Tag: Tri Winarno

  • Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    Ekspor Batu Bara Anjlok 21,74 Persen, Ini Alasannya!

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait penurunan ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 menurun sebesar 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengakui, penurunan nilai ekspor ini memang terjadi dikarenakan terdapat peningkatan kapasitas produksi di China dan India belakangan ini.

    Apalagi, lanjut dia, China dan India merupakan dua negara ekspor utama batu bara Indonesia.

    “Itu China dan India memang kapasitas produksinya naik. Nah, sedangkan kita ekspor utamanya ke kedua negara itu. Nah, jadi wajar-wajar saja sebetulnya,” ujar Tri kepada awak media di Kawasan Parlemen, Rabu, 3 September.

    Ia menambahkan naik turunnya nilai ekspor merupakan hal yang wajar terjadi, seperti fluktuasi harga komoditas batu bara.

    “Sebetulnya ini siklusnya ya, naik turun gitu, harga naik turun. Seperti itulah kira-kira,” sambung Tri.

    Untuk mengatasi penurunan ini, Tri menyebut kementeriannya telah menjajaki alternatif negara ekspor lain selain China dan India. Alih-alih mengekspor ke Eropa, Tri telah meminta Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) agar menyasar negara-negara Asean seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina.

    “Kita sudah ngomong juga dengan APBI, coba dijajakin misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand, terus kemudian Filipina,” jelas dia.

    Sebelumnya, BPS melaporkan kinerja ekspor komoditas emas hitam ini pada periode Januari hingga Juli 2024 tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

    “Nilai ekspor batu bara turun 21,74 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin, 1 September.

    Dia menjelaskan, secara kumulatif penurunan ekspor ini disebabkan karena adanya penurunan volume ekspor sebesar 6,95 persen.

    Asal tahu saja, ekspor batu bara memiliki pangsa pasar sebesar 9,08 persen dari total ekpsor nonmigas sejak Januari hingga Juli 2025.

  • Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

    Stok BBM SPBU Shell & BP Lagi-lagi Kosong, Pembeli Putar Balik

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR di Jakarta kembali kehabisan stok BBM.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu (27/8/2025) siang, SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, tampak lengang. Tak ada antrean kendaraan yang memadati dispenser.

    Tercatat dalam papan harga di depan SPBU, BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia. Hanya Shell V-Power Diesel yang masih tersedia. Alhasil, sejumlah calon pembeli yang mengendarai sepeda motor pun berputar arah.

    “Mohon maaf BBM sedang kosong,” ucap salah seorang petugas SPBU kepada sang calon pembeli.

    Menurut pengakuan petugas, BBM di SPBU Shell Kapten Tendean sudah kosong sejak Selasa (26/8/2025) malam. Dia pun tak mengetahui musabab stok BBM tak tersedia.

    Dia juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali hadir di SPBU tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bisa jadi di SPBU Shell di lokasi lain stok masih ada.

    “Tergantung setnya aja, masih ada atau tidak, kalau di sini kosong,” katanya.

    Stok BBM di SPBU Shell di Jl. Kapten Tendean, Kota Jakarta Selatan, kosong pada Rabu (27/8/2025)./Bisnis-Mochammad Ryan H

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU Shell Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Stok BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tak tersedia.

    SPBU tersebut pun sama-sama tampak sepi. Pun, sejumlah calon pembeli balik kanan usai diberi tahu oleh petugas bahwa BBM sedang tak tersedia.

    Petugas SPBU pun hanya bersiaga di depan dispenser. Tak ada aktivitas melayani pengisian BBM kepada kendaraan, mereka hanya bertugas memberi tahu calon pembeli yang datang kalau BBM sedang kosong.

    Sama seperti SPBU Shell di Tendean, petugas di SPBU Shell Cawang juga tak mengetahui pasti sebab BBM kosong. Mereka juga tak bisa memastikan kapan pasokan BBM kembali datang.

    “Kurang tahu bakal ada lagi kapan,” katanya.

    Kekosongan BBM tak hanya terjadi di SPBU Shell. Bisnis menemukan stok BBM di SPBU BP-AKR di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, juga tak tersedia.

