Xcloud.id

Tag: Trubus Rahadiansyah

  • Pemisahan Nomenklatur Kementerian Seharusnya Tak Pengaruhi Pelayanan Publik

    Pemisahan Nomenklatur Kementerian Seharusnya Tak Pengaruhi Pelayanan Publik

    JAKARTA – Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut pemisahan nomenklatur kementerian harusnya tidak berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

    Hal ini disampaikannya menanggapi pemisahan sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. 

    “Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” kata Trubus kepada wartawan, Selasa, 24 Desember.

    Tapi, Trubus justru menilai sebaliknya. Pemecahan ini berpotensi berdampak dengan pelayanan publik karena tidak ada kajian yang mendasari.

    “Idealnya pemecahan ini melalui kajian tapi ini kan enggak ada kajian, langsung hanya ingin menyerap semua orang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Trubus menyebut telaah terhadap pemecahan nomenklatur kementerian seharusnya dilakukan pemerintah. Kemudian perlu dibuat aturan untuk memberi kejelasan terhadap masyarakat yang ingin berhubungan dengan kementerian yang dirombak.

    “Transparansi ini juga masalah. Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” kata Trubus.

    “Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” sambungnya.

    Trubus mengingatkan jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.

    “Jadi masalah ini juga disebabkan karena kementerian atau lembaga kurang bertanggung jawab dengan pelayanan. Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” pungkasnya.

  • Disesuaikan, Ini yang Harus Diupayakan untuk Mengoptimalisasi Perubahan Nomenklatur

    Disesuaikan, Ini yang Harus Diupayakan untuk Mengoptimalisasi Perubahan Nomenklatur

    Jakarta: Perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga dinilai mesti dioptimalkan. Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, membeberkan cara jitu bagi pemerintah, terkait optimalisasi nomenklatur ini.

    “Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 26 Desember 2024.

    Hal tersebut dibeberkan Trubus, merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

    Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama mengoptimalkan perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat.

    “Idealnya pemecahan ini melalui kajian,” kata dia.
     

    Trubus juga menelaah penyesuaian yang terjadi akibat perubahan nomenklatur. Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani.

    “Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” kata Trubus.

    Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur.

    “Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” kata dia.

    Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.

    “Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” pungkasnya.

    Jakarta: Perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga dinilai mesti dioptimalkan. Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, membeberkan cara jitu bagi pemerintah, terkait optimalisasi nomenklatur ini.
     
    “Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 26 Desember 2024.
     
    Hal tersebut dibeberkan Trubus, merespons sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
    Menurut Trubus, pelayanan publik harus menjadi fokus utama mengoptimalkan perubahan nomenklatur. Termasuk, dalam melakukan kajian terkait perubahan nomenklatur, sehingga, pelayanan publik menjadi semakin meningkat.
     
    “Idealnya pemecahan ini melalui kajian,” kata dia.
     

    Trubus juga menelaah penyesuaian yang terjadi akibat perubahan nomenklatur. Menurut dia, harus ada kejelasan terkait pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengerti secara jelas di mana mereka dapat dilayani.
     
    “Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” kata Trubus.
     
    Menurut Trubus, hal itu sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Sehingga, pengabdian terhadap masyarakat tak terganggu perubahan nomenklatur.
     
    “Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” kata dia.
     
    Trubus pun mengingatkan agar perubahan nomenklatur bisa berjalan dengan efektif. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban, karena merasa dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.
     
    “Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Pemisahan Nomenklatur Kementerian Seharusnya Tak Pengaruhi Pelayanan Publik – Halaman all

    Pemisahan Nomenklatur Kementerian Seharusnya Tak Pengaruhi Pelayanan Publik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemisahan nomenklatur kementerian harusnya tidak berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

    Hal ini disampaikannya menanggapi pemisahan sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

    “Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya,” ujar Trubus kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

    Namun, Trubus justru menilai sebaliknya. 

    Pemisahan nomenklatur kementerian ini dianggap berdampak pada pelayanan publik karena kebijakan tersebut tidak didasari dengan kajian mendalam.

    “Idealnya pemecahan ini melalui kajian. Tapi, ini kan enggak ada kajian, langsung hanya ingin menyerap semua orang,” katanya.

    Lebih lanjut, Trubus menyebut telaah terhadap pemecahan nomenklatur kementerian harusnya dilakukan pemerintah. Sebab, proses ini biasanya memakan waktu lama untuk penyesuaian.

