Xcloud.id

Tag: Try Sutrisno

  • Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    GELORA.CO – Mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengaku dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bahkan, Try mengatakan ikut menandatangani deklarasi tersebut. Alasannya, ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.

    “Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.

    Try Sutrisno mengaku bukan hanya berdiskusi dengan para purnawirawan, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat sipil. Ia meminta publik menanyakan kepada ahli hukum tata negara, apakah pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan. 

    “Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat. Bukan hanya purnawirawan. Kalau baik, kita akan diam, enggak akan ngomong,” katanya.

    Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ada delapan poin sikap, salah satunya ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Try Sutrisno.

    Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI. 

    Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental. 

    Wiranto juga menyebut Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden. “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

  • Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko menilai wajar eks Panglima ABRI yang juga
    purnawirawan TNI
    , Wiranto, menyatakan dukungan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Sebab, kata Dwi, Wiranto sudah mendukung ayah Gibran, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sejak masa kampanye Pilpres 2014.
    “Kita tahu Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil,” kata Dwi kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Sikap Wiranto itu berbeda dengan purnawirawan TNI lainnya, yakni eks Wakil Presiden Try Sutrisno, yang sebelumnya termasuk salah satu dari kelompok purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan dari wapres.
    Namun, Dwi enggan memaparkan terlalu jauh soal preferensi politik Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu.
    Menurutnya, dukungan politik purnawirawan merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
    Ia menilai perbedaan sikap maupun klaim politik di antara para mantan perwira TNI adalah sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi.
    “Jadi perbedaan persepsi dan saling klaim purnawirawan, kita melihatnya sebagai dinamika politik biasa,” ujar Dwi.
    Namun demikian, Dwi mengingatkan agar para purnawirawan tidak menyeret institusi TNI aktif ke dalam kepentingan politik praktis.
    Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme TNI, khususnya dalam sistem manajemen sumber daya manusia.
    “Yang penting pembinaan karier TNI tetap imun dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara,” tegasnya.
    Ia menutup dengan menyerukan pentingnya menjaga jarak antara TNI aktif dan dunia politik, agar institusi pertahanan tetap menjadi alat negara yang netral dan profesional.
    “Dinamika politik purnawirawan adalah keniscayaan. Akan tetapi, purnawirawan juga diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI,” pungkasnya.
    Adapun belakangan, suara purnawirawan TNI seakan terpecah terhadap dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Sejumlah purnawirawan TNI ada yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, untuk dimakzulkan.
    Kelompok purnawirawan ini diisi oleh antara lain Fachrul Razi hingga Try Sutrisno.
    Sementara itu, ada pula purnawirawan yang dipimpin oleh eks Panglima ABRI, Wiranto, menegaskan dukungan untuk Prabowo memimpin pemerintahan lengkap beserta Gibran.
    Perbedaan dukungan atau sikap terhadap pemerintahan ini mewarnai dinamika politik dan militer usai pembatalan mutasi perwira tinggi (Pati) di tubuh TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul, Dukung Penuh Prabowo

    Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul, Dukung Penuh Prabowo

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, termasuk Agum Gumelar dan Wiranto berkumpul untuk menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    Para pensiun tentara dan polisi itu menegaskan dukungan terhadap program pemerintah. Wiranto dkk. juga mengajak masyarakat mendukung kelancaran program nasional.

    “Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita,” ungkap Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak melalui video, Sabtu (3/5).

    Dalam pernyataan itu, mereka juga menyinggung solidaritas TNI-Polri. Mereka berpendapat hubungan solid TNI dan Polri perlu terus dijaga karena menjadi jaminan NKRI tetap tegak.

    “Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” ucap Komaruddin.

    Pernyataan sikap itu diikuti Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana (Purn.) Siwi Sukma Adji, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Marsekal (Purn.) Yuyu Sutisna, dan Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal (Purn.) Agum Gumelar.