    Suasana di SPBU BP-AKR pun tak kalah sepi dari SPBU Shell. Dalam papan harga tertulis bahwa BBM jenis BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 tak tersedia. SPBU itu kini hanya menjual BP Ultimate diesel.

    Petugas SPBU itu mengaku stok BBM sudah kosong sejak Senin (25/8/2025). Dia belum mengetahui kapan stok kembali hadir.

    “Stok lagi kosong, sejak Senin. Belum tahu kapan ada lagi,” katanya.

    Bisnis telah berupaya menghubungi Corporate & Internal Communications Lead Shell Indonesia Reza Fawzy dan Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura untuk menanyakan lebih lanjut sebab stok BBM habis. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta juga pernah terjadi pada Januari 2025. Kala itu, Shell Indonesia dan BP AKR mengungkap kelangkaan stok tersebut dipicu berbagai faktor, utamanya hambatan rantai pasok. 

    Shell mengungkapkan izin impor BBM yang telah diajukan sejak September 2024, baru disetujui pada Januari 2025. Pada saat izin impor dikantongi, pasokan BBM di berbagai SPBU Shell nyaris habis. Hal yang sama disampaikan oleh BP-AKR.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah salah satu faktor stok BBM di SPBU swasta sempat langka pada Januari lalu disebabkan perizinan impor yang lama terbit. 

    Plt Direktur Jenderal Migas ESDM Tri Winarno mengatakan, mestinya badan usaha BBM mempersiapkan proses impor hingga distribusi bensin. Dalam hal ini, dia mencontohkan hal yang dilakukan oleh Pertamina. 

    “Enggak ada [izin lama]. Jadi gini, modelnya [harusnya] seperti Pertamina, semua disiapin pada saat rekomendasi keluar, itu langsung running,” kata Tri kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025). 

    Menurut dia, pada saat rekomendasi impor BBM diterbitkan, seharusnya pengelola SPBU telah mempersiapkan atau memesan kebutuhan seperti kapal, storage, dan sebagainya. 

    Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada penerbitan izin impor yang lama. Bahkan, untuk 3 bulan ke depan, pemerintah telah memberikan izin impor bahan bakar minyak kepada badan usaha. Mestinya, tidak ada lagi kekhawatiran akan kelangkaan pasokan BBM. 

    “Kalau pada saat rekomendasi keluar baru pesan ini, pesan itu, nah itu kan lama. Jadi kayak Pertamina itu bisa cepet, kan sebelum rekomendasi keluar dia sudah pesan kapal, pesan ini, jadi pada saat rekomendasi ini sudah langsung running,” terangnya. 

  • Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi energi, khususnya untuk komoditas LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dilakukan tahun 2026. Skema ini berupa pembelian wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerapan satu harga LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menata subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini distribusi LPG 3 kg masih relatif longgar dan rawan kebocoran. Adapun terkait dengan kepastian waktu program tersebut dijalankan ia belum dapat memastikannya.

    “Iya, rencananya begitu (LPG 3 kg satu harga dan wajib gunakan NIK berbarengan). Ya pokoknya poinnya subsidi tepat sasaran,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Meski begitu, Tri belum bisa memastikan besaran harga yang akan dijadikan acuan dalam skema LPG 3 kg satu harga tersebut. Intinya, kata Tri, penerapan LPG 3 kg satu harga akan diterapkan tahun depan.

    “Nanti lagi dibahas. Pokoknya tahun depan bisa diimplementasikan,” katanya.

    Adapun wacana LPG 3 kg ini muncul dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025). Bahlil mengatakan penerapan LPG 3 kg satu harga diharapkan tidak ada kebocoran subsidi yang diberikan.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan untuk hal tersebut, sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi untuk LPG 3 kg.

    “Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, Rp 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, antara lain melalui pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg yang lebih baik.

    Nantinya, pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Tonton juga video “Aturan Baru Membuat Pembelian Gas 3 Kg Lebih Terjangkau” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Jakarta

    Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

    “Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.

    Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.

    Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

    “Ya terus, kerja sama sama Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

    Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.

    “Iya, rencananya begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Tonton juga video “Ini Modus Licik Pengoplos Elpiji di Purwakarta, Raup Rp 70 Juta” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Harga Minyak Mentah Indonesia Turun!

    Harga Minyak Mentah Indonesia Turun!

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Juli 2025 sebesar US$ 68,59 per barel. Angka ini turun sebesar US$ 0,74 per barel dari ICP Juni 2025.

    Penetapan ICP ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 269.K/MG.01/MEM.M/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Tri Winarno mengatakan beberapa faktor menjadi pemicu penurunan harga ICP Juli 2025.

    Misalnya, pasokan minyak mentah di mana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) merevisi estimasi pasokan Declaration of Cooperation (DoC) pada tahun 2025 naik sebesar 349 ribu barel per hari, menjadi 41,56 juta barel per hari dibandingkan proyeksi publikasi sebelumnya.

    “Hal tersebut ditandai oleh Keputusan 8 negara OPEC+ untuk kembali meningkatkan produksi pada periode Agustus 2025 sebesar 548 ribu barel per hari yang berpotensi menambah pasokan minyak mentah untuk pasar,” ungkap Tri Winarno dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/8).

    Faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya harga minyak mentah bulan Juli 2025 ini adalah kekhawatiran pasar terkait potensi kenaikan tarif perdagangan global akibat kebijakan AS dan peningkatan stok crude oil Amerika Serikat.

    “Stok crude oil naik sebesar 7,7 juta barel menjadi 426,7 juta barel pada akhir Juli 2025 yang menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah dunia,” jelasnya.

    Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh run rate kilang di Taiwan mengalami penurunan pada akhir Juli 2025 menjadi 780 ribu barel per hari (71,5% dari total kapasitas) dibandingkan awal Juni 2025 sebesar 835 ribu barel per hari (76,6% dari total kapasitas).

    Selanjutnya, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2025 dibandingkan Juni 2025 mengalami penurunan sebagai berikut:

    – Dated Brent turun sebesar US$ 0,47/bbl dari US$ 71,46/bbl menjadi US$ 70,99/bbl.
    – WTI (Nymex) turun sebesar US$ 0,08/bbl dari US$ 67,33/bbl menjadi US$ 67,24/bbl.
    – Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,25/bbl dari US$ 69,80/bbl menjadi US$ 69,55/bbl.
    – Basket OPEC naik sebesar US$ 1,04/bbl dari US$ 69,73/bbl menjadi US$ 70,78/bbl.
    – Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 0,74/bbl dari US$ 69,33/bbl menjadi US$ 8,59/bbl.

    (hns/hns)

  • OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US,59 per Barel

    OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) Juli 2025 pada angka US$68,59 per barel. Angka tersebut turun US$0,74 dibanding ICP Juni 2025 yang senilai US$69,33 per barel.

    Adapun, penetapan ICP Juli ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 269.K/MG.01/MEM.M/2025 pada tanggal 8 Agustus 2025.  

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan beberapa faktor menjadi pemicu penurunan harga ICP Juli 2025. Faktor itu yakni pasokan minyak mentah di mana Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang merevisi estimasi pasokan Declaration of Cooperation (DoC) pada 2025 naik sebesar 349.000 barel per hari, menjadi 41,56 juta barel per hari dibandingkan proyeksi publikasi sebelumnya.

    “Hal tersebut ditandai oleh Keputusan 8 negara OPEC+ untuk kembali meningkatkan produksi pada periode Agustus 2025 sebesar 548 ribu barel per hari yang berpotensi menambah pasokan minyak mentah untuk pasar,” ungkap Tri Winarno melalui keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

    Tri mengungkapkan, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya harga minyak mentah bulan Juli 2025 ini adalah kekhawatiran pasar terkait potensi kenaikan tarif perdagangan global akibat kebijakan AS dan peningkatan stok minyak mentah Negeri Paman Sam.

    “Stok crude oil naik sebesar 7,7 juta barel menjadi 426,7 juta barel pada akhir Juli 2025 yang menyebabkan peningkatan pasokan minyak mentah dunia,” jelasnya.

    Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, kata Tri, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh run rate kilang di Taiwan mengalami penurunan pada akhir Juli 2025 menjadi 780.000 barel per hari (71,5% dari total kapasitas) dibandingkan dengan awal Juni 2025 sebesar 835.000 barel per hari (76,6% dari total kapasitas).

    Adapun, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2025 dibanding Juni 2025 mengalami penurunan sebagai berikut: 

     Dated Brent turun sebesar US$0,47 dari US$71,46 menjadi US$70,99 per barel
    WTI (Nymex) turun sebesar US$0,08 dari US$67,33 menjadi US$67,24 per barel
    Brent (ICE) turun sebesar US$0,25 dari US$69,80 menjadi US$69,55 per barel
    Basket OPEC naik sebesar US$1,04 dari US$69,73 menjadi US$70,78 per barel
    Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$0,74 dari US$69,33 menjadi US$68,59 per barel

  • Jangan Jor-joran! Umur Cadangan Batu Bara RI Cuma Tersisa Segini

    Jangan Jor-joran! Umur Cadangan Batu Bara RI Cuma Tersisa Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan batu bara nasional per Desember 2024 mencapai 31,95 miliar ton.

    Tanpa adanya penemuan cadangan baru, jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 45 tahun ke depan. Dengan asumsi, produksi batu bara nasional rata-rata per tahun dipatok 700 juta ton.

    Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional tahun 2025, total cadangan Batu Bara RI per Desember 2024 mencapai 31,95 miliar ton, terdiri dari cadangan terkira sebesar 14,418 miliar ton dan cadangan terbukti 17,536 miliar ton.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada anggaran eksplorasi yang dialokasikan secara khusus di Indonesia.

    Berbeda dengan sejumlah negara maju, mereka telah menganggarkan dana untuk kegiatan eksplorasinya. Sementara, dana eksplorasi tambang cukup penting guna meningkatkan cadangan sumber daya mineral dan batu bara nasional.

    “Terutama negara-negara maju, itu mereka menganggarkan biaya untuk eksplorasi, Pak, di negaranya. Termasuk Mesir,” kata Tri dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Menurut Tri, Mesir dengan program dana eksplorasi yang telah digencarkan telah berhasil meningkatkan kekayaan sumber daya alamnya dari US$ 1,5 miliar menjadi US$ 3,5 miliar. Hal ini menjadi bukti bahwa kegiatan eksplorasi memainkan peran penting dalam memperkuat cadangan sumber daya suatu negara.

    “Kita mengharap ada tambahan, tetapi kita sendiri tidak mengeluarkan kapital untuk itu. Kita ini, jujur saja, Pak, kalau misalnya terkait dengan eksplorasi, mestinya kita melakukan beberapa eksplorasi yang terutama pada daerah-daerah green field untuk apa sebetulnya? Untuk misalnya pencadangan negara,” katanya.

    Tri menilai selama ini pemerintah hanya mengandalkan data eksplorasi dari perusahaan tambang yang berasal dari laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    “Untuk di RKAB, kami ini untuk tahun 2025, ini RKAB akan mengejar untuk dana eksplorasi mereka yang dijanjikan di RKAB. Nambah atau nggak cadangannya terhadap itu,” kata dia.

    Sementara itu, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Djoko Widajatno menilai, estimasi umur cadangan mineral dan batu bara (minerba) dibuat dengan asumsi tidak ada tambahan cadangan baru. Sementara kegiatan produksi tetap berjalan dengan laju tetap maupun naik.

    “Sisa umur ini mengasumsikan tidak ada tambahan cadangan baru, dan bahwa laju produksi tetap atau naik, eksplorasi untuk mineral dan batu bara harus ditingkatkan untuk menambah cadangan,” ujar Djoko.

