Hampir Rp 1 Miliar Uang Tak Dibayar, Dapur MBG Terancam Macet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dapur
makan bergizi gratis
(MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.
Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh
Yayasan Media Berkat Nusantara
(MBN), mitra
Badan Gizi Nasional
(BGN).
Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.
Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.
Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.
Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.
Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.
“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.
“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.
Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.
“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.
Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.
“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.
“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada
Kompas.com
, Senin (14/4/2025).
Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.
Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.
“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Trubus Rahadiansyah
-
/data/photo/2025/04/17/68003e8cee614.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hampir Rp 1 Miliar Uang Tak Dibayar, Dapur MBG Terancam Macet
Nasional
17 April 2025")
Hampir Rp 1 Miliar Uang Tak Dibayar, Dapur MBG Terancam Macet Nasional 17 April 2025
-
Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!
GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto rasanya perlu kembali merotasi para pejabat yang menduduki posisi strategis di sejumlah BUMN. Sebab, keberadaan para relawan dan buzzer politik peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti membawa dampak buruk bagi kinerja dan citra perusahaan pelat merah.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah ketika disinggung soal dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer Jokowi, Kristia Budiyarto.
“BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut, karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Bahkan, Trubus juga menyinggung ketidaktepatannya pemerintah mempercayakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Keberadaan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan juga tak lepas dari sorotannya.
Trubus pun mengingatkan akan dampak dari penunjukan loyalis tanpa kompetensi ini. Ia menyebut sistem pemerintahan akan memburuk jika tindakan ini tidak segera dihentikan. “Jadi ujung-ujungnya ini merusak birokrasi gitu, karena itu akhirnya ditiru oleh yang lainnya,” tuturnya.
Diketahui, Kristia Budiyarto sedang jadi sorotan, diduga memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan). Pihak Universitas Hasanuddin juga membantah pria yang akrab disapa Kang Dede ini adalah alumnusnya, Selain itu, perusahaan yang dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan juga tak terdaftar.
Kristia menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.
Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.
Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).
Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.
Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.
“Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.
-
Pengamat sarankan pengelola kantin sekolah dilibatkan program MBG
Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pengelola kantin sekolah serta ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bisa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Trubus, keterlibatan ibu-ibu PKK dan kantin sekolah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta meningkatkan penerimaan program.
“Selain membantu produksi makanan, ibu-ibu PKK dan pengelola kantin sekolah memahami kebutuhan gizi dan preferensi anak-anak. Jika mereka dilibatkan, program ini akan lebih efektif dan diterima oleh anak-anak,” katanya di Jakarta, Senin.
Trubus menilai pentingnya kualitas makanan bergizi, bukan sekadar kuantitas semata. Ibu-ibu PKK dan pengelola kantin sekolah dinilai bisa menyiapkan makanan yang sesuai selera dan kebutuhan anak.
“Makanan bergizi tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Dengan melibatkan ibu-ibu PKK dan pengelola kantin, kita dapat memastikan bahwa makanan yang diberikan sesuai dengan selera dan kebutuhan anak-anak,” imbuhnya.
Trubus juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang untuk memperluas cakupan program ke sekolah swasta, madrasah, hingga anak-anak yang belum bersekolah.
Pembenahan infrastruktur dan penguatan kerja sama lintas sektor, lanjut dia, dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik.
“Jika dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan komunitas lokal, seperti ibu-ibu PKK dan kantin sekolah, saya optimistis program ini akan memberikan dampak besar bagi generasi muda Indonesia,” tambah Trubus.
Dengan langkah strategis ini, program MBG diharapkan berpotensi menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Sejak diluncurkan pada Senin (6/1) lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta telah menyasar sebanyak 37.667 siswa di 118 sekolah dengan dukungan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menyusul respon terkait penurunan omzet kantin sekolah karena program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan evaluasi.
“Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemisahan Nomenklatur Kementerian Seharusnya Tak Pengaruhi Pelayanan Publik
JAKARTA – Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut pemisahan nomenklatur kementerian harusnya tidak berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikannya menanggapi pemisahan sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
“Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” kata Trubus kepada wartawan, Selasa, 24 Desember.
Tapi, Trubus justru menilai sebaliknya. Pemecahan ini berpotensi berdampak dengan pelayanan publik karena tidak ada kajian yang mendasari.
“Idealnya pemecahan ini melalui kajian tapi ini kan enggak ada kajian, langsung hanya ingin menyerap semua orang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Trubus menyebut telaah terhadap pemecahan nomenklatur kementerian seharusnya dilakukan pemerintah. Kemudian perlu dibuat aturan untuk memberi kejelasan terhadap masyarakat yang ingin berhubungan dengan kementerian yang dirombak.
“Transparansi ini juga masalah. Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” kata Trubus.
“Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” sambungnya.
Trubus mengingatkan jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.
“Jadi masalah ini juga disebabkan karena kementerian atau lembaga kurang bertanggung jawab dengan pelayanan. Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” pungkasnya.
-
Disesuaikan, Ini yang Harus Diupayakan untuk Mengoptimalisasi Perubahan Nomenklatur
Jakarta: Perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga dinilai mesti dioptimalkan. Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, membeberkan cara jitu bagi pemerintah, terkait optimalisasi nomenklatur ini.
“Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 26 Desember 2024.
Hal tersebut dibeberkan Trubus, merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama mengoptimalkan perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat.
“Idealnya pemecahan ini melalui kajian,” kata dia.
Trubus juga menelaah penyesuaian yang terjadi akibat perubahan nomenklatur. Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani.
“Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” kata Trubus.
Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur.
“Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” kata dia.
Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.
“Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” pungkasnya.
Jakarta: Perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga dinilai mesti dioptimalkan. Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, membeberkan cara jitu bagi pemerintah, terkait optimalisasi nomenklatur ini.
“Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 26 Desember 2024.
Hal tersebut dibeberkan Trubus, merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama mengoptimalkan perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat.
“Idealnya pemecahan ini melalui kajian,” kata dia.
Trubus juga menelaah penyesuaian yang terjadi akibat perubahan nomenklatur. Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani.
“Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” kata Trubus.
Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur.
“Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” kata dia.
Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.
“Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)
-
Pemisahan Nomenklatur Kementerian Seharusnya Tak Pengaruhi Pelayanan Publik – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemisahan nomenklatur kementerian harusnya tidak berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikannya menanggapi pemisahan sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
“Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” ujar Trubus kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).
Namun, Trubus justru menilai sebaliknya.
Pemisahan nomenklatur kementerian ini dianggap berdampak pada pelayanan publik karena kebijakan tersebut tidak didasari dengan kajian mendalam.
“Idealnya pemecahan ini melalui kajian. Tapi, ini kan enggak ada kajian, langsung hanya ingin menyerap semua orang,” katanya.
Lebih lanjut, Trubus menyebut telaah terhadap pemecahan nomenklatur kementerian harusnya dilakukan pemerintah. Sebab, proses ini biasanya memakan waktu lama untuk penyesuaian.
Selain itu, seharusnya dibuat aturan untuk memberi kejelasan bagi masyarakat yang ingin berhubungan dengan kementerian yang dipecah.
“Transparansi ini juga masalah. Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” sebut Trubus.
“Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” lanjutnya.
Trubus mengingatkan agar jangan sampai masyarakat menjadi korban karena dirugikan dari pemisahan nomenklatur kementerian ini. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian.
“Jadi, masalah ini juga disebabkan karena kementerian atau lembaga kurang bertanggung jawab dengan pelayanan. Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik-menarik kewenangan, kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” ujarnya.
-
/data/photo/2023/07/11/64ad52dbd0efc.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kenaikan Tarif Air Perpipaan di Jakarta Disebut Menakutkan Masyarakat
Megapolitan
26 Desember 2024")
Kenaikan Tarif Air Perpipaan di Jakarta Disebut Menakutkan Masyarakat Megapolitan 26 Desember 2024
Kenaikan Tarif Air Perpipaan di Jakarta Disebut Menakutkan Masyarakat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana kenaikan
tarif air
perpipaan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang akan berlaku pada Januari 2025 disebut membuat masyarakat resah.
Pengamat kebijakan dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa kebijakan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
“PAM malah menakut-nakuti. Masyarakat nanti jadi agak sedikit cemas, kok tarif naik?” ujar Trubus saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (26/12/2024).
PAM Jaya semestinya menjadi solusi utama dalam penyediaan air bersih untuk warga Jakarta.
Dengan demikian, rencana kenaikan tarif ini justru dapat mendorong masyarakat untuk beralih kembali menggunakan air tanah.
Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah melarang penggunaan air tanah sejak Agustus 2023.
Larangan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sasaran, Pengendalian, Pengambilan, serta Pemanfaatan Air Tanah.
“Jadi, seharusnya PAM menjadi solusi satu-satunya untuk penyediaan air bersih,” ujar Trubus.
Ia juga menyoroti bahwa penggunaan air perpipaan dapat meminimalkan eksploitasi air tanah.
Hal ini penting untuk mengurangi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang terjadi setiap tahun.
“Di Jakarta itu cukup mengalami penurunan permukaan tanah, sekitar 7 hingga 12 persen setiap tahunnya. Di daerah pesisir malah mencapai 20 sentimeter,” kata Trubus.
Sebelumnya diberitakan, PAM Jaya mengumumkan rencana kenaikan tarif air berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang
Tarif Air
Minum.
“Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” kata Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, Kamis (26/12/2024).
Arief menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini bertujuan untuk menciptakan pemenuhan air minum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.
”
Tarif air
minum di Jakarta selama 17 tahun terakhir tetap sama, padahal biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” ungkapnya.
Kebijakan ini juga menjadi langkah PAM Jaya untuk mencapai target 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta pada 2030.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan bahwa kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m³ per bulan.
Arief memastikan pelanggan yang konsumsi airnya tidak melebihi angka tersebut tidak akan merasakan kenaikan tarif.
“Tarif pada kebutuhan 0-10 m³ masih tetap di angka yang relatif sama,” tambahnya.
Bahkan, untuk pelanggan kelompok kategori KI (konsumen sosial), penggunaan air hingga 10 m³ justru akan mengalami penurunan tarif.
Berikut detail tarif baru air bersih PAM Jaya:
Kelompok pelanggan KI (bangunan sosial, rumah tangga sangat sederhana I, hidran kebakaran):
Kelompok pelanggan di rumah susun sangat sederhana:
Kelompok pelanggan rumah tangga sangat sederhana II:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 1.500/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 3.000/m³
Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 5.550/m³
Kelompok pelanggan rumah susun sederhana sewa-pemerintah:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 1.050/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 7.450/m³
Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 7.450/m³
Kelompok pelanggan rumah tangga sederhana I:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 4.000/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 7.500/m³
Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 9.500/m³
Kelompok pelanggan rumah tangga menengah I:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 4.900/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 9.500/m³
Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 12.500/m³
Kelompok pelanggan rumah tangga menengah II:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 6.000/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 10.500/m³
Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 14.000/m³
Kelompok pelanggan rumah tangga di atas menengah I:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 6.825/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 12.500/m³ Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 17.500/m³
Kelompok pelanggan rumah tangga di atas menengah II:
Penggunaan air 0-10 m³: Rp 8.600/m³
Penggunaan air 11-20 m³: Rp 15.000/m³
Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 20.000/m³
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota
JAKARTA – Pemprov Jakarta bakal merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Jembatan itu bakal disulap dengan konsep kekinian, yang diminati para pengincar lokasi foto instagramable.
Ketiga JPO itu ada di kawasan Hotel Le Meridien, Universitas Atmajaya, dan Dukuh Atas. JPO ini nantinya bakal dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan lift untuk memudahkan akses kaum disabilitas, lansia dan ibu hamil.
Khusus untuk JPO di kawasan Hotel Le Meridien, akses penyeberangan juga akan diperlebar, yang awalnya hanya 2,5 meter menjadi 5 meter. Pondasi JPO itu juga akan diperkuat.
“JPO yang di depan Le Meridien itu kan demand-nya (penggunanya) tinggi. Kemudian, strukturnya memang agak goyang, maka akan kita perkuat sekalian kita lebarin,” tutur Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho.
Revitalisasi ketiga JPO akan dimulai akhir November 2019 dan rencananya rampung Maret 2020. Biaya revitalisasi menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari sejumlah perusahaan. Revitalisasi satu JPO disertai dengan pengadaan lift, membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar. Jika ditotal, ketiga JPO menelan biaya Rp30 miliar.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang fokus merevitalisasi JPO di kawasan Sudirman-Thamrin karena daerah tersebut tingkat kesibukannya tinggi dan jadi sentral bisnis di Jakarta.
Dengan begitu, diharapkan revitalisasi JPO di jalan Sudirman efektif untuk menarik minat wisatawan karena pengalaman berfoto dengan latar kota Jakarta.
“Apalagi, dalam waktu dekat Jakarta akan menyelenggarakan Formula E. Jadi, JPO yang dipoles fokus di kawasan sentral dulu, seperti jalan protokol. Pasti banyak orang asing yang menginap di hotel di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin tertarik menyeberang di JPO tersebut,” kata Trubus kepada VOI, Selasa, 12 November.
Namun, revitalisasi JPO dengan pengadaan lift ini dipertanyakan sejumlah anggota Komisi D DPRD Jakarta. Anggota Komisi D dari Fraksi PSI, Viani Limardi, menganggap pengadaan lift di jalan Protokol tak terlalu dibutuhkan. Sebab, rata-rata pengguna JPO tersebut adalah pekerja yang kantornya berada di sekitar jalan Sudirman.
“Yang paling membutuhkan lift itu kan orang-orang lansia. Orang lansia itu kebanyakan mengakses JPO di daerah pemukiman, di pinggir, bukan di jalan protokol.”
Sementara, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan revitalisasi memang sengaja dilakukan di pusat kota. Setidaknya itu jawaban dari Dinas Bina Marga ketika dia tanya. Ketika ada anggaran baru, revitalisasi akan dilajutkan pada JPO di luar jalan protokol.
