Xcloud.id

Tag: Tri Winarno

  • Produksi Listrik PLN dan IPP Capai 290 TWh, Mayoritas dari Batu Bara

    Produksi Listrik PLN dan IPP Capai 290 TWh, Mayoritas dari Batu Bara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, hingga Oktober 2025 produksi listrik dari PT PLN (Persero) dan perusahaan pembangkit independen atau Independent Power Producer (IPP) tercatat telah mencapai 290.

    Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, dari total keseluruhan tersebut, 193,22 TWH atau sekitar 66,52 persen masih bersumber dari batu bara. Ia memperkirakan total produksi listrik keseluruhan hingga akhir 2025 mencapai 354 TWh.

    “Produksi keseluruhan menjadi 354 TWH pada akhir tahun 2025. Dari jumlah tersebut, batu bara diperkirakan mencapai 235 TWh atau 66,54 persen,” ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis, 13 November.

    Berdasarkan tren sejak Januari hingga Okltober, lanjut dia, kontribusi batu bara terhadap pembangkit listrik di Indonesia relatif tetap mencerminkan peran besarnya sebagai baseload

    Tri melanjutkan, sumber energi berikutnya yang menopang sistem tenaga listrik nasional adalah gas yang hingga Oktober 2025 menghasilkan 47,46 TWh atau sekitar 16,34 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan mulai dari 4,66 di Januari hingga 47,46 TWh pada Oktober 2025.

    “Ini menegaskan bahwa pembangkit gas berperan penting selain variable sumber yang fleksibilitas dan penyeimbang terutama ketika variabilitas energi terbarukan meningkat,” sambung dia.

    Di sisi lain, lanjut Tri, Energi Baru Terbarukan (EBT) menunjukkan perkembangan yang menarik. Sejak Januari, listrik yang diproduksi dari pembangkit EBT hanya tercatat sebesar 3,72 TWh, kini kontribusinya bertahap terus mengalami peningkatan menjadi 37,48 TWh pada Oktober atau 12,9 persen dari total produksi.

    “Meskipun prosesnya belum melesat tetapi tren kenaikan yang stabil menandakan bahwa fondasi dari EBT sistem kita semakin kuat. Meski belum mampu menggeser struktur bauran yang signifikan,” sambung dia.

    Sementara itu, produksi listrik dari BBM dan BBN berkontribusi sebesar 12,2 TWh atau 4,23 persen.

    Dia menilai, angka ini kecil namun strategis untuk daerah-daerah perbatasan yang mengalami keterbatasan jaringan atau lokasi yang belum terhubung dengan sistem kelistrikan besar.

    Hingga akhir tahun, Tri memperkirakan produksi listrik dari semua pembangkit akan meningkat menjadi 354 TWh.

    Dia merinci, batu bara akan menyumbang sebesar 235 TWh atau 66,54 persen, gas sebesar 59 TWH atau 15,69 persen,  EBT sebesar 44,79 TWh atau 12,67 persen dan BBM dan BPN sekitar 14,52 TWH atau 4,10 persen.

    “Dengan demikian produksi listrik pada tahun 2025 diproyeksikan akan terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sejalan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan elektrifikasi, serta peningkatan kebutuhan energi industri dan rumah tangga,” tandas Tri.

  • Freeport Dapat Izin ESDM Operasikan Kembali Tambang DMLZ dan Big Gossan di Grasberg

    Freeport Dapat Izin ESDM Operasikan Kembali Tambang DMLZ dan Big Gossan di Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membuka kembali dua tambang bawah tanah yang tidak terdampak longsor di tambang Grasberg Block Cave (GBC). Kedua tambang tersebut adalah Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa izin telah diberikan, namun saat ini PTFI masih belum mengoperasikan kedua tambang tersebut karena tengah mempersiapkan kembali proses produksi.

    “Sudah-sudah [diberi izin] untuk DMLZ dan Big Gossan, tapi belum produksi,” ujar Tri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Tri menambahkan, kapasitas produksi bijih dari kedua tambang milik Freeport tersebut sekitar 600.000 ton per tahun, atau sekitar 30% dari total kapasitas produksi seluruh tambang Freeport.

    Produksi bijih dari dua tambang ini rencananya akan dipasok ke smelter PTFI di Manyar, Gresik, yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan konsentrat tembaga.

    “Iya, dipasok ke smelter Manyar, karena memang kurang pasokan,” tegas Tri.

