Xcloud.id

Tag: Tubagus Ace Hasan Syadzily

  • Gubernur Lemhannas beri materi geopolitik pada hari kedua retret

    Gubernur Lemhannas beri materi geopolitik pada hari kedua retret

    Sumedang (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan materi tentang dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap ketahanan nasional kepada para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Ini penting disampaikan kepada para kepala daerah yang melakukan retret gelombang kedua karena kita tahu bahwa tidak ada kebijakan, termasuk kebijakan daerah, yang tidak terdampak dari situasi geopolitik global saat ini,” kata Ace di Sumedang, Senin.

    Ace menekankan pentingnya kepala daerah memahami konteks geopolitik global karena kebijakan di tingkat lokal saat ini tidak luput dari pengaruh dinamika global.

    Ia mencontohkan beberapa isu global yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, seperti dampak dari tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump yang masih menjadi bahan negosiasi hingga kini.

    Isu tersebut berpengaruh terhadap sektor industri nasional, terutama garmen, tekstil, dan kayu.

    “Tentu ini perlu diantisipasi dengan cara bagaimana setiap daerah memiliki upaya yang serius melakukan diversifikasi produk terutama mendorong UMKM agar mereka bisa berdaya saing di tengah situasi global saat ini,” katanya.

    Gubernur Lemhannas juga menyoroti perkembangan konflik Iran dan Israel yang berpotensi memicu ketegangan kawasan dan memengaruhi stabilitas global.

    “Hal ini tentu perlu kami sampaikan kepada para kepala daerah agar memiliki kewaspadaan nasional untuk membuat berbagai kebijakan-kebijakan,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa ketahanan ekonomi dalam negeri menjadi kunci menghadapi tekanan global.

    Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk memperkuat daya tahan daerah masing-masing melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan penguatan sektor strategis.

    “Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk harus menjaga kekompakan, menjaga persatuan dan memastikan agar semua ada dalam satu kekompakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi Bandung 23 Juni 2025

    Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi Bandung 23 Juni 2025

    Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com –
    Sebanyak 86
    kepala daerah
    mengikuti
    senam pagi
    dalam rangka
    retret gelombang kedua
    di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Kabupaten
    Sumedang
    ,
    Jawa Barat
    , Senin (23/6/2025).
    Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembekalan yang akan dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily.
    Pantauan Kompas.com, para kepala daerah telah berbaris rapi di lapangan Parade IPDN Jatinangor sekitar pukul 05.35 WIB.
    Mereka mengenakan seragam senam atasan putih dan celana hitam.
    Senam pagi
    ini merupakan bagian dari kegiatan retret gelombang kedua yang berlangsung dari 22 hingga 26 Juni 2025, dengan tujuan menjaga kebugaran tubuh dan menciptakan suasana yang lebih segar bagi para peserta.
    Peserta senam mengikuti gerakan dengan semangat yang dipimpin oleh instruktur.
    Mereka terlihat ceria dan antusias saat mengikuti setiap gerakan, dari kanan ke kiri, serta ke depan dan belakang.
    Selain kepala daerah, kegiatan ini juga diikuti oleh praja IPDN yang mengenakan seragam senam berwarna biru.
    Setelah senam pagi, para kepala daerah akan melanjutkan dengan apel pagi di lokasi yang sama.
    Agenda Retret  
    Kegiatan retret gelombang kedua ini direncanakan dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian pada pukul 08.15 WIB.
    Selanjutnya, mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi dan seminar yang telah disiapkan panitia.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa sejumlah menteri diagendakan memberikan materi kepada peserta retret di lantai 3 Gedung Baru.
    Materi yang akan disampaikan sebagian besar sama dengan retret gelombang pertama di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    “Nggak ada bedanya. Bedanya hanya lebih sedikit dan lokasi di sini. Materinya hampir semua sama. Malah di sini agak ditambahkan masukan-masukan dari kepala daerah terkait program prioritas,” kata Bima pada Minggu (22/6/2025).
    Materi yang akan disampaikan meliputi wawasan kebangsaan dan komunikasi publik yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Asbi.
    Selain itu, terdapat materi tambahan mengenai batas wilayah oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Syafrizal Zakaria, dan lainnya.
    “Ya kalau besok itu Mendagri, Gubernur Lemhanas, dan Jajaran Widyaiswara Lemhanas. Jadi sampai malam itu Lemhanas,” pungkas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Masalah Kesehatan, 10 Peserta Retret Kepala Daerah Diberi Pita Merah

    Ada Masalah Kesehatan, 10 Peserta Retret Kepala Daerah Diberi Pita Merah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan atensi terhadap kesehatan 10 peserta retret kepala daerah dan wakil kepala daerah Gelombang II. Mereka diberikan penanda dengan gelang berwarna.

