Xcloud.id

Tag: Tri Winarno

  • SKK Migas petakan sumur rakyat sesuai wilayah perusahaan migas

    SKK Migas petakan sumur rakyat sesuai wilayah perusahaan migas

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan pihaknya akan memetakan sumur minyak rakyat sesuai dengan wilayah perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di sana.

    “Kami inventarisasi sumur-sumur mana yang berada di dalam wilayah kerja KKKS,” ucap Djoko ketika ditemui setelah penutupan IPA Convention & Exhibition, Tangerang, Banten, dikutip Jumat.

    Nantinya, sumur-sumur rakyat yang berada di dalam wilayah kerja KKKS, akan didorong untuk bekerja sama dengan KKKS.

    Kerja sama bisa dalam bentuk pembinaan oleh KKKS kepada masyarakat yang mengelola sumur minyak rakyat.

    Apabila sumur minyak rakyat berlokasi di luar wilayah kerja KKKS, maka SKK Migas akan memperluas koordinat untuk mencari KKKS yang mengelola wilayah kerja tersebut.

    “Kebanyakan (sumur minyak rakyat) ada di dalam (wilayah kerja) Pertamina,” ucap Djoko.

    Saat ini, SKK Migas sedang menggarap petunjuk teknis terkait operasional pengelolaan sumur minyak rakyat, termasuk memuat pemanfaatan hasil dari sumur minyak rakyat.

    Petunjuk tersebut akan mengikuti peraturan menteri yang akan diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kami sudah siapkan drafnya,” kata Djoko.

    Pernyataan tersebut terkait dengan rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan meminta kepada KKKS untuk membina masyarakat dalam mengelola sumur minyak rakyat.

    Hingga saat ini, regulasi yang akan mengatur soal penertiban sumur ilegal dan sumur minyak rakyat masih dalam tahap penggodokan.

    Pemerintah pun belum menentukan nama untuk regulasi tersebut, namun Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan pembahasan sudah berjalan.

    “Judulnya belum, tetapi kalau pembahasan sudah,” katanya.

    Pengelolaan sumur minyak rakyat akan diberi payung hukum untuk meningkatkan produksi migas nasional dan perbaikan pengelolaan sumber daya migas, termasuk penanganan sumur minyak rakyat yang ilegal dan menimbulkan dampak negatif lingkungan dan keselamatan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Lelang Tiga Wilayah Berisi ‘Harta Karun’ di IPA Convex

    Pemerintah Lelang Tiga Wilayah Berisi ‘Harta Karun’ di IPA Convex

    Tangerang –

    Kementerian Sumber Daya Mineral mengumumkan penawaran lelang putaran pertama untuk sejumlah Wilayah Kerja (WK) dalam IPA Convex 2025. Adapun tiga WK yang dilelang di antaranya WK Gagah Sumatera Selatan, WK Perkasa Provinsi Jawa Timur dan WK Lavender Sulawesi Selatan.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan untuk WK Gagah memiliki proporsi sumber daya migas sekitar 173 juta million barrels of oil (MMBO) atau 1,1 triliun kaki kubik gas (trillion cubic feet/TCF).

    “Selanjutnya, kawasan wisata Perkasa terletak di Ongshore, dan Offshore Provinsi Jawa Timur, dengan proporsi sumber daya migas sekitar 228 juta barel minyak, atau 1,3 trillion cubic feet,” kata dia dalam paparannya di IPA Convex 2025, ICE BSS, Tangerang, Selasa (20/5/2025).

    Terakhir, kawasan kerja Lavender. Tri mengatakan kawasan wisata Lavender terletak Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan potensi sumber daya gas sekitar 10 triliun trillion cubic feet/TCF

    “Secara total, tiga area pejalan kaki yang akan ditawarkan memiliki total potensi sekitar 2,2 miliar barel minyak dan gas,” terangnya.

    Tri menerangkan harga lelang tiga WK ini relatif murah dibandingkan lelang sebelumnya, yakni sekitar US$ 200.000 hingga US$ 300.000. Harga lelang WK sebelumnya sekitar US$ 1 juta hingga US$ 2 juta.

