Tag: Tri Winarno

  • Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi

    Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. Izin tersebut diberikan terutama setelah PT Gag Nikel sempat dihentikan kegiatannya pada Juni 2025 lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas kementerian. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Selain itu, Tri beralasan, pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.

    “Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional PT Gag Nikel Indonesia, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.

    Hal ini menyusul dugaan aktivitas perusahaan yang disebut-sebut telah merusak ekosistem alam sekitar di wilayah tersebut. PT Gag sendiri memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan Kontrak Karya (KK). Adapun kontrak karya sendiri mulai ditandatangani pada tahun 1997-1998.

    Sementara itu, pada tahun 2017, perusahaan memperoleh izin operasi produksi. Perusahaan juga telah mengantongi dokumen AMDAL dari pemerintah.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ‘Harta Karun Super Langka’ RI Ini Bakal Dikelola Oleh Negara!

    ‘Harta Karun Super Langka’ RI Ini Bakal Dikelola Oleh Negara!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi dan pemetaan potensi ‘harta karun super langka’ dalam hal ini Logam Tanah Jarang (LTJ) di berbagai wilayah Indonesia.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, meski LTJ di Indonesia merupakan mineral ikutan pada berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian, namun pengelolaannya bukan berada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

    “Nanti kalau pas ada Badan Geologi lah ngomong LTJ. LTJ kan bukan di kami. Logam tanah jarang itu kemungkinan dikelola negara,” kata Tri di Gedung Kementerian ESDM, Senin (8/9/2025).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

    Brian menjelaskan bahwa lembaga baru tersebut nantinya akan bertugas mengelola mineral-mineral strategis yang berkaitan erat dengan industri pertahanan. Mineral strategis yang dimaksud mencakup logam tanah jarang atau rare earth element (LTJ) dan mineral penting lainnya.

    “Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian Yuliarto saat ditemui di Istana Negara, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Namun sayangnya, ia belum dapat membeberkan di bawah kementerian mana Badan Industri Mineral akan berada. Yang pasti, tugasnya sebagai Kepala Badan Industri Mineral tidak akan mengganggu perannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    “Karena ini diharapkan muatan teknologinya cukup banyak, jadi pengembangan di perguruan tinggi terkait mineral logam tanah jarang diharapkan bisa didorong diaplikasikan di industri,” tegas Brian.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengajuan Izin Tambang Diubah Jadi Setahun, Produksi Bakal Turun?

    Pengajuan Izin Tambang Diubah Jadi Setahun, Produksi Bakal Turun?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal rencana kebijakan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kembali menjadi satu tahun dari yang sebelumnya tiga tahun.

    Sejatinya, RKAB yang sudah diajukan oleh para perusahaan tambang di Indonesia berlaku hingga tahun 2026. Namun dengan rencana pengembalian kebijakan pengajuan RKAB menjadi satu tahun sekali, para perusahaan tambang di Indonesia harus mengajukan RKAB lagi untuk tahun 2026 mendatang. Secara tidak langsung, target produksi mineral dan batu bara dalam negeri kemungkinan akan terjadi penyesuaian.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan target produksi minerba di tahun 2026 mendatang kemungkinan bisa menurun, tetap, maupun meningkat. “(Target produksi) bisa jadi turun, bisa jadi nggak,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Adapun, pemerintah akan memulai menerima pengajuan RKAB tahunan dari para pengusaha tambang dalam negeri pada Oktober 2025 mendatang.

    “Jadi untuk tahun 2026, meskipun sudah ada persetujuan 3 tahun, (perusahaan tambang) tetap harus mengajukan RKAB yang bulan Oktober. Karena sudah terjadi perubahan kan dari 3 tahun menjadi 1 tahun,” jelasnya.

