Xcloud.id

Tag: Try Sutrisno

  • Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras

    GELORA.CO – Narasi akan adanya pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden semakin menuai banyak sorotan.

    Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna.

    Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dan Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan.

    Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan.

    Selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 Non Amandemen kembali diberlakukan.

    Menurut Forum Purnawirawan TNI-Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal.

    Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, Mukhamad Misbakhun yang merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar memberikan tanggapan.

    Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbakhun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis.

    Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai Wapres, tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi.

    “Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam Pemilu, sehingga tidak ada arah kesana,” jelas Misbakhun.

    Berbeda pandangan dengan Misbakhun, Komarudin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan member pernyataan.

    Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden.

    Namun jika pernyataan tersebut datang dari para Relawan atau Pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam, tetapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden,” tegas Watubun.

    Terlebih Forum Purnawirawan TNI-Polri yang turut memberikan usulan bukan berasal dari kalangan militer biasa, termasuk Try Sutrisno.

    Kehadiran Gibran dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo, menurut Syahganda yang merupakan Aktivis 98 merupakan sejarah buruk bagi orang waras.

    Sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, perlu benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

    “Memang Gibran ini tetap saja menjadi sejarah buruk bagi orang-orang waras,” jelasnnya saat menjadi narasumber di sebuah siniar.***

  • Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 30 April 2025, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini berlangsung di tengah menguatnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan, sembilan orang purnawirawan hadir mengenakan seragam veteran cokelat lengkap dengan medali dan topi hijau tua khas PPAD. Mereka enggan memberikan keterangan kepada media sebelum pertemuan berlangsung. “Nanti saja setelah pertemuan,” ujar salah satu dari mereka, Johnny.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyuarakan delapan tuntutan politik, termasuk usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Alasan mereka adalah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan Gibran, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

    Putusan itu, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, memuluskan jalan Gibran—saat itu Wali Kota Solo dan berusia di bawah 40 tahun—untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Forum Purnawirawan menilai, proses pengambilan keputusan di MK melanggar hukum acara dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani lebih dari 300 purnawirawan dari berbagai matra, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Merespons tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami kekhawatiran yang disuarakan para purnawirawan. Namun, menurutnya, Presiden tidak dapat langsung menanggapi tuntutan tersebut karena menyangkut persoalan konstitusional yang berada di luar kewenangan eksekutif.

    “Masalah-masalah itu sangat fundamental dan tidak ringan,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, 24 April 2025. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip Trias Politika membatasi kekuasaan presiden dalam mencampuri urusan legislatif maupun yudikatif.

    Kehadiran PPAD ke Istana dinilai menjadi langkah komunikasi penting di tengah dinamika politik pasca pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meski belum diketahui secara pasti agenda dan isi pertemuan, langkah ini mencerminkan adanya upaya dialog internal antara elemen militer senior dan pimpinan negara di tengah polemik yang terus bergulir.

  • Letjen Kunto Arief Wibowo Dimutasi Usai Sang Ayah, Try Sutrisno, Ikut Dukung Pemakzulan Gibran

    Letjen Kunto Arief Wibowo Dimutasi Usai Sang Ayah, Try Sutrisno, Ikut Dukung Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO –  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

    Dari total 237 perwira tinggi (Pati) yang mendapat mutasi ini terdiri dari 109 Pati TNI Angkatan Darat, 64 Pati TNI Angkatan Laut, dan 64 Pati TNI Angkatan Udara.

    Beberapa posisi strategis yang mengalami pergantian dalam keputusan ini antara lain:

    1. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I,

    2. Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III,

    3. Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsud) I.

     “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Dalam mutasi ini, Pangkogabwilhan I yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Kunto Arief Wibowo digantikan oleh Laksda TNI Hersan.

    Letjen TNI Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

    Kemudian, Pangkoarmada III yang sebelumnya dijabat oleh Laksda TNI Hersan digantikan oleh Laksda TNI Krisno Utomo.

    Adapun Laksda TNI Krisno Utomo sebelumnya merupakan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

    Jabatan itu digantikan oleh Laksda TNI Rudhi Aviantara.

    Sementara itu, Pangkoopsud I kini dijabat oleh Marsma TNI Muzafar.

    Jabatan ini sebelumnya diduduki oleh Marsda TNI Mohammad Nurdin yang dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

    Marsma TNI Erwin Sugiandi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirum Sesko TNI kini ditunjuk sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma menggantikan Marsma TNI Muzafar.