    “Jadwal teknis dan mekanisme telah dipublikasikan di situs resmi Kementerian ESDM, dan penawaran langsung putaran pertama IPA 2025 memiliki batas akhir penyerahan dokumen hingga 4 Juli 2025,” tutupnya.

    Baca terus informasi terbaru terkait IPA Convex 2025 didtk.id/ipaconvex2025.

    Tonton juga “IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia” di sini:

    (ada/rrd)

  • Waspada Harga Makin Anjlok! Pasokan Nikel Dunia Banjir

    Waspada Harga Makin Anjlok! Pasokan Nikel Dunia Banjir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan di balik anjloknya harga nikel dunia dalam beberapa waktu terakhir ini. Adapun, banjir pasokan di pasar internasional menjadi salah satu penyebab dari penurunan harga komoditas tersebut.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan bahwa saat ini terdapat kelebihan pasokan nikel di pasar global. Tak tanggung-tanggung volumenya hingga 350 ribu ton.

    “Bisa jadi oversupply, bisa jadi. Memang faktanya memang ada over 350 ribu ton di international market. Antara, ya, Pak, angka fix-nya berapa, tapi antaranya 350-an lah ribu ton nikel,” kata Tri dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Namun, selain ditentukan oleh faktor supply and demand, harga komoditas mineral juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Misalnya saja untuk nikel, ekspor RI sebagian besar ditujukan ke China

    Sementara, saat ini perang dagang antara China dan Amerika Serikat telah berdampak pada pertumbuhan industri di China yang sedikit melambat. Kondisi tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap permintaan nikel dari Indonesia.

    “Pada saat sekarang ini, perang dagang antara China dan Amerika menyebabkan memang pertumbuhan untuk industri di China itu agak turun. Nah, ini mungkin bisa jadi ada korelasi juga antara anunya,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa membludaknya pasokan nikel dari Indonesia telah berdampak pada jatuhnya harga nikel di pasar global.

    Semula, Meidy menilai bahwa periode 2022 merupakan masa kejayaan industri nikel dengan harga yang relatif tinggi. Namun demikian, sejak 2023 hingga 2024 harga nikel justru terus mengalami penurunan.

    “Dalam perhitungan harga dari 2020 hingga 2025, kita melihat bahwa tahun 2022 merupakan masa kejayaan industri nikel. Namun, sejak 2023 hingga 2024, harga terus mengalami fluktuasi yang berdampak pada penerimaan royalti,” kata Meidy dalam Press Conference Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, Senin (17/3/2025).

    Menurut Meidy, harga referensi domestik (HPM) juga berbeda 40-50% dibandingkan harga internasional. Sejak 2017-2020, Asosiasi telah berjuang agar harga berbasis HPM diakui dalam regulasi. Meski HPM telah ditetapkan, transaksi di pasar masih mengalami kendala.

    Untuk mengatasi persoalan ini, APNI bersama dengan berbagai kementerian terkait terus mendorong penerapan sistem transaksi berbasis Free on Board (FOB).

    “Dengan Kemenko Marves waktu itu. Kemenko Marves udah selesai ya. Kemudian juga ada bagaimana melakukan transaksi berbasis FOB. Apa? Karena itu berpengaruh kepada penerimaan negara dari sisi royalti,” katanya.

    Di sisi lain, Meidy menyampaikan bahwa sejak 2022, pihaknya telah mengingatkan tentang kapasitas produksi nikel yang berlebih. Namun, alih-alih melakukan pembatasan, pemerintah justru memberikan persetujuan terhadap smelter baru.

    “Luar biasa loh smelter ini. Gila beneran. Nambah terus-nambah terus. Padahal tahun 2022 APNI sudah berteriak. Pak moratorium pak. Tapi masih aja sampai sekarang,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Pengusaha Lakukan Efisiensi Imbas Harga Nikel Anjlok

    Pengusaha Lakukan Efisiensi Imbas Harga Nikel Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha ancang-ancang melakukan efisiensi imbas harga nikel yang jeblok. Hal ini juga tak lepas dari biaya produksi yang tinggi.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, penurunan harga nikel tak lepas dari melemahnya permintaan dari China. Menurutnya, industri stainless steel atau baja anti karat di China tengah lesu.

