Xcloud.id

Tag: Tri Winarno

  • ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    ESDM Bakal Batasi Produk Nikel Demi Jaga Harga di Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi produksi produk nikel demi menjaga harga tetap tinggi di pasaran global.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pembatasan produk nikel kian relevan di tengah tingginya konflik geopolitik saat ini.

    “Nikel kita mulai atur produk apa di pasar jangan sampai over, jadi optimal saja. Nanti kita batasi produk nikel yang jenuh di pasar supaya harga naik,” kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Namun, dia tak memerinci kapan pembatasan produk nikel itu bakal berlaku. Tri hanya mengatakan bahwa di tengah konflik global, Indonesia harus memiliki daya tahan.

    “Saya sepakat tidak baik-baik saja [kondisi dunia], ini challenge bagi kita terutama Indonesia dengan komoditas yang ada bisa berperan lebih,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia disebut telah membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal dari penurunan harga nikel global. 

    Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan. 

    Chief Executive Officer Eramet Indonesia Jerome Baudelet menuturkan, karena pembatasan yang dilakukan pemerintah, para penambang memilih memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. 

    Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal. 

    “Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

    Pembatasan smelter nikel

    Membanjirnya pembangunan smelter nikel di dalam negeri membuat harga jual produk turunan nikel di pasar global jatuh. Pengusaha pun mendorong pemerintah agar segera melakukan kebijakan rasionalisasi atau pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. 

    Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgi rotary klin-electric furnace (RKEF) sejatinya telah digulirkan beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Akibatnya, pasokan produk olahan nikel kelas dua seperti feronikel (FeNi), bahan baku baja tahan karat atau stainless steel, menjadi berlebih. 

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi kelebihan pasok atau oversupply produk nikel saat ini telah memicu jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar global. Alhasil, harga jual feronikel saat ini tidak ekonomis. 

    “Kalau oversupply seperti yang terjadi di feronikel, harganya jatuh. Sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” kata Hendi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024). 

    Untuk itu, dia pun meminta dukungan kepada parlemen untuk mendorong regulasi yang mengatur tata kelola pembangunan smelter di dalam negeri. 

    “Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola. Mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat oversupply dari sisi pasar dunia,” ujar Hendi.

  • China Lebih Jago dari Eropa Soal Mineral Galium-Germanium

    China Lebih Jago dari Eropa Soal Mineral Galium-Germanium

    Jakarta –

    Isu mineral penting dianggap akan sulit diprediksi. Hal ini menyusul tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) yang kian meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, diketahui China resmi melarang ekspor beberapa jenis mineral penting seperti galium, germanium, dan antimon ke AS.

    Dalam hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai China lebih menguasai mineral penting dibanding negara-negara Eropa.

    “Untuk critical minerals itu, jujur saja, China yang menguasai. Barat kalah lah, kalah jauh lah. Dunia-dunia barat itu kalah sama China,” ungkap Tri dalam sebuah diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Akan tetapi, Tri mempertanyakan sikap negara-negara di belahan Eropa terkait perang dagang yang terjadi antara AS dan China. Dalam posisi yang mengedepankan langkah transisi energi, Tri meragukan sikap Independen negara Eropa.

    Pasalnya, kata Tri, Eropa tidak memiliki cukup banyak cadangan batu bara. Hal itu diduga menjadi dasar bagi negara-negara Eropa menggemborkan transisi energi.

    “Kalau negara Eropa ini agak bingung juga memosisikan, karena kalau batu bara, kita ini menggunakan batu bara ini 1990 kita baru mulai, sedangkan di Prancis, revolusi industri dia sudah bakar batu bara. Ini kan pada saat ini dunia Barat sudah nggak ada, kecuali Jerman dan Rusia tapi dia untuk konsumsi dalam negeri,” jelasnya.

    “Prancis, Inggris, itu kan revolusi industrinya sudah selesai dulu, batu baru (mereka) sampai sekarang sudah habis. Maka dia akan ngomong transisi energi,” tambahnya.

