Xcloud.id

Tag: Tri Tito Karnavian

  • Ketum TP PKK: Inovasi dan teknologi penting dalam pelaksanaan program

    Ketum TP PKK: Inovasi dan teknologi penting dalam pelaksanaan program

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam melaksanakan program PKK.

    Pada acara Pelantikan Pengurus Pusat TP PKK dan Pembina Posyandu Masa Bakti 2024-2029 di Balai Sudirman Jakarta, Selasa, Tri Tito Karnavian mengatakan hal ini akan membuka peluang besar bagi PKK untuk meningkatkan efektivitas program dan menjangkau lebih banyak individu dengan cara yang lebih efisien dan modern.

    “Kita perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan PKK tetap berfokus pada program prioritas meliputi penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, pendidikan, dan ketahanan keluarga.

    Dalam pelaksanaannya, menurut dia, membutuhkan kapasitas internal organisasi yang bermutu, termasuk keterampilan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola organisasi yang efisien.

    Oleh karena itu, dirinya mendorong TP PKK untuk bersinergi dengan berbagai pihak supaya memperbesar daya jangkau dan keberhasilan program-program yang dijalankan.

    Pada acara pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2024 ini Tri berpesan kepada pengurus agar bersungguh-sungguh mengikuti Rakornas tersebut karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK tahun 2025.

    Dia menyebutkan kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan program PKK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    “Rakernas X PKK yang akan kita gelar merupakan momentum penting untuk menyusun rencana induk dan strategis yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung RPJMN 2025–2029,” ujarnya.

    Ia berharap Rakornas nantinya menghasilkan keputusan strategis yang bermanfaat bagi keberlanjutan program PKK.

    Ia menekankan pentingnya hasil Rakornas nantinya ditindaklanjuti dengan program-program konkret, sehingga PKK dapat semakin memperkuat perannya sebagai lembaga yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Bagi para peserta Tim Penggerak PKK provinsi, mudah-mudahan rapat pleno akan menghasilkan beberapa masukan yang baik bagi lembaga PKK yang besar ini,” pungkas Tri.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Heru sebut PKK dan posyandu berperan tingkatkan kualitas kesehatan

    Heru sebut PKK dan posyandu berperan tingkatkan kualitas kesehatan

    Keduanya  bisa saling bersinergi menerapkan enam bidang standar pelayanan minimalJakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat.

    “Keduanya  bisa saling bersinergi menerapkan enam bidang standar pelayanan minimal (SPM) yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Heru di Jakarta, Sabtu, saat melepas kegiatan jalan santai (fun walk) kader PKK dan posyandu di Ancol.

    Baca juga: Jaksel terapkan enam standar pelayanan minimal di posyandu

    Acara jalan santai ini diikuti  14.000 peserta yang juga dihadiri  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, dan Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta Mirdiyanti.
     

    Menurut Heru, peningkatan fungsi dan kinerja posyandu tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh PKK.

     

    Fungsi dasar posyandu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu, bayi, dan balita, sedangkan TP PKK berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan posyandu di tiap desa atau kelurahan.

    Baca juga: Jakpus kembangkan peran Posyandu lewat enam SPM

     

    Karena itu, kader PKK dan posyandu harus dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

     

    “Kader PKK dan posyandu sangat penting dalam membantu program pemerintah agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Heru.

     

    Heru menyampaikan terimakasih atas kinerja para kader yang tetap semangat dan tanpa pamrih dalam menjalankan tugasnya membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melayani masyarakat.

     

     

    “Mudah-mudahan kerja sama ini akan terus berlangsung, tidak hanya dalam kegiatan seperti ini, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lebih luas untuk masyarakat dan menyukseskan program-program pemerintah,” kata Tri.

     

    Meski tugas kepengurusan PKK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Oktober mendatang, Tri berharap, seluruh program kegiatan PKK dan posyandu dapat terus berlanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.

     

    Tri mengungkapkan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, hasil program PKK dan posyandu sangat memuaskan. Masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari para kader PKK dan posyandu yang terjun langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.

     

    “Kader posyandu dan PKK adalah mitra dari pemerintah dalam menjalankan semua tugas, termasuk sepuluh program pokok PKK dan posyandu dengan konsep yang baru, yaitu tidak hanya melayani satu bidang kesehatan, melainkan enam bidang SPM,” ucap Tri.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Posyandu di Jakarta mulai terapkan standar pelayanan minimal

    Posyandu di Jakarta mulai terapkan standar pelayanan minimal

    penerapan enam bidang SPM di posyandu wilayah Jakarta menjadi percontohan untuk tingkat nasionalJakarta (ANTARA) – Pos pelayanan terpadu (posyandu) di DKI Jakarta mulai menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang terdiri atas enam bidang guna meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan warga.

    Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian menyebutkan enam bidang SPM ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, sosial, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

    “Kami sudah melaksanakan kegiatan posyandu melayani enam bidang SPM di Kabupaten Lebak, Mudah-mudahan di Jakarta akan jauh lebih baik sehingga menjadi tolok ukur dari bagaimana enam bidang SPM itu diterapkan di posyandu,” ujar dia dalam peluncuran “Percontohan Posyandu dengan Enam Bidang SPM” di Jakarta, Kamis.

    Tri mengatakan posyandu sebagai pos pelayanan terpadu diharapkan tidak hanya melayani bidang kesehatan masyarakat, tetapi juga meliputi bidang lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

    Baca juga: Puskesmas Johar Baru luncurkan layanan pemeriksaan ibu hamil

    “Kami harapkan juga posyandu bisa melayani hal lainnya. Misalnya rumah yang tidak memiliki air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang tidak memadai, dan lain-lain. Kami harapkan kehadiran posyandu ini menjadi tempat awal untuk pembangunan atau program pemerintah,” jelas dia.

    Tri menuturkan penerapan enam bidang SPM di posyandu wilayah Jakarta menjadi percontohan untuk tingkat nasional. Ini mengingat masyarakat di daerah relatif dapat secara mudah melihat implementasi proyek di Jakarta.

    DKI Jakarta tercatat memiliki sekitar 4.481 posyandu, yang artinya terdapat sekitar 17 posyandu di 267 kelurahan. Menurut Tri, kendati tidak semua masyarakat menggunakan pelayanan posyandu, namun setidaknya pemerintah bisa memantau masalah warga.

    Baca juga: Jakpus raih penghargaan posyandu dan kader terbaik tingkat provinsi

    “Mudah-mudahan dengan adanya posyandu yang memulai dari rumah tangga, kelurahan dan lingkup terkecil, kita bisa mengatasi masalah-masalah sosial yang ada,” ujar Tri.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta Mirdiyanti mengatakan peluncuran percontohan posyandu dengan enam SPM di Jakarta dilaksanakan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu.

    Ini bertujuan untuk membentuk posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.

    Baca juga: Anak di Posyandu terintegrasi RPTRA Taman Sawo bebas stunting

    Selain itu, implementasi enam bidang SPM ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan masyarakat.

    “Posyandu kini telah berkembang dengan pendekatan enam bidang SPM di seluruh kelurahan. Adanya dukungan aplikasi JAKI dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan layanan Posyandu sekaligus mempermudah masyarakat untuk mengajukan keluhan dan mengakses berbagai layanan enam bidang SPM,” jelas Mirdiyanti.

    Dia berharap, ke depannya, penguatan sinergisitas program dan interkonvergensi lintas sektor dapat terus diperkuat agar implementasi layanan enam bidang SPM dapat berjalan tepat sasaran dan menjadi model bagi posyandu di wilayah lainnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024