    Dalam dokumen tersebut juga terdapat beberapa nama perwira yang mendapatkan tugas baru, di antaranya:

    Letjen TNI Teguh Muji Angkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan kini ditunjuk menjadi Staf Khusus KSAD.

     

    Laksdya TNI Dr TSNB Hutabarat yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan kini ditunjuk sebagai Staf Khusus KSAL.

    Laksdya TNI Agus Hariadi yang sebelumnya menjabat sebagai Sesjen Wantannas kini ditunjuk sebagai Staf Khusus KSAL.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

    Kapuspen menambahkan, rotasi ini juga mencerminkan komitmen Panglima TNI dalam memperkuat soliditas organisasi serta mendorong peningkatan kinerja satuan sesuai visi Prima: Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

    Rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran di tubuh TNI, seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan strategis pertahanan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

  • Panglima mutasi 237 pati termasuk Pangkogabwilhan I

    Panglima mutasi 237 pati termasuk Pangkogabwilhan I

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 237 perwira tinggi (pati) dari tiga matra TNI, termasuk di antaranya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang semula menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD).

    Letjen TNI Kunto, yang merupakan putra wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dimutasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diteken oleh Jenderal TNI Agus di Jakarta, Selasa (29/4).

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar karena bagian dari pembinaan personel sekaligus untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” kata Brigjen TNI Kristomei.

    Kapuspen mengatakan bahwa para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme

    Dari 237 perwira tinggi yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi terbaru itu, sebanyak 109 perwira tinggi, di antaranya berasal dari matra darat (TNI AD), 64 perwira tinggi lainnya dari TNI Angkatan Laut, dan 64 pati dari TNI Angkatan Udara.

    Panglima TNI, dalam SK terbarunya itu pun, memberikan promosi kepada Laksamana Muda TNI Hersan, yang semula menjabat Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III untuk mengisi posisi Pangkogabwilhan I.

    Laksda Hersan pernah menjadi ajudan presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2014 bersama Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono dan dosen tetap Universitas Pertahanan Letjen TNI Widi Prasetijono. Hersan menjadi yang paling terakhir mendapatkan promosi bintang tiga dibandingkan dengan dua mantan ajudan Jokowi lainnya pada tahun 2014.

    Tidak hanya Pangkogabwilhan I, jabatan strategis lainnya yang juga masuk dalam daftar mutasi terbaru Panglima TNI, antara lain, Pangkoarmada III (yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya), saat ini diisi oleh Laksda TNI H. Krisno Utomo, kemudian Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) saat ini diisi oleh Laksda TNI Rudhi Aviantara I.H., kemudian beberapa jabatan kepala BIN daerah (kabinda).

    Jabatan Kabinda Kalimantan Timur saat ini diisi oleh Kolonel Inf. Priyanto Eko Widodo, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Agen Intelijen Ahli Madya, kemudian Kabinda Sulawesi Utara saat ini diisi oleh Kolonel Arm. Jonny Marpaung, yang juga mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Operasi BIN Daerah Sulawesi Utara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1 Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan Nasional

    1 Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan Nasional

    Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan
    mutasi TNI
    terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Letjen Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Sebelumnya, Kunto Arief Wibowo menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I.
    Adapun Try Sutrisno sendiri menjadi salah satu nama yang menandatangani Forum Purnawirawan TNI-Polri.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR.
    Selain Try Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
    Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Adapun Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra Try Sutrisno, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 7 Januari 2025.
    Kunto Arief Wibowo adalah pria kelahiran Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer pada 1992 dari kecabangan infanteri.
    Pada tahun 2007, ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Pendidikan Reguler XLV.
    Adapun selama kariernya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya:
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
    Ia mengatakan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI Copot Putra Try Sutrisno Digantikan Mantan Ajudan Jokowi

    Panglima TNI Copot Putra Try Sutrisno Digantikan Mantan Ajudan Jokowi

    GELORA.CO – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mencopot Letjen Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Agus juga mempromosikan Panglima Koarmada III Laksda Hersan untuk menggantikan Letjen Kunto.

    Letjen Kunto yang merupakan putra Wakil Presiden periode 1993-1998 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno terbilang sebentar menjabat Pangkogabwilhan I. Kunto baru menjabat posisi tersebut pada awal Januari 2025. Kini, posisi itu akan ditempati Laksda Hersan, yang merupakan mantan ajudan dan Sesmilpres Joko Widodo (Jokowi).

