Xcloud.id

Tag: Tri Rismaharini

  • Risma dorong perempuan Banten berdaya untuk atasi kemiskinan daerah

    Risma dorong perempuan Banten berdaya untuk atasi kemiskinan daerah

    Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.

    Serang (ANTARA) – Mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

    Dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Perempuan Berdaya, Indonesia Raya di Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Kota Serang, Minggu, Risma mengatakan, “Saya lihat yang miskin itu suaminya kerja, ada tukang becak, buruh, dan sopir.”

    Mantan Wali Kota Surabaya ini lantas melanjutkan, “Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.”

    Menurut Risma, strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak cukup hanya menyasar kepala keluarga laki-laki, tetapi juga harus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini lantas mencontohkan pengalamannya membina UMKM rumahan saat memimpin Kota Surabaya.

    Ditegaskan pula bahwa perempuan bisa menjadi pelopor ekonomi kerakyatan jika dibekali kemampuan kewirausahaan serta pemasaran yang adaptif.

    “Ibu-ibu Banten bisa berubah. Jangan jualan pakai model lama. Bungkusnya harus rapi, tampilan menarik. Orang akan menilai produk itu enak, sehat, dan layak beli,” katanya.

    Ia juga menyerukan pentingnya militansi perempuan dalam membangun pasar sendiri.

    “Kalau tidak menciptakan pasar, pasar itu akan diambil orang lain. Ini saatnya perempuan bangkit,” ucapnya.

    Dalam paparannya, Risma juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten. Kondisi tersebut ironis mengingat letak geografis Banten sangat strategis dan dekat dengan Jakarta, pusat ekonomi nasional.

    “Saya dari Jakarta ke sini tidak sampai 2 jam. Potensi geografis ini seharusnya menjadi kekuatan ekonomi kita, bukan justru sebaliknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi menjelaskan bahwa sarasehan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga.

    “Melalui sarasehan ini, ibu-ibu dibekali ilmu dan inspirasi agar UMKM mereka bisa naik kelas, maju, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian rakyat,” katanya.

    Dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno, kata dia, juga diisi dengan istigasah dan refleksi nilai-nilai kebangsaan, termasuk penguatan ekonomi berbasis rakyat.

    “Ini saatnya perempuan-perempuan hebat dari DPP seperti Bu Risma berbagi ilmu. Harapannya setelah pulang dari sini, ibu-ibu punya bekal untuk mengembangkan ide-ide mereka dalam bidang ekonomi,” kata Ade Sumardi.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Air Bersih, Ini Janji Tri Rismaharini untuk Warga Sidoarjo

    Soal Air Bersih, Ini Janji Tri Rismaharini untuk Warga Sidoarjo

  • Baguna PDIP Jatim Kirim 25 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir Sidoarjo

    Baguna PDIP Jatim Kirim 25 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kebutuhan air bersih bagi warga terdampak banjir, langsung direspon oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur.

    Baguna mengirimkan bantuan air bersih dengan truk tangki ke warga di beberapa titik terdampak banjir di Kecamatan Tanggulangin, Rabu (18/6/2025) malam.

    Menurut Wakil Sekretaris DPD PDI-P Jatim yang juga pengampu DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Hari Yulianto, bantuan diberikan kepada sebagai respon partainya atas kondisi warga terdampak.

    “Begitu ada informasi soal banjir melanda sejumlah desa, Baguna PDI Perjuangan langsung gerak. Kami menurunkan tim untuk cek lapangan termasuk untuk mengetahui kebutuhan darurat warga terutama air bersih,” kata Hari Yulianto, Kamis (19/6/2025).

    Dari situ, lanjut pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini, partainya memutuskan untuk segera membantu kebutuhan warga.

    “Perintah langsung dari Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana, Ibu Tri Rismaharini juga Ketua DPD, MH Said Abdullah, kami harus gerak cepat mengirimkan bantuan (air bersih) untuk warga,” tambah Hari.

    Adapun bantuan air bersih dikirimkan sebanyak 5 truk tangki atau setara 25.000 liter. Air dipasok ke 9 tandon yang ada di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin. “Semoga bantuan air bersih tersebut bisa sedikit meringankan beban warga,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua RW 02 Kedungbanteng, Prianis Andriani menyampaikan rasa harunya atas bantuan yang datang ke desanya.

