Xcloud.id

Tag: Tubagus Ace Hasan Syadzily

  • Ridwan Kamil Dapat Dukungan Golkar di Tengah Dugaan Korupsi dan Perselingkuhan – Halaman all

    Ridwan Kamil Dapat Dukungan Golkar di Tengah Dugaan Korupsi dan Perselingkuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan keprihatinan atas situasi yang dihadapi oleh Ridwan Kamil.

    Diketahui, mantan Gubernur Jawa Barat itu kini tengah terjerat dalam dugaan kasus korupsi dana CSR, sekaligus dihadapkan pada isu perselingkuhan.

    Pernyataan Partai Golkar

    Ace menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

    “Tentu kami tidak bisa menduga atas kasus yang dialami oleh beliau dan ya kita serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Ace Hasan, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (31/3/2025).

    Hingga saat ini, Ridwan Kamil belum memiliki status hukum apapun terkait kasus yang menimpanya.

    Ace menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh sebelum ada kejelasan hukum.

    “Sejauh ini kan sebetulnya Pak RK belum memiliki status apapun,” jelasnya.

    Ace juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, termasuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai kebenaran berita.

    “Persoalan pribadi salah satu kader partainya itu sebaiknya tidak dijadikan konsumsi publik,” tambahnya.

    Dukungan Partai Golkar

    Ace memastikan bahwa komunikasi antara Partai Golkar dan Ridwan Kamil tetap terjalin.

    “Sekali lagi perlu kami tegaskan hingga saat ini status yang dimiliki oleh Pak RK kan belum ada.”

    “Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi proses hukum itu,” jelas Ace.

    Golkar mengaku tetap menjaga solidaritas bersama.

    “Partai Golkar tetap mengutamakan solidaritas dan menghormati ranah privasi Ridwan Kamil,” tutup Ace Hasan Syadzily.

    Dia juga menyatakan bahwa jika diperlukan, Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rifqah)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Open House Prabowo hingga Pelaporan LHKPN

    Isu Politik-Hukum Terkini: Open House Prabowo hingga Pelaporan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini diisi dengan open house Presiden Prabowo Subianto pada momen Lebaran 2025 hingga KPK mengundur batas akhir pelaporan LHKPN hingga 11 April 2025.

    Selain itu ada juga soal sikap Partai Golkar yang menegaskan kesiapan membantu kadernya Ridwan Kamil yang sedang ramai dikaitkan dengan isu perselingkuhan. Adapula soal kabar rencana silaturahmi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini:

    1. Open House Prabowo Dihadiri Ribuan Masyarakat Termasuk Disabilitas

    Ribuan masyarakat termasuk warga disabilitas menghadiri griya atau open house perdana Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025) pagi.

    Warga yang umumnya mengenakan kemeja batik telah memadati pintu masuk Sekretariat Negara sejak pagi seusai salat id untuk bertemu Prabowo. Begitu memasuki kawasan Istana, mereka harus melewati pemeriksaan keamanan ketat oleh petugas. 

    Setelah lolos pemeriksaan, warga akan mendapatkan kartu tanda masuk, masing-masing berwarna biru, hijau, kuning, dan ungu. Mereka juga diberikan snack dan minuman. Setelahnya itu, mereka berbaris rapi menuju tenda tunggu yang telah disediakan. 

    2. Golkar Siap Bantu Ridwan Kamil Hadapi Kasus Hukum dan Isu Selingkuh

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK), terkait dugaan kasus hukum dan isu perselingkuhan yang menimpanya. Bantuan tersebut akan diberikan jika RK memintanya.

    “Jika Pak RK menghendaki Partai Golkar ikut melakukan pendampingan, kami tentu terbuka,” ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (31/3/2025).

    Ace menegaskan hingga saat ini Ridwan Kamil belum memiliki status hukum dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan belum dipanggil sebagai saksi. Sementara itu, terkait isu perselingkuhan dengan selebgram dan model majalah dewasa, Lisa Mariana, hal tersebut masih dalam tahap klaim sepihak di media sosial. 

    3. Setelah Sowan Megawati, Didit Prabowo Kunjungi Jokowi di Solo

    Isu politik-hukum terkini lainnya, yakni putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo Prabowo mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, setelah bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, Didit Prabowo beserta rombongan tiba di kediaman Jokowi, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo sekitar pukul 15.36 WIB di tengah guyuran hujan. 

    “Selamat Idulfitri, mohon maaf lahir batin,” ucap pria yang berprofesi sebagai desainer itu menyapa wartawan sembari berlalu masuk ke dalam kediaman Jokowi.