    Padahal, pasokan nikel untuk industri baja anti karat Negeri Tirai Bambu berasal dari Indonesia. Hal ini pun membuat demand nikel RI anjlok sehingga harga turun.

    “Dengan meningkatnya biaya operasional, sementara harga turun membuat perusahaan terus melakukan efisiensi,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025).

    Hendra pun mengingatkan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha. Salah satunya dengan meninjau kembali beberapa regulasi yang membebani perusahaan.

    Dia mengatakan, regulasi yang perlu ditinjau ulang itu seperti pengenaan kewajiban retensi dana hasil ekspor (DHE) sebesar 100% selama 12 bulan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pada kebijakan penyesuaian tarif royalti nikel.

    Pemerintah telah menetapkan tarif royalti nikel terbaru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025, yang mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Untuk bijih nikel (ore), tarif royalti naik dari sebelumnya 10% menjadi 14% hingga 19%, tergantung pada harga mineral acuan (HMA).

    Menurut Hendra, tarif royalti baru cukup memberatkan pengusaha di tengah pelemahan harga nikel. Tak hanya itu, pengusaha juga tengah dibebankan biaya operasional tinggi (infrastruktur, energi, dan pengolahan) akibat kenaikan biaya biosolar yaitu B40 yang signifikan hingga kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. 

    “Kami harapkan dukungan dari pemerintah dapat meninjau kembali beberapa regulasi yang membebani perusahaan apalagi di tengah tren harga yang rendah,” ucap Hendra.

    Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan, industri nikel RI tengah menghadapi tantangan imbas melemahnya permintaan dari China.

    Adapun, harga mineral acuan (HMA) nikel untuk periode pertama Mei 2025 dipatok US$15.049,23 per dmt. Harga ini pun turun dibanding HMA pada periode pertama April 2025, yakni US$16.126,33 per dmt.

    Sementara itu, FINI mencatat harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    “Di tengah lonjakan produksi yang menyeret harga nikel dunia turun terus sejak 2023. Saat ini, harga nikel mendekati level terendah sejak tahun 2020, dan dampaknya mulai dirasakan di dalam negeri,” kata Arif.

    Dia juga mengatakan pelemahan permintaan dari Negeri Panda dipicu oleh perang dagang yang semakin meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    “Ini membuat permintaan nikel untuk industri stainless steel dan bahan baku baterai kendaraan listrik berbasis nikel semakin melemah,” ucapnya.

    Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah melakukan strategi untuk menstabilkan harga mineral dan batu bara, termasuk nikel. Menurutnya, strategi itu dibuat berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) dengan pada ahli di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Untuk strategi stabilitas harga, perlu kami sampaikan juga pada 2021 kami mencoba melakukan FGD dengan UGM bagaimana cara harga ini tetap stabil di angka harga yang tinggi,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5/2025). 

    Adapun, strategi itu seperti perencanaan produksi sesuai dengan kebutuhan nasional dan rencana ekspor.

    Lalu, feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses RKAB. Kemudian, evaluasi terhadap persetujuan produksi pada RKAB yang telah diberikan.

    Selanjutnya, penetapan harga batu bara acuan (HBA) dan HMA serta harga patokan batu bara (HPB) dan harga patokan mineral (HPM) sebagai batas bawah harga penjualan sesuai Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara).

    Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan agar sesuai dengan good mining practice. 

  • Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Batu Bara, Apa Kabar Insentif Royalti 0%?

    Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Batu Bara, Apa Kabar Insentif Royalti 0%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perkembangan terbaru penyusunan aturan terkait insentif tarif royalti 0% bagi perusahaan yang menjalankan hilirisasi batu bara.

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara berupa pengenaan royalti sebesar 0%.

    Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% akan diatur dalam peraturan menteri (Permen). 