    Tri pun menilai, transisi energi yang akan dilakukan melalui penggunaan EV oleh negara-negara Eropa akan cenderung bergantung pada China. Sementara bagi negara yang masih menggunakan energi fosil, kecenderungannya akan lebih besar ke AS mengingat sikap Donald Trump yang akan dianggap pro terhadap energi fosil.

    Lebih jauh, Tri menyebut pemanfaatan energi ke depan masih sangat dinamis kecenderungannya. “Dunia ini akan kemana rasanya memang masih dinamis lah,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Trump Disebut Pro Energi Fosil, Transisi Energi Diramal Bakal Macet

    Trump Disebut Pro Energi Fosil, Transisi Energi Diramal Bakal Macet

    Jakarta – Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan menghambat laju transisi energi dunia. Pasalnya, Trump diketahui seorang yang pro terhadap penggunaan energi fosil.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai, posisi AS sebagai negara mendukung penggunaan energi fosil diteguhkan dengan penunjukan Chris Wrigth sebagai Menteri Energi.

    “Poin yang akan kita sampaikan, dia (Trump) mengangkat Menteri Luar Negeri (Chris Wrigth sebagai Menteri Energi) yang memang sponsor dia, tapi orangnya fully bahwa dia pro fosil terus kemudian diangkat menjadi Menteri Energi,” kata Tri dalam sebuah diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Di sisi lain, Tri juga menyebut AS masih aktif memproduksi minyak mentah sekitar 12 juta BOPD. Sementara gas, ia juga menyebut AS masih melakukan ekspor sebesar 100 juta ton.

    “Jadi kebijakan Trump ke depan akan lebih condong ke pada energi fosil,” ungkapnya.

    Secara otomatis, tutur Tri, sikap pro-fosil yang dianut Trump berpotensi mempengaruhi deklarasi COP26 tentang transisi energi. Selain itu, terpilihnya Trump juga dinilai akan memacu kembali penggunaan batu bara ke depan.

    “Maka transmisi energi kurang begitu ini, maka EV baterai dan lain sebagainya itu tidak akan eksponensial dalam 4 tahun ini paling enggak,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membocorkan salah satu tugas Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Tri, satgas yang bakal dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu bakal turut mendorong hilirisasi batu bara. Adapun, hilirisasi batu bara hingga saat ini masih jalan di tempat.

    “Ya, insyaallah. Harapannya gitu [mendorong hilirisasi batu bara],” kata Tri usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Tri menjelaskan hilirisasi batu bara penting untuk menciptakan nilai tambah, salah satunya hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih defisit liquefied petroleum gas (LPG). Pengembangan DME didorong untuk menjadi subtitusi LPG.

    Namun, Tri juga membuka kemungkinan lain bahwa hilirisasi batu bara tak mesti selalu menjadi DME.

    “Kita ada potensi untuk hilirisasi batu bara. Bisa jadi untuk substitusi [LPG], bisa jadi untuk tujuan yang lain. Misalnya, sekarang kan ada teknologi untuk pupuk, sudah pencairan [likuifikasi], ada macem-macem lah,” jelasnya.

    Prabowo segera membentuk Satgas Hilirisasi guna mendorong proses pengolahan produk mentah di dalam negeri. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha, sedangkan untuk ketua satgas, Prabowo rencananya akan menunjuk Bahlil.

    “Kemarin di rapat, Presiden memutuskan membentuk satgas dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua satgas adalah menteri ESDM,” kata Bahlil dalam acara yang sama.

    Menurutnya, segala unsur bakal dilibatkan agar kerja satgas bisa lebih efisien. Ini khususnya terkait perizinan bagi para pengusaha dalam mendorong hilirisasi.

    Bahlil mengatakan, proses pengesahan satgas saat ini masih berlangsung. Menurutnya, payung hukum pembentukan Satgas Hilirisasi akan berbentuk keputusan presiden (Keppres).

