Tag: Tubagus Ace Hasan Syadzily

  • Makan Bergizi Gratis Ringankan Pengeluaran Siswa

    Makan Bergizi Gratis Ringankan Pengeluaran Siswa

    Depok: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat, selesai mendistribusikan 16 ribu porsi untuk para siswa. Salah satu sekolah penerima ialah  SMP Islam Nurul Qur’an, Tapos, Depok. Ketua Yayasan SMP Islam Nurul Qur’an Sofyan pun menyambut baik program tersebut. 

    SMP Islam Nurul Qur’an merupakan sekolah yang terdapat pesantren dan asrama dengan rata-rata siswa berlatar belakang kurang mampu. Dengan makan bergizi gratis ini dinilai membantu menekan pengeluaran pesantren. 

    “Paling tidak juga kami dari pondok, sedikit mengurangi juga, dari biasanya anak-anak makan di sini sehari tiga kali menjadi dua kali. Mempermudah pihak yayasan, meringankan juga,” kata Sofyan, ditemui di SMP Islam Nurul Qur’an, pada Senin, 6 Januari 2025.

    Sofyan meyakini dengan makanan bergizi dari program ini, kualitas berpikir anak-anak bisa menjadi lebih baik. Ia mengakui selama ini makanan yang diberikan pesantren ala kadarnya. “Jadi kalau ditambah ini akan lebih baik lagi, menurut kami. Mudah-mudahan program ini  bisa berlanjut,” ujarnya.
     

    Sofyan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang telah mencanangkan program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut.

    “Supaya anak-anak bisa terbantu, khususnya bagi yayasan. Anak-anak jadi tambah semangat juga kan belajarnya,” ucap Sofyan. 

    Pendistribusian makan bergizi gratis di SMP Islam Nurul Qur’an ini ditinjau langsung oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily; Staf Khusus Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hafizhul Mizan; dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI Rido Hermawan. Mereka memasuki salah satu kelas dan menyapa para siswa.

    Salah satu siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis bernama Nadia, tampak sumringah melihat kotak makan stainless steel yang telah disediakan di meja. Ia tak sabar membukanya dan menyantap makanan tersebut.
     

    Ace Hasan meminta para siswa berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Setelah itu, para siswa menyantap makanan dengan lahap.

    “Enak,” kata Nadia. Tampak menu makanan yang disajikan berupa nasi, ayam teriyaki, tahu, sayur buncis, dan jeruk. Porsi makanan disesuaikan dengan usia siswa. Namun, kandungan gizi semua target penerima disesuaikan kebutuhannya berdasarkan kategori usia. Adapun penyajian makanan diawasi oleh ahli gizi. Untuk takaran gizi tertera di setiap dapur sebagai pedoman. 

    Salah satunya, di dapur MBG di Kampung Kebayunan, Tapos, Depok. Gramasi untuk anak SD kelas 1-3 porsi nasinya 100 gram, ayam teriyaki 35 gram, tumis buncis 45 gram, tempe bacem 25 gram, dan jeruk Medan 70 gram. Gramasi SD kelas 4-6, nasi 150 gram, ayam teriyaki 40 gram, tumis buncis 50 gram, tempe bacem 35 gram, dan jeruk Medan 70 gram. Sementara itu, gramasi SMA untuk nasi 200 gram, ayam teriyaki 50 gram, tumis buncis 50 gram, tempe bacem 35 gram, dan jeruk Medan 70 gram.

    Depok: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat, selesai mendistribusikan 16 ribu porsi untuk para siswa. Salah satu sekolah penerima ialah  SMP Islam Nurul Qur’an, Tapos, Depok. Ketua Yayasan SMP Islam Nurul Qur’an Sofyan pun menyambut baik program tersebut. 
     
    SMP Islam Nurul Qur’an merupakan sekolah yang terdapat pesantren dan asrama dengan rata-rata siswa berlatar belakang kurang mampu. Dengan makan bergizi gratis ini dinilai membantu menekan pengeluaran pesantren. 
     
    “Paling tidak juga kami dari pondok, sedikit mengurangi juga, dari biasanya anak-anak makan di sini sehari tiga kali menjadi dua kali. Mempermudah pihak yayasan, meringankan juga,” kata Sofyan, ditemui di SMP Islam Nurul Qur’an, pada Senin, 6 Januari 2025.
    Sofyan meyakini dengan makanan bergizi dari program ini, kualitas berpikir anak-anak bisa menjadi lebih baik. Ia mengakui selama ini makanan yang diberikan pesantren ala kadarnya. “Jadi kalau ditambah ini akan lebih baik lagi, menurut kami. Mudah-mudahan program ini  bisa berlanjut,” ujarnya.
     

    Sofyan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang telah mencanangkan program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut.
     
    “Supaya anak-anak bisa terbantu, khususnya bagi yayasan. Anak-anak jadi tambah semangat juga kan belajarnya,” ucap Sofyan. 
     
    Pendistribusian makan bergizi gratis di SMP Islam Nurul Qur’an ini ditinjau langsung oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily; Staf Khusus Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hafizhul Mizan; dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI Rido Hermawan. Mereka memasuki salah satu kelas dan menyapa para siswa.
     
    Salah satu siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis bernama Nadia, tampak sumringah melihat kotak makan stainless steel yang telah disediakan di meja. Ia tak sabar membukanya dan menyantap makanan tersebut.
     

    Ace Hasan meminta para siswa berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Setelah itu, para siswa menyantap makanan dengan lahap.
     