    PTFI sebelumnya berencana mengoperasikan kembali tambang Grasberg, Papua Tengah, yang tidak terdampak insiden luncuran material basah. Tri mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan izin operasi untuk area yang aman dari longsor.

    “Iya, sementara mereka mau mengajukan proposal. Itu kan tidak ada pengaruh dari situ, ya, jadi mereka ingin memulai produksi di sana,” ujar Tri kepada wartawan, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Sementara itu, produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC) masih terhenti akibat longsor pada 8 September 2025. Meskipun DMLZ dan Big Gossan tidak terdampak longsoran, kedua tambang ini juga belum berproduksi.

    “Freeport sudah melakukan evaluasi. Untuk sementara, daerah yang terdampak kecelakaan belum boleh beroperasi,” tambah Tri.

    Sebelumnya, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX), melaporkan bahwa insiden luncuran material basah dari bekas tambang terbuka Grasberg ke GBC pada 8 September 2025 menghentikan sementara operasi penambangan. Penghentian ini bertujuan memprioritaskan evakuasi tujuh korban serta penyelidikan penyebab utama insiden.

    PTFI menyatakan proses evakuasi selesai pada 5 Oktober 2025, dan proses investigasi hampir rampung. Kajian dampak kerusakan yang dilakukan bersamaan dengan pembersihan lumpur diperkirakan selesai akhir 2025.

    FCX dan PTFI, bersama ahli eksternal, menyelesaikan penyelidikan penyebab insiden luncuran lumpur serta menentukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

    Bersamaan dengan itu, rencana produksi ke depan sedang dievaluasi bersama pemerintah, dan penilaian kerusakan sedang diselesaikan. Setelah itu, PTFI akan mengevaluasi nilai buku aset terdampak untuk menentukan kemungkinan penghapusan nilainya (write-off).

    Cebakan bijih GBC mewakili 50% cadangan terbukti dan terkira PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70% proyeksi produksi tembaga dan emas PTFI hingga 2029.

    PTFI memperkirakan tambang Big Gossan dan DMLZ, yang tidak terdampak longsor, dapat mulai beroperasi kembali pada kuartal IV/2025, diikuti pemulihan bertahap tambang bawah tanah GBC sepanjang 2026.

    Berdasarkan skenario pemulihan bertahap ini, yang masih bergantung pada banyak faktor, produksi PTFI pada 2026 diproyeksikan sekitar 35% lebih rendah dibanding estimasi sebelum insiden, dengan estimasi sebelumnya sekitar 1,7 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.

  • ESDM Restui Tambang Freeport Beroperasi Lagi

    ESDM Restui Tambang Freeport Beroperasi Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    “Nggak banyak dia. Dia cuma 600 ribu (ton) per tahun kira-kira,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, penghentian sementara seluruh tambang milik Freeport dilakukan imbas longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Pemberhentian operasional tersebut bertujuan untuk memfokuskan sumber daya dalam mengevakuasi tujuh orang pekerja yang terjebak di area tambang. Kini, seluruh korban telah ditemukan. Pada 6 Oktober lalu, Freeport menyatakan pencarian selesai.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Sabtu (11/10/2025).

    (ara/ara)

  • ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pertumbuhan penerapan profiling biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Capaian tersebut terus tumbuh dari inisiatif yang dimulai sejak 2020 sebagai upaya dekarbonisasi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan pada 2020 hanya ada 6 PLTU yang menggunakan skema profiling biomassa. Kemudian hingga Oktober 2025, jumlahnya melonjak menjadi 47 pembangkit yang menggunakan sisa limbah kelapa dan sawit.

    “Perkembangan terkait dengan implementasi dari profiling biomassa di PLTU sebagian besar adalah upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di mana pada tahun 2020 hanya 6 pembangkit yang melakukan profiling, pada saat ini, sampai di tahun Oktober 2025, jumlah melonjak menjadi 47 pembangkit,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, volume biomassa digunakan melalui skema profiling mencapai 1,8 juta ton dengan produksi listrik 1,78 juta MWh. Sementara produksi listrik dari batu bara pada unit yang sama berada di angka 193 juta MWh.

    “Dengan demikian, rasio pemanfaatan biomassa terhadap batu bara pada PLTU yang telah menerapkan profiling mencapai 3,36%,” jelasnya.

    Hingga Oktober 2025, total produksi listrik dari PLN dan Independent Power Producer (IPP) telah mencapai 290 terawatt hour (TWh) dan diperkirakan naik menjadi 354 TWh di akhir tahun.