    Namun, dia memastikan Keppres yang dimaksud segera ditandatangani Prabowo dalam waktu dekat.

    “Keppresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara menjadi DME. Dia pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil juga mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai ke manapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

  • Dirjen Minerba ESDM Soroti PT Timah karena Tak Capai Target sejak 2020

    Dirjen Minerba ESDM Soroti PT Timah karena Tak Capai Target sejak 2020

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyoroti kinerja PT Timah Tbk. (TINS) karena tidak pernah mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sejak 2020.

    Tri bahkan menyebut target RKAB TINS untuk 2024 ini yang sebesar 48.000 ton, tidak dapat tercapai.

    “Tapi target 48.000 ton kayaknya gak tercapai ya? PT Timah itu kalau tidak salah mulai tahun 2020 sampai sekarang RKAB-nya selalu di bawah [target produksi] ya, Pak ya?” ucap Tri dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Komentar Tri itu pun disambut gelak tawa direksi dan komisaris anggota holding BUMN tambang MIND ID. Adapun salah satu direksi yang hadir dalam forum tersebut adalah Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo.

    Tri juga menyebut TINS menguasai 70% luas lahan izin usaha pertambangan (IUP) timah. Meski demikian, kata Tri, produksi TINS hanya mencapai 20%.

    Oleh karena itu, Tri mengatakan fakta tersebut sebagai tantangan bagi TINS.

    “Jadi poinnya sangat aneh apabila saya gak tahu industri pertambangan, terus dikasih tahu PT Timah itu menguasai 70% luas lahan, tetapi tingkat produksinya hanya 20% [dari total]. Itu orang luar pasti akan heran, kok bisa?” tutur Tri.

    Dia lantas mengingatkan TINS melalui MIND ID tidak membuat target terlalu tinggi dalam RKAB. Dia menilai realisasi yang berada di bawah target bukan disebabkan oleh kapasitas TINS yang kurang.

    “Ya Pak Dilo kalau pas pembuatan RKAP jangan kenceng-kenceng targetnya Pak Dilo,” kata Tri kepada Dilo yang duduk di antara tamu yang hadir. 

    Ditemui setelah acara, Dilo mengatakan tak tercapainya target terjadi karena masih banyak IUP TINS yang berada di tanah milik masyarakat. Oleh karena itu, TINS tidak bisa sembarangan menggarap lahan tersebut.

    “Penguasaan tanahnya itu bukan [oleh TINS], walaupun IUP-nya PT Timah, tapi lahannya kan bukan penguasaan atas nama PT Timah,” jelas Dilo.

    IUP sendiri diberikan kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya mineral di bawah tanah. Sementara untuk lahan di atas permukaan tanah tidak termasuk ke dalam IUP tersebut.

    Dengan kata lain, harus ada proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar dua hingga tiga kali lipat sebelum melakukan penambangan.

    “Jadi kalau ada orang PT Timah datang ke rumah gali-gali di situ kan banyak yang harus dibereskan. Pengertian tentang penguasaan yang di atas dan yang di bawah tanah ini juga mungkin tidak aware,” katanya.

  • Jauh dari ‘Kiamat’, Batu Bara RI Diramal Masih Laris Manis

    Jauh dari ‘Kiamat’, Batu Bara RI Diramal Masih Laris Manis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi bahwa masa depan batu bara Indonesia masih akan tetap cerah dalam beberapa tahun ke depan. Sekalipun dunia terus berupaya mendorong ke arah transisi menuju energi bersih.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menilai berbagai faktor global seperti kebijakan energi murah di Amerika Serikat, kebutuhan energi China, serta dampak konflik Rusia-Ukraina, diperkirakan akan menjaga permintaan terhadap komoditas emas hitam ini tetap stabil.

