir karena keberadaan SPKLU sudah cukup memadai secara jumlah untuk memenuhi kebutuhan charging station.

    Dalam kesempatan yang sama, Novianto Dwi Wibowo, VP of Operational Policy & Government Relations ASTRA Infra menyampaikan, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan kesiapan infrastruktur.

    ASTRA Infra secara rutin melakukan pemeliharaan jalan tol agar tetap dalam kondisi optimal. Selain itu, kesiapan rest area juga menjadi perhatian utama, dengan memastikan ketersediaan fasilitas seperti SPBU, toilet, mushola, serta area parkir yang memadai bagi para pemudik.

    Bowo, sapaan akrabnya melanjutkan, dalam upaya meningkatkan kelancaran arus kendaraan, ASTRA Infra juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menerapkan rekayasa lalu lintas jika diperlukan.

    “Skema one way dan contra flow akan diberlakukan pada ruas-ruas tol tertentu guna mengurai kemacetan, terutama di jalur-jalur yang diprediksi mengalami kepadatan tinggi, yang dilakukan dengan mengikuti diskresi dari kepolisian,” Jelasnya. 

    Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh AKP Tommy Franata dari NTMC Korlantas Polri yang juga menegaskan komitmen kepolisian untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama musim mudik lebaran tahun ini. 

    Beberapa skenario siap diimplementasikan secara situasional dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan. 

    “Polri siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk ASTRA Infra agar mudik tahun ini bisa aman nyaman dan berkesan untuk semua,” tegasnya.

    Pada ruas tol Tangerang–Merak, misalnya, ASTRA Infra telah menyiapkan personel tambahan serta rekayasa lalu lintas di beberapa titik, guna mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak.

    Sementara itu, di ruas tol Cikopo–Palimanan, beberapa persiapan preventif dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem seperti pembersihan drainase dan penguatan beberapa titik lereng sebagai upaya pencegahan banjir dan tanah longsor. 

    Selain infrastruktur, teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan lalu lintas. ASTRA Infra telah mengoperasikan lebih dari 1.300 petugas, 812 CCTV, 7 traffic counter, serta armada dan patroli yang siap beroperasi selama 24 jam untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengurai kepadatan kendaraan.

    Di sisi lain, aspek keselamatan pemudik juga menjadi prioritas ASTRA Infra. Sejumlah program keselamatan berbasis 3E (Engineering, Education, Enforcement) terus digalakkan, mulai dari pemasangan rambu peringatan, imbauan melalui videotron dan media digital, hingga operasi penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan, seperti Over Dimension Over Load (ODOL).

    Menyadari pentingnya edukasi bagi pengguna jalan tol, ASTRA Infra juga mengimbau pemudik untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, memastikan kondisi fisik tetap prima, serta menghindari berkendara dalam keadaan lelah.

    Jika merasa lelah, pemudik disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat sebelum melanjutkan perjalanan selama makismal 30 menit. 

    Bila rest area penuh pengguna jalan dapat memanfaatkan tempat beristirahat di luar jalan tol untuk nantinya dapat masuk kembali tanpa dikenakan biaya tarif tol tambahan.

    Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, ASTRA Infra optimis dapat menghadapi arus mudik Lebaran 2025 dengan baik. Kolaborasi antara pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.

    Bagi pemudik yang membutuhkan informasi terkait kondisi lalu lintas atau bantuan di jalan tol, ASTRA Infra juga menyediakan layanan informasi melalui media sosial resmi ASTRA Infra, serta layanan sentra komunikasi yang dapat diakses melalui: 

    ASTRA Infra Toll Road Tangerang—Merak 

     0254 207 878 (Call & WhatsApp Chat) 
     0800 177 7879 (Free Call)

    ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan

    0260 7600 600 (Call)
    0811 2347 600 (Whatsapp Chat)

    ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto

    0321 888 123 (Call & WhatsApp Chat)

  • Ini Saran Aktivis dan Pengamat Soal Tantangan Pengelolaan Air Minum di Jakarta

    Ini Saran Aktivis dan Pengamat Soal Tantangan Pengelolaan Air Minum di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH – Pengelolaan air minum di Jakarta menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI).

    FGD bertajuk “Tantangan Pengelolaan Air Minum Jakarta: Masalah dan Solusinya” itu turut dihadiri Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi; Ketua Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali; serta pemerhati Jakarta, Sugiyanto (SGY) dan Amir Hamzah.

    Selain itu, diskusi juga turut dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan non government organization (NGO) di Jakarta.

    Mulai dari Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Rico Sinaga; Direktur Jakarta Public Service, Mohammad Syaiful Jihad; dan Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu.