    “Enak,” kata Nadia. Tampak menu makanan yang disajikan berupa nasi, ayam teriyaki, tahu, sayur buncis, dan jeruk. Porsi makanan disesuaikan dengan usia siswa. Namun, kandungan gizi semua target penerima disesuaikan kebutuhannya berdasarkan kategori usia. Adapun penyajian makanan diawasi oleh ahli gizi. Untuk takaran gizi tertera di setiap dapur sebagai pedoman. 
     
    Salah satunya, di dapur MBG di Kampung Kebayunan, Tapos, Depok. Gramasi untuk anak SD kelas 1-3 porsi nasinya 100 gram, ayam teriyaki 35 gram, tumis buncis 45 gram, tempe bacem 25 gram, dan jeruk Medan 70 gram. Gramasi SD kelas 4-6, nasi 150 gram, ayam teriyaki 40 gram, tumis buncis 50 gram, tempe bacem 35 gram, dan jeruk Medan 70 gram. Sementara itu, gramasi SMA untuk nasi 200 gram, ayam teriyaki 50 gram, tumis buncis 50 gram, tempe bacem 35 gram, dan jeruk Medan 70 gram.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Makan Bergizi Gratis di Depok Rp10 Ribu Per Paket Tanpa Susu, Gubernur Lemhanas Buka Suara

    Makan Bergizi Gratis di Depok Rp10 Ribu Per Paket Tanpa Susu, Gubernur Lemhanas Buka Suara

    loading…

    Sejumlah siswa menyantap makanan bergizi di SD Negeri 05 Sukatani, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Foto/Isra Triansyah

    DEPOK – Paket makan bergizi gratis (MBG) seharga Rp10 ribu tanpa susu telah didistribusikan dari SPPG atau Dapur Kebayunan, Tapos, Depok pada hari pertama pelaksanaan MBG, Senin (6/1/2025).

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily menyebut menu hari pertama telah mencukupi budget Rp10 ribu.

    “Dilihat dari isinya, menu-nya, itu saya kira memang sudah Rp10.000. Dengan kita lihat misalnya nasi tergantung dari gramnya gitu ya, kemudian tadi ada ayam, ada tempe orek, ada sayuran, sayur acar. Tadi juga di beberapa, di dapur yang kedua kita lihat juga menu yang lain juga berbeda, ada yang isinya tempe, kemudian telur, kemudian sayuran, dan dua buah jeruk. Jadi kalau kita lihat dari aspek itemnya sudah mencukupi Rp10.000 tersebut,” ujar Ace usai meninjau SPPG Kebayunan, Senin (6/1/2025).

    Ace menambahkan menu susu nantinya harus ada dalam paket MBG. Ia menilai kebutuhan susu dapat meningkatkan kualitas gizi dari anak Indonesia.

    “Itu saya kira nanti pada saatnya harus ada, karena itu bagian dari meningkatkan kualitas gizi dari anak-anak kita,” ucapnya.

    Berikut komposisi gramasi MBG di SPPG Kebayunan hari ini:

    – SD (kelas 1-3)

    Nasi 100 gram, ayam teriyaki 35 gram, tumis buncis dan wortel 45 gram, tempe bacem 25 gram, dan jeruk Medan 70 gram.

    – SD (kelas 4-6)

    Nasi 150 gram, ayam teriyaki 40 gram, tumis buncis dan wortel 50 gram, tempe bacem 35 gram, dan jeruk Medan 70 gram.

    – SMA

    Nasi 200 gram, ayam teriyaki 50 gram, tumis buncis dan wortel 50 gram, tempe bacem 35 gram, dan jeruk Medan 70 gram.

    (shf)

  • Santap Makan Bergizi Gratis Perdana, Siswa Depok: Terima Kasih Pak Prabowo

    Santap Makan Bergizi Gratis Perdana, Siswa Depok: Terima Kasih Pak Prabowo

    loading…

    Siswa kelas 7 SMP Islam Nurul Quran tampak antusias menerima pendistribusian makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025). FOTO/RAVIE MULIA WARDANI

    DEPOK – Program Makan Bergizi Gratis serentak mulai dilaksanakan mulai Senin (6/1/2025) hari ini. Di Kota Depok, sebanyak 18.000 porsi dibagikan kepada siswa PAUD hingga SMA.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis SMP Islam Nurul Quran dan SDN Sukatani 05, Depok, Jawa Barat. Kepada para siswa, Ace juga menyampaikan pesan dan harapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Teman-teman, hari ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mulai membagikan program makan bergizi gratis,” kata Ace Hasan.

    Sementara, siswa kelas 7 SMP Islam Nurul Quran tampak antusias menerima pendistribusian makan bergizi gratis tersebut. Mereka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah memulai salah satu program unggulannya ini.

    “Terima kasih Pak Prabowo,” ujar siswa serentak.

    Teguh, salah satu siswa SMP Islam Nurul Quran, menilai menu makan bergizi gratis sangat lezat. Lewat program ini, Teguh juga bahkan bisa menghemat uang jajan.

    “Makanannya enak dapat ayam, tahu, tumis buncis, iya jadi bisa hemat duit jajan juga,” ucap Teguh.

    Ace Hasan kemudian meninjau pendistribusian makan bergizi gratis berikutnya di SDN 05 Sukatani. Sesampainya di lokasi, Ace langsung disambut antusias siswa siswi dengan penuh semangat.

