Camat Wonokromo: Perabotan Milik Tumini Sudah Dikosongkan dari Ponten Umum
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan,
ponten umum
yang berada di Taman Lumumba, Ngagel, Wonokromo.
Setelah ramai lokasi tersebut menjadi tempat tinggal.
Camat Wonokromo
, Maria Agustin Yuristina membenarkan, terkait kabar ponten umum di wilayahnya yang ditinggali oleh sekeluarga.
Dia juga sudah mengingatkan agar mereka segera pindah.
“Beliau menempati ponten ini sekitar 15 tahun yang lalu, sejak 2010. Beliaunya kooperatif sadar ini adalah fasilitas umum yang harus dikosongkan,” kata Maria, Kamis (3/7/2025).
Maria menyebut, proses pengosongan perabotan yang ada di dalam bangunan tersebut, dilakukan oleh petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.
Selanjutnya, petugas langsung memindahkan sejumlah barang milik keluarga penghuni ponten umum tersebut, ke tempat tinggal aslinya yang berada di Kecamatan Wonokromo.
“Untuk bangunannya kami kembalikan kepada pemilik, yang kebetulan dulu melakukan inisiasi pembangunan (ponten umum) dan akan segera kami selesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain itu, kata Maria, pihaknya berencana memberi bantuan kepada keluarga tersebut.
Dengan tujuan, penghuni ponten bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lainnya.
“Kami lakukan pendekatan, apa yang dapat kami lakukan supaya dapat mensupport ekonomi keluarganya. Yang bersangkutan menyampaikan berfikir dulu untuk memulai usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maria meminta, kepada masyarakat langsung melapor apabila mengetahui informasi serupa.
Dengan demikian, dia bisa mendatangi untuk menyelesaikannya.
“Sebagai masyarakat Surabaya mari kita bersama jaga keindahan dan taati peraturan yang ada di Kota Surabaya ini,” ucapnya.
“Jika ada masyarakat yang mengetahui aktivitas serupa atau aktivitas negatif lainnya, dapat hubungi perangkat wilayah setempat baik kecamatan dan kelurahan, segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Tumini dan ibunya menjadi perbincangan warganet karena diduga menjadikan ponten umum sebagai tempat tinggal.
Tumini menceritakan, bahwa ia hanya meneruskan pekerjaan suaminya yang sudah dilakoni sejak 2010 karena diminta oleh Jasa Tirta.
“Jasa Tirta yang nyuruh ngelola tempat ini ke suami. Karena sudah almarhum tahun 2013, saya yang meneruskan,” kata Tumini kepada Kompas.com, Rabu (2/7/2025).
Sebelum mengelola ponten, suami Tumini bekerja sebagai hansip kecamatan dan mengenal sejumlah pengurus kelurahan sehingga berujung dia diminta menjaga ponten. Sementara Tumini menjaga parkiran becak.
“Dulu ada 400 becak yang bisa parkir ini. Terus sejak era Bu Risma (Walikota Surabaya 2010-2020) diubah jadi taman,” ungkapnya.
Pihak Jasa Tirta resah, karena warga kerap buang air dan kotoran lain ke Sungai Jagir. Sebab air sungai ini akan dikelola menjadi air bersih. Sehingga dibangun lah ponten umum.
Karena menjadikan ponten umum sebagai ladang pekerjaan, Tumini akhirnya membayar sewa ke Jasa Tirta sekitar Rp1 juta per tahun.
“Sebenarnya ya bahasanya bukan sewa, seperti uang rokok gitu karena tidak ditargetkan berapa gitu. Karena buat sandang pangan, ya gimana ya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Tri Rismaharini
-
/data/photo/2025/07/03/6865f22ce6cb0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Camat Wonokromo: Perabotan Milik Tumini Sudah Dikosongkan dari Ponten Umum Surabaya
-

PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat
Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menggelar seminar di Jakarta, Senin, dengan tema Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pendidikan gratis.
Seminar yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, merupakan bagian dari komitmen partai terhadap perjuangan ideologis Bung Karno dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi, khususnya di bidang pendidikan.
DPP PDI Perjuangan memandang pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.
“Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sekolah tempat mereka belajar,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan My Esti Wijayati, Senin.
Apalagi, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, hak atas pendidikan di Indonesia dijamin secara konstitusional dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi.
“Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi,” katanya.
Seminar tersebut dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai keynote speaker-nya.
Dalam kegiatan itu juga menghadirkan narasumber, antara lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Suprapto, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Yan Rianto.
Urgensi penyelenggaraan seminar ini tidak lepas dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh dimaknai hanya berlaku bagi sekolah negeri.
