Xcloud.id

Tag: Trubus Rahardiansyah

  • Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Pengamat Ungkap Dampak Negatif Penundaan Pengangkatan CPNS

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.

    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     
    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.

    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 

    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
     
    Menurutnya, penundaan ataupun pengunduran pengangkatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat penerimaan CASN sudah melalui proses perencanaan matang.
     
    “Enggak ada urgensinya menurut saya. Karena kan penerimaan CASN itu kan sudah melalui perencanaan yang matang kan, yang sebelumnya sudah direncanakan,” ungkap Trubus dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    CPNS jadi menganggur selama penundaan

    Adanya penundaan pelantikan juga menyebabkan CASN dan CPNS yang terlanjur sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, terpaksa harus menganggur selama penundaan.

    “Jadi kalau kemudian ditunda, ya terus dampaknya yang jadi masalah kan. Karena kan di antara CASN ini sendiri kan ada yang dulu sudah bekerja, terpaksa mengundurkan diri karena sudah diterima,” ungkapnya. 
     

    Daya beli semakin anjlok

    Lebih lanjut, kebijakan menunda pelantikan CASN juga berbarengan di tengah badai PHK. Sehingga, dengan diundurnya pengangkatan CASN ini bisa memperburuk daya beli masyarakat yang semakin anjlok.
     
    “Kemudian juga ini kan jadi di tengah pengangguran yang banyak PHK-PHK, itu kan juga menyebabkan dampaknya daya eli masyarakat jadi turun. Jadi itu masalahnya,” tuturnya.
     
    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini merespons singkat ihwal keputusannya yang menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. 
     
    Hal tersebut telah ia laporkan ke Presiden Prabowo. “Sudah dilaporkan ke Presiden (Prabowo),” ujar Rini usai menghadiri rapat terbatas (ratas) program sekolah rakyat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • 2 Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat Megapolitan

    2 Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat Megapolitan

    Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program
    Sarapan Gratis
    bagi siswa sekolah akhirnya kandas.
    Program yang sempat menjadi salah satu janji kampanye unggulan kader PDI-P itu kini resmi diganti dengan proyek
    renovasi kantin sekolah
    .
    Program Sarapan Gratis pertama kali digaungkan oleh Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka, sekitar Oktober 2024.
    Tujuannya yakni memastikan semua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terbebani biaya.
    Program Pramono ini mengikuti program yang telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan
    sarapan gratis
    di pagi hari,” ujar Pramono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).
    Saat itu, Pramono mengaku berasal dari keluarga sederhana.
    Karena itu, ia merasa program sarapan gratis dirasa perlu untuk warga Jakarta.
    “Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta,” ungkap Pramono.
    Setelah Pramono dilantik menjadi gubernur Jakarta, program sarapan gratis direncanakan jadi salah satu program prioritas yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama.
    Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, sempat menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.
    “Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti MBG, perlu kesiapan. Kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ujar Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Pramono-Rano merancang program ini dengan skema anggaran dari APBD Jakarta.
    Untuk itu, Dinas Pendidikan Jakarta sempat akan melakukan penyesuaian APBD 2025 yang sebelumnya telah disahkan.
    “Karena ini (program sarapan gratis) juga secara khusus belum teralokasi dalam perencanaan 2025,” kata dia.
    Sementara itu, Koordinator Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, sempat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memastikan apakah anggaran yang telah disetujui sebelumnya dapat dialokasikan untuk program ini.
    “Kita coba apakah ada dari mata anggaran yang sudah dibentuk kemarin bisa digunakan untuk ini (sarapan gratis),” ungkap Chico.
    Program sarapan gratis juga digadang-gadang akan berkolaborasi dengan sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk penyediaan makanan.
    Setidaknya, ada 2.600 UMKM serta kantin sekolah di Jakarta yang akan dilibatkan.
    Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menyatakan ribuan UMKM yang dilibatkan harus dinyatakan lolos uji klinis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jakarta.
    “Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.699 yang siap lolos dan uji klinisnya Dinas Kesehatan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).
    Namun, rencana ini menuai pro dan kontra.
    Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai program sarapan gratis berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena memiliki kesamaan dengan program MBG Prabowo.
    “Ya, kemungkinannya terjadi semacam kebingungan masyarakat nantinya jadinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Ia juga mengkritik terkait besarnya anggaran yang diperlukan sehingga dikhawatirkan berdampak pada pembangunan di sektor lain.
    “Dampaknya itu nantinya tidak membangun (sektor) yang lain. Kayak kemarin Pak Jokowi konsentrasi di infrastruktur, pembangunan yang lain, kan jadinya enggak,” ungkap Trubus.
    Hingga akhirnya Pramono mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan
    program makan bergizi
    gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek PIK 2 Berpotensi Menjadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Proyek PIK 2 Berpotensi Menjadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang sepenuhnya didanai swasta menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa keterlibatan swasta dalam proyek ini memiliki dampak positif, terutama dalam mengurangi beban keuangan negara dan mendorong ekonomi lokal.

