Tag: Try Sutrisno

  • Try Sutrisno Beberkan Alasan Restui Wapres Gibran Dicopot, Sudah Siapkan Surat Wasiat ke Prabowo

    Try Sutrisno Beberkan Alasan Restui Wapres Gibran Dicopot, Sudah Siapkan Surat Wasiat ke Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Wapres sekaligus mantan Panglima TNI Try Sutrisno memberikan restu dan membeberkan alasan setuju pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wapres.

    Restu ini sejalan dengan keinginan atau tuntutan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu.Try Sutrisno bahkan membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal ini.

    Try Sutrisno menjadi penanda tangan tuntutan pencopotan Wapres Gibran ini. Surat ini sudah beredar di laman X sejak beberapa hari ini.

    Selain Try, ada nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Dalam surat itu juga disebut ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel, yang mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan itu.

    Selamat Ginting, analis politik dan militer, sudah menanyakan langsung kasus Gibran ini dalam momen Lebaran awal bulan ini.

    Try Sutrisno mengutarakan ini kepada Selamat Ginting saat bersilaturahmi dalam momen Lebaran di kediamannya pada 9 April 2025.

    Menurut Selamat Ginting, Try Sutrisno sangat bersikeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan.

    Dikutip dari kanal Youtube Hersubeno Point, Minggu (20/4/2025), Selamat Ginting mengaku sengaja menanyakan kasus Gibran ini pada Try Sutrisno.

    Lalu mantan Panglima TNI ini menjawab bahwa banyak yang punya pemikiran sama dengannya soal Gibran ini.

    “Kemudian, apakah selain Pak Try itu banyak juga para purnawirawan TNI yang punya pemikiran sama? Banyak,”kata Selamat menirukan jawabanTry saat itu.

    Menurut Try, ada purnawirawan yang sangat berani mengenai pencopotan Gibran, ada yang berani, namun ada juga yang kurang berani.

    “Tapi saya hormati sikap-sikap itu,” kata Selamat lagi menirukan ucapan Try saat itu.

    Di antara tuntutan itu, poin pertama bicara mengenai pengembalian UUD 1945 asli. Sejak amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002 yang menghasilkan konstitusi baru, Try Sutrisno termasuk yang paling lantang menyuarakan kembali kepada UUD 1945 asli.

    “Tapi pada prinsipnya justru menurut dia bukan cuma TNI saja, kalangan civil, akademisi juga punya sikap yang sama, terutama kembali ke UUD 1945,”katanya.

    Menurut Try Sutrisno kepada Selamat, bahwa kalau undang-undang dasar ini diganti, itu sama saja, negara ini ditiadakan.

    “Jadi paling tidak sampai dengan saya tutup usia nanti, katanya, saya sudah menyampaikan,” jelas Selamat seperti diutarakan Try.

    Lanjut dia, Try Sutrisno masih sangat peduli dengan nasib Pancasila ke depan. Termasuk peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini.

    “Apa peran BPIP? Ini kan menurut dia selama era reformasi ini, praktis nilai-nilai Pancasila itu diabaikan. Ya dia bersyukur ada BPIP walaupun menurut dia belum sempurna tapi setidaknya ini lembaga yang bisa menjadi modal untuk kita kembali ke nilai-nilai dasar Pancasila,” ungkapnya.

    Satu hal yang membuat Selamat terkejut ialah soal Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menjadi perhatian serius bagi mantan Wapres Try Sutrisno.

    “Tapi saya juga terkejut ketika Beliau berbicara soal posisi wakil presiden yang dipegang oleh Gibran ini. Ya itu dibicarakan, (Kata Pak Try) jadi saya tidak habis pikir begitu ya. Karena begini mohon dibedakan itu proses Prabowo menjadi presiden, itu tidak ada masalah. Itu pernyataan Beliau (Pak Try),” katanya.