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penyusunan Permen terkait pengaturan royalti 0% itu hingga saat ini masih belum ada kelanjutan. Sebab, menurutnya belum ada tanda-tanda hilirisasi batu bara berjalan.

    “Permen-nya belum. Lagian belum ada tanda-tanda [hilirisasi] ini kan,” ucap Tri di Komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Adapun, ketentuan mengenai pengenaan royalti sebesar 0% untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    Secara umum, pengenaan royalti sebesar 0% tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri (Pasal 3 ayat 1). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengenaan royalti 0% hanya berlaku terhadap volume batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batubara (Pasal 3, ayat 3).

    Kendati demikian, Tri menjelaskan sekalipun Permen turunan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 25 Tahun 2021 terbit, tetap ada kemungkinan pelaku usaha yang melakukan hilirisasi tidak mendapat royalti 0% sepenuhnya. 

    “Dapat ya [bisa], tapi juga bisa tidak dapat. Karena kalau dia keekonomiannya sudah ok, ya enggak usah dikasih [royalti 0%],” ucapnya.

    Sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meminta dukungan DPR untuk mempercepat pemberlakukan royalti 0% bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi batu bara. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, royalti 0% diperlukan untuk memberi dukungan fiskal bagi pelaku usaha.

    Apalagi, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi batu bara. Kementerian ESDM bahkan mengingatkan tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) wajib melakukan hilirisasi.

    Tri mengatakan, hal itu sudah menjadi perhatian khusus meski terdapat sejumlah kendala.

    “Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Tetapi, ini sudah jadi atensi,” kata Tri.

    Dia memerinci ketujuh perusahaan itu adalah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal.

  • ESDM Wajibkan 7 Perusahaan Garap Hilirisasi Batu Bara, Ini Daftarnya

    ESDM Wajibkan 7 Perusahaan Garap Hilirisasi Batu Bara, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) wajib melakukan hilirisasi.

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, hal itu sudah menjadi perhatian khusus meski terdapat sejumlah kendala.

    “Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Tetapi, ini sudah jadi atensi,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Dia merinci ketujuh perusahaan itu adalah PT Arutmin Indonesia, PT kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal.

    Lebih terperinci, PT Arutmin Indonesia akan memproduksi produk hilir berupa metanol dan amonia dengan kapasitas input batu bara 6 juta ton per tahun dari Blok Sarongga. Adapun rencana investasi perusahaan mencapai US$2,7 miliar. 

    Sementara, untuk kapasitas output produk ditargetkan mencapai 2,95 juta ton per tahun

    Lalu, PT kaltim Prima Coal akan memproduksi metanol dengan kapasitas input batu bara 6,5 juta ton per tahun. Nilai dari investasi proyek tersebut mencapai US$2,1 miliar. Adapun kapasitas output produksi ditargetkan mencapai 1,8 juta ton per tahun.

    Kemudian, PT Adaro Indonesia akan memproduksi metanol dan DME dengan kapasitas input batu bara mencapai 6,75 juta ton per tahun dari Pit Wara 1 dan Pit Wara 2. 

    Nilai investasi untuk proyek metanol dan DME itu masing-masing mencapai US$2,61 miliar dan US$2,83 miliar. Adapun kapasitas output produksi ditargetkan mencapai 2 juta ton per tahun untuk metanol dan 1,34 juta ton per tahun untuk DME.

    Selanjutnya, PT Kideco Jaya Agung akan memproduksi amonia dan urea. Adapun kapasitas input batu bara mencapai 566.062 ton per tahun. 

    Nilai investasi dari proyek ini mencapai US$244,23 juta. Sementara, kapasitas output produknya mencapai 100.000 ton untuk amonia per tahun dan 172.000 ton untuk urea per tahun

    Berikutnya, PT Multi Harapan Utama akan memproduksi semikokas dengan kapasita input batu bara sebanyak 1 juta ton per tahun dari Pit Belumpur dan Pit South Sentuk, Blok Gitan. 