    Selain itu, seharusnya dibuat aturan untuk memberi kejelasan bagi masyarakat yang ingin berhubungan dengan kementerian yang dipecah.

    “Transparansi ini juga masalah. Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara,” sebut Trubus.

    “Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas,” lanjutnya.

    Trubus mengingatkan agar jangan sampai masyarakat menjadi korban karena dirugikan dari pemisahan nomenklatur kementerian ini. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian.

    “Jadi, masalah ini juga disebabkan karena kementerian atau lembaga kurang bertanggung jawab dengan pelayanan. Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik-menarik kewenangan, kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa,” ujarnya.

  • Kenaikan Tarif Air Perpipaan di Jakarta Disebut Menakutkan Masyarakat Megapolitan 26 Desember 2024

    Kenaikan Tarif Air Perpipaan di Jakarta Disebut Menakutkan Masyarakat Megapolitan 26 Desember 2024

    Kenaikan Tarif Air Perpipaan di Jakarta Disebut Menakutkan Masyarakat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana kenaikan
    tarif air
    perpipaan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang akan berlaku pada Januari 2025 disebut membuat masyarakat resah.
    Pengamat kebijakan dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa kebijakan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
    “PAM malah menakut-nakuti. Masyarakat nanti jadi agak sedikit cemas, kok tarif naik?” ujar Trubus saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (26/12/2024).
    PAM Jaya semestinya menjadi solusi utama dalam penyediaan air bersih untuk warga Jakarta.
    Dengan demikian, rencana kenaikan tarif ini justru dapat mendorong masyarakat untuk beralih kembali menggunakan air tanah.
    Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah melarang penggunaan air tanah sejak Agustus 2023.
    Larangan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sasaran, Pengendalian, Pengambilan, serta Pemanfaatan Air Tanah.
    “Jadi, seharusnya PAM menjadi solusi satu-satunya untuk penyediaan air bersih,” ujar Trubus.
    Ia juga menyoroti bahwa penggunaan air perpipaan dapat meminimalkan eksploitasi air tanah.
    Hal ini penting untuk mengurangi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang terjadi setiap tahun.
    “Di Jakarta itu cukup mengalami penurunan permukaan tanah, sekitar 7 hingga 12 persen setiap tahunnya. Di daerah pesisir malah mencapai 20 sentimeter,” kata Trubus.
    Sebelumnya diberitakan, PAM Jaya mengumumkan rencana kenaikan tarif air berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang
    Tarif Air
    Minum.
    “Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” kata Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, Kamis (26/12/2024).
    Arief menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini bertujuan untuk menciptakan pemenuhan air minum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.
    ”
    Tarif air
    minum di Jakarta selama 17 tahun terakhir tetap sama, padahal biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” ungkapnya.
    Kebijakan ini juga menjadi langkah PAM Jaya untuk mencapai target 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta pada 2030.
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan bahwa kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m³ per bulan.
    Arief memastikan pelanggan yang konsumsi airnya tidak melebihi angka tersebut tidak akan merasakan kenaikan tarif.
    “Tarif pada kebutuhan 0-10 m³ masih tetap di angka yang relatif sama,” tambahnya.
    Bahkan, untuk pelanggan kelompok kategori KI (konsumen sosial), penggunaan air hingga 10 m³ justru akan mengalami penurunan tarif.
    Berikut detail tarif baru air bersih PAM Jaya:
    Kelompok pelanggan KI (bangunan sosial, rumah tangga sangat sederhana I, hidran kebakaran):
    Kelompok pelanggan di rumah susun sangat sederhana:
    Kelompok pelanggan rumah tangga sangat sederhana II:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 1.500/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 3.000/m³
    Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 5.550/m³
    Kelompok pelanggan rumah susun sederhana sewa-pemerintah:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 1.050/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 7.450/m³
    Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 7.450/m³
    Kelompok pelanggan rumah tangga sederhana I:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 4.000/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 7.500/m³
    Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 9.500/m³
    Kelompok pelanggan rumah tangga menengah I:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 4.900/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 9.500/m³
    Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 12.500/m³
    Kelompok pelanggan rumah tangga menengah II:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 6.000/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 10.500/m³
    Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 14.000/m³
    Kelompok pelanggan rumah tangga di atas menengah I:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 6.825/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 12.500/m³ Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 17.500/m³
    Kelompok pelanggan rumah tangga di atas menengah II:
    Penggunaan air 0-10 m³: Rp 8.600/m³
    Penggunaan air 11-20 m³: Rp 15.000/m³
    Penggunaan air lebih dari 20 m³: Rp 20.000/m³
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    JAKARTA – Pemprov Jakarta bakal merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Jembatan itu bakal disulap dengan konsep kekinian, yang diminati para pengincar lokasi foto instagramable.