    Mereka yang mengenakan seragam putih merah terlihat tak sabar menyantap makanan bergizi yang sudah disiapkan. Dalam kesempatan itu, Ace juga memimpin doa sebelum para siswa menyantap makanannya.

    Sebelumnya, Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Kolonel (Inf) Iman Widhiarto mengatakan, SPPG Cilangkap, Tapos merupakan salah satu dapur yang beroperasi pada 6 Januari 2025. Selain di Cilangkap, juga ada lima SPPG di Kota Depok yang beroperasi mulai hari ini.

    “Setiap SPPG akan menyediakan 3.000 porsi. Jadi hari ini yang beroperasi di Kota Depok ada enam SPPG, jadi akan ada sekitar 18.000 (porsi), yang tersebar di sekolah-sekolah dari PAUD, SD, SMP/setingkat, SMA/setingkat,” kata Iman, Senin (6/1/2025) dini hari.

    (abd)

  • Stafsus PCO dan Gubernur Lemhannas Kunjungi Dapur Makan Bergizi Gratis di Depok – Page 3

    Stafsus PCO dan Gubernur Lemhannas Kunjungi Dapur Makan Bergizi Gratis di Depok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025).

    Staf Khusus Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO, Hafizhul Mizan bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily pun bertandang ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat pada hari ini.

    Kesibukan menyiapkan makanan bergizi untuk pelajar di sekolah pun terlihat di dapur tersebut.  

    “Nah hari ini kita berada di salah satu dapur di Kota Depok di Kampung Kebayunan dan dapur ini adalah dapur mitra, bukan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) tapi bermitra dengan salah satu yayasan yaitu yayasan Gerakan Solidaritas Nasional,” kata Hafizhul di lokasi.

    Hafizhul menjelaskan, terdapat lima dapur yang beroperasi di Kampung Kebayunan, Kota Depok. Masing-masing dapur dapat melayani hingga 3.000 siswa, dengan jangkauan distribusi makanan mencakup radius 3,5 km dari lokasi dapur.

    “Jadi jumlahnya cukup besar untuk dapur ini berbeda dengan dengan dapur-dapur lain yang hanya satu tempat. Ini ada lima dapur dalam satu tempat dengan total 5 dapur ini melayani 16.000 anak-anak,” ujar dia.

    Hafizhul mengatakan, dalam hal ini yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang menjadi mitra juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar.

    Dia menyebut, setiap dapur melibatkan sekitar 40 karyawan yang direkrut dari masyarakat sekitar, sehingga total setidaknya ada 200 orang warga yang dipekerjakan di lima dapur yang beroperasi di sini. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal, sekaligus memastikan distribusi makanan berjalan lancar.

    “Ada 200 karyawan, masing-masing dapur sekitar 40 karyawan. Jadi kalau 5 ada 200 lebih dan diserap dari masyarakat sekitar,” ujar Hafizhul.

  • Pemerintah Lakukan Ini untuk Menjawab Tantangan Global

    Pemerintah Lakukan Ini untuk Menjawab Tantangan Global

    Jakarta: Revolusi mental yang kini diteruskan sebagai penguatan karakter dan jati diri bangsa dalam konsep Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi jawaban atas krisis nilai yang menghambat kemajuan bangsa. Fokusnya, mengubah cara berpikir masyarakat menjadi lebih baik, tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Revolusi mental sebagai sebuah gerakan sangat tepat untuk terus dikuatkan. Konsep ini secara umum ditujukan untuk mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat menjadi lebih baik demi terwujudnya Indonesia yang kuat,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily di Jakarta, dilansir pada Senin, 30 Desember 2024.

    Ace mengakui tantangan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Dia mencotohkan terkait birokrasi yang di beberapa bagiannya masih rumit dan pada akhirnya sering kali menjadi lahan subur bagi praktik-praktik ilegal. 

    “Hal seperti ini tidak hanya akan menghambat pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini harus dibersihkan,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita yang menjadi panduan arah pemerintahannya memberikan perhatian khusus pada penguatan nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa. Salah satu implementasinya adalah pemberantasan korupsi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur.
     

    Menurut dia, hal ini perlu ditekankan karena Presiden Prabowo mengungkapkan terjadi kebocoran yang mencapai 30 persen akibat perilaku-perilaku korup. Kebocoran ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi menunda berbagai program pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

    Ace mengatakan langkah strategis yang ditawarkan adalah penguatan karakter dan jati diri. Dengan membangun karakter bangsa yang kuat, pola pikir jangka pendek yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dapat digantikan +visi jangka panjang yang berorientasi pada kemajuan bersama. 

    “Dalam persaingan global, pola pikir seperti ini sangat dibutuhkan. Birokrasi yang sederhana, efisien, dan bersih adalah kunci untuk menarik investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi ekonomi, dan memperkuat pendapatan negara melalui pajak,” ujar Ace.

    Ace menyampaikan perilaku korup juga menjadikan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara, seperti Malaysia dan Vietnam dalam hal menarik investor. Sebab, proses investasi yang dinilai masih berbelit-belit, salah satunya investor dihadapkan pada permintaan fee atau komisi sebelum modal ditanamkan.

    “Pola pikir yang mengedepankan keuntungan instan ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi,” ujar dia.
    Kunci Kuatnya Karakter dan Jati Diri
    Ace mengatakan penguatan karakter bangsa tidak akan efektif tanpa dukungan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sehingga, standarisasi dalam pendidikan karakter di Indonesia harus diperkuat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga harus memiliki standar kompetensi yang jelas. 