    “Jadi sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” kata Bima di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).

    Dari hasil pemeriksaan kesehatan, lima orang perlu dilakukan observasi dengan penanda gelang atau pita berwarna kuning. Sedangkan lima lainnya membutuhkan atensi khusus dengan tanda berwarna merah.

    Ruang kelas pembelajaran juga akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan peserta retret. Akan ada penyesuaian bagi kondisi masing-masing peserta.

    “Kita nanti tanyakan apakah kuat atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah. Kita akan geser kelasnya, kita sesuaikan untuk yang lebih aksesibel,” sebutnya.

    Retret akan akan dibuka secara resmi besok oleh Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Tubagus Ace Hasan Syadzili. Materi yang disampaikan juga hampir sama dengan retret sebelumnya.

    Rangkaian retret kepala daerah gelombang dua akan berlangsung hingga Kamis (26/6). Sama seperti yang lalu, kegiatan retret akan meliputi materi pembelajaran dan kegiatan fisik.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendagri dorong sinergi DPRD-kepala daerah perkuat kemandirian fiskal

    Mendagri dorong sinergi DPRD-kepala daerah perkuat kemandirian fiskal

    “Pendapatan utama itu adalah yang pertama dari transfer pusat, yang kedua dari PAD. Dua yang paling utama,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bersinergi dengan kepala daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal.

    Menurut Mendagri, selain bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, DPRD juga harus mendorong inovasi dan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali potensi sektor-sektor strategis lainnya.

    “Pendapatan utama itu adalah yang pertama dari transfer pusat, yang kedua dari PAD. Dua yang paling utama,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Tito pada Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar ADKASI di Jakarta, Kamis.

    Tito juga mengingkatkan bahwa DPRD adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    Mendagri menyoroti, selama ini DPRD cenderung lebih fokus pada sisi belanja, sementara peran dalam mendorong peningkatan pendapatan belum optimal.

    Ia menekankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola layaknya rumah tangga yang sehat, yaitu pendapatan harus lebih besar dari belanja.

    “Prinsip dasarnya adalah bagaimana caranya agar pendapatan lebih banyak daripada belanja. Kalau pendapatan lebih banyak daripada belanja, maka surplus. Kalau surplus, maka itu bisa membuat program-program yang lain. Termasuk juga mungkin insentif-insentif untuk penyelenggara daerah,” ujarnya.

    Dalam paparannya, Mendagri menyebut sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat. Hanya sedikit daerah yang mampu mandiri secara fiskal, seperti Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar yang memiliki PAD tinggi.

    Sebaliknya, banyak daerah lain masih bergantung pada transfer pusat, bahkan jumlahnya lebih dari 90 persen.

    “Badung masih terkuat dan bisa membangun banyak sekali program. Anggarannya kalau tidak salah hampir Rp10 triliun, Rp10 triliun. Lebih tinggi daripada provinsinya, provinsinya Rp6 triliun lebih, bahkan bisa membantu daerah lain, bahkan bisa bantu provinsi juga,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan kembali arahan Presiden dan Menteri Keuangan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada sektor-sektor riil yang mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kelangsungan rantai pasok, seperti pangan, logistik, dan sektor hiburan, sehingga pendapatan bisa ditingkatkan.

    “Tidak boleh terjadi, belanjanya lebih banyak, target belanja lebih banyak dari target pendapatan. Itu namanya defisit, kalau defisit biasanya akan menggunakan sisa tahun lalu, SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau utang,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus baru ADKASI dan berharap selama lima tahun ke depan, sinergi antara DPRD dan kepala daerah semakin erat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum ADKASI Siswanto, Sekretaris Jenderal ADKASI Endang Sodikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dan Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, serta sejumlah kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Lemhannas sebut pendidikan militer bukan untuk anak nakal

    Gubernur Lemhannas sebut pendidikan militer bukan untuk anak nakal

    “Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyebutkan pendidikan militer bukan untuk anak-anak yang nakal, melainkan orang-orang terpilih dan terbaik.