    Direktur Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin mengapresiasi terselenggaranya FGD untuk membahas tantangan pengelolaan air minum di Jakarta yang melibatkan semua pihak.

    “Saya kira forum ini juga menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan progres target cakupan layanan 100 persen di tahun 2030 serta menerima masukan konstruktif,” kata Arief, di lokasi acara kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Arief menngatakan, Perumda PAM Jaya tentunya terbuka terhadap kritik dan saran membangun agar bisa lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada warga Jakarta.

    “Kita sudah on the track, namun demikian juga masih memerlukan energi tambahan. Termasuk, dengan adanya masukan positif dari kawan-kawan aktivis,” terangnya.

    Ia berharap peran dari NGO untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menggunakan air bersih atau air minum melalui jaringan perpipaan.

    “Penggunaan air tanah saat ini memicu land subsidance hingga dapat memicu masalah kesehatan karena sumber air yang dibuat dekat dengan tangki septik,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif KPMI, Andi Wijaya mengatakan, FGD ini salah satunya diadakan rangka memperingati Hari Air Sedunia.

    “Ketersediaan air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan pola hidup masyarakat. 

    Kesehatan, kualitas hidup, dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor ini,” ucap pria yang karib disapa Adjie Rimbawan ini.

    Menurutnya, Kurangnya infrastruktur air bersih atau air minum yang baik, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. 

    Selain itu, kata dia, juga bisa memengaruhi ekonomi masyarakat.  

    “Melalui FGD ini kita ingin mengevaluasi masalah-masalah ini dan mencari solusi yang tepat sebagai masukan dan kritik membangun untuk PaM Jaya,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mendukung Perumda PAM Jaya untuk segera merealisasikan cakupan air minum atau air bersih 100 persen di tahun 2030.

    “Penggunaan air tanah di Jakarta dengan lingkungan permukiman padat penduduk sangat rentan pada pencemaran yang bisa berdampak pada kesehatan,” tuturnya 

    Ia mengajak masyarakat yang sudah ada jaringan perpipaan Perumda PAM Jaya untuk memanfaatkan layanan tersebut.

    “Sudah menjadi realita permukiman padat di Jakarta kalau sumber air itu biasanya berdekatan dengan tangki septik karena keterbatasan lahan. 

    Ini sangat rentan adanya pencemaran bakteri e.Coli yang bisa membahayakan kesehatan, termasuk memicu stunting,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat 2 penyebab yang umumnya menjadi biang kerok kemacetan selama momentum mudik lebaran. 

    Anggota BPJT dari unsur Masyarakat Tulus Abadi menjelaskan dua faktor tersebut di antaranya yakni adanya penumpukan kendaraan di rest area atau tempat istirahat dan pelayanan (TIP). 

    Pasalnya, penumpukan kendaraan di rest area itu disebut kerap mengular hingga ke ekor jalan. Sehingga menyebabkan perlambatan laju kendaraan di jalan tol.

    Sejalan dengan hal itu, Tulus meminta agar para pemudik nantinya dapat memperhatikan durasi pemberhentian di rest area maksimal 30 menit. 

    “Kami imbau pemudik tak terlalu lama menggunakan rest area. Usahkan maksimal 30 menit. Sehingga, tingkat kemacetan tak sampai ke ekor ke lajur utama hingga menimbulkan kemacetan di dalamnya,” jelasnya saat ditemui di Tol Cipali, Kamis (13/3/2025).

    Selain itu, masalah saldo tak cukup juga menjadi salah satu hal utama penyebab terjadinya kemacetan di selama momentum Lebaran. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), tulus menyebut pada momen Nataru 2024/2025 terdapat 28.000 kendaraan yang mengalami kondisi saldo tak cukup.

    Adapun, 28.000 kendaraan yang mengalami habis saldo itu terjadi di GT Kalikangkung. Untuk itu Tulus mengimbau agar pemudik dapat memperhatikan kecukupan saldo sebelum melakukan perjalanan mudik.

    “Bayangkan kalau 28.000 itu dikali 5 menit atau 10 menit transaksi, karena harus mengisinya dan sebagainya menjadi kemacetan yang luar biasa,” jelasnya. 

    Terlebih, tambah Tulus, sejumlah tol saat ini telah mengalami kenaikan tarif. Sehingga,   bakal terjadi perubahan harga yang perlu menjadi perhatian.

    “Tarif tolnya sebagian sudah naik, jadi kalau dulu prediksinya, saya tidak tahu sampai Kalikangkung itu sekarang kira-kira berapa ya mungkin Rp500.000 atau Rp600.000. Nah itu harus diisi lebih dari itu mestinya,” ujarnya.