    “Hal ini agar generasi muda makin memahami dasar-dasar bernegara, seperti tujuan utama didirikannya negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia,” ujar Ace.

    Di masa lalu, kata dia, program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) memberikan pembekalan yang cukup meski terkesan sebagai doktrinasi. Lemhanas kembali merintis sebuah program penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pengajar ketahanan nasional. 

    LSP ini bertujuan menciptakan standar yang jelas dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dengan adanya standar ini, pengajaran nilai-nilai kebangsaan diharapkan lebih terstruktur dan efektif dalam membentuk generasi yang mencintai dan memahami tujuan bernegara.

    Tantangan besar lainnya dalam upaya penguatan karakter bangsa adalah ketidaktahuan masyarakat, terutama generasi muda, tentang dasar-dasar bernegara. 

    “Banyak yang belum hafal Pancasila atau memahami maknanya. Padahal, nilai-nilai Pancasila merupakan panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidaktahuan ini menjadi celah bagi masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, seperti radikalisme dan individualisme ekstrem,” ujar Ace.
     

    Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan harus menjadi prioritas. Dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sejak dini, generasi muda akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global sekaligus tetap menjaga identitas kebangsaannya.
    Peran Persatuan dan Nilai Kebangsaan
    Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjukkan komitmennya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Salah satu upayanya adalah dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai “Kalimatun Sawa” atau common denominator yang mampu menyatukan keberagaman bangsa. Persatuan ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

    Di tengah berbagai konflik global, seperti perang Rusia-Ukraina, Indonesia harus mampu menjaga stabilitas internalnya. Konflik internasional memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, seperti kenaikan harga bahan pangan yang memengaruhi daya beli masyarakat.

    “Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan menjadi semakin relevan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus berkontribusi pada ketertiban dunia,” ujar Ace.

    Ace mengatakan dengan penguatan karakter dan jati diri yang berfokus pada pembentukan manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan menjadi negara yang maju, mandiri, dan berdaulat. 

    Ada beberapa poin terkait pendidikan karakter bangsa dalam konsep Asta Cita. Pertama adalah penguatan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan semangat kebangsaan, ke dalam kehidupan sehari-hari.

    Kedua, Pembangunan karakter holistik yang tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual.

    “Pendekatan holistik ini bertujuan menciptakan individu yang seimbang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar dia.

    Ketiga, penanaman disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, menghormati aturan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Keempat, pembentukan moral dan etika seperti kejujuran, empati, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.

    Kelima, penguatan nilai cinta tanah air dan nasionalisme melalui pemahaman sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa, serta mendorong peran aktif dalam pembangunan nasional. Keenam, pendidikan berbasis kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat rasa identitas dan kebanggaan sebagai bangsa yang beragam.

    Ketujuh, pendidikan karakter bangsa yang bertujuan mempersiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa melupakan jati diri dan budaya bangsa.

    “Tak kalah penting dan ini menjadi poin selanjutnya adalah penguatan peran pendidikan dan keluarga. Ini menjadi pilar utama dalam membentuk karakter individu. Lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini,” ujar Ace.

    Terakhir adalah implementasi program-program yang lebih konkret seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, dan pendekatan kurikulum yang berbasis nilai.

    Pendidikan karakter bangsa, kata Ace, adalah pondasi untuk menciptakan generasi yang mampu menjaga integritas dan martabat bangsa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat di kancah global.

    “Namun, upaya ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat termasuk dunia pendidikan,” ujar dia.

    Menurut dia, penguatan karakter bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Budayawan, pendidik, tokoh agama, dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 

    “Dengan bekerja bersama, Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter yang kokoh untuk menghadapi tantangan apa pun di masa depan,” ujar dia.

    Jakarta: Revolusi mental yang kini diteruskan sebagai penguatan karakter dan jati diri bangsa dalam konsep Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi jawaban atas krisis nilai yang menghambat kemajuan bangsa. Fokusnya, mengubah cara berpikir masyarakat menjadi lebih baik, tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan bangsa dan negara.
     
    “Revolusi mental sebagai sebuah gerakan sangat tepat untuk terus dikuatkan. Konsep ini secara umum ditujukan untuk mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat menjadi lebih baik demi terwujudnya Indonesia yang kuat,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily di Jakarta, dilansir pada Senin, 30 Desember 2024.
     
    Ace mengakui tantangan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Dia mencotohkan terkait birokrasi yang di beberapa bagiannya masih rumit dan pada akhirnya sering kali menjadi lahan subur bagi praktik-praktik ilegal. 
    “Hal seperti ini tidak hanya akan menghambat pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini harus dibersihkan,” kata dia.
     
    Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita yang menjadi panduan arah pemerintahannya memberikan perhatian khusus pada penguatan nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa. Salah satu implementasinya adalah pemberantasan korupsi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur.
     

    Menurut dia, hal ini perlu ditekankan karena Presiden Prabowo mengungkapkan terjadi kebocoran yang mencapai 30 persen akibat perilaku-perilaku korup. Kebocoran ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi menunda berbagai program pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
     
    Ace mengatakan langkah strategis yang ditawarkan adalah penguatan karakter dan jati diri. Dengan membangun karakter bangsa yang kuat, pola pikir jangka pendek yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dapat digantikan +visi jangka panjang yang berorientasi pada kemajuan bersama. 
     