    Hal tersebut menanggapi wacana pengkajian gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.

    “Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer,” ujar Ace dalam konferensi pers acara Syukuran dan Orasi Kebangsaan HUT Ke-60 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia selain membentuk kedisiplinan dan patriotisme, kewibawaan pendidikan militer harus dijaga sebagai pendidikan yang diarahkan untuk aspek akademis, emosional, serta kepemimpinan, yang harus dibentuk berdasarkan proses sesuai dengan tumbuh kembang anak.

    Pasalnya, sambung dia, perilaku seorang anak pasti dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan hak asuh yang diberikan oleh orang tuanya.

    Maka dari itu terkait rencana pengkajian membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer, Ace berharap pengkajian bisa dilihat dalam perspektif yang komprehensif dan holistik.

    Dikatakan bahwa perspektif dimaksud, yakni dengan melihat bahwa pembinaan anak-anak yang bermasalah secara perilaku harus dilihat secara utuh.

    “Tidak boleh misalnya setiap ada orang atau anak-anak yang bermasalah langsung dimasukkan ke militer,” tuturnya.

    Daripada memasukkan anak nakal ke barak militer, Ace menyarankan bahwa sebaiknya terdapat institusi lain yang bisa dijadikan tempat untuk memperbaiki perilaku anak tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi dimaksud, seperti lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dan lain sebagainya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.

    Hasan menekankan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.

    “Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” ucap Hasan di Jakarta, Sabtu (10/5).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di Kawasan Rebana, yang mencakup tujuh daerah otonom di Jawa Barat, untuk meningkatkan iklim investasi, guna menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat dan daerah penyangga.

    Kawasan Rebana mencakup tujuh daerah otonom, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.

    “Saya hanya menyampaikan bahwa poinnya, investasi di Jawa Barat harus bisa ditingkatkan dengan berbagai permasalahannya. Nanti kita bahas, diskusikan,” kata Tito dalam diskusi bertajuk “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia mengungkapkan investasi tidak selalu harus berasal dari luar negeri, melainkan juga dapat didorong dari dalam negeri. Ia menilai posisi Jabar sangat strategis karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta populasi usia produktif yang besar.

    Oleh karena itu, dukungan terhadap pengusaha nasional dan lokal sangat diperlukan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat setempat juga penting karena mereka dapat berperan sebagai penyangga dalam meminimalkan potensi konflik.

    “Nah, ini menurut saya keberpihakan kepada masyarakat lokal juga harus, karena mereka menjadi buffer zone yang memperkuat ketika ada apa-apa,” ujarnya.

    Ia juga mendorong para kepala daerah untuk mempermudah perizinan guna menghidupkan iklim usaha, salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dia mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sudah mengadopsi teknologi metaverse dalam pelayanan publik.

    Tito menilai MPP sangat penting karena membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar karena hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki MPP.

    “Hampir semuanya kabupaten dan kota [di Jabar] sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ya, kita tepuk tangan untuk kita, karena ini bagus. Tapi menurut saya, sekali lagi, di saat kita membuka iklim investasi, mempermudah perizinan, dan lain-lain, termasuk tata ruang [perlu dipercepat],” jelas Tito.

    Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kawasan Rebana, Mendagri mengingatkan agar daerah tidak terlalu bergantung pada SDA, melainkan perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting agar tenaga kerja di kawasan tersebut menjadi terdidik dan sehat.

    Ia menekankan program pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan sekadar memenuhi alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar sudah memenuhi kriteria, syarat 20 persen pendidikan, kesehatan. Nah, ini harus berani untuk ngecek secara detail subprogram-subprogramnya, jangan hanya terima-terima saja. Tantangan, saya mohon dengan segala hormat juga teman-teman dari DPRD bisa juga melihat secara detail,” ujarnya.

    Sebagai informasi, acara ini mempertemukan para pemimpin nasional dan daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan para kepala daerah di Kawasan Rebana, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jabar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai latar belakang perguruan tinggi seseorang tidak menjamin keberhasilannya di dunia politik. 