Putusan ini menjadi pengingat sekaligus koreksi terhadap praktik kebijakan pendidikan selama ini yang cenderung mengabaikan hak siswa di sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar dari negara.
Dalam konteks tersebut, My Esti menjelaskan seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Kehadiran berbagai pihak ini, kata dia, bertujuan membangun pemahaman bersama serta merumuskan langkah-langkah konkret guna menyusun dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelasnya.
DPP PDI Perjuangan memandang bahwa perjuangan untuk keadilan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan.
Oleh karena itu, melalui forum ini, partai ingin mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk mewujudkan sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno.
“Ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.
Tampak hadir dalam seminar tersebut, antara lain, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike serta Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Risma dorong perempuan Banten berdaya untuk atasi kemiskinan daerah
Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.
Serang (ANTARA) – Mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Perempuan Berdaya, Indonesia Raya di Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Kota Serang, Minggu, Risma mengatakan, “Saya lihat yang miskin itu suaminya kerja, ada tukang becak, buruh, dan sopir.”
Mantan Wali Kota Surabaya ini lantas melanjutkan, “Akan tetapi, mereka tetap miskin. Kenapa? Karena peran ibu dalam ekonomi keluarga belum dimaksimalkan.”
Menurut Risma, strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak cukup hanya menyasar kepala keluarga laki-laki, tetapi juga harus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini lantas mencontohkan pengalamannya membina UMKM rumahan saat memimpin Kota Surabaya.
Ditegaskan pula bahwa perempuan bisa menjadi pelopor ekonomi kerakyatan jika dibekali kemampuan kewirausahaan serta pemasaran yang adaptif.
“Ibu-ibu Banten bisa berubah. Jangan jualan pakai model lama. Bungkusnya harus rapi, tampilan menarik. Orang akan menilai produk itu enak, sehat, dan layak beli,” katanya.
Ia juga menyerukan pentingnya militansi perempuan dalam membangun pasar sendiri.
“Kalau tidak menciptakan pasar, pasar itu akan diambil orang lain. Ini saatnya perempuan bangkit,” ucapnya.
Dalam paparannya, Risma juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten. Kondisi tersebut ironis mengingat letak geografis Banten sangat strategis dan dekat dengan Jakarta, pusat ekonomi nasional.
“Saya dari Jakarta ke sini tidak sampai 2 jam. Potensi geografis ini seharusnya menjadi kekuatan ekonomi kita, bukan justru sebaliknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi menjelaskan bahwa sarasehan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga.
“Melalui sarasehan ini, ibu-ibu dibekali ilmu dan inspirasi agar UMKM mereka bisa naik kelas, maju, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian rakyat,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno, kata dia, juga diisi dengan istigasah dan refleksi nilai-nilai kebangsaan, termasuk penguatan ekonomi berbasis rakyat.
“Ini saatnya perempuan-perempuan hebat dari DPP seperti Bu Risma berbagi ilmu. Harapannya setelah pulang dari sini, ibu-ibu punya bekal untuk mengembangkan ide-ide mereka dalam bidang ekonomi,” kata Ade Sumardi.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Soal Air Bersih, Ini Janji Tri Rismaharini untuk Warga Sidoarjo
Soal Air Bersih, Ini Janji Tri Rismaharini untuk Warga Sidoarjo
-

Baguna PDIP Jatim Kirim 25 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir Sidoarjo
Sidoarjo (beritajatim.com) – Kebutuhan air bersih bagi warga terdampak banjir, langsung direspon oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur.
Baguna mengirimkan bantuan air bersih dengan truk tangki ke warga di beberapa titik terdampak banjir di Kecamatan Tanggulangin, Rabu (18/6/2025) malam.
Menurut Wakil Sekretaris DPD PDI-P Jatim yang juga pengampu DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Hari Yulianto, bantuan diberikan kepada sebagai respon partainya atas kondisi warga terdampak.
“Begitu ada informasi soal banjir melanda sejumlah desa, Baguna PDI Perjuangan langsung gerak. Kami menurunkan tim untuk cek lapangan termasuk untuk mengetahui kebutuhan darurat warga terutama air bersih,” kata Hari Yulianto, Kamis (19/6/2025).
Dari situ, lanjut pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini, partainya memutuskan untuk segera membantu kebutuhan warga.
“Perintah langsung dari Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana, Ibu Tri Rismaharini juga Ketua DPD, MH Said Abdullah, kami harus gerak cepat mengirimkan bantuan (air bersih) untuk warga,” tambah Hari.
Adapun bantuan air bersih dikirimkan sebanyak 5 truk tangki atau setara 25.000 liter. Air dipasok ke 9 tandon yang ada di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin. “Semoga bantuan air bersih tersebut bisa sedikit meringankan beban warga,” harapnya.