    “Tapi untuk Gibran ini itu menurut saya, saya tidak habis pikir dan saya menyayangkan ada orang seperti Pak Jokowi tanpa berpikiran luas sebagai negarawan,” ungkap Selamat menirukan dialognya dengan Try Sutrisno saat itu.

    “Mengapa kemudian (Jokowi) memaksakan sang anak dan kita sekarang harus menanggung akibatnya,” katanya lagi menirukan ucapan Try saat itu.

    Try juga menceritakan bahwa dia banyak kekurangan, tapi dia dipercaya menjadi wakil presiden era Soeharto.

    “Pendahulu-pendahulu saya juga orang-orang hebat semuanya. Anda catatlah semuanya. Tapi begitu yang sekarang saya mau ngomong apa lagi katanya,” beber Selamat menirukan ucapan Try Sutrisno.

    Masih kata Selamat, poin-poin yang disampaikan Try Sutrisno sama persis dengan yang tertera dalam delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

    “Jadi ketika Forum Purnawirawan prajurit TNI ini menyampaikan poin-poinnya, menurut saya persis ya di poin kedelapan itu, itu kan yang dikhawatirkan Pak Try Sutrisno sebagai tokoh bangsa kita,”kata Selamat.

    “Termasuk mengembalikkan posisi MPR seperti dalam UUD 45 sebagai lembaga tertinggi negara,” jelasnya. ***

  • Profil Try Sutrisno, Mantan Wapres Era Soeharto yang Ikut Serukan Turunkan Gibran

    Profil Try Sutrisno, Mantan Wapres Era Soeharto yang Ikut Serukan Turunkan Gibran

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mengejutkan publik setelah menyatakan dukungan terhadap petisi Forum Purnawirawan TNI, yang salah satu poin utamanya mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden.

    Try bersama sejumlah jenderal purnawirawan lain, termasuk Fachrul Razi dan Tyasno Sudarto, menandatangani petisi yang ditujukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Dalam silaturahmi Lebaran pada 9 April 2025, Try menyampaikan keprihatinan mendalam atas naiknya Gibran ke kursi wapres. Ia menyebut hal tersebut sebagai ‘pemaksaan politik’ dari Presiden Jokowi.

    Try Sutrisno menilai kemenangan Prabowo tidak bermasalah, namun penunjukan Gibran sebagai wapres diragukan secara etika dan kenegarawanan.

    Ia juga menyerukan pengembalian UUD 1945 ke versi asli tanpa amandemen dan mengkritik kinerja BPIP yang dinilai belum maksimal, meski tetap mengapresiasi perannya menjaga jati diri bangsa.

    Siapa sebetulnya sok Try Sutrisno? Dilansir dari laman Pusat Penerangan TNI, tni.mil.id, dan YouTube Irma Hutabarat – HORAS INANG, berikut selengkapnya profil sang Wapres ke-6 RI:

    Profil: Anak Sopir Ambulans dan IRT yang Jadi Wapres

    Try Sutrisno adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia yang dikenal luas karena kejujurannya, kesederhanaan hidup, serta keteguhannya dalam prinsip.

    Ia lahir di Surabaya pada 15 November 1932 dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai sopir ambulans, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.

    Meski berasal dari latar belakang yang tidak berkecukupan, Try berhasil meniti karier dari bawah hingga akhirnya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1993–1998 mendampingi Presiden Soeharto.

    Pendidikan Militer

    Try diterima sebagai taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad), tempat ia memulai karier militernya.

    Selama di Atekad, ia mendapat pelatihan teknis dan strategi militer yang membekali dirinya untuk menghadapi berbagai operasi penting di kemudian hari.

    Perjalanan Karier Militer dan Politik

    (a) 1957 – Terlibat dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI.

    (b) 1962 – Berperan dalam Operasi Pembebasan Irian Barat, di mana ia mulai berkenalan dengan Soeharto.

    (c) 1974 – Diangkat menjadi ajudan Presiden Soeharto, yang menjadi awal lonjakan kariernya.