    Secara total, Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan rotasi dan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (pati) TNI. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Dari total 237 pati yang mengalami mutasi, terdiri dari 109 pati TNI AD, 64 pati TNI ALk dan 64 pati TNI AU. Langkah itu merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta penyesuaian terhadap kebutuhan strategis yang terus berkembang di tubuh TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin. Keputusan itu juga wajar dalam sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” ujar Kristomei dalam keterangannya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Pusat pada Rabu (30/4/2025).

    Di samping itu, kata Kristomei, rotasi menunjukkan komitmen Jenderal Agus dalam mendorong peningkatan kinerja satuan. Langkah itu juga memperkuat soliditas di seluruh lini organisasi sesuai visi Prima (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif) terhadap dinamika global serta perubahan tantangan strategis dalam pertahanan negara.

  • 4 Putra Try Sutrisno Dimutasi, Letjen Kunto Arief Jadi Staf Khusus KSAD Nasional

    4 Putra Try Sutrisno Dimutasi, Letjen Kunto Arief Jadi Staf Khusus KSAD Nasional

    Putra Try Sutrisno Dimutasi, Letjen Kunto Arief Jadi Staf Khusus KSAD
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto melakukan
    mutasi
    dan rotasi terhadap 237 perwira tinggi (Pati) TNI.
    Salah satunya adalah Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
    Kunto Arief Wibowo sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I.
    Kini, ia ditunjuk sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    ”
    Mutasi
    ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
    Total 237 Pati mengalami mutasi, yang terdiri dari 109 Pati TNI Angkatan Darat, 64 Pati TNI Angkatan Laut, dan 64 Pati TNI Angkatan Udara.
    Kapuspen menegaskan, pergantian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
    Rotasi itu juga mencerminkan komitmen Panglima TNI dalam memperkuat soliditas organisasi dan mendorong peningkatan kinerja satuan sesuai visi Prima: Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.
    Rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran di tubuh TNI, seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan strategis pertahanan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    GELORA.CO –  Viral soal video pendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sesumbar hendak mencopot gigi mantan Wapres Try Sutrisno diberbagai media sosial (medsos).

     

    Walaupun akhirnya meminta maaf, pendukung Gibran tersebut berkomentar karena dukungan Try terhadap petisi Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming diganti. 

     

    Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan aksi pendukung Gibran tersebut sangat mencederai demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

    Karena apa yang dilakukan Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI adalah hal yang biasa dalam demokrasi. 

     

    “Pernyataan pendapat seperti itu (Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI) sangatlah wajar. Tidak berlebihan dan masih dalam koridor berbangsa dan bernegara yang baik. Apalagi para purnawirawan ini sudah menjadi warga sipil biasa, berhak menyampaikan pendapatnya. Itu sah dan legal,” ujar Karel Susetyo kepada Harian Terbit, Rabu, 30 April 2025. 

     

    Karel menilai apa yang dilakukan pendukung Wapres Gibran tersebut menunjukkan kedangkalan sikap partisipasi berdemokrasi. Karena penyampaian pendapatnya disertai dengan penghinaan terhadap sosok atau fisik Try Sutrisno.

     

    “Bagaimanapun sosok Try itu mantan Wapres, Panglima TNI dan jadi panutan serta dihormati banyak orang, salah satu nya Presiden Prabowo. Try punya banyak jasa bagi bangsa dan negara ini,” tegasnya. 

     

    Oleh karena itu, sambung Karel, tindakan oknum pendukung Wapres Gibran tersebut sudah mencederai banyak orang, bukan hanya Try dan keluarganya secara pribadi. Walau sudah meminta maaf, sewajibnya tindakan ini menjadi pelajaran seluruh netizen supaya belajar menggunakan kata – kata dan sopan dalam bernarasi di sosmed.

     

    “Jangan sampai menghina orang lain, apalagi kalau orang tersebut adalah tokoh panutan dari banyak orang,” tandasnya. 

     

    Diketahui, pendukung Wapres Giran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Try Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era orde baru tersebut dengan sebutan ‘Pak Tile’ lantaran sudah tidak memiliki gigi.

     

    Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang Try Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.***

  • Ini Keterlaluan, Penghina Jenderal Try Sutrisno Harus Ditangkap!

    Ini Keterlaluan, Penghina Jenderal Try Sutrisno Harus Ditangkap!