    Nilai investasi dari proyek ini mencapai US$81,3 juta. Adaoun kapasitas output produk mencapai 552.000 ton per tahun untuk semikokas.

    Sementara itu, PT Tanito Harum akan memproduksi semikokas dengan kapasitas input batu bara sebesar 300.000 ton per tahun dari Blok Sukodadi. Nilai investasi dari proyek ini mencapai US$42,23 juta. Sementara kapasitas output produk mencapai 150.000 ton per tahun.

    Lalu, PT Berau Coal akan memproduksi metanol dengan kapasitas input batu bara 3,49 juta ton per tahun dari Blok Bunungan 10. 

    Adapun nilai investasi proyek ini mencapai US$774,8 juta. Sementara kapasitas output produk mencapai 940.000 ton per tahun.

  • Bauksit Jadi Kunci Hilirisasi Mineral, Pemerintah dan Pelaku Usaha Akselerasi Industri Alumina – Halaman all

    Bauksit Jadi Kunci Hilirisasi Mineral, Pemerintah dan Pelaku Usaha Akselerasi Industri Alumina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkuat fondasi hilirisasi mineral melalui optimalisasi komoditas bauksit yang dinilai strategis dalam peta pengembangan industri nasional.

    Dengan cadangan besar dan struktur pasar yang terus bertumbuh, bauksit disebut berperan penting sebagai penggerak nilai tambah dalam negeri.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih bauksit serta penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Minerba.

    “UU No. 3 Tahun 2020 secara tegas mewajibkan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian. Larangan ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023 bukan keputusan mendadak, tapi bagian dari transisi yang disiapkan sejak lama,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (30/4).

    Tri memaparkan, cadangan bauksit Indonesia tergolong besar. Pada 2022, produksi bijih bauksit nasional sempat menyentuh 31,8 juta ton. Namun setelah kebijakan larangan ekspor diberlakukan, produksi menurun menjadi 19,8 juta ton di 2023, dan 16,8 juta ton pada 2024. Meski begitu, ESDM optimistis angka ini akan kembali meningkat seiring masuknya proyek-proyek hilirisasi baru yang telah mendekati tahap operasional.

    Salah satu entitas yang telah menyiapkan ekosistem hilirisasi secara terintegrasi adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Direktur Utama ANTAM, Niko Kanter, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperkuat rantai nilai bauksit, dari hulu hingga ke produk alumina.

    “ANTAM telah mencatatkan produksi bauksit sebesar 1,3 juta wet metric ton (WMT) pada 2024, dengan penjualan 0,7 juta WMT. Kami juga memiliki segmen hilir bersama Indonesia Chemical Alumina (ICA), dengan produksi mencapai 148 ribu ton dan penjualan 177 ribu ton alumina,” ujar Niko.

    ANTAM juga menjadi salah satu pemilik saham di PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), yang saat ini telah memasuki tahap transisi ke operasi komersial. BAI telah berhasil melakukan produksi trial alumina dan mengirimkan 21 ribu ton perdana ke PT Inalum untuk pengujian kualitas.

    “Dengan kehadiran BAI, ekosistem hilirisasi aluminium nasional menjadi lebih utuh. Bauksit kami olah menjadi alumina, dan selanjutnya diserap oleh Inalum menjadi aluminium. Ini adalah bentuk hilirisasi nyata yang berdampak langsung pada industri strategis nasional,” tambah Niko.

  • Imbas Royalti Berubah Nikel Sulit Terjual, Pemerintah Buka Suara

    Imbas Royalti Berubah Nikel Sulit Terjual, Pemerintah Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal produk nikel yang sulit terjual. Hal ini diakibatkan karena harganya yang tinggi imbas berubahnya tarif royalti nikel tersebut.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak menampik bahwa ada nikel yang sulit terjual dikarenakan ketidakcocokan harga. Tri mengatakan Harga Patokan Mineral (HPM) dinilai terlalu tinggi bagi para smelter untuk bisa membeli nikel dalam negeri.