    Mewakili warga ia berterima kasih atas respon PDI Perjuangan. Tidak disangka bantuan datang begitu cepat. Prianis bercerita saat mendata lingkungan – lingkungan yang tergenang, kebetulan bertemu juga dengan tim dari PDIP Jatim yang juga cek lokasi dan bantuan direalisasikan. :Dan alhamdulillah bantuan itu langsung datang,” terang Prianis. (isa/ted)

  • Bicara GCG, Fuad Soroti Kunci Kesejahteraan Lewat Infrastruktur Adil

    Bicara GCG, Fuad Soroti Kunci Kesejahteraan Lewat Infrastruktur Adil

    Surabaya (beritajatim.com) – Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi pijakan utama dalam membangun infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

    Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, dalam kegiatan ‘Sarasehan Bareng Mas Fuad’ di Surabaya Suites Hotel, Kamis (12/6/2025).

    Menurut Fuad, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

    Ia menyebutkan bahwa banyak proyek infrastruktur gagal memberi manfaat maksimal karena minim pengawasan dan tidak melibatkan warga.

    “Kami tidak ingin pembangunan hanya jadi deretan beton, tanpa makna. GCG harus jadi fondasi, agar pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

    Fuad juga mendorong penguatan sistem perencanaan berbasis data agar pemerintah daerah bisa memetakan kebutuhan secara tepat. Ia menyebut penguatan sistem digital dan pelibatan warga melalui musrenbang daring sebagai langkah penting.

    “Jika warga dilibatkan sejak awal, maka hasil pembangunan tidak akan asing bagi mereka. Ini yang harus terus kita dorong di daerah-daerah,” tambahnya.

    Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengapresiasi Kota Surabaya sebagai pelopor penerapan GCG di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini dan dilanjutkan oleh Eri Cahyadi, kota ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas birokrasi.

    “Surabaya sudah membuktikan bahwa prinsip GCG bisa diterapkan secara konkret melalui digitalisasi layanan publik, smart city, dan sistem distribusi bantuan sosial berbasis data,” ujar Seno.

    Ia menambahkan, bahwa pelayanan publik yang adil, gratis, dan berbasis kebutuhan merupakan manifestasi nyata dari keadilan sosial. Bahkan, menurutnya, ke depan, tantangan yang harus dijawab adalah menjadikan GCG sebagai budaya kerja, bukan sekadar proyek.

    “Kita perlu aktivasi peran pemuda dan kolaborasi multipihak. Kalau ingin tampil sebagai kota dunia, ya harus mulai dari tata kelola yang berkelas dunia juga,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Blitar

    Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Blitar

    Blitar (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan rombongannya melakukan ziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur.

    Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengemukakan momentum ziarah ini istimewa karena dilakukan saat ulang tahun Bung Karno (Soekarno). Kegiatan ini juga merupakan tradisi spiritual Ketua Umum DPP PDIP setiap tahun.

    “Hal ini tentu saja momen istimewa, ulang tahun Bung Karno. Ada banyak kawan senior partai ziarah,” katanya di sela-sela ziarah di makam Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jumat.

    Beberapa tokoh yang hadir di antaranya adalah mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Bupati Blitar Rijanto, dan beberapa tokoh lainnya.

    Ia menambahkan, bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Di hari kelahiran Bung Karno ini, diharapkan kader juga merasakan kepemilikan yang tinggi terhadap Presiden pertama RI tersebut sebagai figur dan pemimpin.

    “Oleh karena kepemimpinan itu, seluruh kader dari berbagai daerah dan kota bersama. Spiritnya adalah Bulan Bung Karno identik dengan seluruh pemikiran, gerak, sari pati rasa dan juga seluruh warisan dari apa yang telah diberikan Bung Karno ke Indonesia itu menjadi bagian dari yang diperjuangkan seluruh kader PDIP,” kata dia.

    Rombongan Megawati hadir ke Blitar dan tiba di makam Bung Karno sekitar jam 13.00 WIB, setelah menempuh jalur darat dari Kediri.

    Rombongan lalu masuk ke area pendopo, tempat lokasi makam Presiden pertama RI tersebut. Mereka melakukan doa bersama.