    Alasan dari kembalinya pengajuan RKAB jadi tahunan tersebut adalah agar harga komoditas minerba bisa disesuaikan dengan produksi yang ada. “Kalau itu mungkin kita lebih ke harga ya. Gimana supaya harga bisa naik, ini lagi berpikir nih. Apakah ada hubungan produksi sama harga, apakah itu masih sedang di ini lah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekspor Batu Bara RI Turun, Ternyata Ini Penyebabnya

    Ekspor Batu Bara RI Turun, Ternyata Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan penyebab menurunnya permintaan batu bara Indonesia dari negara utama, seperti China dan India.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penurunan ekspor batu bara ke dua negara utama tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi batu bara di kedua negara tersebut.

    “Terkait dengan anjloknya, itu China dan India memang kapasitas produksinya naik. Nah, sedangkan kita ekspor utamanya ke kedua negara itu,” kata Tri di Gedung DPR RI, dikutip Senin (8/9/2025).

    Tri lantas memandang bahwa kondisi penurunan ekspor masih tergolong wajar lantaran kondisi tersebut merupakan bagian dari siklus pasar yang memang sedang mengalami fluktuasi.

    Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) per 4 September 2025, realisasi ekspor batu bara Indonesia tercatat sebesar 253,2 juta ton. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) mengatakan bahwa volume ekspor batu bara Indonesia ke negara tujuan utama seperti China dan India sudah diprediksi akan mengalami penurunan. Bahkan, penurunan tersebut kemungkinan berlangsung mulai tahun ini.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, kondisi ini terjadi seiring dengan adanya pergeseran dalam hal permintaan batu bara RI. Alih-alih menggenjot impor, negara-negara tersebut justru lebih memilih mengoptimalkan produksi batu bara dalam negeri.

    Menurut Hendra, sama halnya dengan Indonesia, negara-negara tujuan ekspor juga mempunyai kepentingan untuk menggenjot ekonomi dengan memanfaatkan produksi batu bara dalam negeri. Bahkan di China sendiri, produksi batu bara dalam negeri pada tahun lalu sudah hampir 5 miliar ton.

    “Jadi ya mereka berkepentingan industri batu baranya juga maju, produksi meningkat gitu karena kebutuhan energinya meningkat, nah oleh karena itu produksinya tinggi sekali,” kata Hendra ditemui di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Di sisi lain, produksi batu bara Indonesia pada tahun lalu juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara, hal tersebut tidak sebanding dengan permintaan batu bara dari negara tujuan ekspor.

    “Oleh karena itu, memang dari 2023 setelah Covid mereda, itu memang udah diprediksi pasti akan oversupply. Nah sampai sekarang oversupply sampai tahun depan juga oversupply. Jadi ekspor kita pasti akan lebih berkurang dibanding tahun lalu,” kata dia.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait penurunan ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 menurun sebesar 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengakui, penurunan nilai ekspor ini memang terjadi dikarenakan terdapat peningkatan kapasitas produksi di China dan India belakangan ini.

    Apalagi, lanjut dia, China dan India merupakan dua negara ekspor utama batu bara Indonesia.

    “Itu China dan India memang kapasitas produksinya naik. Nah, sedangkan kita ekspor utamanya ke kedua negara itu. Nah, jadi wajar-wajar saja sebetulnya,” ujar Tri kepada awak media di Kawasan Parlemen, Rabu, 3 September.

    Ia menambahkan naik turunnya nilai ekspor merupakan hal yang wajar terjadi, seperti fluktuasi harga komoditas batu bara.

    “Sebetulnya ini siklusnya ya, naik turun gitu, harga naik turun. Seperti itulah kira-kira,” sambung Tri.

    Untuk mengatasi penurunan ini, Tri menyebut kementeriannya telah menjajaki alternatif negara ekspor lain selain China dan India. Alih-alih mengekspor ke Eropa, Tri telah meminta Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) agar menyasar negara-negara Asean seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina.

    “Kita sudah ngomong juga dengan APBI, coba dijajakin misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand, terus kemudian Filipina,” jelas dia.