    “Dalam persaingan global, pola pikir seperti ini sangat dibutuhkan. Birokrasi yang sederhana, efisien, dan bersih adalah kunci untuk menarik investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi ekonomi, dan memperkuat pendapatan negara melalui pajak,” ujar Ace.
     
    Ace menyampaikan perilaku korup juga menjadikan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara, seperti Malaysia dan Vietnam dalam hal menarik investor. Sebab, proses investasi yang dinilai masih berbelit-belit, salah satunya investor dihadapkan pada permintaan fee atau komisi sebelum modal ditanamkan.
     
    “Pola pikir yang mengedepankan keuntungan instan ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi,” ujar dia.
    Kunci Kuatnya Karakter dan Jati Diri
    Ace mengatakan penguatan karakter bangsa tidak akan efektif tanpa dukungan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sehingga, standarisasi dalam pendidikan karakter di Indonesia harus diperkuat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga harus memiliki standar kompetensi yang jelas. 
     
    “Hal ini agar generasi muda makin memahami dasar-dasar bernegara, seperti tujuan utama didirikannya negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia,” ujar Ace.
     
    Di masa lalu, kata dia, program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) memberikan pembekalan yang cukup meski terkesan sebagai doktrinasi. Lemhanas kembali merintis sebuah program penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pengajar ketahanan nasional. 
     
    LSP ini bertujuan menciptakan standar yang jelas dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dengan adanya standar ini, pengajaran nilai-nilai kebangsaan diharapkan lebih terstruktur dan efektif dalam membentuk generasi yang mencintai dan memahami tujuan bernegara.
     
    Tantangan besar lainnya dalam upaya penguatan karakter bangsa adalah ketidaktahuan masyarakat, terutama generasi muda, tentang dasar-dasar bernegara. 
     
    “Banyak yang belum hafal Pancasila atau memahami maknanya. Padahal, nilai-nilai Pancasila merupakan panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidaktahuan ini menjadi celah bagi masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, seperti radikalisme dan individualisme ekstrem,” ujar Ace.
     

    Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan harus menjadi prioritas. Dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sejak dini, generasi muda akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global sekaligus tetap menjaga identitas kebangsaannya.
    Peran Persatuan dan Nilai Kebangsaan
    Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjukkan komitmennya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Salah satu upayanya adalah dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai “Kalimatun Sawa” atau common denominator yang mampu menyatukan keberagaman bangsa. Persatuan ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
     
    Di tengah berbagai konflik global, seperti perang Rusia-Ukraina, Indonesia harus mampu menjaga stabilitas internalnya. Konflik internasional memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, seperti kenaikan harga bahan pangan yang memengaruhi daya beli masyarakat.
     
    “Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan menjadi semakin relevan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus berkontribusi pada ketertiban dunia,” ujar Ace.
     
    Ace mengatakan dengan penguatan karakter dan jati diri yang berfokus pada pembentukan manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan menjadi negara yang maju, mandiri, dan berdaulat. 
     
    Ada beberapa poin terkait pendidikan karakter bangsa dalam konsep Asta Cita. Pertama adalah penguatan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan semangat kebangsaan, ke dalam kehidupan sehari-hari.
     
    Kedua, Pembangunan karakter holistik yang tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual.
     
    “Pendekatan holistik ini bertujuan menciptakan individu yang seimbang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar dia.
     
    Ketiga, penanaman disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, menghormati aturan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Keempat, pembentukan moral dan etika seperti kejujuran, empati, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.
     
    Kelima, penguatan nilai cinta tanah air dan nasionalisme melalui pemahaman sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa, serta mendorong peran aktif dalam pembangunan nasional. Keenam, pendidikan berbasis kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat rasa identitas dan kebanggaan sebagai bangsa yang beragam.
     
    Ketujuh, pendidikan karakter bangsa yang bertujuan mempersiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa melupakan jati diri dan budaya bangsa.
     
    “Tak kalah penting dan ini menjadi poin selanjutnya adalah penguatan peran pendidikan dan keluarga. Ini menjadi pilar utama dalam membentuk karakter individu. Lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini,” ujar Ace.
     
    Terakhir adalah implementasi program-program yang lebih konkret seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, dan pendekatan kurikulum yang berbasis nilai.
     
    Pendidikan karakter bangsa, kata Ace, adalah pondasi untuk menciptakan generasi yang mampu menjaga integritas dan martabat bangsa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat di kancah global.
     
    “Namun, upaya ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat termasuk dunia pendidikan,” ujar dia.
     
    Menurut dia, penguatan karakter bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Budayawan, pendidik, tokoh agama, dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 
     
    “Dengan bekerja bersama, Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter yang kokoh untuk menghadapi tantangan apa pun di masa depan,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Kaleidoskop 2024: Polemik Kuota Haji Tambahan hingga Pansus DPR – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Polemik Kuota Haji Tambahan hingga Pansus DPR – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tahun 2024 diwarnai dengan polemik penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. 

    Sejumlah polemik terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 yang mengusung tema “Haji Ramah Lansia”.

    Tema ini dipilih karena jamaah haji lansia menjadi prioritas dalam proses pelaksanaan haji, mulai dari embarkasi, debarkasi, hingga di tanah suci. 

    Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jumlah jemaah haji lansia pada 2024 yang berangkat adalah sekitar 45.000 orang

    Sejumlah permasalahan yang mencuat saat pelaksanaan haji 2024, mulai dari masalah pemberian kuota tambahan dari Arab Saudi, keterlambatan penerbangan, pemondokan jemaah, hingga puncaknya Pansus Haji DPR. 