    Bahlil menilai bahwa integritas dan kontribusi nyata terhadap bangsa jauh lebih penting ketimbang latar belakang kampus dan gelar akademik yang melekat pada seseorang.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) III Kosgoro 1957 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Bahlil memberi contoh dua tokoh Golkar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, yakni Prof. Muladi dan Ace Hasan Syadzily.

    “Yang saya hormati Pak Gubernur Lemhannas, Pak Ace. Kita berikan applause Pak Ace. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhannas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhannas dua orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Ace,” kata Bahlil di hadapan peserta acara.

    Bahlil membandingkan perjalanan karier akademik kedua tokoh tersebut untuk menekankan bahwa gelar tidak serta-merta menentukan posisi atau peran strategis seseorang di pemerintahan maupun politik nasional.

    “Kalau Pak Muladi Jaksa Agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar baru jadi Gubernur Lemhannas. Kalau Pak Ace, enggak perlu profesor, langsung Gubernur,” ujar Bahlil.

    Ia pun menyoroti latar belakang pendidikan Ace yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, namun mampu menempati posisi strategis nasional.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kampus bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Pak Ace cukup tamatan UIN Ciputat. Jadi Pak Ace, kampus tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang, maksudnya termasuk saya,” tandasnya.

    Beda Nasib Karier Pendidikan Tiga Tokoh Golkar: Muladi, Ace Hasan hingga Bahlil

    TIGA TOKOH GOLKAR – Kolase tiga tokoh Partai Golkar, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, (Kolase Tribunnews/net)

    Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh publik yang dikenal luas bukan hanya karena perannya di politik, tetapi juga karena perjalanan pendidikannya yang beragam. Tiga di antaranya, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, menawarkan cermin perjalanan dari ruang kelas hingga ruang kekuasaan.

    Prof. Muladi: Akademisi Hukum Pidana yang Jadi Menteri

    Prof. Muladi adalah sosok intelektual yang lahir dari tradisi akademik yang kuat.

    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S-1 Hukum Pidana) (1968)
    International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979)
    Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S-3) (1984) dengan predikat Cumlaude
    KSA III Lemhanas (1993)

    Muladi menjabat Rektor Universitas Diponegoro (1994–1998) dan kemudian dipercaya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1998) di masa transisi menuju reformasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (1999) dan Gubernur Lemhannas RI (2005-2011).

    Di dunia politik, Muladi pernah menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (2009–2014) dan anggota MPR-RI pada tahun 1997.

    2. Ace Hasan Syadzily: Dari Dunia Santri ke DPR RI

    Ace Hasan Syadzily mengawali karier intelektual dari pendidikan berbasis keagamaan.

    S1: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Jakarta), 2000.
    S2: Magister Sosiologi, Universitas Indonesia (UI), 2004
    S3: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, 2014.

    Ace aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah sebelum terjun penuh ke dunia politik. Di DPR RI, ia telah menjabat sejak 2014 dan kini merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yang membidangi isu sosial, agama, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan perempuan.

    Selain pernah menduduki jabatan penting tingkat DPD dan DPP Partai Golkar, kini Ace Hasan Syadzily merupakan Gubernur Lemhannas sejak 22 Oktober 2024. 

    3. Bahlil Lahadalia: Dari Jalanan Papua ke Kabinet, Gelar Doktor Dibatalkan UI

    Bahlil dikenal sebagai figur yang bangkit dari bawah. Lahir di Maluku dan tumbuh besar di Fakfak, Papua Barat, ia sempat menjadi kondektur dan sopir angkot sebelum menyelesaikan kuliahnya.

    S1: STIE Port Numbay Jayapura, Papua.
    S2: Tidak diketahui atau tidak dipublikasikan secara luas.
    S3: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (dibatalkan UI, 2025).

    Pada Oktober 2024, Bahlil sempat diumumkan lulus dan mendapat gelar doktor dari UI. 

    Namun, pada Maret 2025, UI resmi membatalkan gelar doktor tersebut karena pelanggaran prosedur akademik, termasuk keabsahan sidang promosi dan proses administratif lainnya.