    Hingga akhir 2025, batu bara diproyeksikan masih menjadi kontributor produksi listrik mencapai 235 TWh atau 66,54%. Kemudian di posisi kedua, produksi listrik disumbang oleh gas 59,01 TWh atau sekitar 15,69%.

    Sementara untuk energi baru terbarukan (EBT) menyumbang sebesar 44,79 TWh atau sekitar 12,67%. Terakhir BBM dan BBN sekitar 14,52 TWh atau sekitar 4,10%.

    “Dominasi yang selama ini juga menjadi mengingat bagi kita bahwa upaya untuk menurunkan intensitas emisi harus terus diperkuat melalui percepatan co-firing biomassa,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Polusi Tetap Ada Walau PLTU Suralaya Dimatikan

    (ara/ara)

  • ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel yang memproduksi produk antara (intermediate) tertentu dapat menarik investor untuk produk jadi.

    Adapun larangan pembangunan smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, pelarangan pembangunan smelter baru yang memproduksi produk intermediate itu diharapkan menarik gelombang investor baru.

    Adapun produk hilir yang dimaksud seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

    “Harapannya kan gitu. Harapannya kan sampai ke produk jadi,” ujar tri di Kompleks Parlemen, Jakarta (10/11/2025).

    Selain itu, dia juga berharap pembatasan pembangunan smelter baru dapat mendorong harga nikel global. Sebab, hal ini bisa menjaga pasokan nikel.

    Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

    Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

    “Supaya multiplier effect-nya itu lebih panjang rantainya. Kan tujuan hilirisasi kan itu. Untuk menciptakan nilai tambah atau multiplier effect yang lebih tinggi,” imbuh Tri.

    Sebelumnya, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel yang memproduksi produk antara tertentu di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada proyek-proyek yang direncanakan setelah 2027.

    Kebijakan baru ini sebenarnya telah diterbitkan sejak Juni 2025, tetapi baru belakangan ini menjadi topik pembahasan di pasar.

    Dalam PP Nomor 28 tahun 2025, pemerintah meminta komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara (intermediate) bijih nikel.

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.

    Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP],” demikian bunyi lampiran itu.

  • Menteri Bahlil kaji tambang Freeport yang tak terdampak longsor

    Menteri Bahlil kaji tambang Freeport yang tak terdampak longsor

    Kalau kami beri target waktu, kemudian kerjanya nggak benar, nanti bahaya karena ini nyawa.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji tambang PT Freeport Indonesia yang tidak terdampak longsor untuk kembali berproduksi setelah longsor yang terjadi pada September 2025.

    “Ada bagian yang memang tidak ada kaitannya dengan musibah, ini lagi di-exercise untuk bagaimana bisa produksi,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Evaluasi tersebut dilatarbelakangi oleh terdampaknya pendapatan negara apabila aktivitas pertambangan Freeport betul-betul terhenti.

    Selain itu, Bahlil juga mempertimbangkan karyawan, pendapatan daerah, dan keberlangsungan smelter Gresik yang terdampak oleh terhentinya operasional tambang Freeport pascalongsor.

    “Sekarang tim saya masih di sana, makanya belum berani ngomong secara menyeluruh karena tim kami belum kasih laporan,” kata dia lagi.

    Bahlil pun tak memberi batas akhir kapan evaluasi akan berakhir, sebab ia menginginkan evaluasi yang teliti dan tidak terburu-buru. Evaluasi yang dilakukan oleh terburu-buru, kata dia, dapat membahayakan nyawa.

    “Kalau kami beri target waktu, kemudian kerjanya nggak benar, nanti bahaya karena ini nyawa,” ujar Bahlil.

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno menyampaikan bahwa Freeport sudah mengajukan permohonan untuk mengoperasikan kembali tambang yang tidak terdampak oleh longsor.

    “Sudah (mengajukan), tapi mitigasinya seperti apa, itu yang kami mau tahu,” ujar Tri.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan bahwa smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, tidak beroperasi karena tidak memperoleh pasokan konsentrat sejak longsornya tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave (GBC).

    Sejak longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025, Freeport memberhentikan operasional tambangnya.

    Pemberhentian operasional tersebut bertujuan untuk memfokuskan sumber daya dalam mengevakuasi tujuh orang pekerja yang terjebak di area tambang. Seluruh korban ditemukan secara bertahap, hingga pada 6 Oktober, Freeport menyatakan pencarian selesai.