    Sebelumnya, BPS melaporkan kinerja ekspor komoditas emas hitam ini pada periode Januari hingga Juli 2024 tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

    “Nilai ekspor batu bara turun 21,74 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin, 1 September.

    Dia menjelaskan, secara kumulatif penurunan ekspor ini disebabkan karena adanya penurunan volume ekspor sebesar 6,95 persen.

    Asal tahu saja, ekspor batu bara memiliki pangsa pasar sebesar 9,08 persen dari total ekpsor nonmigas sejak Januari hingga Juli 2025.

  • Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

    Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR di Jakarta kembali kehabisan stok BBM.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu (27/8/2025) siang, SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, tampak lengang. Tak ada antrean kendaraan yang memadati dispenser.

    Tercatat dalam papan harga di depan SPBU, BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia. Hanya Shell V-Power Diesel yang masih tersedia. Alhasil, sejumlah calon pembeli yang mengendarai sepeda motor pun berputar arah.

    “Mohon maaf BBM sedang kosong,” ucap salah seorang petugas SPBU kepada sang calon pembeli.

    Menurut pengakuan petugas, BBM di SPBU Shell Kapten Tendean sudah kosong sejak Selasa (26/8/2025) malam. Dia pun tak mengetahui musabab stok BBM tak tersedia.

    Dia juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali hadir di SPBU tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bisa jadi di SPBU Shell di lokasi lain stok masih ada.

    “Tergantung setnya aja, masih ada atau tidak, kalau di sini kosong,” katanya.

    Stok BBM di SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Kota Jakarta Selatan, kosong pada Rabu (27/8/2025)./Bisnis-Mochammad Ryan H

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU Shell Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Stok BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia.

    SPBU tersebut pun sama-sama tampak sepi. Pun, sejumlah calon pembeli balik kanan usai diberi tahu oleh petugas bahwa BBM sedang tak tersedia.

    Petugas SPBU pun hanya bersiaga di depan dispenser. Tak ada aktivitas melayani pengisian BBM kepada kendaraan, mereka hanya bertugas memberi tahu calon pembeli yang datang kalau BBM sedang kosong.

    Sama seperti SPBU Shell di Tendean, petugas di SPBU Shell Cawang juga tak mengetahui pasti sebab BBM kosong. Mereka juga tak bisa memastikan kapan pasokan BBM kembali datang.

    “Kurang tahu bakal ada lagi kapan,” katanya.

    Kekosongan BBM tak hanya terjadi di SPBU Shell. Bisnis menemukan stok BBM di SPBU BP-AKR di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, juga tak tersedia.

    Suasana di SPBU BP-AKR pun tak kalah sepi dari SPBU Shell. Dalam papan harga tertulis bahwa BBM jenis BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 tak tersedia. SPBU itu kini hanya menjual BP Ultimate diesel.

    Petugas SPBU itu mengaku stok BBM sudah kosong sejak Senin (25/8/2025). Dia belum mengetahui kapan stok kembali hadir.

    “Stok lagi kosong, sejak Senin. Belum tahu kapan ada lagi,” katanya.

    Bisnis telah berupaya menghubungi Corporate & Internal Communications Lead Shell Indonesia Reza Fawzy dan Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura untuk menanyakan lebih lanjut sebab stok BBM habis. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta juga pernah terjadi pada Januari 2025. Kala itu, Shell Indonesia dan BP AKR mengungkap kelangkaan stok tersebut dipicu berbagai faktor, utamanya hambatan rantai pasok. 

    Shell mengungkapkan izin impor BBM yang telah diajukan sejak September 2024, baru disetujui pada Januari 2025. Pada saat izin impor dikantongi, pasokan BBM di berbagai SPBU Shell nyaris habis. Hal yang sama disampaikan oleh BP-AKR.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah salah satu faktor stok BBM di SPBU swasta sempat langka pada Januari lalu disebabkan perizinan impor yang lama terbit. 

