Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelancaran
arus mudik
dan balik
Lebaran 2025
dipuji sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir.
“Pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik tahun ini lebih baik jika dibandingkan 2024,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, volume lalu lintas naik, tetapi kemacetan, kecelakaan, dan fatalitas menurun, sedangkan waktu respons layanan tetap di bawah batas standar pelayanan minimum.
Dody menjelaskan, untuk mengurai kepadatan, pemerintah mengoperasikan tambahan 223,16 kilometer (km) ruas tol.
Dengan demikian, panjang jaringan beroperasi mencapai 3.049 km di 75 ruas dengan 532 gerbang tol, 134
rest area
, dan 177 stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
“Diskon tarif tol 20 persen turut diberlakukan agar aliran kendaraan tersebar merata,” jelasnya dalam siaran pers.
Dody menambahkan, sepanjang periode Lebaran 2025, kecelakaan di jalan tol turun 8 persen menjadi 243 kejadian, sedangkan fatalitas merosot 45 persen menjadi 23 korban.
Selain itu, rata-rata waktu tanggap layanan tercatat 3–18 menit. Catatan ini jauh di bawah batas 30 menit yang ditetapkan.
Selain itu, kata Dody, layanan di kawasan istirahat diperkuat melalui pembukaan 10
rest area
permanen dan 11
rest area
fungsional. Ada pula penambahan 1.419 toilet portabel pria dan 2.167 toilet portabel wanita.
“Posko Siaga Sapta Taruna juga diperbanyak menjadi 541 titik, naik 38 persen dari rencana awal, serta sudah terpetakan di Google Maps agar mudah diakses pemudik,” ungkapnya.
Data pemantauan H-10 hingga H+10 mencatatkan 3,62 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, dengan puncak 258.383 kendaraan pada 28 Maret.
Arus balik tertinggi mencapai 275.685 kendaraan pada 5 April. Di Sumatera, puncak mudik menuju Palembang terjadi 27 Maret dengan 10.180 kendaraan, sedangkan arus balik ke Bakauheni tertinggi 5 April dengan 17.828 kendaraan.
Dody mengatakan, kesuksesan itu lahir dari sinergi erat kementeriannya, badan usaha jalan tol, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
“Upaya kami tak berhenti di sini. Kami akan mempercepat penyelesaian ruas tol baru, memutakhirkan
command center,
dan meningkatkan kualitas
rest area
agar mudik semakin aman dan nyaman,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V
DPR
Lasarus mengapresiasi kinerja pemerintah.
“Jumlah pemudik turun tipis menjadi 154,62 juta orang, tetapi kecelakaan anjlok 34,31 persen ke 4.640 kasus. Ini bukti koordinasi antarsektor berjalan efektif,” katanya.
Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda Mohammad Syafii, Wakil
Menteri PU
Diana Kusumastuti, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Korlantas Polri.
Hadir pula jajaran eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Triono Junoasmono
-
/data/photo/2025/04/23/6808e734e3750.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol Nasional 23 April 2025
-

Dukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Strategis, BRI Fasilitasi Pembiayaan Jalan Trans Papua
Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. Melalui keterlibatannya dalam pembiayaan sindikasi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan, BRI berkontribusi dalam menyediakan solusi pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Proyek ini memiliki total nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun dengan masa konsesi selama 15 tahun yang mencakup dua tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Pembangunan jalan sepanjang 50,14 kilometer ini ditujukan untuk menjadi jalur utama transportasi logistik yang menghubungkan Jayapura dan Wamena. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus distribusi barang, serta mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Proyek ini akan diimplementasikan oleh PT Hutama Mambelim Trans Papua (PT HMTP), yang dibentuk melalui konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur. Proyek menggunakan skema Availability Payment (AP), di mana pemerintah memberikan pembayaran periodik berdasarkan kualitas layanan yang telah disepakati. Skema ini didukung oleh jaminan pembayaran dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).Acara Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk proyek ini dilaksanakan pada 30 Desember 2024 di Gedung Hutama Karya, Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief Dienapitra serta Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berorientasi pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua.
PT HMTP resmi menandatangani Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans Papua. Dalam pembiayaan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) bertindak sebagai Coordinating Banks, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berperan sebagai bagian dari Joint Mandate Lead Arrangers and Bookrunners (JMLABs).
Struktur pembiayaan sindikasi ini melibatkan lima institusi keuangan, yaitu BRI, SMI, BNI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua). Total nilai sindikasi mencapai Rp2,6 triliun yang terdiri dari pembiayaan dengan skema konvensional senilai Rp2,36 triliun dan pembiayaan dengan skema syariah sebesar Rp300 miliar.
Direktur Wholesale & Institution Business BRI Agus Noorsanto menyatakan bahwa keterlibatan BRI dalam proyek ini merupakan bukti nyata kontribusi perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.
“Minat tinggi lembaga keuangan terhadap pembiayaan proyek ini tercermin dari tingkat oversubscription sebesar 1,27 kali, yang menunjukkan kepercayaan besar institusi keuangan terhadap prospek proyek KPBU Trans Papua. Sebagai salah satu Coordinating Banks, BRI berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara Badan Usaha Pelaksana (BUP), lembaga keuangan, PII, dan Pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mendukung keberhasilan proyek strategis lainnya melalui skema KPBU di masa mendatang,” ujarnya.
Keterlibatan BRI dalam pembiayaan sindikasi ini menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ROS)