    “Tanpa menggunakan APBN, investasi swasta di PIK 2 memberikan manfaat besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi,” ujar Trubus.

    Selain itu, proyek ini juga berpotensi menarik lebih banyak investor dan mempercepat perkembangan infrastruktur di sekitar kawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan regulasi yang jelas, PIK 2 dapat menjadi contoh sukses kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.

    Trubus menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik agar masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya. Keterlibatan tenaga kerja setempat serta pengaturan proporsi pendapatan daerah dari proyek ini menjadi aspek yang perlu diperjelas agar dampak ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

    “Pembangunan seperti ini harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga lokal,” tambahnya.

    Dengan potensi besar yang dimilikinya, PIK 2 dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Selama ada kepastian hukum dan tata kelola yang baik, proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan daerah. (Pram/Fajar)

  • Proyek PIK 2 Berpotensi Jadi Magnet Investasi dan Katalis Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    Proyek PIK 2 Berpotensi Jadi Magnet Investasi dan Katalis Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang sepenuhnya didanai swasta menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa keterlibatan swasta dalam proyek ini memiliki dampak positif, terutama dalam mengurangi beban keuangan negara dan mendorong ekonomi lokal.

    “Tanpa menggunakan APBN, investasi swasta di PIK 2 memberikan manfaat besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi,” ujar Trubus.

    Selain itu, proyek ini juga berpotensi menarik lebih banyak investor dan mempercepat perkembangan infrastruktur di sekitar kawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan regulasi yang jelas, PIK 2 dapat menjadi contoh sukses kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.

    Trubus menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik agar masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya. Keterlibatan tenaga kerja setempat serta pengaturan proporsi pendapatan daerah dari proyek ini menjadi aspek yang perlu diperjelas agar dampak ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

    “Pembangunan seperti ini harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga lokal,” tambahnya.

    Dengan potensi besar yang dimilikinya, PIK 2 dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Selama ada kepastian hukum dan tata kelola yang baik, proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan daerah.(*)

     

  • Proyek PIK 2 Berpotensi Menjadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Proyek PIK 2 Bisa Jadi Model Pertumbuhan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang sepenuhnya didanai swasta menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa keterlibatan swasta dalam proyek ini memiliki dampak positif, terutama dalam mengurangi beban keuangan negara dan mendorong ekonomi lokal.

    “Tanpa menggunakan APBN, investasi swasta di PIK 2 memberikan manfaat besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi,” ujar Trubus.

    Selain itu, proyek ini juga berpotensi menarik lebih banyak investor dan mempercepat perkembangan infrastruktur di sekitar kawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan regulasi yang jelas, PIK 2 dapat menjadi contoh sukses kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.

    Trubus menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik agar masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya.

    Keterlibatan tenaga kerja setempat serta pengaturan proporsi pendapatan daerah dari proyek ini menjadi aspek yang perlu diperjelas agar dampak ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

    “Pembangunan seperti ini harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga lokal,” tambahnya.

    Dengan potensi besar yang dimilikinya, PIK 2 dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Selama ada kepastian hukum dan tata kelola yang baik, proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan daerah. (*)

  • Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN

    Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyebut ramainya isu efisiensi APBN terjadi buntut Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang bersuara akibat anggaran kementerian dan lembaganya dipangkas. 

    Sebab, ia menyebut selama ini ada ASN-ASN nakal yang kerap melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting.

    “Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu, nah itu karena dia sendiri,” kata Trubus dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (12/2).

    Ia pun menganggap Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Trubus berpendapat ucapan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.

    “Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak). Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” jelasnya.

    “Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” kata Trubus menambahkan.

    Selain itu, Trubus menilai pihak yang menantang kebijakan Prabowo adalah pihaknyang tidak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.

    “Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi dia itu, ketakutan hilang jabatannya. Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah ini, makanya itu yang dimaksud Pak Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.

    Ia berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak-pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN.