    “Dengan adanya China, konflik Rusia-Ukraina dan lain sebagainya yang mungkin ada dinamikanya seperti saya sampaikan, mungkin Batu Bara relatif masih digunakan lah. Saya ngomong di sini bukan sebagai pemerintah,tapi nanti dikira nggak berpihak pada transisi energi nanti kan,” kata Tri dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Oleh sebab itu, ia pun memandang bahwa sektor batu bara masih mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dengan adanya isu global tersebut. Terutama dengan adanya kebijakan Donald Trump, yang cenderung mendukung energi berbasis fosil, memberikan sinyal positif untuk keberlanjutan permintaan batu bara.

    Namun, Tri mengingatkan bahwa strategi peningkatan produksi harus dilakukan dengan hati-hati mengingat pasar global yang cenderung jenuh. Ia pun mengingatkan pentingnya efisiensi logistik bagi PT Bukit Asam (PTBA) yang merupakan perusahaan batu bara pelat merah.

    “Jadi rasanya Batu Bara masih oke, produksi Batu Bara dunia itu kan sekitar 8,4 miliar ton dan yang ada di pasar itu sekitar 1,4 sampai dengan 1,5 miliar ton. Nah poinnya kalau misalnya mau ngisi market internasional, itu rasanya untuk tambahin Batu Bara saat ini rasanya sudah agak jenuh lah. Jadi harapannya untuk teman-teman di PTBA mungkin untuk peningkatan kapasitas produksi gak terlalu tajam sekali,” katanya.

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya hilirisasi batu bara sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan pasar global. Misalnya seperti Mongolia dan China, yang telah berhasil mengembangkan hilirisasi batu bara secara ekonomis.

    “Beberapa hal memang kalau kita lihat di Mongolia, yang sekitar Mongolia itu kan Batu Bara sudah mulai dihilirisasi ya, sudah banyak Batu Bara yang dihilirisasi bahkan di China juga ada, itu dan mereka ekonomis,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Ungkap Modus ‘Dokumen Terbang’ Izin Tambang, Pakai Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bahlil Ungkap Modus ‘Dokumen Terbang’ Izin Tambang, Pakai Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah modus kecurangan dalam pembuatan izin usaha pertambangan (IUP).

    Dia menyebut, hal itu dengan istilah ‘dokumen terbang’. Artinya, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pemangku kepentingan terkait.

    Bahlil bahkan menyebut ada pengusaha yang memalsukan nomor surat pada IUP. Dia mengatakan, nomor surat IUP diganti dengan nomor surat pengantar KTP ataupun surat pengantar jenazah.

    “Kita kan tahu ada dokumen terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah jangan kita baku tipu. Kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat kadang-kadang [diganti] surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” ucap Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil pun meminta para pengusaha mengakhiri modus-modus tersebut. Dia ingin tahap penerbitan IUP memasuki babak baru, yakni lebih transparan dan disiplin.

    Di sisi lain, Bahlil juga mengamini kecurangan penerbitan IUP tentu melibatkan oknum di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno mengevaluasi karyawan-karyawannya.

    “Ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal. Ya Pak Dirjen, evaluasi juga karyawan kita. Nggak mungkin itu [kecurangan] terjadi kalau tanpa ada kolaborasi-kolaborasi,” ucap Bahlil.

    Sekali lagi, Bahlil meminta pengusaha dan para pemangku kepentingan untuk berhenti menjalankan modus kecurangan.

    “Saya ingin mengatakan demi Allah, di mimbar ini, cukup sudah. Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat,” kata Bahlil.

  • Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang segera dibentuk di Kementerian ESDM, akan dipimpin oleh aparat, mulai dari polisi, tentara atau jaksa.

    “Ditjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin.

    Bahlil mengatakan dengan penambahan direktorat baru di institusi yang dipimpinnya tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan izin usaha pertambangan (IUP), sekaligus menjadikan tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan.