    Ketiga JPO itu ada di kawasan Hotel Le Meridien, Universitas Atmajaya, dan Dukuh Atas. JPO ini nantinya bakal dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan lift untuk memudahkan akses kaum disabilitas, lansia dan ibu hamil.

    Khusus untuk JPO di kawasan Hotel Le Meridien, akses penyeberangan juga akan diperlebar, yang awalnya hanya 2,5 meter menjadi 5 meter. Pondasi JPO itu juga akan diperkuat. 

    “JPO yang di depan Le Meridien itu kan demand-nya (penggunanya) tinggi. Kemudian, strukturnya memang agak goyang, maka akan kita perkuat sekalian kita lebarin,” tutur Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho. 

    Revitalisasi ketiga JPO akan dimulai akhir November 2019 dan rencananya rampung Maret 2020. Biaya revitalisasi menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari sejumlah perusahaan. Revitalisasi satu JPO disertai dengan pengadaan lift, membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar. Jika ditotal, ketiga JPO menelan biaya Rp30 miliar. 

    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang fokus merevitalisasi JPO di kawasan Sudirman-Thamrin karena daerah tersebut tingkat kesibukannya tinggi dan jadi sentral bisnis di Jakarta.

    Dengan begitu, diharapkan revitalisasi JPO di jalan Sudirman efektif untuk menarik minat wisatawan karena pengalaman berfoto dengan latar kota Jakarta.

    “Apalagi, dalam waktu dekat Jakarta akan menyelenggarakan Formula E. Jadi, JPO yang dipoles fokus di kawasan sentral dulu, seperti jalan protokol. Pasti banyak orang asing yang menginap di hotel di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin tertarik menyeberang di JPO tersebut,” kata Trubus kepada VOI, Selasa, 12 November. 

    Namun, revitalisasi JPO dengan pengadaan lift ini dipertanyakan sejumlah anggota Komisi D DPRD Jakarta. Anggota Komisi D dari Fraksi PSI, Viani Limardi, menganggap pengadaan lift di jalan Protokol tak terlalu dibutuhkan. Sebab, rata-rata pengguna JPO tersebut adalah pekerja yang kantornya berada di sekitar jalan Sudirman. 

    “Yang paling membutuhkan lift itu kan orang-orang lansia. Orang lansia itu kebanyakan mengakses JPO di daerah pemukiman, di pinggir, bukan di jalan protokol.”

    Sementara, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan revitalisasi memang sengaja dilakukan di pusat kota. Setidaknya itu jawaban dari Dinas Bina Marga ketika dia tanya. Ketika ada anggaran baru, revitalisasi akan dilajutkan pada JPO di luar jalan protokol. 

    “Memang soal ketersediaan dana. Katanya, nanti di tahun berikutnya dirancang revitalisasi di luar jalan protokol jika ada biaya yang tersedia,” ucap Syarif.

    Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi suka memoles JPO dengan nuansa kekinian. Sejak awal menjabat pada 2017, Anies merevitalisasi sebanyak 12 JPO di Jalan Sudirman sampai jalan MH Thamrin–tiga JPO dalam rencana.

    Tapi, JPO yang dipercantik Anies kebanyakan berada di Jalan Sudirman. Revitalisasi JPO di luar Jalan Sudirman hanya ada dua, yakni di kawasan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot. 

    Anies melakukan revitalisasi JPO dimulai dari JPO Bundaran Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya pada Februari. Lalu, menyusul revitalisasi JPO Dukuh Atas. 

  • Pemerintah Diminta Cek Kebenaran Dugaan Perusahaan Internet Asing Terlibat Serangan ke Gaza

    Pemerintah Diminta Cek Kebenaran Dugaan Perusahaan Internet Asing Terlibat Serangan ke Gaza

    Jakarta: Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar di tengah masyarakat karena diduga terlibat dalam penyerangan di Gaza, Palestina. Pemerintah diminta mengecek kebenaran informasi tersebut.

    Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pengecekan perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menyangkut pembahasan kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dengan Starlink.

    “Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” kata Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.

    Trubus menilai banyak pertimbangan untuk meninjau kerja sama tersebut, salah satunya dampak peperangan bagi Indonesia. 