    Pertemuan Didit Prabowo dengan Jokowi berlangsung tertutup. Selang 30 menit, Didit yang mengenakan kemeja batik biru keluar dari kediaman Jokowi dan kembali mengucapkan selamat Lebaran 2025 kepada awak media yang hendak mewawancarainya.

  • Golkar prihatin atas kasus dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil

    Golkar prihatin atas kasus dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (31/3/2025). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

    Golkar prihatin atas kasus dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 31 Maret 2025 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus perselingkuhan yang menyeret nama kadernya, Ridwan Kamil (RK).

    Dia berharap mantan Gubernur Jawa Barat itu diberikan ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian.

    “Kami menyampaikan prihatin dan semoga Pak Ridwan Kamil selalu diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian yang dihadapi oleh beliau,” kata Ace saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin.

    Terkait dengan dugaan kasus yang menyeret Ridwan Kamil, Ace menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada status hukum apa pun yang disematkan kepada politikus Partai Golkar tersebut.

    Ia pun meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh sebelum ada kejelasan hukum.

    “Tentu kami tidak bisa menduga atas kasus yang dialami oleh beliau, dan ya kita serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Sejauh ini kan sebetulnya Pak RK belum memiliki status apa pun,” ujarnya.

    Ace juga menyoroti bahwa persoalan pribadi Ridwan Kamil seharusnya tidak diangkat menjadi konsumsi publik.

    Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai berita yang belum tentu benar.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan tetap berkomunikasi dengan Ridwan Kamil.

    Dia menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu terbuka untuk memberikan bantuan pendampingan hukum jika Ridwan Kamil membutuhkannya.

    Kendati demikian, ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada status hukum yang diberikan kepada Ridwan Kamil.

    “Sekali lagi perlu kami tegaskan, hingga saat ini status yang dimiliki oleh Pak RK kan belum ada. Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi proses hukum itu,” jelas Ace.

    Dirinya menambahkan bahwa Partai Golkar mengutamakan solidaritas dan tetap menghormati ranah privasi Ridwan Kamil.

    Ia menegaskan bahwa partai tetap fokus menghadapi agenda politik ke depan.

    “Pemilu masih lama. Kalau soal seperti ini, saya kira sebagai kader partai tentu kita harus menunjukkan solidaritas atas apa yang dihadapi oleh beliau saat ini,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Golkar Doakan Ridwan Kamil Tetap Tabah Terkait Isu Selingkuh

    Golkar Doakan Ridwan Kamil Tetap Tabah Terkait Isu Selingkuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar memberikan dukungan kepada wakil ketua umum mereka, Ridwan Kamil, yang tengah diterpa isu perselingkuhan dengan selebgram dan model majalah dewasa, Lisa Mariana.

    Golkar berharap mantan gubernur Jawa Barat itu tetap kuat menghadapi situasi ini. “Kami prihatin dan semoga Pak Ridwan Kamil selalu diberikan ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian,” ujar Waketum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (31/3/2025).

    Ace juga menyayangkan penyebaran isu pribadi ini ke ruang publik. Menurutnya, masalah pribadi seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

    “Tentu sebaiknya ini tidak diangkat ke ranah publik. Masyarakat juga perlu berhati-hati dan melakukan cek fakta sebelum memercayai informasi yang beredar,” tambahnya.

    Isu ini sudah tersebar luas, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil untuk menentukan langkah terbaik, termasuk menempuh jalur hukum jika diperlukan.

    Ridwan Kamil Bantah Tuduhan Perselingkuhan

    Isu ini mencuat setelah Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan, cuplikan video call, serta video yang diduga sebagai bukti adanya hubungan dengan Ridwan Kamil.

    Lisa mengeklaim telah menerima nafkah untuk anaknya, tetapi tidak lagi mendapat dukungan setelah Ridwan Kamil terseret dalam kasus di KPK.

    Menanggapi tuduhan ini, Ridwan Kamil dengan tegas membantahnya dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah bermotif ekonomi.

    “Kabar yang beredar tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang,” tulis Ridwan Kamil di akun Instagram resminya @ridwankamil, Kamis (27/3/2025).

    Menurut Ridwan Kamil, ia hanya pernah bertemu Lisa sekali dalam konteks permohonan bantuan kuliah dan saat itu Lisa sudah dalam kondisi hamil.

    “Saya hanya bertemu satu kali dan permasalahan ini sudah selesai dengan bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang bersangkutan juga sudah meminta maaf di hadapan keluarganya,” jelasnya.

    Ridwan Kamil menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk menanggapi tuduhan ini. “Saya akan menggunakan tim hukum agar kebenaran bisa diperlihatkan kembali di waktu yang tepat,” tutupnya.