    Hadir pula Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn.) H.B.L Mantiri dan Ketua PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, ada Mantan Panglima ABRI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Wiranto.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan delapan poin sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu poin sikap mereka adalah meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Mereka beralasan proses pemilihan Gibran melanggar hukum.

    Kelompok ini terdiri dari mantan Wapres Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

  • Aroma Jokowi Cawe-cawe Pencopotan Letjen Kunto Arif Wibowo Sangat Kuat

    Aroma Jokowi Cawe-cawe Pencopotan Letjen Kunto Arif Wibowo Sangat Kuat

    Oleh: Nurmadi H. Sumarta*

    MUTASI tujuh perwira tinggi TNI, termasuk Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo dibatalkan.

    Kunto yang merupakan putra purnawirawan TNI yang juga Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno ini tetap pada jabatan semula sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Hal tersebut terutang dalam Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

    Benarkah pencopotan Letjen Kunto terkait delapan usulan purnawirawan kepada Prabowo yang direstui Try Sutrisno?

    Tampaknya mutasi ini di luar kemauan Presiden Prabowo Subianto. Benarkah dugaan akibat cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang sangat lancang dan melampaui batas.

    Sudah nggak punya kuasa dan wewenang maunya masih ikut mengatur.

    Ini merupakan bentuk insubordinasi terhadap Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini bisa membahayakan negara.

    Pembatalan pencopotan Letjen Kunto banyak spekulasi. Yang lebih menggegerkan: Konon Prabowo dikabarkan marah besar dan itu semestinya.

    Panglima TNI Agus Subiyanto berani main mutasi tanpa restu Presiden? Lebih parah, kalau dia masih nurut ke Jokowi. Ini bentuk penghinaan terbuka terhadap otoritas Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi.

    Kunto bukan jenderal sembarangan. Dia perwira yang cerdas dan berprestasi.

    Namun setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang di dalamnya ada Try Sutrisno, bersuara keras soal Gibran, Kunto langsung “digusur”.

    Lalu posisinya digantikan mantan ajudan Jokowi. Rakyat tidak bodoh dan kaget. Semua bisa baca: ini politik balas dendam Jokowi kepada para purnawirawan TNI, khususnya kepada Try Sutrisno.

    Lebih mencurigakan, posisi Kunto tersebut sempat akan digantikan oleh Laksda Hersan. Dia loyalis Jokowi, mantan ajudan Jokowi. Juga pernah jadi Sekretaris Militer.

    Ini memperkuat dugaan bahwa Jokowi masih berusaha memainkan peran di balik layar. Dia masih cawe-cawe mengatur posisi strategis di militer. Semua itu dilakukan demi melindungi kepentingan politiknya.

    Lantas bagaimana sikap Prabowo? Harusnya ini menjadi titik balik, tunjukkan sikap tegas. Cukup sudah rasa hormat yang selama ini ditunjukkan ke Jokowi. Jokowi sudah lancang, melampaui batas. Cross the red line.

    Mengintervensi TNI pasca tak lagi jadi presiden, seolah masih berkuasa itu dosa besar. Sekaligus bahaya laten bagi kedaulatan negara. Prabowo harus bertindak. Jangan ragu copot Panglima TNI kalau terbukti lebih tunduk ke mantan Presiden ketimbang Presiden RI.

    Momentum untuk lakukan bersih-bersih loyalis Jokowi dari tubuh TNI. Pastikan semua komando militer hanya patuh ke Presiden yang sah. Bukan ke mantan presiden yang belum move on dari kekuasaan.

    Lebih dari itu, Prabowo harus mulai membuka jalan untuk proses hukum terhadap semua dugaan pelanggaran Jokowi. Termasuk abuse of power, dugaan penyimpangan BLT untuk Gibran, manipulasi pemilu, kriminalisasi oposisi, hingga memperalat aparat.

    Bahkan dugaan kecurangan pilpres sebelumnya. Ini bukan soal politik semata. Ini soal etika dan siapa yang pegang kendali negeri.