“Memang soal ketersediaan dana. Katanya, nanti di tahun berikutnya dirancang revitalisasi di luar jalan protokol jika ada biaya yang tersedia,” ucap Syarif.
Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi suka memoles JPO dengan nuansa kekinian. Sejak awal menjabat pada 2017, Anies merevitalisasi sebanyak 12 JPO di Jalan Sudirman sampai jalan MH Thamrin–tiga JPO dalam rencana.
Tapi, JPO yang dipercantik Anies kebanyakan berada di Jalan Sudirman. Revitalisasi JPO di luar Jalan Sudirman hanya ada dua, yakni di kawasan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot.
Anies melakukan revitalisasi JPO dimulai dari JPO Bundaran Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya pada Februari. Lalu, menyusul revitalisasi JPO Dukuh Atas.
-
Pemerintah Diminta Cek Kebenaran Dugaan Perusahaan Internet Asing Terlibat Serangan ke Gaza
Jakarta: Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar di tengah masyarakat karena diduga terlibat dalam penyerangan di Gaza, Palestina. Pemerintah diminta mengecek kebenaran informasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pengecekan perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menyangkut pembahasan kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dengan Starlink.
“Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” kata Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.
Trubus menilai banyak pertimbangan untuk meninjau kerja sama tersebut, salah satunya dampak peperangan bagi Indonesia.
Menurut Trubus, Indonesia juga mengalami kerugian atas perang di Gaza. Salah satunya, pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
“Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia,” ungkap dia.
Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.
“Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang,” kata Trubus.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Bahkan, politikus Partai Gilkar itu meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Tanah Air.
“Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana,” kata Firnando.
Dia menekankan semangat Indonesia. Yakni, mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” tegas Firnando.
Jakarta: Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar di tengah masyarakat karena diduga terlibat dalam penyerangan di Gaza, Palestina. Pemerintah diminta mengecek kebenaran informasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pengecekan perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menyangkut pembahasan kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dengan Starlink.
“Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” kata Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.
Trubus menilai banyak pertimbangan untuk meninjau kerja sama tersebut, salah satunya dampak peperangan bagi Indonesia.
Menurut Trubus, Indonesia juga mengalami kerugian atas perang di Gaza. Salah satunya, pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
“Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia,” ungkap dia.
Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.
“Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang,” kata Trubus.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Bahkan, politikus Partai Gilkar itu meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Tanah Air.
“Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana,” kata Firnando.
Dia menekankan semangat Indonesia. Yakni, mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” tegas Firnando.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ABK)
-
Dituding Terlibat Konflik Gaza, Politisi Golkar Desak Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Bisnis.com, JAKARTA – Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar ke masyarakat. Dalam petisi itu disebutkan jika Starlink, milik Elon musk, terlibat dalam pembantaian anak dan perempuan di Gaza, Palestina.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk menolak keras investasi Starlink di Tanah Air.
Dia menekankan semangat Indonesia adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
“Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastruktur komunikasi untuk Israel selama perang maka seharusnya investasi Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” kata Firnando dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).
Pada petisi yang beredar di masyarakat, dipaparkan jika Israel yang secara aktif menggunakan teknologi canggih untuk mendukung operasi militernya.
Pasukan Militer Israel juga telah memanfaatkan layanan Starlink guna memperkuat infrastruktur komunikasi saat menyerang Gaza, Palestina.
Dengan jaringan internet berkecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan itu, Starlink dinilai memungkinkan mendukung koordinasi militer dan pemantauan wilayah secara real time.
Koneksi tersebut diklaim diperlukan untuk keamanan dan efisiensi operasi, tetapi di sisi lain, teknologi ini secara tidak langsung ikut andil pada peningkatan serangan yang menargetkan wilayah Gaza.
“Ketika infrastruktur komunikasi Israel tetap utuh, rakyat Palestina sering kali kehilangan akses ke informasi, komunikasi, bahkan layanan darurat memperparah penderitaan mereka,” imbuhnya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mendorong pemerintah untuk mencari tahu kebenaran dari petisi tersebut.
Menurutnya, informasi yang beredar ke publik harus ditampung sebagai peringatan agar tak membuat keputusan yang salah, salah satunya dalam menentukan kerja sama dengan Starlink.
“Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data. Kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” imbuh Trubus.
Dia juga menyinggung kelanjutan isi dari petisi penolakan investasi Starlink yang menjabarkan bahwa perang berdampak nyata dan menyakitkan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Petisi itu juga menyebut serangan udara dan pemboman yang dilancarkan Israel dengan dukungan teknologi tinggi, termasuk komunikasi berbasis satelit, telah menyebabkan ribuan korban jiwa warga Gaza.