Sementara itu, Ketua RW 02 Kedungbanteng, Prianis Andriani menyampaikan rasa harunya atas bantuan yang datang ke desanya.
Mewakili warga ia berterima kasih atas respon PDI Perjuangan. Tidak disangka bantuan datang begitu cepat. Prianis bercerita saat mendata lingkungan – lingkungan yang tergenang, kebetulan bertemu juga dengan tim dari PDIP Jatim yang juga cek lokasi dan bantuan direalisasikan. :Dan alhamdulillah bantuan itu langsung datang,” terang Prianis. (isa/ted)
-

Bicara GCG, Fuad Soroti Kunci Kesejahteraan Lewat Infrastruktur Adil
Surabaya (beritajatim.com) – Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi pijakan utama dalam membangun infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, dalam kegiatan ‘Sarasehan Bareng Mas Fuad’ di Surabaya Suites Hotel, Kamis (12/6/2025).
Menurut Fuad, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Ia menyebutkan bahwa banyak proyek infrastruktur gagal memberi manfaat maksimal karena minim pengawasan dan tidak melibatkan warga.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya jadi deretan beton, tanpa makna. GCG harus jadi fondasi, agar pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Fuad juga mendorong penguatan sistem perencanaan berbasis data agar pemerintah daerah bisa memetakan kebutuhan secara tepat. Ia menyebut penguatan sistem digital dan pelibatan warga melalui musrenbang daring sebagai langkah penting.
“Jika warga dilibatkan sejak awal, maka hasil pembangunan tidak akan asing bagi mereka. Ini yang harus terus kita dorong di daerah-daerah,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengapresiasi Kota Surabaya sebagai pelopor penerapan GCG di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini dan dilanjutkan oleh Eri Cahyadi, kota ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas birokrasi.
“Surabaya sudah membuktikan bahwa prinsip GCG bisa diterapkan secara konkret melalui digitalisasi layanan publik, smart city, dan sistem distribusi bantuan sosial berbasis data,” ujar Seno.
Ia menambahkan, bahwa pelayanan publik yang adil, gratis, dan berbasis kebutuhan merupakan manifestasi nyata dari keadilan sosial. Bahkan, menurutnya, ke depan, tantangan yang harus dijawab adalah menjadikan GCG sebagai budaya kerja, bukan sekadar proyek.
“Kita perlu aktivasi peran pemuda dan kolaborasi multipihak. Kalau ingin tampil sebagai kota dunia, ya harus mulai dari tata kelola yang berkelas dunia juga,” pungkasnya. [tok/aje]
-

Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Blitar
Blitar (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan rombongannya melakukan ziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur.
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengemukakan momentum ziarah ini istimewa karena dilakukan saat ulang tahun Bung Karno (Soekarno). Kegiatan ini juga merupakan tradisi spiritual Ketua Umum DPP PDIP setiap tahun.
“Hal ini tentu saja momen istimewa, ulang tahun Bung Karno. Ada banyak kawan senior partai ziarah,” katanya di sela-sela ziarah di makam Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jumat.
Beberapa tokoh yang hadir di antaranya adalah mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Bupati Blitar Rijanto, dan beberapa tokoh lainnya.
Ia menambahkan, bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Di hari kelahiran Bung Karno ini, diharapkan kader juga merasakan kepemilikan yang tinggi terhadap Presiden pertama RI tersebut sebagai figur dan pemimpin.
“Oleh karena kepemimpinan itu, seluruh kader dari berbagai daerah dan kota bersama. Spiritnya adalah Bulan Bung Karno identik dengan seluruh pemikiran, gerak, sari pati rasa dan juga seluruh warisan dari apa yang telah diberikan Bung Karno ke Indonesia itu menjadi bagian dari yang diperjuangkan seluruh kader PDIP,” kata dia.
Rombongan Megawati hadir ke Blitar dan tiba di makam Bung Karno sekitar jam 13.00 WIB, setelah menempuh jalur darat dari Kediri.
Rombongan lalu masuk ke area pendopo, tempat lokasi makam Presiden pertama RI tersebut. Mereka melakukan doa bersama.
Namun, wartawan tidak diizinkan untuk masuk area pendopo di makam tersebut, sehingga menunggu dari luar.
Setelah doa bersama selesai, rombongan keluar dari makam menuju ke Pendopo Kabupaten Blitar untuk ramah tamah.
Dalam kesempatan itu, sejumlah kader juga menunjukkan dukungannya untuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga disambut dengan ucapan terima kasih.
Selesai dari Blitar, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Bandara Kediri.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5268349/original/086136800_1751254768-23ef5e24-3f17-4494-9ade-836d8cd3d663.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