    “Mudah-mudahan kami bisa segera beroperasi walaupun tidak dalam kapasitas penuh, supaya bisa ada konsentrat yang kami produksi untuk dikirim ke smelter-smelter,” kata Tony.

    Implikasi terhentinya operasional tambang Freeport selama lebih dari sebulan terhadap realisasi produksi perusahaan akan segera dikalkulasi.

    Tony menyampaikan bahwa yang menjadi fokus bagi Freeport saat ini adalah restorasi tambang setelah tuntasnya evakuasi tujuh korban.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! Aturan Terbaru Tarif Listrik PLN Terbaru per November 2025

    Catat! Aturan Terbaru Tarif Listrik PLN Terbaru per November 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak mengubah tarif listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penetapan Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan PT PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro, yaitu kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    “Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Tri beberapa waktu yang lalu.

    Selain pelanggan nonsubsidi, tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan dengan pemanfaatan listrik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” ungkap Tri.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

    “Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan.

    Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

    Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan IV-2025 atau Oktober-Desember 2025:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM Beri Kuota Ekspor Konsentrat ke Amman Mineral hingga 400.000 Ton

    ESDM Beri Kuota Ekspor Konsentrat ke Amman Mineral hingga 400.000 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Hal ini seiring dengan kondisi kahar yang terjadi pada fasilitas smelter Amman. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kuota ekspor yang diberikan kepada Amman mencapai sekitar 400.000 ton selama 6 bulan ke depan.

    “Saya lupa angkanya, sekitar 400.000-an ton,” kata Tri saat ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT.

    Bahlil memberikan relaksasi ekspor konsentrat untuk anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) itu selama 6 bulan ke depan. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2024.

    “Sudah keluar. Kalau tidak salah sudah keluar ya,” ucap Bahlil pada Selasa (28/10/2025), dikutip Rabu (29/10/2025).

    Untuk diketahui, perusahaan memiliki kapasitas memproduksi konsentrat sebesar 900.000 ton. Bahlil juga menyebut, pemberian relaksasi ekspor konsentrat itu diberikan lantaran AMNT menghadapi kondisi kahar.

    Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada unit flash converting furnace dan sulfuric acid plant di smelter AMNT yang terjadi sejak akhir Juli 2025 sehingga kegiatan operasional smelter terpaksa dihentikan sementara.

    Perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    Mungkin [perpanjangan izin ekspor diberikan] sekitar 6 bulan ya. Sampai dengan pabriknya selesai [diperbaiki] itu,” imbuh Bahlil.

  • Bahlil Perintahkan Dirjen, Seluruh Desa-Kelurahan Harus Teraliri Listrik 2029-2030

    Bahlil Perintahkan Dirjen, Seluruh Desa-Kelurahan Harus Teraliri Listrik 2029-2030

    Bahlil Perintahkan Dirjen, Seluruh Desa-Kelurahan Harus Teraliri Listrik 2029-2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia mendapat listrik pada 2029-2030.
    Ia memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM  Tri Winarno untuk mewujudkan target tersebut.
    “Pak Dirjen, sekali lagi saya perintahkan agar 2029-2030 semua desa, semua kelurahan sudah harus ada listrik,” kata Bahlil saat meresmikan sejumlah proyek strategis Merdeka dari Kegelapan di Walantakan, Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).
    Ia menyatakan, negara tidak boleh membiarkan anak-anak muda tidak merasakan fasilitas yang layak untuk belajar.
    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto berencana melengkapi fasilitas sekolah dengan TV digital sebagai sarana pembelajaran.
    “Enggak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita, masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, kemudian bisa ekonominya baik,” ucap Bahlil.
    “Agar nelayan yang bisa juga menangkap ikan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik,” imbuh dia.
    Bahlil juga mengaku tidak dapat membayangkan jika anak sekolah di desa tidak mendapat akses belajar yang sama dengan di kota lantaran keterbatasan listrik.
    Presiden Prabowo, lanjutnya, memerintahkan untuk memberikan akses merata kepada anak-anak yang tumbuh di desa.
    “Tujuannya apa? Agar ke depan begitu mereka menjadi orang yang berguna di bangsa ini, tidak melupakan rakyat yang lagi susah. Mungkin anak-anak di 5.700 desa, 4.400 dusun yang nggak ada listrik ini, 20, 30, 40 tahun ke depan yang akan memimpin bangsa ini sebagai Presiden, menggantikan saya sebagai Menteri,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menguji Efektivitas Skema Koperasi Atasi Tambang Timah Ilegal

    Menguji Efektivitas Skema Koperasi Atasi Tambang Timah Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya menggandeng koperasi untuk melegalkan tambang timah ilegal dinilai menjadi opsi cepat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan nasional.

    Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai aktivitas penambangan timah ilegal saat ini dilakukan warga di sekitar permukiman sehingga pendekatannya dinilai perlu lebih bijak dan berbeda dengan tambang ilegal batu bara atau nikel.

    “Yang disebut tambang timah ilegal itu merupakan kegiatan penggalian yang dilakukan warga setempat dari lahan di area pemukiman. Jadi memang cara penanganannya harus lebih bijak dibandingkan tambang ilegal komoditas lain,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

    Aktivitas tambang ilegal timah belakangan disoroti lantaran merugikan negara hingga triliunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah memerintahkan untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

    Bahkan, Prabowo menyebut selama ini sekitar 80% hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur, mulai kapal hingga feri.

    Kondisi ini pun menjadi perhatian besar, mengingat Indonesia memiliki cadangan timah yang cukup besar. Cadangan timah Indonesia mencapai 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta dalam bentuk logam pada 2024. Angka tersebut naik dibanding 2023 yang hanya mencapai 6,36 miliar ton untuk bijih dan 1,36 juta ton untuk logam.

    Namun, produksi timah pada 2024 hanya mencapai 39.814 ton, turun dibanding 2023 yang mencapai 67.600 ton. Untuk sumber daya timah, jumlahnya mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih per 2024, naik dibanding 2023 yang mencapai 8,08 miliar ton.

    Untuk total sumber daya timah dalam bentuk logam mencapai 2,53 juta ton per 2024, turun dibanding 2023 yang mencapai 2,71 juta ton.

    Untuk mengatasi polemik tambang ilegal dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, Sudirman melihat upaya perusahaan pelat merah, PT Timah Tbk yang tengah mencari cara agar aktivitas penambangan warga di wilayah izin usaha perusahaan bisa dilegalkan.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nanggala untuk menertibkan tambang ilegal menjadi legal melalui pemberdayaan koperasi dan mitra.

    “Jika opsi itu bisa dilakukan guna memastikan agar aktivitas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di sektor timah dapat terus berjalan,” tuturnya.

    Namun, dia menekankan bahwa PT Timah Tbk harus melakukan pembimbingan kepada koperasi yang dijadikan mitra tersebut agar praktik penggalian atau penambangan yang dilakukan koperasi mitra atau warga tetap dapat memenuhi kaidah good mining practice.

    “Seperti misalnya tetap melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, melakukan reklamasi tambang, dan lainnya,” terangnya.

    Senada, Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto menilai model koperasi bisa menjadi jalan tengah. Namun, tetap kembali pada kebijakan dari pemerintah.

    “Kalau boleh, kami dari asosiasi menyarankan agar izin penambangan rakyat [IPR] diterbitkan. Tentunya harus ada penetapan wilayah tambang rakyat lebih dulu,” ujar Harwendro saat ditemui, beberapa waktu lalu.

    Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam kegiatan tambang dapat diatur melalui mekanisme IPR dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dengan begitu, kegiatan tambang rakyat bisa legal sekaligus memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menjelaskan, dasar hukum penerbitan IPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

    Prosesnya dimulai dari usulan bupati kepada gubernur untuk menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang di dalamnya termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR).

    “WPR itulah yang ditetapkan nantinya WP. Yang keseluruhan dalam satu provinsi ditetapkan oleh Menteri. Setelah nanti ada juga masukan dari Badan Geologi apakah daerahnya itu potensial atau tidak,” ujar Tri di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Tri menambahkan, izin pertambangan rakyat tidak dikenakan royalti, melainkan retribusi dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPERA). Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan koordinasi lintas daerah serta penyusunan dokumen lingkungan sebelum izin bisa diterbitkan.

    “Dari WPR itu dibuatlah dokumen namanya dokumen pengelolaan WPR. Terus dari dokumen pengelolaan WPR itu dilanjut dengan Dokumen Lingkungan. Nah, setelah itu baru mengajukan ke WPR-nya. WPR-nya oleh gubernur,” pungkasnya.