    Meski begitu, Bahlil pernah menjadi Ketua Umum HIPMI, lalu dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, bahkan sempat menjabat Plt. Menteri ESDM.

    Selain itu, Bahlil kini merupakan Menteri ESDM definitif dan Ketua Umum partai Golkar.

     

     

     

     

     

  • Lemhannas Bakal Isi Materi Retreat Kepala Daerah Jilid 2

    Lemhannas Bakal Isi Materi Retreat Kepala Daerah Jilid 2

    Lemhannas Bakal Isi Materi Retreat Kepala Daerah Jilid 2
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lembaga Ketahanan Nasional (
    Lemhannas
    ) kembali ditugaskan untuk mengisi
    materi retreat kepala daerah
    jilid dua.
    Gubernur Lemhannas
    Ace Hasan Syadzily
    menyebutkan, materi yang akan disampaikan Lemhannas terkait dengan wawasan kebangsaan, geopolitik, dan ketahanan nasional.
    “Materi pembelajaran kita tahu seperti halnya pada retreat 2 bulan yang lalu, Lemhannas ditugaskan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan geopolitik serta ketahanan nasional,” kata Ace dalam jumpa pers di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
    Ace menyebutkan, konsep
    retreat kepala daerah
    jilid dua tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah digelar sebelumnya, meski belum ada kepastian mengenai lokasi dan waktu pelaksanaannya.
    Lemhannas juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku panitia retreat.
    “Tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas dengan Kementerian Dalam Negeri, karena para kepala daerah ini tentu kita tahu bahwa kepala daerah ini di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri,” kata Ace.
    Diberitakan sebelumnya, Kemendagri masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar orientasi atau retreat kedua bagi 52 kepala daerah.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, retreat kedua sudah terkonsep dan telah mengantongi opsi tempat.
    Namun, terkait jadwal pelaksanaan, bergantung pada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Retreat kedua konsepnya sudah siap, sudah ada opsi tempat. Tapi, kami tentu akan menyesuaikan dengan waktu yang tepat bagi kepala daerah. Sambil menunggu arahan juga dari Pak Mendagri, Pak Presiden,” ujar Bima, saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Begitu juga dengan opsi tempat retreat yang sebelumnya diungkapkan Bima, yakni Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk opsi pertama.
    Opsi kedua adalah kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.
    “Belum (diputuskan), kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” kata dia.
    Adapun 52 kepala daerah yang akan menjalani retreat kedua terdiri dari tiga pasang gubernur dan wakil gubernur, 20 pasang bupati dan wakil bupati, serta satu pasang wali kota dan wakil wali kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    … tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memperkirakan konsep kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua tak akan jauh berbeda dengan retret gelombang pertama yang telah berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.

    Dia menuturkan konsep tersebut sudah dikoordinasikan pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Namun tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri karena para kepala daerah ini berada di bawah koordinasi Kemendagri,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sementara dari aspek materi pembelajaran, Ace mengungkapkan terdapat kemungkinan bahwa Lemhannas akan kembali mengisi materi, seperti halnya pada retret kepala daerah gelombang pertama.

    Adapun dalam retret gelombang pertama Februari lalu, Lemhannas ditugaskan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan, kondisi geopolitik, serta ketahanan nasional.

    “Jadi saya kira tidak akan jauh berbeda dari konsep yang selanjutnya,” ungkapnya menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kementeriannya sedang menyiapkan skenario untuk kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua.

    Tito mengatakan dua kepala daerah yang dilantik, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani-Hellyana akan ikut dalam retret tersebut.

    “Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kami buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, nanti kami sampaikan,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4).

    Mengenai lokasi pelaksanaan retret tersebut, Tito mengatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan beberapa skenario, namun tidak menjelaskan lebih detail mengenai skenario itu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4), mengatakan ada sebanyak 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret.

    “Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali nggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.

    Sebab, kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.

    “Karena itu upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas,” tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dirinya tak menampik bahwa belakangan ini terdapat beberapa ormas yang melakukan tindakan premanisme.

    Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas baru-baru ini, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.

    Kabar tersebut didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan dengan pemerintah RRC, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.

    Menurut Eddy, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme agar jangan sampai investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.

    “Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan ormas saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.

    “BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” katanya pula.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025