    “Letak masalahnya itu, ya sebetulnya karena antara pembeli sama penjual belum ketemu itu harganya, gitu lah,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    “Karena menurut dia (smelter nikel) HPM-nya kok ketinggian, ya. Sementara yang ini kan jadi dispute. Tapi nanti oke lah, kita tampung semua masukan-masukan dan dari ini untuk perbaikan, nggak ada masalah,” imbuhnya.

    Dengan begitu, Tri menyebutkan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Termasuk apakah perlu dilakukan perubahan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Yang jelas, Kementerian ESDM terbuka untuk mendengarkan keluhan pengusaha di dalam negeri. “Nanti, pokoknya kita terbuka lah. Itu kan bukan kitab suci. Akhirnya kalau aturan, ya. Kalau misalnya di evaluasi, kita lakukan evaluasi. Kan tadi perintahnya untuk melakukan evaluasi,” ujar Tri.

    Pengusaha Buka Suara

    PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengungkapkan berbagai dampak yang dirasakan oleh perusahaan imbas dari perubahaan aturan penggunaan Harga Patokan Mineral (HPM) yang berkaitan dengan penetapan royalti di dalam negeri.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter mengungkapkan hal itu berdampak pada perusahaan yang harus membayar royalti untuk negara berdasarkan HPM dan harga premium.

    “Jadi tidak kita jual, kita mengambil keuntungan daripada HPM yang dijadikan sebagai batas minimum,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Nico juga menyayangkan, saat ini pihaknya masih belum bisa menjual bauksit tercuci karena para pembeli belum bisa membeli dengan patokan HPM di Indonesia.

    “Jadi kita harus coba dari sejak tanggal 1 April (2025) kita sudah memberhentikan penjualan karena kita coba kepada buyer, tidak ada buyer. Smelter-smelter yang ada yang mau membeli dengan harga HPM,” keluhnya.

    Sedangkan, dari sisi smelter yang akan mengolah bauksit juga dinilai akan mengalami kerugian lantaran ada faktor koreksi dalam perhitungannya.

    “Sehingga smelter-smelter yang ada mereka melihat bahwa HPM ini terlalu tinggi harganya. Jadi oleh karena itu kita stop, tidak ada pembelian dan tidak ada pembayaran royalti apa-apa kepada negara. Selain komoditas bauksit sebenarnya juga berdampak pada, ini bukan di luar konteks tapi HPM ini juga pada bisnis smelter nikel Antam,” terangnya.

    (pgr/pgr)

  • Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    SENIPAH – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memastikan akan melakukan penertiban terhadap sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Nantinya sumur minyak ilegal ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menurut Djoko, penertiban ini akan menyasar sejumlah daerah terutama Sumatera Selatan yang memiliki WK migas terbesar seperti Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina. Tak hanya Sumatera Selatan, penertiban juga akan dilakukan hingga wilayah Aceh dan wilayah Jawa.ar.

    “Ada (target). Sumatera Selatan terutama. Ada Aceh, ada Jawa,” ujar Djoko singkat kepada awak media saat ditemui di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Saat ini Djoko menyebut pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun regulasi pengelolaan sumur minyak ilegal oleh BUMD yang ditargetkan akan rampung bulan Mei.

    “Kita sedang proses regulasinya. Mudah-mudahan selesai dalam bulan depan ya,” tandas Djoko.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang akan memberantas ilegal drilling dengan pembentukan regulasi baru. Bahlil bilang, perbaikan regulasi ini dimaksudkan agar sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat dapat diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang kemudian akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang lebih baik.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 28 April.

    Sementara itu, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sebaran sumur minyak masyarakat berada di Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima dari berbagai instansi, sebaran sumur minyak masyarakat yang berada di Sumsel, yaitu Musi Banyuasin Sumatra Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” uajr Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 28 April.

    Menurutnya, pengeboran terhadap 7.700 sumur tersebut melibatkan 230.000 orang dengan rerata 30 orang per sumur. Sementara untuk produksi minyak per hari dari sumur ilegal ini mencapai 6000 hingga 10.000 barel per hari.