    “Sebenarnya nggak ada. Jadi ini yang buat isu-isu hoax itu, itu saya lihat adalah mereka-mereka yang kategori tadi, yang biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol lah. Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Jadi ini yang ribut,” ujar Trubus.

    “Nah sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu, itu bisa menggunakan namanya SPBE. Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi layanan itu nggak terpengaruh,” bebernya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pakar Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: APBN Tak Boleh untuk Foya-foya

    Pakar Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: APBN Tak Boleh untuk Foya-foya

    Jakarta –

    Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran terhadap beberapa kementerian dan lembaga. Menurutnya, APBN memang tidak boleh dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tak penting.

    Diketahui, efisiensi anggaran tersebut berlaku untuk pagu anggaran tahun 2025. Menurut Trubus, Prabowo ingin kementerian dan lembaga menentukan skala prioritas dalam programnya.

    “Jadi Pak Prabowo maunya ini program-program yang sama, itu yang istilahnya ada kemiripan sama, itu yang diefisienkan. Yang kedua, memang ini kan kebijakan sifatnya mendorong kepada kementerian/lembaga dan daerah untuk menempatkan skala prioritas di dalam program itu, sesuai dengan tupoksinya,” ujar Trubus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Pasalnya, selama ini APBN itu kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

    “Kemudian yang kedua ya, yang bikin rame juga itu. ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu,” tuturnya.

    Selain itu, kebijakan itu sekaligus menjadi ujian bagi para menteri atau kepala lembaga untuk mengetes pemahaman mereka terhadap visi dan misi Prabowo.

    “Nah terus, program prioritasnya apa? Nah, jadi dalam hal ini lebih menempatkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat program-program yang sifatnya pro-publik lah, untuk kebutuhan publik gitu,” ujarnya.

    “Jadi tidak bisa APBN dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sifatnya, pokoknya foya-foya lah selama ini kan, yang perjalanan dinas, yang ATK, yang nilainya sampai besar sekali,” kata Trubus menambahkan.

    Dia mengatakan penghematan anggaran itu dapat dialokasikan untuk program-program yang menyejahterakan rakyat sesuai visi misi Prabowo. Misalnya, seperti program Makan Bergizi Gratis. Kemudian swasembada energi, swasembada pangan agar Indonesia tidak selalu impor untuk beras maupun hasil perkebunan lainnya.

    Di sisi lain, Trubus mengusulkan pemerintah membuat kebijakan regulasi khususnya mengenai peraturan teknis, petunjuk pelaksanaan (juklak), maupun petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur program-program apa saja yang harus dipangkas.

    “Bagi daerah atau kementerian lembaga yang baru, itu kan bingung. Jadi mau menerjemahkan itu bingung gitu,” kata Trubus.

    (maa/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bentuk Satgas Nataru, upaya Pertamina beri layanan terbaik

    Bentuk Satgas Nataru, upaya Pertamina beri layanan terbaik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Bentuk Satgas Nataru, upaya Pertamina beri layanan terbaik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 15:44 WIB

    Elshinta.com – Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengapresiasi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi libur Natal 2dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Termasuk di antaranya, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang mulai beroperasi Senin, 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.
     
    ”Layak diapresiasi. Saya menilai sebagai upaya Pertamina untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru. Melalui Satgas Nataru, Pertamina memastikan bahwa distribusi energi, termasuk BBM dan LPG aman, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” kata Trubus kepada media, Selasa (24/12). 

    Trubus sependapat bahwa melalui Satgas Nataru, Pertamina memang berupaya menjaga ketahanan energi nasional. Antara lain melalui peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Sedangkan fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina. 
     
    Dalam konteks kebijakan publik, jelas Trubus, upaya Pertamina jelas akan memudahkan dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat saat Nataru, yang diperkirakan mengalami peningkatan pesat.
     
    ”Pada momen tersebut, masyarakat akan memanfaatkan untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya, dan juga ke destinasi-destinasi wisata. Kegiatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan BBM di sejumlah titik, termasuk di wilayah pedalaman. Makanya, apa yang dilakukan Pertamina bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang berpergian,” ujar Trubus. 

    Trubus juga mencontohkan upaya Pertamina melalui optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. Melalui sistem ini, Pertamina dapat memantau penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi.
      
    ”Dengan sistem tersebut, saya harap Pertamina bisa memastikan penyaluran energi dengan tepat di seluruh wilayah Indonesia. Terpenting, yang juga harus menjadi perhatian adalah pengawasan dalam menjaga kuantitas dan meningkatkan kualitas,” pungkas Trubus. 