    Menurut Trubus, Indonesia juga mengalami kerugian atas perang di Gaza. Salah satunya, pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
     

    “Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia,” ungkap dia.

    Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.

    “Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang,” kata Trubus.

    Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Bahkan, politikus Partai Gilkar itu meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Tanah Air. 

    “Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana,” kata Firnando.

    Dia menekankan semangat Indonesia. Yakni, mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

    “Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” tegas Firnando.

    Jakarta: Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar di tengah masyarakat karena diduga terlibat dalam penyerangan di Gaza, Palestina. Pemerintah diminta mengecek kebenaran informasi tersebut.
     
    Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan pengecekan perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menyangkut pembahasan kerja sama yang tengah dijajaki antara Indonesia dengan Starlink.
     
    “Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” kata Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.
    Trubus menilai banyak pertimbangan untuk meninjau kerja sama tersebut, salah satunya dampak peperangan bagi Indonesia. 
     
    Menurut Trubus, Indonesia juga mengalami kerugian atas perang di Gaza. Salah satunya, pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
     

    “Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia,” ungkap dia.
     
    Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.
     
    “Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang,” kata Trubus.
     
    Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Bahkan, politikus Partai Gilkar itu meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Tanah Air. 
     
    “Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana,” kata Firnando.
     
    Dia menekankan semangat Indonesia. Yakni, mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
     
    “Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” tegas Firnando.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Dituding Terlibat Konflik Gaza, Politisi Golkar Desak Pemerintah Tolak Investasi Starlink

    Dituding Terlibat Konflik Gaza, Politisi Golkar Desak Pemerintah Tolak Investasi Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA – Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar ke masyarakat. Dalam petisi itu disebutkan jika Starlink, milik Elon musk, terlibat dalam pembantaian anak dan perempuan di Gaza, Palestina.

    Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk menolak keras investasi Starlink di Tanah Air.

    Dia menekankan semangat Indonesia adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

    “Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastruktur komunikasi untuk Israel selama perang maka seharusnya investasi Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini,” kata Firnando dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

    Pada petisi yang beredar di masyarakat, dipaparkan jika Israel yang secara aktif menggunakan teknologi canggih untuk mendukung operasi militernya.

    Pasukan Militer Israel juga telah memanfaatkan layanan Starlink guna memperkuat infrastruktur komunikasi saat menyerang Gaza, Palestina.

    Dengan jaringan internet berkecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan itu, Starlink dinilai memungkinkan mendukung koordinasi militer dan pemantauan wilayah secara real time.

    Koneksi tersebut diklaim diperlukan untuk keamanan dan efisiensi operasi, tetapi di sisi lain, teknologi ini secara tidak langsung ikut andil pada peningkatan serangan yang menargetkan wilayah Gaza.

    “Ketika infrastruktur komunikasi Israel tetap utuh, rakyat Palestina sering kali kehilangan akses ke informasi, komunikasi, bahkan layanan darurat memperparah penderitaan mereka,” imbuhnya.

    Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mendorong pemerintah untuk mencari tahu kebenaran dari petisi tersebut.

    Menurutnya, informasi yang beredar ke publik harus ditampung sebagai peringatan agar tak membuat keputusan yang salah, salah satunya dalam menentukan kerja sama dengan Starlink.

    “Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data. Kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink,” imbuh Trubus.

    Dia juga menyinggung kelanjutan isi dari petisi penolakan investasi Starlink yang menjabarkan bahwa perang berdampak nyata dan menyakitkan bagi rakyat Palestina di Gaza.

    Petisi itu juga menyebut serangan udara dan pemboman yang dilancarkan Israel dengan dukungan teknologi tinggi, termasuk komunikasi berbasis satelit, telah menyebabkan ribuan korban jiwa warga Gaza.

  • Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik sajaJakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi antar birokrasi.Selain itu, perombakan jabatan juga sebagai upaya mendukung status Jakarta yang sedang masa transisi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang Ibu Kota.

    “Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan Jakarta sudah bukan Daerah Khusus Ibu Kota lagi tapi statusnya kini menjadi Daerah Khusus,” kata Trubus saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: KPU DKI laporkan persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 hampir 90 persen

    Trusbus menilai birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politik karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.

    “Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta masih DKI. Nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” usul Trubus.

    “Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama dan kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kan memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” jelas Trubus.

    Di sisi lain, Trubus juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Karena Marullah merupakan orang lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua sub kelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (12/11).

