Xcloud.id

Tag: Tri Rismaharini

  • PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    PDIP tegaskan hak rakyat peroleh pelayanan kesehatan bermutu

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema “Seluruh Rakyat Berhak Sehat” dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Forum ini juga menyuarakan aspirasi rakyat kepada lembaga negara, yakni DPR RI Komisi IX, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan.

    “Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik,” tegas Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid dan direncanakan mengisi materi berkaitan dengan politik kesehatan dalam cara pandang PDI Perjuangan.

    Ribka menambahkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil.

    Ia juga berharap seminar ini menjadi ruang dialog, edukasi, serta advokasi guna meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen politik kerakyatan dalam mendorong hadirnya kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.

    Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tambahnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil – Page 3

    Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Peroleh Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.

    Hasto menegaskan, persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan.

    Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selalu menekankan bahwa arah kebijakan partai harus berpijak pada kepentingan rakyat.

    “Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar secara berdikari kita mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama yang sadar akan pentingnya kesehatan,” kata Hasto.

    Politikus asal Yogyakarta ini meyakini bahwa memastikan kesehatan bagi seluruh rakyat merupakan pesan politik kehidupan yang selalu diajarkan Bung Karno dalam menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

    Hasto juga berpesan kepada seluruh jajaran tiga pilar partai, mulai dari pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif Fraksi PDIP, hingga kepala/wakil kepala daerah, untuk terus membumikan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakan.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari negara, tetapi harus bergerak aktif berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Hasto.

    “Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini juga mengandung tugas kita bersama: bagaimana menjaga keselamatan rakyat Indonesia agar seluruh anak bangsa dapat hidup sehat dalam Indonesia Raya,” tandasnya.

    Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Azwar Anas, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

    Selain itu, hadir pula Ketua DPP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike, dan Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Tampak juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes dr. Azhar Jaya, serta Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Epid).

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030 – Page 3

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030 – Page 3

    Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

     

  • Aliran Uang Pemerasan Dokter PPDS Undip: Beli Kudapan Rp 197 Juta, Joki Tugas Rp 86 Juta

    Aliran Uang Pemerasan Dokter PPDS Undip: Beli Kudapan Rp 197 Juta, Joki Tugas Rp 86 Juta

    Liputan6.com, Jakarta Aliran uang pemerasan dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (10/09/2025). Dalam perkara ini, Dokter Aulia Risma Lestari bunuh diri karena tekanan yang dialami.

    Dokter Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan atau uang pemerasan dari teman seangkatan. Adanya pungutan ini juga memberatkan Aulia. Faktor ini diduga sebagai pemicu awal korban mengalami tekanan dalam pendidikan.

    Pemerasan berkedok iuran yang dibayar oleh sekira 11 residen angkatan 77 tersebut, antara lain untuk biaya makan prolong sebesar Rp 235 juta, biaya membeli kudapan Rp 197 juta, kegiatan pisah sambut Rp 91 juta, joki tugas Rp 86 juta hingga kebutuhan pendukung lainnya sebesar Rp 46 juta.

    “Masih terdapat Rp 1,2 miliar dari total iuran residen angkatan 77 sebesar Rp 1,9 miliar yang belum teridentifikasi,” kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Efrita. Dikutip dari Antara.

    JPU menuntut dokter PPDS Undip Semarang Zara Yupita Azra dituntut hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara, atas tindak pemerasan terhadap dokter residen junior di lembaga pendidikan itu.

    Pada sidang di Pengadilan Negeri Semarang itu, terungkap total nilai pemerasan yang dilakukan terdakwa terhadap residen PPDS Undip angkatan 77 mencapai Rp 1,9 miliar.

    “Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 368 KUHP ayat 1 tentang kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,” ujar Efrita.

    Jaksa menyebut sistem pembayaran oleh residen angkatan 77 tersebut tidak hanya dinikmati angkatan tersebut, tetapi seluruh residen PPDS, termasuk senior di semester 8.

    Perbuatan terdakwa yang dilakukan pada kurun waktu 2022 hingga 2023 itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman yang menimbulkan dampak psikologis, sehingga menciptakan sistem di angkatan 77 yang tidak mempunyai alasan lain selain mematuhinya.

    Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan secara terstruktur dan masif.

    “Terdakwa sebagai residen di lingkungan pendidikan seharusnya tidak membiarkan budaya manipulasi kuasa absolut yang lebih dalam di lingkungan pendidikan,” katanya.