    (d) 1978–1983 – Menjabat sebagai:

    Kepala Staf KODAM XVI/Udayana Panglima KODAM IV/Sriwijaya Panglima KODAM V/Jaya

    (e) 1985 – Dipromosikan menjadi Letnan Jenderal dan Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad).

    (f) 1986 – Diangkat sebagai Kepala Staf TNI AD (Kasad) menggantikan Jenderal Rudhini.

    (g) 1988 – Menduduki posisi puncak sebagai Panglima ABRI (Pangab) menggantikan Jenderal LB Moerdani.

    (h) 1993–1998 – Diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia membersamai Presiden ke-2 Soeharto, jabatan tertinggi dalam karier politiknya.

    Sosok Sederhana yang Jauh dari Kemewahan

    Meski pernah menduduki jabatan tinggi, Try dikenal sebagai pribadi yang tidak haus jabatan dan tidak mengejar kekayaan. Ia bahkan menyicil rumah selama 15 tahun setelah pensiun sebagai Panglima ABRI.

    Dalam wawancaranya bersama Irma Hutabarat di kanal YouTube HORAS INANG, Try mengaku membeli rumah dinas KSAD dengan cara mencicil.

    “Saya nerimo, Tuhan akhirnya kasih. Saya bisa tidur nyenyak tanpa takut KPK. Kan didaftar semua asalnya,” ujar Try.

    Kini, Try Sutrisno masih aktif berkontribusi sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia juga dikenal suka menyerahkan rumah dinasnya kepada prajurit lain, karena sadar masih banyak tentara yang lebih membutuhkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

  • Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, serta ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Dilansir dari suaracom jaringan inibalikpapan, dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

  • Polri Diusulkan di Bawah Kemendagri, Ini Saran Refly Harun

    Polri Diusulkan di Bawah Kemendagri, Ini Saran Refly Harun

    GELORA.CO – Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan sebagai sebagai respons dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Salah satu tuntutan tersebut ialah mengembalikan Polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Tuntutan yang ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kanal dalam kanal YouTube pribadinya.

    Terkait poin yang berisi Polri kembali di bawah Kemendagri, Refly memberikan catatan kritisnya. Menurut dia, tuntutan tersebut membias dan kurang relevan dengan kondisi zaman.  

    “Nah, ini agak biased ya para purnawirawan ini. So far saya setuju bahwa kekuasaan Polri yang terlalu excessive itu harus dikembalikan pada khitahnya sebagai kamtibmas. Tapi jangan lupa menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dasar ya. Karena undang-undang itu pengejawantahan lebih lanjut. Fungsi Polri itu tidak hanya kamtibmas tapi pelindung dan pengayom masyarakat kemudian fungsi penegakan hukum,” ujar Refly dikutip RMOL pada Jumat, 18 April 2025.

    Lanjut dia, jika ingin menata ini maka fungsi kamtibmas bisa berada di bawah Kemendagri, tapi untuk penegakan hukum tidak memungkinkan. Ia pun menyebut fungsi itu bisa digabung di bawah Minister of Justice (Kementerian Kehakiman).

    “Kemudian fungsi pelindung dan pengayom masyarakat langsung ke pemerintahan daerah. Kita bukan berarti tidak suka dengan polisi, bukan. Kita ingin menata agar dia muncul sebagai kekuatan sipil. Bukan kekuatan sipil tetapi berwatak militer,” pungkasnya.

  • Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    GELORA.CO –  Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Dalam akun YouTube-nya tersebut, Refly juga mencoba konfirmasi kepada Jenderal Fachrul Razi dan Soenarko mengenai kebenaran edaran tersebut. Namun, keduanya belum bisa dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Kalau mau jujur, semua tuntutan ini saya sepakati, hanya yang paling problematik tentang kembali ke UUD 1945 asli, ini perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah itu memang jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak? Tapi yang lainnya so far tidak ada masalah,” pungkasnya.