    Keterlambatan Penerbangan Jemaah 

    Pada penyelenggaraan haji tahun 2024, jemaah Indonesia diangkut ke Tanah Suci menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Jemaah dari sembilan embarkasi akan diangkut oleh Garuda Indonesia dan 5 embarkasi haji akan diangkut oleh Saudia Airlines.

    Meski begitu, keterlambatan penerbangan kerap mewarnai pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Pada fase pemberangkatan ke Tanah Suci, Kementerian Agama sempat mengeluhkan sejumlah keterlambatan maskapai Garuda Indonesia. 

    Saat itu, Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie mengatakan, keterlambatan keberangkatan Garuda Indonesia mencapai 39,47 persen dari total penerbangan yang telah dilakukan. 

    Anna menyebutkan, catatan itu berbeda dengan Saudia Airlines yang menjadi maskapai kedua pengangkut jemaah haji Indonesia. Saudia hanya mengalami 11,85 persen keterlambatan dari total penerbangan yang telah dilakukan. 

    Keterlambatan paling parah dialami oleh jemaah haji kloter 42 Embarkasi Solo (SOC-42) akibat adanya kerusakan mesin pesawat yang memberangkatkan jemaah SOC-41.

    Kloter tersebut merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Donohudan yang berangkat pada gelombang pertama, mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. 

    Keterlambatan SOC-42 juga berdampak pada perubahan jadwal SOC 43 yang bergeser hingga 17 jam dari rencana semula. 

    Selain itu, ada 13 kloter dengan keterlambatan Garuda Indonesia pada kisaran satu sampai dua jam, lalu ada tujuh kloter yang terlambat di atas dua jam. 

    Sementara untuk Saudia Airlines, keterlambatan terlama dialami kloter pertama Embakasi Jakarta-Bekasi atau JKS-01, sekitar 47 menit. 

    Pada fase pemulangan, masalah keterlambatan juga terjadi. Keterlambatan dialami jemaah haji kelompok terbang 9 Embarkasi Balikpapan (BPN-09) selama 28 jam. 

    Kemenag mencatat pada pekan pertama fase pemulangan jemaah haji, lebih 50 persen penerbangan mengalami keterlambatan. Dari 52 kloter, sebanyak 38 kloter terbang tidak sesuai jadwal karena mengalami keterlambatan.

    Sementara pada pekan kedua pemulangan, total sudah ada 155 kloter jemaah haji Indonesia yang sudah diterbangkan Garuda Indonesia ke Tanah Air. Dari 155 kloter, ada 75 kloter yang mengalami keterlambatan atau 48,39%. 

    Masalah Pemondokan Jemaah 

    Permasalahan pemondokan jemaah terungkap oleh Tim Pengawas Haji DPR RI. Saat itu, Ketua Timwas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar mengungkapkan permasalahan tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas. Muhaimin mengatakan, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah haji yang ada. 

    Selain itu, tenda tersebut juga tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai dan penempatan tenda yang tidak sesuai dengan maktab yang sudah ditentukan. 

    Masalah lain, adalah tenda yang melebihi kapasitas hingga jemaah yang tidur di lorong tenda juga menjadi temuan dari Timwas Haji 2024. 

    Timwas menemukan bagian dalam yang sempit dan melebihi kapasitas menjadi penyebab jemaah tidur di lorong tenda. Jemaah haji Indonesia banyak yang berada di lorong antar-tenda karena kapasitas yang diberikan kurang dari satu meter per orang. 

    Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Wisnu Wijaya Adiputra juga mengkritik fasilitas toilet yang menyebabkan antrean panjang jemaah haji. Jemaah haji di Mina, Arab Saudi harus rela mengantre untuk masuk ke dalam toilet hingga dua jam lamanya. 

    Masalah Pembagian Kuota Haji Tambahan

    Masalah distribusi kuota haji menjadi permasalahan saat Indonesia mendapatkan tambajan kuota 20 ribu dari Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi 10 ribu haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. 

    Penambahan kuota untuk haji khusus membuat jemaah dari khusus mendapatkan kuota lebih dari 8 persen. Penentuan pemberian kuota ini juga dipermasalahkan, karena tidak melibatkan DPR. 

    Pembahasan mengenai kuota haji ini dibahas dalam Pansus Angket Haji DPR. Anggota Timwas Haji DPR Ace Hasan Syadzily menilai perubahan kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengalihan 10.000 kuota tambahan dari 20.000 kuota tambahan yang ada untuk haji khusus sudah menyalahi aturan. 

    Menurutnya, keputusan tersebut bertentangan dengan hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah disepakati bersama pada 27 November 2023. 

    Perubahan kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mengadakan pembahasan lebih lanjut dengan DPR RI. Perubahan kebijakan ini berpengaruh pada asumsi jumlah jemaah dan penggunaan anggaran biaya haji yang berasal dari setoran jemaah dan nilai manfaat keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Pansus Angket Haji DPR

    Puncak dari permasalahan haji pada tahun 2024, adalah pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji oleh DPR RI.

    Salah satu penggagas pansus tersebut adalah Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Pansus Haji DPR RI untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024 dibentuk pada 10 Juli 2024 dan resmi bekerja pada 19 Agustus 2024.

    Sejumlah pejabat Kementerian Agama dipanggil oleh Pansus Haji DPR. Bahkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jemaah turut diperiksa oleh Pansus Haji DPR. 