    “Produksi antara 6.000 sampai dengan 10.000 barrel oil per day, ini tergantung hari dan situasi, tapi in average antara 6.000-an sampai 10.000,” tandas Tri.

  • ESDM Siap Fasilitasi Investor Masuk Proyek Baterai Usai LG Didepak

    ESDM Siap Fasilitasi Investor Masuk Proyek Baterai Usai LG Didepak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) buka suara soal penunjukan Zhejiang Huayou Cobalt Co. menggantikan LG Energy Solution (LG) dalam konsorsium proyek Titan senilai US$9,8 miliar atau Rp142 triliun.

    LG sebelumnya disebut didepak dari proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) itu lantaran negosiasi antara LG dan konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC) telah berlangsung terlalu lama, yakni hampir 5 tahun.

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya pasti mendukung investor manapun untuk masuk ke Proyek Titan, termasuk investor asal China, Huayou.

    “Intinya setiap yang investasi di Indonesia kita welcome. Intinya poinnya seperti itu. Kita welcome. Memfasilitasi, apa yang jadi kendala kita fasilitasi, apa yang jadi permasalahan kita fasilitasi,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Dia juga menyebut, pemerintah bakal terus menjaring investor dan memfasilitasi kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan demi menjadikan Indonesia sebagai magnet investasi, khususnya di sektor pengolahan mineral.

    “Pemerintah berusaha untuk mendekat bagaimana cara investasi bisa masuk, apa kendala lainnya itu selalu pemerintah ini,” ujar Tri.

    Dia pun mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah akan ada mitra lain yang bekerja sama dengan Huayo. Menurutnya, hal itu adalah kewenangan pelaku usaha. Kendati, pemerintah siap membantu jika ada kendala.

    “Kalau misalnya B2B [business to business] pemerintah kan enggak bisa ngatur ya. Ya silahkan saja kalau misalnya [ada kerja sama]. Yang jelas kalau ada kendala, permasalahan, disampaikan ke kami, kami fasilitasi,” ucap Tri.

    Sebagai informasi, semula konsorsium LG bersama konsorsium BUMN IBC tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. 

    Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

    IBC sendiri bakal membuka kesempatan untuk investor bergabung dalam proyek itu setelah LG didepak. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu yang diincar.

    VP Commercial and Marketing IBC Bayu Hermawan mengatakan, pihaknya telah menjajaki berbagai potensi investasi dari berbagai negara selama 2-3 tahun terakhir untuk berpartisipasi dalam ekosistem ini. 

    “Memang ada beberapa item yang kita masih coba menjajaki ya. Value proposition apa yang bisa kita bawa dan value proposition apa yang mereka bawa,” kata Bayu kepada wartawan, Kamis (24/4/2025). 

    Menurut keterangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Huayou sendiri akan memiliki kontribusi besar di Proyek Titan.

    “Huayou saya belum bisa diskusi lebih banyak ya, karena informasinya juga baru kemarin gitu ya. Mungkin nanti spesifik dari teman-teman dari kementerian, BKPM, dan ESDM, apalagi sekarang juga ada satgas hilirisasi, itu juga kita akan coba untuk berkoordinasi dengan mereka ya,” jelasnya.  

    Lebih lanjut, Bayu menuturkan bahwa pihaknya tak hanya menawarkan proyek tersebut ke China dan AS, tetapi juga ke Eropa, Australia, Korea, hingga Jepang yang memberikan minat positif.  

    Bayu menerangkan bahwa proyek tersebut memiliki nilai rantai pasok yang panjang dan terintegrasi dari tambang, prekursor, hingga ke sel baterai. Untuk mengintegrasikan hulu ke hilir, kapasitas dari setiap segmen harus terhubung.  

    “Memang ada hal-hal yang memang kemarin itu tidak mencapai kesepakatan dan juga key challenge juga dari mereka yang seperti apa yang mereka bilang bahwa memang market mereka itu kan memang NMC [lithium nickel manganese cobalt oxide] itu ya pasti market-nya Eropa, Amerika dan lain sebagainya gitu ya,” tuturnya.