  • Golkar Siap Bantu Ridwan Kamil Hadapi Kasus Hukum dan Isu Selingkuh

    Golkar Siap Bantu Ridwan Kamil Hadapi Kasus Hukum dan Isu Selingkuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK), terkait dugaan kasus hukum dan isu perselingkuhan yang menimpanya. Bantuan tersebut akan diberikan jika RK memintanya.

    “Jika Pak RK menghendaki Partai Golkar ikut melakukan pendampingan, kami tentu terbuka,” ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (31/3/2025).

    Ace menegaskan hingga saat ini Ridwan Kamil belum memiliki status hukum dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan belum dipanggil sebagai saksi. Sementara itu, terkait isu perselingkuhan dengan selebgram dan model majalah dewasa, Lisa Mariana, hal tersebut masih dalam tahap klaim sepihak di media sosial.

    “Kita tidak boleh mendahului proses hukum. Saat ini, Pak RK belum memiliki status apa pun dalam kasus ini,” tambahnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Ridwan Kamil setelah Lebaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Pemeriksaan dilakukan setelah KPK mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi lain.

    Selain kasus hukum, Ridwan Kamil juga diterpa isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Lisa mengklaim memiliki anak dari RK dan mengunggah bukti berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan RK. Ia juga menampilkan video dirinya menerima uang yang diklaim sebagai sogokan untuk menggugurkan kandungannya pada 2021.

    Lisa mengeklaim selama ini ia menerima nafkah untuk anaknya, tetapi setelah RK terseret kasus KPK, ia tidak lagi mendapat dukungan finansial. Hal itu disebut sebagai alasan dirinya mengungkap dugaan perselingkuhan ke publik.

    Menanggapi tuduhan tersebut, RK membantah dengan tegas melalui akun Instagram resminya @ridwankamil pada Kamis (27/3/2025).

    “Kabar yang beredar tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” tulisnya.

    RK mengaku hanya sekali bertemu Lisa dalam konteks permohonan bantuan kuliah. Menurutnya, saat itu Lisa sudah dalam keadaan hamil. Ia juga menegaskan masalah tersebut telah diselesaikan empat tahun lalu dengan bukti akurat, bahkan Lisa telah meminta maaf di hadapan keluarganya.

    “Saya tidak mengerti kenapa ini dimunculkan lagi. Semoga yang bersangkutan mendapat hidayah,” tambah RK.

    RK menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menghadapi tuduhan tersebut.

    “Saya akan menggunakan tim hukum untuk membuktikan kebohongan dan fitnah ini,” pungkas Ridwan Kamil.

  • Prabowo Panggil Gubernur Lemhannas ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Gubernur Lemhannas ke Istana, Ada Apa?

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily bersama sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025) sore. Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily bersama sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025) sore.

    Dikutip dari media sosial pribadi Ace @ace.hasan.syadzily, dalam pertemuan ini hadir juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Dalam pertemuan itu, saya melaporkan berbagai program Lemhannas RI dan beberapa kajian strategis kami,” ujar Ace melalui instagram pribadinya, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Usai menerima laporan tersebut, Ace mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan.

    Adapun yang menjadi fokus Kepala Negara, yaitu mengenai ketahanan nasional serta penguatan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan.

    “Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan ketahanan nasional, penguatan kepemimpinan dalam pendidikan di Lemhannas RI serta penguatan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan,” ujar Ace.

    (shf)

  • Bahlil Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari Golkar: Jangan Lupa Cek Kompor dan Listrik

    Bahlil Lepas 1.000 Pemudik Gratis dari Golkar: Jangan Lupa Cek Kompor dan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia melepas sekitar 1.000 pemudik yang ikut mudik gratis dari Golkar 2025 ke delapan kota berbeda.

    Sebelum secara simbolis melepas itu, Bahlil berpesan kepada para pemudik untuk memastikan alat-alat elektronik yang ada di rumah sudah terlepas dari stop kontak.

    Adapun, kegiatan pelepasan mudik gratis ini juga dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, dan sejumlah elite Partai Golkar yang duduk di eksekutif dan legislatif seperti Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Wakil Ketua MPR Kahar Muzakar.

    “Tolong sebelum meninggalkan Jakarta, angkat telpon dan cek rumah lagi. Jangan sampai kompor-kompor, colokannya belum dilepas. Itu tolong dicek, jangan sampai setrika-setrika belum dilepas coloknya, dispenser,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Menteri ESDM itu berpesan demikian untuk mencegah kabar buruk yang terjadi saat sudah tiba di kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.

    “Nanti sampai ditujuan di tempat kampung halaman, mau merayakan Hari Raya Idulfitri ternyata mendengar informasi ada yang kurang bagus di rumah yang ditinggalkan di Jakarta. Ini dalam rangka menjaga agar keamanan dari rumah Bapak-Ibu semua dapat terjadi,” jelasnya.