    “Saya gak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dirinya mengakui selama ini pengelolaan tambang di Indonesia belum transparan. Hal itu karena Bahlil mendapati laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB), lambat dalam proses penerbitannya.

    Disampaikan Bahlil pula, tak hanya melalui Ditjen Gakkum yang bakal dibentuk, dirinya turut ingin ada komitmen dari para pengusaha untuk tidak menggunakan jasa konsultan dalam proses pembuatan izin di sektor minerba guna meminimalisasi kecurangan.

    “Tolong kalau bikin RKAB, bikin Minerba One Data Indonesia (MODI). Jangan pakai konsultan. Datang ke kantor kita, bapak Ibu semua yang datang. Karena konsultan itu yang membuat RKAB naik-naik gitu, seolah-olah ada titipan dirjen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pembentukan ditjen baru itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024

    “Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama (Ditjen Gakkum) akan segera ada di Kementerian ESDM,” ujar Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

    Baca juga: Bahlil usulkan buat Ditjen Gakkum di ESDM berantas tambang ilegal
    Baca juga: Menteri ESDM-Menteri Energi UEA bahas tiga kerja sama di Abu Dhabi
    Baca juga: ESDM-Pertamina cek stok BBM serta LPG jelang Natal dan Tahun Baru

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa terdapat 499 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditangguhkan lagi izinnya, pasca statusnya dicabut beberapa waktu yang lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan bahwa dari 2.078 IUP yang dicabut izinnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejatinya terhitung sebanyak 2.051 IUP yang dicabut.

    Kemudian, sebanyak 596 IUP diajukan untuk dibatalkan pencabutan izinnya, namun 97 IUP diantaranya masih tertahan lantaran masih memiliki utang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Tri mengatakan, dengan begitu saat ini ada 499 IUP yang sudah masuk kembali pada sistem pemerintah melalui Minerba One Data Indonesia (MODI).

    “Kemudian (IUP) yang dibatalkan, dibatalkan pencabutannya ada 596. Kemudian dari 596 IUP tersebut ada 97 (IUP) yang belum memenuhi untuk naik ke modi karena ada utang PNBP,” jelas Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

    “Nah sisanya ada 499 IUP yang dibatalkan pencabutannya oleh BKPM dan sekarang sudah masuk ke MODI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alasan di balik pemulihan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya sempat dicabut.

    Adapun, pemerintah awalnya mencabut 2.078 IUP yang dianggap tidak produktif melalui Satgas Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

    Bahlil membeberkan saat pertama kali mencabut izin-izin tersebut, ia sempat dipertanyakan karena pada saat itu posisinya sebagai Menteri Investasi bukan Menteri ESDM. Namun, ia menekankan bahwa tindakan ini diambil berdasarkan arahan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres).

    “Waktu itu orang-orang tanya saya, kalau kamu kan Menteri Investasi, kenapa kamu cabut? Saya bilang, Bos, Perpres dan Kepres memerintahkan untuk pencabutan penataan lahan itu lewat Satgas. Baik itu hutan maupun HGU,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Dalam proses evaluasi, pemerintah menemukan bahwa sekitar 500 izin masih layak untuk dipulihkan. Bahlil menekankan bahwa pemulihan ini didasarkan pada prinsip keadilan, terutama bagi pemegang izin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

    “Kita buka ruang untuk kemudian mengecek mana yang pantas untuk dipulihkan, mana yang tidak. Itulah kemudian kita lakukan verifikasi,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dipimpin oleh aparat.

    Hal itu Bhalil sampaikan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024). Menurutnya, aparat lebih bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai seorang Dirjen Gakkum.

    “Yang jadi Dirjen Gakum ini, kalau bukan Jaksa, Polisi, kalau enggak, [TNI] Angkatan Darat saja, Pak. Atau TNI lah. Mau Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, yang memang dapat kita bertanggung jawabkan orangnya,” tutur Bahlil.

    Dia juga mengatakan aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direalisasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.