    Oleh sebab itu, agar Indonesia tidak menghadapi ancaman krisis pasokan di masa yang akan datang, ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas, seperti moratorium terbatas dan kuota produksi, kewajiban cadangan strategis nasional, eksplorasi agresif dan insentif, pengaturan kecepatan hilirisasi, serta integrasi tata kelola minerba berkelanjutan.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setoran Sektor Tambang RI Tembus Rp76,9 Triliun per Juli 2025

    Setoran Sektor Tambang RI Tembus Rp76,9 Triliun per Juli 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) per Januari-Juli 2025 mencapai Rp 76,9 triliun.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan PNBP Minerba yang terhitung hingga 31 Juli 2025 mencapai 62% dari target PNBP Minerba tahun 2025 sebesar Rp 124 triliun.

    “Ini ya, MODI sampai dengan 31 Juli ini. Rp 76,9 triliun, 62%,” katanya Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Penyumbang terbesar PNBP sektor minerba berasal dari sektor batu bara yang mencapai Rp 39 triliun hingga Juli 2025. “Rp 76,9 triliun itu kan sudah 62%. Nah sekarang dari batu baranya Rp 39 triliun,” bebernya.

    Tri optimis, target PNBP sektor minerba bisa mencapai target yang telah ditentukan tahun ini. “Ya kita optimis tercapai,” tandasnya.

    Kementerian ESDM mencatat, realisasi pada 2024. PNBP sektor ESDM mencapai Rp 269,65 triliun, di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 238,39 triliun.

    Rinciannya, PNBP sektor migas pada 2024 sebesar Rp 110,92 triliun, minerba Rp 113,54 triliun, panas bumi Rp 2,84 triliun, dan lain-lain Rp 15,44 triliun.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Proyek Baterai Huayou-IBC Berpotensi jadi Sumber Dividen Baru Danantara

    Proyek Baterai Huayou-IBC Berpotensi jadi Sumber Dividen Baru Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Terlebih BPI Danantara disebut bakal terlibat dalam proyek ini.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan groundbreaking proyek ekosistem EV itu dapat dilaksanakan pada September-Oktober 2025. Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. 

    LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega. Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. 

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, belum ada perkembangan terbaru terkait proyek baterai Huayou. Namun, dia memastikan target groundbreaking proyek itu masih sesuai jadwal. 

    “Belum, belum ada [perkembangan terbaru],” ucapnya singkat di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/8/2025).

    Peluang Ekonomi Bagi Danantara dan IBC

    Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai proyek ini menawarkan peluang ekonomi yang signifikan bagi Danantara dan IBC. Menurutnya, dengan harga nikel yang stabil, proyek ini berpotensi menjadi sumber dividen bagi Danantara.

    “Selain itu, proyek ini juga akan menciptakan hingga sekitar 10.000 lapangan kerja dan memberikan efek berganda [multiplier effect] pada sektor-sektor pendukung seperti perdagangan dan akomodasi,” kata Ishak kepada Bisnis.

    Dia berpendapat kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong alih teknologi dari Huayou kepada BUMN di bawah Danantara sehingga memperkuat ekosistem EV domestik. Hal ini juga akan meningkatkan nilai tambah ekspor prekursor baterai dengan memanfaatkan pangsa pasar di luar China, seperti Eropa, terutama dengan adanya Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Namun, proyek itu bukan tanpa risiko. Ishak mengatakan, saat ini terdapat pergeseran penggunaan baterai EV yang semakin kuat mengarah ke teknologi berbasis litium alias lithium iron phosphate (LFP).

    Menurutnya, dalam jangka panjang, teknologi-teknologi ini dapat menggerus pangsa pasar baterai berbasis nikel, baik jenis nickel manganese cobalt (NMC) maupun nickel cobalt aluminium (NCA).

    “Jika tidak ada inovasi dalam teknologi baterai nikel, maka pangsa pasarnya akan terus menyusut, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga nikel dan mengurangi potensi pendapatan konsorsium ini,” imbuh Ishak.

    Dari sisi keberlanjutan lingkungan, proyek ekosistem baterai itu masih belum ramah. Sebab, penggunaan batu bara untuk pembangkit smelter masih akan masif dalam jangka pendek.

    Ishak menyebut, hal ini kurang ideal karena PLTU memiliki dampak sosial dan lingkungan yang cukup signifikan, seperti yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi PLTU smelter. 