    Dalam pendalaman masalah haji, Pansus juga sebenarnya memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Namun Yaqut selalu mangkir dengan alasan berbagai kegiatan, termasuk kunjungan ke luar negeri. 

    Pansus juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Subdit Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Kementerian Agama (Kemenag) RI. Dalam sidak yang dipimpin Marwan Dasopang selaku Wakil Ketua Pansus Angket Haji, anggota DPR melontarkan beragam pertanyaan soal temuan Pansus Haji DPR RI terkait penyelenggaraan Haji 2024.

    Akhirnya Pansus Haji DPR melaporkan sembilan temuan penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024 dalam paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024. 

    Pertama terkait kelembagaan. Pansus menilai Kementerian Agama masih berperan ganda dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagai regulator maupun operator. Padahal Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government dalam penyelenggaraan haji. 

    Kedua, soal kebijakan. Pansus Haji menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Khususnya, tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji reguler.

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dianggap melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 130 Tahun 2024 tanggal 15 januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

    Ketiga, soal distribusi kuota haji. Pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping penggabungan dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan. Pendamping diisi jemaah haji reguler yang bukan mahramnya.

    Kemenag juga dinilai masih belum mengupayakan maksimal menyelesaikan masalah 5.678 nomor porsi kuota ‘batu’, yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti di mana jemaah haji berada atau bertempat tinggal hingga 2024.

    Ada ketidaksinkronan regulasi, khususnya, antara keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Khusus Haji 1445 H dengan SE Dirjen Bina Haji Khusus tentang Penyampaian Daftar Haji Khusus, dan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Kemudian, Inspektorat Jenderal Kemenag sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah tidak menjadikan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan. Sementara, pembagian kuota haji tambahan 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2019.

    Keempat, Siskohat dan siskopatuh. Sistem komputerisasi haji terpadu dinilai tidak terjamin keamanannya karena tidak ada audit berkala terhadap sistem. Selain itu, terlalu banyak kepentingan yang dapat mengakses, seperti subdit siskohat, subdit pendaftaran haji, kantor wilayah, kantor Kemenag di kabupaten/kota, hingga bank penerima setoran penyelenggara haji khusus.

    Kelima, soal pendaftaran. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Ibadah Haji Khusus.

    Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024.

    Keenam, nilai manfaat. Pansus menilai adanya ketidakadilan penggunaan nilai manfaat. Mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrean.

    Ketujuh, jemaah cadangan lunas tunda sebesar 30 persen dari kuota haji nasional harus berangkat lebih dulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahrom, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. 

    Kedelapan, pelaporan dan pengawasan. Kemenag dianggap tak menjalankan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Padahal, ketentuan itu mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri.

    Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan ibadah Haji.

    Kesembilan, Pelayanan. Pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina dan selama pelaksanaan ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

  • Lemhannas sebut indeks ketahanan nasional 2024 cukup tangguh

    Lemhannas sebut indeks ketahanan nasional 2024 cukup tangguh

    Pengukuran Labkurtannas Lemhannas RI tahun 2024 berada di skor 2,87, kondisi cukup tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily mengatakan skor indeks ketahanan nasional selama 2024 berdasarkan data hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas), berada pada skor 2,87 atau cukup tangguh.

    “Pengukuran Labkurtannas Lemhannas RI (indeks ketahanan nasional) tahun 2024 berada di skor 2,87, kondisi cukup tangguh,” kata Ace dalam siaran pers resmi Lemhannas, yang diterima, di Jakarta, Senin.

    Ace menjelaskan, pengukuran indeks Labkurtannas itu dilakukan berdasarkan delapan gatra pertahanan dan keamanan di antaranya gatra geografi, sosial budaya, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

    Dari delapan gatra tersebut, Ace mengatakan hanya satu gatra yang dinilai masih kurang selama kinerja 2024. “Kondisi kurang tangguh, hanya pada gatra sosial budaya,” kata dia.

    Ace memastikan pihaknya akan mengevaluasi serta menyusun kebijakan agar penguatan di bidang sosial budaya dapat diperbaiki pada 2025.

    Upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan Lemhannas dengar beragam cara, salah satunya memperkuat masukan-masukan akademis kepada pemerintah tentang penguatan sosial budaya.

    Tidak hanya itu, Lemhannas selaku lembaga pendidikan juga akan bekerja sama dengan beragam pihak untuk memperkuat pemahaman sosial budaya.

    Kolaborasi itu diyakini dapat membantu Lemhannas dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang dapat mempertahankan sosial budaya bangsa.

    Namun demikian, Ace memastikan seluruh indeks pertahanan dan keamanan selain sosial budaya juga akan tetap ditingkatkan guna mendukung kemajuan bangsa.

    “Lemhannas RI menyakini bahwa ke depan kondisi ini semakin baik, tangguh, apabila didukung kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat,” kata Ace.

    “Dengan demikian, visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dapat terwujud,” ujar Ace.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur Lemhannas Bicara Bahaya Potensi Konflik Laut China Selatan

    Gubernur Lemhannas Bicara Bahaya Potensi Konflik Laut China Selatan

    Jakarta

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily menyoroti dinamika kawasan regional. Salah satunya permasalahan Indo-Pasifik yakni isu maritim menyangkut konflik di Laut China selatan.