    Namun, wartawan tidak diizinkan untuk masuk area pendopo di makam tersebut, sehingga menunggu dari luar.

    Setelah doa bersama selesai, rombongan keluar dari makam menuju ke Pendopo Kabupaten Blitar untuk ramah tamah.

    Dalam kesempatan itu, sejumlah kader juga menunjukkan dukungannya untuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga disambut dengan ucapan terima kasih.

    Selesai dari Blitar, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Bandara Kediri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terungkap, Kaprodi Anestesi FK Undip Kondisikan Kasus Kematian Mahasiswa PPDS, Ancam Para Saksi Agar…

    Terungkap, Kaprodi Anestesi FK Undip Kondisikan Kasus Kematian Mahasiswa PPDS, Ancam Para Saksi Agar…

    GELORA.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ungkap peran Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip dalam kasus dugaan perundungan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Aulia Risma Lestari.

    Kemenkes sebut adanya upaya menghambat pemeriksaan yang dilakukan Taufik Eko Nugroho selaku Kepala Program Studi terhadap kasus perundungan tersebut.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Tim Pemeriksa Kasus PPDS Undip di Inspektorat Kemenkes Pamor Nainggolan saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan perundungan di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (4/6/2025).

    Pamor mengungkapkan tentang upaya terdakwa Taufik Eko untuk mengondisikan jawaban para peserta PPDS dalam penyelidikan yang dilakukan Kemenkes.

    “Ada inisiatif terdakwa sebagai kaprodi (kepala program studi) mengumpulkan peserta PPDS Angkatan 77 dan mengondisikan jawaban yang akan disampaikan,” katanya pada sidang tersebut.

    Dalam sidang itu juga diputar rekaman tentang upaya pengondisian yang dilakukan terdakwa dalam persidangan.

    Beberapa arahan yang disampaikan terdakwa Taufik Eko, antara lain tentang upaya Kemenkes mendatangi Polda Jawa Tengah untuk memaksa penanganan perkara ini agar diarahkan pada perundungan.

    Selain itu, terdakwa juga diduga menakut-nakuti para peserta PPDS Undip Angkatan 77 yang menyatakan saksi bisa menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

    Para peserta PPDS diminta untuk menggunakan hak diam saat diklarifikasi oleh Kemenkes serta menyatakan bahwa telepon selulernya sudah diganti.

    Pamor juga menjelaskan tentang hasil investigasi soal penyebab kematian Aulia Risma Lestari, peserta PPDS Undip Semarang yang diduga meninggal akibat bunuh diri.

    Sebelumnya, Kaprodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Semarang Taufik Eko Nugroho didakwa melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mahasiswa PPDS pada kurun waktu 2018 hingga 2023.

    Selain Taufik, staf administrasi Prodi Anestesiologi Sri Maryani dan residen senior PPDS Undip Zara Yupita Azra juga diadili dalam perkara dugaan pemerasan atau pemaksaan tersebut.

    Perkara tersebut terungkap berawal dari kematian salah seorang peserta PPDS Undip Semarang Aulia Risma Lestari yang diduga bunuh diri pada tahun 2024.

  • Mendikdasmen tunggu arahan Presiden terkait putusan MK

    Mendikdasmen tunggu arahan Presiden terkait putusan MK

    Terkait dengan pelaksanaannya (putusan MK) tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut dirinya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pendidikan dasar gratis baik yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta.

    Tidak hanya arahan Presiden, Mendikdasmen menyebut eksekusi putusan MK itu juga menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan persetujuan DPR soal anggaran.

    “Terkait dengan pelaksanaannya (putusan MK) tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Jika nantinya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar sekolah-sekolah swasta, Abdul Mu’ti menyebut maka ada perubahan dalam alokasi APBN pada pertengahan 2025.

    Terlepas dari itu, Abdul Mu’ti menjelaskan kementeriannya sementara ini fokus pada tiga hal.

    “Pertama, bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Kedua, apa yang kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Ketiga, baru nanti kami menyusun skema kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan putusan MK ini,” kata Abdul Mu’ti.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen menegaskan pemerintah tunduk kepada putusan MK itu mengingat putusan tersebut final dan mengikat.