    Para pejabat yang dilantik, kata Teguh, telah melewati proses seleksi yang ketat, dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing di Pemprov DKI Jakarta.

    “Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melapor,” jelas Teguh.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat Setuju Sri Mulyani Sunat Anggaran Perjalanan Dinas: Rawan Korupsi – Page 3

    Pengamat Setuju Sri Mulyani Sunat Anggaran Perjalanan Dinas: Rawan Korupsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L). Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. 

    Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, langkah Sri Mulyani ini merupakan kebijakan Presiden dalam rangka efisiensi. Trubus menyebut dana hasil potongan ini bisa dipakai untuk hal-hal lain. 

    “Dana potongan bisa dipakai untuk bantuan program makan siang gratis atau sektor pendidikan, dan kesehatan. Hasil potongan juga bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak,” kata Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (12/11/2024). 

    Trubus menambahkan kebijakan ini merupakan langkah positif untuk efisiensi karena menurutnya sudah sejak lama perjalanan dinas menggerus dana besar dan membebani APBN. 

    Adapun menurut Trubus perjalanan dinas ini hal yang rawan dikorupsi, maka dari itu pemerintah tidak ingin hal ini terjadi dan perjalanan dinas dilakukan memang ketika diperlukan. 

    “Sekarang semua serba digital, data bisa diakses digital. Jika memang butuh data dari kabupaten atau wilayah bisa diakses secara digital tak perlu datang ke lokasinya,” pungkasnya. 

    Sri Mulyani Potong Anggaran Perjalanan Dinas 50%

    Para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian dan lembaga tak bisa ke luar kota atau ke luar negeri sering-sering lagi. Alasannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L).

    Tak main-main, Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. Pemangkasa anggaran ini tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

  • Penegasan BPOM soal Roti Aoka Bikin Pedagang Lega

    Penegasan BPOM soal Roti Aoka Bikin Pedagang Lega

    Jakarta –

    Roti Aoka dan Okko tersandung kasus kosmetik yang ramai diperbincangkan masyarakat karena bisa tahan lama.

    Namun setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji dan hasilnya Roti Aoka aman dikonsumsi, membuat banyak pedagang UMKM lega.

    BPOM memberikan ‘lampu hijau’ kepada roti Aoka karena tidak ditemukan bahan pengawet dilarang. Pengawet yang digunakan merupakan bahan tambahan pangan (BTP) asam sorbat dan natrium diasetat.

    “BPOM juga menguji roti Aoka, jadi ada beberapa merek roti termasuk Aoka, bahan tambahan pangannya persis seperti yang didaftarkan. Ada asam sorbat, natrium diasetat,” ujar Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Ema Setyawati dalam keterangan persnya.

    Langkah cepat BPOM dengan malakukan uji sample produk roti Aoka yang beredar di masyarakat dan segera mengumumkan hasilnya kepada publik dinilai sebagai langkah yang tepat.

    “Langkah BPOM tepat. Kalau saya melihat ini kan hanya citizen juornalism. BPOM sudah mengumumkan bahwa roti aoka tidak berbahaya. BPOM harus memanggil stakeholder dan membuat regulasi terkait untuk segera diumumkan,” tutur Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dihubungi, Sabtu (27/7/2024).

    Trubus menambahkan,BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintahtetkait keamanan pangan dan obat-obatan

    harus bertindak cepat untuk merespons fenomena yang terjadi di masyarakat sebelum kabar yang beredar menyebar lebih luas tanpa teruji kebenarannya.

    “BPOM dan perusahaan harus secara pro aktif mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat. BPOM harus bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menhapus informasi hoax tersebut. Lalu, mengusut hoax itu ke bareskrim polri,” tegas dia.

    Langkah cepat dan tepat dari BPOM itu memberi ketenangan di tengah kebingungan masyarakat. Salah satunya seperti disampikan salah satubpedagang di Pasar Pagi Sambas, Awan.

    “Terus terang saya senang dengan adanya pengumuman BPOM. Saya bisa jualan roti Aoka lagi. Kebetulan stok masih banyak,” aku dia.

    Awan mengaku rugi lantaran banyak kedai kopi langganannya mengajukan retur sehingga membuatnya tetpaksa menarik kembali roti Aoka yang dari kedai-kedai kopi tetsebut.

    “Kemarin Saya rugi bang. Banyak pedagang kedai kopi yang minta retur,” tutup Awan.

    (rrd/rir)