    Diketahui, pada tahun ini Golkar mengadakan 20 unit bus untuk program mudik gratis. Bus ini bertujuan ke Madiun, Solo, Boyolali, Klaten, Yogyakarta, Bantul, Magelang, dan Kulonprogo. Adapun jumlah pemudik dewasa 834 dan anak-anak 186.

    Dalam program ini pun, Golkar turut membagikan paket sembako kepada para pemudik yang isinya beras, minyak goreng, gula pasir, teh celup, biskuit, susu kental manis, teh kemasan botol, mie. 

    Sementara itu, untuk pemudik anak mendapat biskuit, susu ultra, hingga bermacam snack. Kemudian juga mereka semua diberikan uang saku sebesar Rp100 ribu.

    “Semoga ini menjadi amal ibadah Pak Ketua Panitia dan kita semua dalam memberikan fasilitas kepada Bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

  • Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Dua pekan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto langsung menggelar silaturahmi bertajuk “Dari Daerah Untuk Indonesia” guna memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Siswanto dan rombongan diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Muzani berpesan agar ADKASI mampu merangkul seluruh anggota lintas partai politik demi memperkuat komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

    “ADKASI beranggotakan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia dari berbagai partai politik.

    Oleh karena itu, harus ada sinergi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar organisasi ini berjalan efektif,” ujar Ahmad Muzani belum lama ini.

    Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, DPR, kementerian, hingga Presiden.

    “Tunaikan amanat dengan baik dan pastikan komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat tetap terjalin,” tambahnya.

    Selain bertemu Ketua MPR RI, Siswanto dan rombongan juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Sadzily, Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Siswanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADKASI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada akhir Februari lalu.

    Organisasi ini menaungi 17.500 pimpinan dan anggota DPRD dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam kepemimpinannya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendukung empat program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendukung penuh empat program utama Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah,” ujar Siswanto.

  • Sidang Isbat Idulfitri 29 Maret, Menag: Lebaran 2025 Berpotensi Bareng

    Sidang Isbat Idulfitri 29 Maret, Menag: Lebaran 2025 Berpotensi Bareng

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada 29 Maret 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ada kemungkinan Lebaran jatuh pada pada 31 Maret 2025, serentak antara pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. 

    “Potensinya berdua sama-sama. Iya potensinya (sama Lebaran 31 Maret 2025),” ujar Nasaruddin seusai ilaturahmi dan buka puasa bersama Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (BPP IKA UIN Alauddin Makassar) di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025) malam. 

    Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh, di antaranya juga Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, cendikiawan Yudi Latif, hingga Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar Idrus Marham.

    Nasaruddin mengatakan potensi perayaan Lebaran 2025 sama antara pemerintah dengan Muhammadiyah karena kondisi objektif yang terjadi kekinian. 

    “Tetapi kalau melihat kondisi objektifnya hilal berdasarkan hisab ini, masih di bawah nol, masih minus 3 derajat. Intinya juga elongasinya juga masih sangat rendah untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat,” jelas dia.

    Hanya saja, Nasaruddin tetap meminta masyarakat menunggu hasil sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah pada 29 Maret 2025 mendatang. Penentuan Lebaran 2025 diawali dengan pemantauan hilal di sejumlah titik lokasi di seluruh Indonesia.

    Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025 berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    “Segi ilmu hisab, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa ini istikmal, artinya dicukupkan 30 hari bulan suci Ramadan, dengan demikian Lebaran tanggal 31 Maret 2025, tetapi kepastiannya itu nanti menunggu sidang isbat pada tanggal 29 Maret,” pungkas Nasaruddin.

  • Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi

    Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi

    loading…

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU TNI telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU ini telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR beberapa hari lalu.

    Ace menilai penempatan TNI pada jabatan sipil harus sesuai fungsi pertahanan negara. Jabatan sipil yang diisi TNI harus berdasarkan kapasitas dan kompetensi dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Saya menegaskan supremasi sipil harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Penempatan TNI dalam jabatan sipil mesti sesuai dengan fungsi pertahanan negara,” ujar Ace melalui Instagramnya, Sabtu (22/3/2025).

    Dalam pengamatannya, TNI telah menempati jabatan sipil sesuai dengan fungsinya. Namun, ada beberapa jabatan yang sudah diisi tetapi belum diatur, sehingga perlu revisi undang-undang.

    “Lemhannas pernah mengkaji terkait posisi TNI, Polri, dan pemerintahan. Tentu supremasi sipil dalam negara demokrasi itu merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi,” katanya.

    “Jadi, menempatkan TNI di dalam negara demokrasi sesuai fungsi pertahanan. Sementara, polisi sesuai fungsi keamanan,” tambahnya.

    (jon)