    “Keputusan MK itu final and binding (final dan mengikat), keputusannya paripurna, dan mengikat. Karena itu ya, tentu saja dalam pelaksanaannya semua kami terikat putusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya harus koordinasi dengan kementerian terkait terutama Kementerian Keuangan dan yang penting lagi adalah Bapak Presiden, dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” sambung Abdul Mu’ti.

    Mahkamah Konstitusi pada bulan lalu (27/5) memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    Putusan bernomor 3/PUU-XXII/2024 itu menjawab permohonan uji materi yang diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia beserta tiga orang ibu rumah tangga, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Surabaya (beritajatim.com) – Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila dan dimulainya Bulan Bung Karno, ratusan perempuan dari berbagai wilayah di Surabaya mendeklarasikan pendirian komunitas “Sarinah” pada Minggu, 1 Juni 2025. Komunitas ini digagas sebagai wadah perjuangan kaum perempuan berjiwa nasionalis dan kerakyatan.

    “Hari ini, 1 Juni 2025, kita menandai terbentuknya komunitas ‘Sarinah’, yang mewadahi aktivitas kaum perempuan nasionalis, berjiwa kerakyatan dan memperjuangkan kemajuan nasib kaum perempuan di Surabaya,” kata Norma Yunita, koordinator komunitas “Sarinah”.

    Deklarasi ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, yang kemudian diserahkan kepada Norma Yunita didampingi Warti. Nama “Sarinah” diambil dari sosok pengasuh Bung Karno yang dikenal mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih terhadap wong cilik.

    Adi Sutarwijono mengapresiasi lahirnya komunitas tersebut dan menyebut momen deklarasi sangat tepat karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila dan pembukaan Bulan Bung Karno.

    “Bulan Juni menjadi istimewa untuk meresapi perjalanan hidup Bung Karno sekaligus ajaran-ajarannya. Pertama, 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, yang merujuk pada pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945,” kata Adi.

    Ia juga menyinggung tanggal 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno di Pandean, Surabaya, yang menjadi tempat awal Bung Karno menuntut ilmu dan digembleng semangat pergerakan saat tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, Peneleh.

    “Surabaya juga disebut Bung Karno sebagai dapurnya nasionalisme,” lanjut Adi.

    Selain itu, Adi mengenang momen penting dalam sejarah PDI Perjuangan yang terjadi di Surabaya, saat Megawati Soekarnoputri menyatakan secara de facto terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada KLB Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo.

    “Sebentar lagi, PDI Perjuangan akan menggelar Kongres VI. Kita doakan Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan,” ujar Adi di hadapan para kader “Sarinah”.

    Adi menyebut PDI Perjuangan telah melahirkan banyak pemimpin perempuan berpengaruh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Tri Rismaharini. Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh yang berjuang bukan hanya untuk perempuan, tapi juga demi kesejahteraan rakyat kecil. [beq]

  • PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

    Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini.

    Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat.

    Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  • Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan amanat kepada ratusan kader dan elite partai PDIP saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman Masjid At Taufik yang terletak di depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Minggu (1/6).

    Djarot menyentil para koruptor yang telah mencuri uang negara hingga puluhan miliar. Menurutnya, mereka adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka mereka bukan seorang Pancasilais mereka pengkhianat dari Pancasila,” kata Djarot saat memberikan amanat upacara.

    Begitu juga dengan warga negara yang meraup kekayaan dengan menguasai tambang dan mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan. Kata Djarot, mereka juga merupakan pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” katanya.

    Maraknya tindakan korupsi ini membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia semakin lebar. Inilah yang ia sayangkan.

    “Saudara-saudara banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang, berjuang, dan berjuang,” kata Djarot.

    “Pancasila itu bukan azimat, Pancasila bukan jargon, Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” lanjutnya.

    Untuk itu, Djarot berpesan agar mengimani nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa untuk terhindar dari tindakan tercela.

    “Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi,” katanya.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung di antaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP di antaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Serta ratusan pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.

    Mereka kompak memakai seragam Cakra Buana berwarna hitam, sementara para elite partai memakai baju berwarna merah.

    Sementara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak hadir dalam upacara itu.