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memang Terkait hal itu pula, Pertamina memang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang beroperasi 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. BUMN energi tersebut, juga memastikan kebutuhan ketersediaan energi nasional menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman. 
     
    “Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” jelas Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri ketika itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pengamat sebut masyarakat perlu beralih dari penggunaan air tanah

    Pengamat sebut masyarakat perlu beralih dari penggunaan air tanah

    Jika infrastrukturnya sudah memadai

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa masyarakat perlu beralih dari penggunaan air tanah ke air produksi perusahaan air minum (PAM) untuk meminimalkan eksploitasi air tanah yang berdampak buruk pada penurunan tanah di Jakarta.

    “Jika infrastrukturnya sudah memadai, masyarakat perlu mulai beralih dari penggunaan air tanah ke PAM Jaya,” kata Trubus di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa penurunan tanah di Jakarta terus terjadi, dan satu di antaranya faktornya yaitu penggunaan air tanah yang masif dilakukan di Jakarta.

    Untuk itu, Trubus meminta kepada pemerintah dalam hal ini PAM Jaya supaya terus mengedukasi dan memberikan layanan air bersih kepada masyarakat supaya tidak memperburuk kondisi tanah di Jakarta.

    “Masyarakat harus terus diimbau untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan beralih menggunakan layanan air dari PAM,” katanya.

    Trubus berpendapat, MoU antara PAM Jaya dan Lemhanas RI terkait kajian ketahanan air sudah tepat karena merupakan kebutuhan mendesak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta.

    “Kita harus belajar dari pengalaman. Ketahanan air ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Perlu ada skenario perencanaan berkelanjutan agar cita-cita swasembada air bisa tercapai,” ujarnya.

    Sebelumnya, Perumda PAM Jaya menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk mengkaji secara mendalam terkait ketahanan air yang menjadi kebutuhan dasar di DKI Jakarta.

    “Selain itu, Lemhannas dan PAM Jaya juga akan merumuskan kebijakan untuk memperkuat sistem penyediaan air yang aman dan berkelanjutan bagi warga Jakarta,” katanya.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan sebelumnya juga mengatakan bahwa penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut serta perubahan iklim menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.

    “Tantangan dalam penanganan banjir rob di Jakarta itu penurunan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga memperburuk dampak banjir rob,” katanya.

    Tanah yang turun, kata Yohan, mengakibatkan kawasan pesisir Jakarta semakin rentan terhadap rob. Hal ini sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Satgas Nataru Pertamina untuk Menjamin Ketersediaan Energi di Waktu Natal dan Tahun Baru – Halaman all

    Pengamat: Satgas Nataru Pertamina untuk Menjamin Ketersediaan Energi di Waktu Natal dan Tahun Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menanggapi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi libur Natal 2dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Termasuk di antaranya, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang mulai beroperasi Senin, 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

    ”Layak diapresiasi. Saya menilai sebagai upaya Pertamina untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru. Melalui Satgas Nataru, Pertamina memastikan bahwa distribusi energi, termasuk BBM dan LPG aman, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” kata Trubus kepada media hari ini.

    Trubus sependapat bahwa melalui Satgas Nataru, Pertamina memang berupaya menjaga ketahanan energi nasional. Antara lain melalui peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama.

    Sedangkan fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.
     
    Dalam konteks kebijakan publik, jelas Trubus, upaya Pertamina jelas akan memudahkan dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat saat Nataru, yang diperkirakan mengalami peningkatan pesat.
     
    ”Pada momen tersebut, masyarakat akan memanfaatkan untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya, dan juga ke destinasi-destinasi wisata. Kegiatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan BBM di sejumlah titik, termasuk di wilayah pedalaman. Makanya, apa yang dilakukan Pertamina bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang bepergian,” ujar Trubus.

    Trubus juga mencontohkan upaya Pertamina melalui optimalisasi pemanfaatan digitalisasi. Melalui sistem ini, Pertamina dapat memantau penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi.

    ”Dengan sistem tersebut, saya harap Pertamina bisa memastikan penyaluran energi dengan tepat di seluruh wilayah Indonesia. Terpenting, yang juga harus menjadi perhatian adalah pengawasan dalam menjaga kuantitas dan meningkatkan kualitas,” pungkas Trubus.

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memang Terkait hal itu pula, Pertamina memang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang beroperasi 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

    BUMN energi tersebut, juga memastikan kebutuhan ketersediaan energi nasional menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.
     
    “Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” jelas Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri ketika itu.