    “Flying ash dari PLTU telah mencemari kualitas air dan udara, serta merusak tanaman dan tambak warga,” katanya.

    Oleh karena itu, Danantara bersama Huayou diharapkan menyusun rencana untuk menggunakan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. 

    “Langkah ini juga penting untuk mengurangi risiko penolakan dari pasar Eropa dan Amerika Serikat yang semakin tegas menolak dirty nickel,” ucap Ishak.

    Diberitakan sebelumnya, Danantara akan masuk ke proyek ekosistem baterai hulu ke hilir yang digarap oleh dua konsorsium asal China, Huayou dan Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL). 

    Sovereign wealth fund (SWF) baru itu rencananya akan masuk ke dalam konsorsium Indonesia pada dua proyek baterai EV itu guna menambah kepemilikan saham nasional. 

    “Ada Danantara yang kita akan ikut masuk dalam rangka memperkuat dari konsorsium ini sehingga diharapkan kepemilikan dari proyek ini mayoritas bisa berada di konsorsium Indonesia, baik itu melalui BUMN maupun juga bersama-sama dengan Danantara langsung,” terang Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). 

    Untuk diketahui, porsi kepemilikan saham Indonesia pada proyek baterai berbasis nikel, baik yang digarap Huayou (Proyek Titan) maupun CATL (Proyek Dragon), di sisi hulu atau proyek tambang sebesar 51% atau mayoritas. 

    Akan tetapi, pada tahapan selanjutnya yang terbagi dalam beberapa joint venture (JV), porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN baru mencapai 30%. Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan agar porsi itu ditambah hingga 40% sampai dengan 50%. 

    Rosan menjelaskan, Proyek Titan, yang kini resmi diambil alih Huayou dari LG Energy Solution, memiliki nilai investasi US$9,8 miliar. LG telah mengucurkan investasi sebesar US$1,2 miliar dan sisanya sebesar US$8 miliar bakal dilanjutkan oleh Huayou. 

  • Subsidi BBM-LPG Bisa Bengkak Jadi Rp 400 T, ESDM Putar Otak

    Subsidi BBM-LPG Bisa Bengkak Jadi Rp 400 T, ESDM Putar Otak

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mewaspadai adanya pembengkakan subsidi energi dan kompensasi yang diprediksi mencapai Rp 400 triliun pada 2026 mendatang. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pembenahan terhadap mekanisme pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran.

    Plt Direktur Jenderal Migas Tri Winarno mengatakan subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak, subsidi LPG 3 kg, dan subsidi listrik. Ia mengatakan selama ini pemberian subsidi masih kurang tepat sasaran.

    “Misalnya subsidi LPG misalnya katakanlah. Saya ini gunakan LPG 3 kg, berarti kan saya sebetulnya kan nggak berhak. Nah itu banyak sekali yang sebetulnya tidak berhak, tetapi dia menggunakan itu. Terus kemudian seperti Pertalite misalnya, Pertalite itu kan sebetulnya untuk ada subsidinya kan di sana, nah itu ada yang banyak yang tidak tepat sasaran,” katanya saat ditemui di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    “Kalau misalnya kita nggak care terhadap itu, bisa mencapai sampai segitu (Rp 400 triliun). Bisa melebar sampai segitu,” tambahnya.

    Tri menambahkan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah mencari skema yang tepat agar subsidi energi yang di berikan lebih tepat sasaran.

    “Tapi mekanisme untuk bagaimana supaya tepat sasaran, nah ini lagi kita pikirkan,” katanya.

    Adapun untuk tahun 2025 ini total subsidi dan kompensasi yang dianggarkan dalam APBN 2025 adalah Rp 394,3 triliun. Angka ini membengkak dibandingkan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang realisasinya adalah Rp 386,9 triliun.

    Untuk kuotanya antara lain, listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan untuk kelompok pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Lalu BBM bersubsidi untuk 19,4 juta kiloliter (KL) dan LPG 3 kilogram untuk 8,2 juta metric ton LPG.

    (acd/acd)