    Plt Direktur Jenderal Migas ESDM Tri Winarno mengatakan, mestinya badan usaha BBM mempersiapkan proses impor hingga distribusi bensin. Dalam hal ini, dia mencontohkan hal yang dilakukan oleh Pertamina. 

    “Enggak ada [izin lama]. Jadi gini, modelnya [harusnya] seperti Pertamina, semua disiapin pada saat rekomendasi keluar, itu langsung running,” kata Tri kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025). 

    Menurut dia, pada saat rekomendasi impor BBM diterbitkan, seharusnya pengelola SPBU telah mempersiapkan atau memesan kebutuhan seperti kapal, storage, dan sebagainya. 

    Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada penerbitan izin impor yang lama. Bahkan, untuk 3 bulan ke depan, pemerintah telah memberikan izin impor bahan bakar minyak kepada badan usaha. Mestinya, tidak ada lagi kekhawatiran akan kelangkaan pasokan BBM. 

    “Kalau pada saat rekomendasi keluar baru pesan ini, pesan itu, nah itu kan lama. Jadi kayak Pertamina itu bisa cepet, kan sebelum rekomendasi keluar dia sudah pesan kapal, pesan ini, jadi pada saat rekomendasi ini sudah langsung running,” terangnya. 

  • Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi energi, khususnya untuk komoditas LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dilakukan tahun 2026. Skema ini berupa pembelian wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerapan satu harga LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menata subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini distribusi LPG 3 kg masih relatif longgar dan rawan kebocoran. Adapun terkait dengan kepastian waktu program tersebut dijalankan ia belum dapat memastikannya.

    “Iya, rencananya begitu (LPG 3 kg satu harga dan wajib gunakan NIK berbarengan). Ya pokoknya poinnya subsidi tepat sasaran,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Meski begitu, Tri belum bisa memastikan besaran harga yang akan dijadikan acuan dalam skema LPG 3 kg satu harga tersebut. Intinya, kata Tri, penerapan LPG 3 kg satu harga akan diterapkan tahun depan.

    “Nanti lagi dibahas. Pokoknya tahun depan bisa diimplementasikan,” katanya.

    Adapun wacana LPG 3 kg ini muncul dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025). Bahlil mengatakan penerapan LPG 3 kg satu harga diharapkan tidak ada kebocoran subsidi yang diberikan.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan untuk hal tersebut, sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi untuk LPG 3 kg.

    “Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, Rp 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, antara lain melalui pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg yang lebih baik.

    Nantinya, pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Tonton juga video “Aturan Baru Membuat Pembelian Gas 3 Kg Lebih Terjangkau” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Jakarta

    Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

    “Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.

    Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.

    Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

    “Ya terus, kerja sama sama Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

    Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.

    “Iya, rencananya begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Tonton juga video “Ini Modus Licik Pengoplos Elpiji di Purwakarta, Raup Rp 70 Juta” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Harga Minyak Mentah Indonesia Turun!

    Harga Minyak Mentah Indonesia Turun!

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Juli 2025 sebesar US$ 68,59 per barel. Angka ini turun sebesar US$ 0,74 per barel dari ICP Juni 2025.

    Penetapan ICP ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 269.K/MG.01/MEM.M/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Tri Winarno mengatakan beberapa faktor menjadi pemicu penurunan harga ICP Juli 2025.

    Misalnya, pasokan minyak mentah di mana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) merevisi estimasi pasokan Declaration of Cooperation (DoC) pada tahun 2025 naik sebesar 349 ribu barel per hari, menjadi 41,56 juta barel per hari dibandingkan proyeksi publikasi sebelumnya.

    “Hal tersebut ditandai oleh Keputusan 8 negara OPEC+ untuk kembali meningkatkan produksi pada periode Agustus 2025 sebesar 548 ribu barel per hari yang berpotensi menambah pasokan minyak mentah untuk pasar,” ungkap Tri Winarno dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/8).

    Faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya harga minyak mentah bulan Juli 2025 ini adalah kekhawatiran pasar terkait potensi kenaikan tarif perdagangan global akibat kebijakan AS dan peningkatan stok crude oil Amerika Serikat.

    “Stok crude oil naik sebesar 7,7 juta barel menjadi 426,7 juta barel pada akhir Juli 2025 yang menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah dunia,” jelasnya.

    Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh run rate kilang di Taiwan mengalami penurunan pada akhir Juli 2025 menjadi 780 ribu barel per hari (71,5% dari total kapasitas) dibandingkan awal Juni 2025 sebesar 835 ribu barel per hari (76,6% dari total kapasitas).

    Selanjutnya, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2025 dibandingkan Juni 2025 mengalami penurunan sebagai berikut:

    – Dated Brent turun sebesar US$ 0,47/bbl dari US$ 71,46/bbl menjadi US$ 70,99/bbl.
    – WTI (Nymex) turun sebesar US$ 0,08/bbl dari US$ 67,33/bbl menjadi US$ 67,24/bbl.
    – Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,25/bbl dari US$ 69,80/bbl menjadi US$ 69,55/bbl.
    – Basket OPEC naik sebesar US$ 1,04/bbl dari US$ 69,73/bbl menjadi US$ 70,78/bbl.
    – Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 0,74/bbl dari US$ 69,33/bbl menjadi US$ 8,59/bbl.

    (hns/hns)

  • OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US,59 per Barel

    OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) Juli 2025 pada angka US$68,59 per barel. Angka tersebut turun US$0,74 dibanding ICP Juni 2025 yang senilai US$69,33 per barel.

    Adapun, penetapan ICP Juli ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 269.K/MG.01/MEM.M/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025.  

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan beberapa faktor menjadi pemicu penurunan harga ICP Juli 2025. Faktor itu yakni pasokan minyak mentah di mana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang merevisi estimasi pasokan Declaration of Cooperation (DoC) pada 2025 naik sebesar 349.000 barel per hari, menjadi 41,56 juta barel per hari dibandingkan proyeksi publikasi sebelumnya.

    “Hal tersebut ditandai oleh Keputusan 8 negara OPEC+ untuk kembali meningkatkan produksi pada periode Agustus 2025 sebesar 548 ribu barel per hari yang berpotensi menambah pasokan minyak mentah untuk pasar,” ungkap Tri Winarno melalui keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

    Tri mengungkapkan, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya harga minyak mentah bulan Juli 2025 ini adalah kekhawatiran pasar terkait potensi kenaikan tarif perdagangan global akibat kebijakan AS dan peningkatan stok minyak mentah Negeri Paman Sam.

    “Stok crude oil naik sebesar 7,7 juta barel menjadi 426,7 juta barel pada akhir Juli 2025 yang menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah dunia,” jelasnya.

    Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, kata Tri, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh run rate kilang di Taiwan mengalami penurunan pada akhir Juli 2025 menjadi 780.000 barel per hari (71,5% dari total kapasitas) dibandingkan dengan awal Juni 2025 sebesar 835.000 barel per hari (76,6% dari total kapasitas).

    Adapun, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2025 dibanding Juni 2025 mengalami penurunan sebagai berikut: 

     Dated Brent turun sebesar US$0,47 dari US$71,46 menjadi US$70,99 per barel
    WTI (Nymex) turun sebesar US$0,08 dari US$67,33 menjadi US$67,24 per barel
    Brent (ICE) turun sebesar US$0,25 dari US$69,80 menjadi US$69,55 per barel
    Basket OPEC naik sebesar US$1,04 dari US$69,73 menjadi US$70,78 per barel
    Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$0,74 dari US$69,33 menjadi US$68,59 per barel