    “Terkait permasalahan Indo-Pasifik, isu maritim menjadi relevan karena kawasan ini merupakan jalur pelayaran utama dunia. konflik seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan, ketegangan semenanjung Korea, serta perselisihan perbatasan India-Tiongkok akan semakin menambah kompleksitas geopolitik,” tutur Ace Hasan dalam konferensi pers di kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Ace mengatakan konflik ini akan membawa dampak terhadap melemahnya posisi ASEAN. Sebab menurutnya hal ini dipengaruhi perbedaan kepentingan antar anggotanya. Dia juga menilai kehadiran kekuatan militer aliansi AUKUS meningkatkan risiko ketegangan di kawasan.

    Selain itu, dia menjelaskan konflik tersebut juga dapat memicu peningkatan kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme hingga penyelundupan senjata. Dia pun menyampaikan strategi yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi konflik tersebut dengan terus mengembangkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan responsif, memperkuat strategi pertahanan nasional dan modernisasi militer, meningkatkan kemampuan diplomasi dan kerja sama internasional.

    “Terkait dengan konflik laut Tiongkok selatan yang tadi disebut bahwa akan selalu menjadi potensi, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dan jika memang tidak dikelola dengan baik, dari isu kawasan seperti yang kami sampaikan tadi, ini juga akan menimbulkan ketegangan. Nah, bagi kami tentu pertama kedaulatan negara kita itu harus menjadi prinsip utama,” jelas Ace.

    Selain itu, dia juga menegaskan Indonesia hingga saat ini masih konsisten dengan konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dia pun menyebut Indonesia tetap berprinsip pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

    “Karena itu, bagi rencana tentu kami akan terus mendorong agar kita memperkuat terus, supaya kita untuk menjaga kedaulatan negara kita terutama di wilayah yang berpotensi menjadi potensi ketegangan terutama di daerah atau kawasan laut Tiongkok Selatan tersebut,” imbuhnya.

    (azh/azh)

  • 2025, Lemhannas Prediksi Persaingan Ekonomi dan Politik Warnai Dinamika Geopolitik Global

    2025, Lemhannas Prediksi Persaingan Ekonomi dan Politik Warnai Dinamika Geopolitik Global

    loading…

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi Pers Refleksi dan Rilis Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Lemhannas RI di kantornya, Senin (23/12/1024). FOTO/DANAN DAYA ARYA PUTRA

    JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) memprediksi konflik yang dipicu oleh persaingan ekonomi akan mewarnai geopolitik global pada 2025. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah bagian dari tantangan geopolitik tersebut.

    Hal itu disampaikan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi Pers Refleksi dan Rilis Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Lemhannas RI di kantornya, Senin (23/12/1024).

    “Menyongsong tahun 2025 kami memprediksi bahwa konflik yang dipicu oleh persaingan ekonomi maupun politik masih akan tetap mewarnai perjalanan dinamika geopolitik global,” kata Ace.

    Dia mengatakan, dalam konteks rivalitas negara adidaya, perkembangan geopolitik global menunjukan pergeseran dari hegemoni unipolar menuju multipolar. Dia menyebut ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi persaingan kuat dari Tiongkok dan Rusia, hal itu akan berdampak menimbulkan konflik regional.

    “Rivalitas ini akan berdampak pada konflik regional seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, ketegangan di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Indo Pasifik,” sambungnya.

    Di sisi lain, Ace memaknai kunjungan Presiden Prabowo seperti ke Republik Rakyat Tiongkok, America Serikat, inggris, Peru, Brazil dan juga Mesir memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan geopolitik tersebut.

    “Kunjungan presiden Prabowo merupakan perjalanan diplomasi perdamaian dan sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai pemain global,” katanya.

    (abd)

  • Skor Indeks Ketahanan Nasional 2024 Capai 2,87, Lemhannas: Cukup Tangguh

    Skor Indeks Ketahanan Nasional 2024 Capai 2,87, Lemhannas: Cukup Tangguh

    loading…

    Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily menyebut indeks ketahanan nasional Indonesia cukup tangguh. Foto/istimewa

    JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) menyebut indeks ketahanan nasional sepanjang 2024 mencapai skor 2,87. Angka ini dinilai berada dalam kategori cukup tangguh berdasarkan hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

    “Indeks ketahanan nasional berdasarkan hasil pengukuran Labkurtanas Lemhannas 2024 berada di skor 2,87, kondisi cukup tangguh,” terang Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Ace menerangkan indeks ketahanan nasional ini meliput penilaian terhadap 8 gatra pertahanan dan keamanan. Dia menyebut selama 2024 hanya bidang sosial budaya yang masih dalam penilaian kurang tangguh.

    “Dilihat dari delapan gatra yang diukur yaitu gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan. sedangkan kondisi kurang tangguh, hanya pada gatra sosial budaya,” kata Ace.

    Ace menegaskan indeks ketahanan nasional pun akan semakin baik jika didukung dengan kolaborasi antarpihak. Ace juga menyebut indeks ketahanan nasional yang tangguh sangat berpengaruh dalam mewujudkan visi Indonesia maju.

    “Lemhannas menyakini ke depan kondisi ini semakin baik, tangguh, apabila didukung kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Dengan demikian, visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dapat terwujud,” tegas Ace.

    Ace juga mengatakan hasil indeks ketahanan nasional 2024 akan dijadikan bahan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan ke depan.

    “Hasil pengukuran indeks nasional ketahanan ini, diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian program pembangunan nasional yang sedang berjalan dan dapat dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang,” ujar Ace.