  • Ahmad Muzani: Saya Tidak Bahas Politik dengan Megawati Soekarnoputri

    Ahmad Muzani: Saya Tidak Bahas Politik dengan Megawati Soekarnoputri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, tidak ada pembicaraan politik.

    Muzani mengungkapkan, tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan halalbihalal dan menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 2025 kepada Megawati dan jajaran pengurus PDIP.

    “Tidak ada pembicaraan politik sama sekali. Pembicaraannya tentang suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya seperti itulah. Suasananya juga sama di dalam,” ujar Ahmad Muzani, Senin (31/3/2025).

    Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, menambahkan bahwa sebelum mengunjungi rumah Megawati, dirinya terlebih dahulu bersilaturahmi ke kediaman Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia memastikan, tidak ada pembahasan soal politik dalam pertemuannya dengan Jusuf Kalla. Setelah dari rumah Megawati, Muzani mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan silaturahmi ke kediaman Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Tadi pagi dengan Presiden RI, lalu ke rumah Pak Jusuf Kalla, sekarang kami ke Bu Mega, dan selanjutnya ke kediaman Pak Try Sutrisno. Nanti malam, insya Allah, kami ke Pak SBY,” katanya.

    Diketahui, sejumlah tokoh dan pejabat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk halalbihalal pada Hari Raya Idulfitri 2025. Megawati sendiri merayakan Lebaran secara privat tanpa menggelar open house.

    Meski begitu, beberapa tokoh politik dan menteri Kabinet Prabowo-Gibran turut hadir, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.

    Sejumlah kader PDIP juga hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk Bambang Pacul, Ahmad Basarah, Utut Adianto, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Samuel Wattimena, Ronny Talapessy, Trimedya Panjaitan, dan lainnya. Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, juga turut hadir di kediaman Megawati Soekarnoputri.

  • Muzani Gerindra Tegaskan Tak Bicara Politik saat Bertemu Megawati: Halalbihalal Lebaran – Halaman all

    Muzani Gerindra Tegaskan Tak Bicara Politik saat Bertemu Megawati: Halalbihalal Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan tak ada pembicaraan soal politik saat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediaman Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (31/3/2025). 

    Muzani mengatakan, dirinya hadir untuk halalbihalal dan memberikan selamat Idulfitri 2025 kepada Megawati dan jajaran pengurus PDIP.

    “Tidak ada pembicaraan politik sama sekali, pembicaraan tentang lebaran tentang suasana lebaran dan ya lebaran semuanya makan-makan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya begitulah. Di dalam juga sama suasananya,” kata Muzani di lokasi.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI ini juga halalbihalal ke rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia juga memastikan, dirinya tidak membahas politik saat bertemu Jusuf Kalla. 

    Setelah dari rumah Megawati, kata Muzani, dirinya akan bersilaturahmi ke kediaman Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, tadi pagi dengan Presiden RI, terus tadi kami ke tempat Pak Jusuf Kalla, hari ini kami ke Bu Mega, dan kami dari sini geser ke kediaman Pak Try Sutrisno. Kemudian kami Nanti malam ke Pak SBY insyaallah,” jelas Muzani.

    Didit Prabowo Ke Rumah Megawati

    Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo  mendatangi kediaman Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk silahturami hari raya Idulfitri hari ini, Senin (31/3/2025) pagi.

    Pantauan Tribunnews.com, Didit Prabowo yang tampak mengenakan baju koko berwarna hijau dan kopiah hitam tiba di kediaman Megawati sekira pukul 11.58 WIB. 

    Dia terlihat hadir bersama dua orang lainnya.

    Didit juga menyempatkan menyapa awak media yang berada di depan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Senin.

    Dia melempar senyum sambil salam namaste saat berjalan menuju kediaman Megawati.

    Sebelumnya, beberapa tokoh terpantau hadir di rumah Megawati hari ini seperti Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wuryanto, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP juga terlihat hadir diantaranya TB Hasanuddin dan Samuel Watimena

    Lalu, jajaran DPP PDI Perjuangan yang hadir diantaranya Ronny Talapessy dan Ahmad Basarah.