    Kembalikan TNI ke relnya, sebagai alat negara, bukan alat keluarga Jokowi. Sebagai Presiden harus menjadi panglima sejati. Bukan sekadar bayang-bayang dari penguasa sebelumnya.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi)/Dosen FEB Universitas Sebelas Maret

  • Manuver Mutasi Terhadap Putra dari Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno Gagal, Pengamat Curigai Kudeta Merayap

    Manuver Mutasi Terhadap Putra dari Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno Gagal, Pengamat Curigai Kudeta Merayap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, turut memberikan komentarnya terkait batalnya pencopotan putra Jenderal Purn Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dari jabatannya.

    Ia menilai keputusan tersebut sebagai cerminan dari situasi yang lebih luas dalam tubuh militer saat ini, khususnya dalam dinamika politik dan kekuasaan.

    “No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (3/5/2025).

    Dikatakan Gigin, ketegangan internal belum akan mereda, dan faksi-faksi yang terlibat kemungkinan akan terus saling berupaya memenangkan pengaruh.

    “Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru,” lanjutnya.

    Ia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa manuver mutasi yang sempat dibatalkan merupakan bagian dari skenario politik yang lebih dalam.

    “Saya curiga, mutasi para jenderal yang batal sesungguhnya bagian dari kudeta merayap. Gagal total karena menganggap presiden tak bernyali untuk mengebom permainan kotor tersebut,” tukasnya.

    Dalam pandangannya, ketika pimpinan TNI lebih sibuk bermain politik ketimbang menjunjung profesionalisme, maka kekuatan militer pun kehilangan arah.

    “Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme. Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri,” kuncinya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, perseteruan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka dan tidak bisa disembunyikan lagi dari publik.

  • Pembatalan Mutasi Letjen Kunto, Gus Umar: Mungkin Pak Prabowo Marah

    Pembatalan Mutasi Letjen Kunto, Gus Umar: Mungkin Pak Prabowo Marah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, memberikan respons terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menaruh curiga di balik pembatalan ini ada peran besar dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyebut kemungkinan Presiden Prabowo marah karena keputusan yang diberikan ke Letjen Kunto.

    “Mungkin Pak Prabowo marah dengan keputusan pencopotam Letjen Kunto,” tulisnya, dikutip Minggu (4/5/20245).

    Meski begitu, pria yang karib dengan sapaan Gus Umar itu belum yakin dengan kabar pembatalan ini. Dan masih mencari-cari alasan utamanya.

    “Makanya dibatalkan. Ada info ges?,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada mutasi terhadap 7 perwira tinggi termasuk anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo, pada Selasa, 29 April 2025.

    Selang 2 hari, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi.

    Pembatalan tersebut dilakukan, karena ada beberapa perwira tinggi yang masih dihadapkan dengan tugas-tugas sehingga tidak bisa digeser. (Erfyansyah/Fajar) 

  • 1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

    1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

    Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Proses mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah mutasi jabatan perwira tinggi (pati) dibatalkan.
    Khususnya mutasi putra mantan Wakil Presiden RI,
    Try Sutrisno
    , yakni Letjen TNI
    Kunto Arief Wibowo
    dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
    Pembatalan ini menimbulkan spekulasi politik, terlebih karena dikaitkan dengan posisi Presiden
    Prabowo Subianto
    , yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap pembatalan mutasi tersebut.
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap ratusan perwira tinggi. Namun, selang sehari, keputusan tersebut diralat.
    Dalam surat baru, tujuh nama yang sebelumnya dimutasi, termasuk Kunto, tidak lagi tercantum, sehingga memunculkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di balik tubuh TNI.
    Isu “matahari kembar” yang sebelumnya sempat mencuat saat transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (Jokowi) ke Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
    Banyak pihak menilai pembatalan mutasi ini mempertegas adanya campur tangan politik dalam struktur militer, dan Prabowo digadang-gadang tengah menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa ralat mutasi ini bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal, apalagi politik.
    Kristomei menepis anggapan bahwa mutasi dibatalkan karena keterlibatan ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” lanjut dia.
    Ia menyebutkan, keputusan tersebut sudah melalui mekanisme resmi dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
    Meski TNI membantah adanya pengaruh politik, sejumlah pengamat melihat pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo Subianto.
    Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah presiden sebenarnya di balik pembatalan mutasi itu.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Try Sutrisno.
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, batalnya mutasi tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto, menandakan TNI mudah digoyahkan oleh urusan politik.
    Hasanuddin mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik.
    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” kata Hasanuddin, Sabtu.
    “Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” imbuh dia.
    Politikus PDI-P ini menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    Purnawirawan TNI ini juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menurutnya tidak tegas dan konsisten dalam menjaga marwah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

    Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

    Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Persatuan Purnawirawan TNI
    -Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn)
    Agum Gumelar
    hingga Jenderal (Purn)
    Wiranto
    menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari
    persatuan purnawirawan TNI
    -Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
    “Satu. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn), Komaruddin Simanjuntak dilansir dari Kompas TV, dikutip Sabtu (3/5/2025).
    Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
    Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
    “Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” ujar Komaruddin.
    “Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” sambungnya.
    Selain Wiranto dan Agum Gumelar, turut hadir dalam pernyataan sikap tersebut seperti Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
    Sebelumnya, terdapat
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Terdapat nama seperti Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Deklarasi
    Forum Purnawirawan
    TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geng Solo Tak Akan Menerima Kekalahan Begitu Saja

    Geng Solo Tak Akan Menerima Kekalahan Begitu Saja

    GELORA.CO –  Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali menyoroti putusan Panglima TNI yang membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno menjadi stafsus KSAD.

    Melalui cuitan di akun X, Gigin Praginanto menyebut istilah ‘no viral no justice’ saat ini berlaku juga di TNI.

    Diketahui, putusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dianulir seiring masifnya kritikan di media sosial, terlebih putusan tersebut keluar usai desakan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan Wapres Try Sutrisno ikut mendukung wacana tersebut.

    Pasca dianulir, Letjen Kunto anak Try Sutrisno batal dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan I).

    “No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI,” tulis Gigin dikutip Sabtu (3/5/2025).

    “Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja,” sebutnya.

    Gigin mengaku sangat menantikan kejadian-kejadian apa yang bakal terjadi berikutnya.

    Ia memiliki anggapan bahkan kejadian yang akan terjadi berikutnya bakalan seru.

    “Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru,” paparnya. (*)

    No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru.

    — gigin praginanto (@giginpraginanto) May 2, 2025

  • Pembatalan Mutasi Letjen Kunto, Gus Umar: Mungkin Pak Prabowo Marah

    Soroti Batalnya Mutasi Letjen Kunto Arief, Gigin Praginanto: Geng Solo Tidak Akan Menerima Kekalahan Begitu Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali menyorot tajam permasalahan Letjen Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno menjadi stafsus KASAD.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut istilah no viral no justice saat ini berlaku di TNI.

    Geng Solo yang disebutnya sebagai dalang utama sulit untuk menerima kekalahannya.

    “No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI,” tulisnya dikutip Sabtu (3/5/2025).

    “Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja,” sebutnya.

    Gigin mengaku sangat menantikan kejadian-kejadian apa yang bakal terjadi berikutnya.

    Ia memiliki anggapan bahkan kejadian yang akan terjadi berikutnya bakalan seru.

    “Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru,” paparnya.

    Sebelumnya, Kunto menjabat Pangkogabwilhan I dalam mutasi tertanggal 6 Desember 2024.

    Dalam surat tersebut, Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang
    Ekonomi Setjen Wantannas diangkat menjadi Pangkogabwilhan I.

    Dia menggantikan Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    Ada pun, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto batal mencopot Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

    Surat ini bernomor kep/554.a/IV/2025 yang ditandatangani langsung Jenderal Agus Subiyanto, 30 April 2025.

    Namun salinan dokumen tersebut belum ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.(Erfyansyah/Fajar)