    GELORA.CO – Ketua KB FKPPI Rayon Kelapa Gading, Beni Hersunu A.W, mengutuk keras aksi penghinaan terhadap Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku yang diduga bernama Arul.

    “Ini penghinaan keterlaluan! Negara tidak boleh diam. Polisi harus bergerak cepat, tangkap dan adili orang ini!” tegas Hersunu saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/4).

    Dalam video yang beredar luas di media sosial, pria bernama Arul menyebut Try Sutrisno dengan julukan “Tile,” nama pelawak yang dianggap menghina. Tak berhenti di situ, ia juga mengancam akan “mencabut gigi” mantan Wakil Presiden RI itu, sembari makan sate dan mengatasnamakan rakyat Indonesia dalam ujaran kasarnya.

    “Siapa dia mengatasnamakan rakyat Indonesia? Kami FKPPI dan rakyat yang waras tidak pernah memberi mandat untuk menghina pahlawan bangsa! Jenderal Try adalah tokoh nasional, pelindung NKRI, bukan bahan olok-olokan,” kata Hersunu geram.

    Ia menegaskan, jika negara membiarkan penghinaan terhadap tokoh bangsa seperti ini, maka martabat negara dan hukum akan runtuh. “Jangan sampai rakyat yang bertindak karena hukum lemah. Tangkap Arul sekarang juga, kendati dia sudah minta maaf!” ujar Hersunu mengakhiri pernyataannya.

    FKPPI Rayon Kelapa Gading menyatakan siap mengawal proses hukum terhadap pelaku dan mendukung segala langkah tegas demi menjaga kehormatan tokoh-tokoh nasional dan kedaulatan moral bangsa.

  • Kami Akan Cari dengan Cara Sendiri..

    Kami Akan Cari dengan Cara Sendiri..

    GELORA.CO – Ketua Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Puguh Kuswanto, dengan tegas meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku penghinaan terhadap Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno-28/04/25

    Desakan ini muncul setelah beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pria, diduga bernama Arul, mengolok-olok Jenderal Try Sutrisno dengan sebutan “Tile,” nama seorang tokoh pelawak. Tidak hanya itu, dalam video tersebut, pria itu juga secara terang-terangan mengancam akan “mencabut gigi” Try Sutrisno, bahkan mengatasnamakan rakyat Indonesia dalam pernyataan kontroversial tersebut.

    Puguh Kuswanto menilai tindakan ini sebagai penghinaan berat dan bentuk perbuatan tak bermoral yang sangat melukai perasaan banyak pihak, khususnya keluarga besar P3AD.

    “Jenderal Try Sutrisno adalah tokoh nasional, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan purnawirawan Jenderal TNI yang sangat kita hormati. Melihat beliau dilecehkan dan dibully secara masif begitu di media sosial, jelas itu melanggar hukum dan menimbulkan ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya kami sebagai anak kolong,” tegas Puguh Kuswanto kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Puguh Kuswanto menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, P3AD Kabupaten Bogor akan melaporkan kasus ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk menuntut proses hukum terhadap pelaku penghinaan tersebut.”Kami tidak terima tokoh nasional dan bapak kami diperlakukan seperti ini. Apalagi penghujat itu dengan lancang mengatasnamakan ‘rakyat Indonesia’. Rakyat yang mana itu? Kami akan laporkan ke Bareskrim Mabes Polri agar pelaku segera diproses hukum,” tegasnya.

    P3AD menilai langkah hukum ini penting sebagai bentuk efek jera, agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan seenaknya melecehkan simbol-simbol kehormatan bangsa dan tokoh-tokoh nasional. “Tindakan biadab dan tak bermoral seperti ini harus dihentikan. Negara harus hadir menegakkan hukum demi menjaga kehormatan para tokoh bangsa,” tutup Puguh Kuswanto.

    Dan, sambung dia, jika aparat penegak hukum tidak sanggup mencari dan menangkap pelaku tersebut, maka anggota PPPAD siap mencari dan menangkapnya. “Tentunya akan kami cari dan tangkap dengan cara kami sendiri. Anak kolong tak pernah usil, tapi jangan sekali-kali hina dan rendahkan tokoh dan panutan kami, Jenderal TNI Try Sutrisno,” tegasnya lagi.

    Sementara itu, video penghinaan tersebut terus menuai kecaman luas dari berbagai lapisan masyarakat. Banyak warganet yang juga meminta agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.