    Beberapa tokoh juga terpantau hadir seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, kader PDIP Trimedya Panjaitan serta tim hukum PDIP Todung Mulya Lubis dan Maqdir Ismail.

    Sementara, di depan rumah Megawati terpampang tulisan ‘Mohon Maaf Tidak Ada Open House’.

    Memang diketahui Megawati hanya membuka Open House bagi keluarga, internal PDIP dan kerabat dekat.

  • Lebaran ke Rumah Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Bahas Politik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Maret 2025

    Lebaran ke Rumah Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Bahas Politik Nasional 31 Maret 2025

    Lebaran ke Rumah Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Bahas Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai
    Gerindra
    , Ahmad Muzani, mengaku tak membahas masalah politi saat Lebaran di rumah Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri

    “Enggak ada hal berat apalagi politik, enggak ada sama sekali,” ujar Muzani saat ditemui awak media di depan rumah Megawati, Senin (31/3/2025).
    Muzani mengatakan, pertemuan hari ini murni untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dalam rangka Lebaran.
    Hal yang sama juga berlaku dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
    “Pertemuan dengan Bu Mega, Pak JK tidak ada pembicaraan politik sama sekali, pembicaraan tentang Lebaran, tentang suasana Lebaran dan ya Lebaran semuanya, makan-makan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin,” kata Muzani lagi.
    Setelah mengunjungi Megawati, Muzani berencana untuk mengunjungi Wapres ke-6 RI Try Sutrisno dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
    Terkait putra Presiden Prabowo Subianto,
    Didit Hadiprasetyo
    , yang juga bersilaturahmi ke Megawati, Muzani menyebut kedua keluarga memang akrab. 
    “Didit sangat akrab dengan Ibu Puan dan keluarga Bu Puan di sini,” kata Muzani.
    Bahkan, Didit disebutkan sangat menikmati suasana Lebaran di rumah Megawati.
    “Jadi, beliau menikmati suasana Lebaran ini,” lanjut Muzani.
    Muzani mengatakan, dirinya dan Didit sangat akrab dengan keluarga Megawati.
    “Ya kita semua akrab karena Lebaran,” kata dia.
    Hari ini, sejumlah pejabat negara dan kader Perjuangan terlihat bersilaturahmi ke Megawati Soekarnoputri.
    Mereka yang tiba antara lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel.
    Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
    Sejumlah kader PDI Perjuangan yang lain juga sudah terlihat hadir di lokasi.
    Beberapa di antaranya adalah Juru Bicara PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto.
    Kemudian, terlihat juga Todung Mulya Lubis dan Maqdir Ismail. Kedua pengacara ini diketahui sering menjadi kuasa hukum PDI Perjuangan dalam beberapa kesempatan.
    Lalu, terlihat juga mantan anggota DPR RI Trimedya Panjaitan dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Didit Prabowo Halal Bihalal ke Rumah Megawati, Muzani: Sangat Akrab dengan Puan dan Keluarga – Page 3

    Didit Prabowo Halal Bihalal ke Rumah Megawati, Muzani: Sangat Akrab dengan Puan dan Keluarga – Page 3

    Kemudian, saat disinggung soal apakah ada titipan dari Megawati terhadap Prabowo. Ia memastikan tidak ada pesan dari Megawati untuk Ketua Umum Partai Gerindra. “Enggak, enggak ada (pesan), permintaan pun enggak ada. Enggak ada, aman,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Muzani mengungkapkan, sebelum halal bihalal dengan Megawati. Ia lebih dulu bersilaturahmi dengan Prabowo dan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK).

    “Kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa tadi pagi dengan Presiden RI terus tadi kami ke tempat Pak Jusuf Kalla, hari ini kami ke Bu Mega, dan kami dari sini geser ke kediaman Pak Try Sutrisno. Kemudian kami nanti malam ke Pak SBY insyaAllah,” pungkas dia.