    Selain itu, perbuatan terdakwa juga menimbulkan rasa takut, keterpaksaan, serta tekanan psikologis di lingkungan pendidikan.

    Atas tuntutan tersebut, Hakim Ketua Muhammad Djohan Arifin memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya.

  • Baguna PDI Perjuangan Jatim Gelar Pelatihan Mitigasi Kebakaran di Surabaya

    Baguna PDI Perjuangan Jatim Gelar Pelatihan Mitigasi Kebakaran di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) — Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Mereka menggelar Pelatihan Simulasi Mitigasi Bencana di Surabaya sebagai respons terhadap tingginya potensi bencana, khususnya kebakaran di kawasan padat penduduk.

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan, Tri Rismaharini, mengapresiasi langkah Baguna Jatim. Dia menekankan bahwa mitigasi bencana, terutama kebakaran, adalah langkah penting untuk menyelamatkan nyawa dan aset masyarakat.

    “Saya mengapresiasi langkah cepat tanggap Baguna DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Apalagi, Provinsi Jawa Timur ini banyak daerah perkotaan, padat penduduk. Sehingga pelatihan simulasi mitigasi bencana kebakaran ini bermanfaat sekali, bisa untuk membantu masyarakat dari bencana,” ungkap Risma dalam sambutannya di Aula Megawati Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Minggu (7/9/2025).

    Risma menambahkan, pelatihan ini bukan hanya berguna dalam situasi darurat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya proteksi dini. Menurutnya, kemampuan dasar yang ditanamkan dalam pelatihan ini dapat menjadi awal dari upaya mitigasi yang lebih luas.

    “Lalu juga bisa untuk menjaga aset-aset masyarakat ataupun milik pemerintah. Dan kemampuan dasar yang dimiliki ini bisa dikembangkan di tempat lain sehingga dapat meminimalisir adanya korban manusia dan harta benda,” lanjutnya.

    Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Jatim, Eddy Tarmidi Widjaja, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin Baguna. Selama beberapa tahun terakhir, pihaknya konsisten membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan serupa.

    “Ini merupakan agenda rutin Baguna DPD PDI Perjuangan Jatim. Sebelumnya kami sudah melakukan pelatihan mitigasi penanggulangan bencana juga,” ujar Eddy.

    Eddy menyebut pelatihan kali ini menyasar objek vital yang memiliki dampak luas jika terjadi kebakaran. Selain membahayakan nyawa, kerusakan pada objek vital juga berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pemerintahan.

    “Kita libatkan seluruh kader kita — dari badan, sayap, kesekretariatan, pun satgas turut serta dalam upaya pelatihan mitigasi penanggulangan bencana kebakaran objek vital ini. Sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa ataupun harta benda,” tegasnya.

    Dalam sesi pelatihan, peserta tidak hanya mempelajari teori dasar tentang penyebab dan pola penyebaran kebakaran. Mereka juga mengikuti simulasi praktik pemadaman, evakuasi korban, hingga penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) bekerja sama dengan Basarnas Jawa Timur. [asg/suf]

  • Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Sakit, Wagub Jateng Taj Yasin Gantikan Pimpin Upacara HUT ke-80 RI

    Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Sakit, Wagub Jateng Taj Yasin Gantikan Pimpin Upacara HUT ke-80 RI

    Pada kesempatan ini, Gus Yasin membakar semangat kalangan ASN  dilingkup Pemkab Pati dan mensupport Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Kehadiran Wagub Taj Yasin di Kota Pati, untuk memastikan agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara normal pasca unjuk rasa 200 ribu warga mendesak pelengseran Bupati Pati Sudewo yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025).

    “Perlu saya tegas kenapa saya perlu datang ke sini (Kota Pati). Pertama untuk memberikan semangat kepada para ASN, Forkompinda, Wakil Bupati dan seterusnya untuk tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan harus tetap berjalan,” pinta orang nomor dua di Provinsi Jawa Tengah itu.

    Dia mengingatkan, roda pemerintahan di Kabupaten Pati tidak boleh berhenti. Sebab pelayanan ASN sangat ditunggu masyarakat di wilayah Bumi Mina Tani.

    Pelaksanaan puncak HUT Kemerdekaan tahun ini di Kota Pati diperingati sederhana. Padahal tahun tahun sebelumnya, dilakukan meriah. Upacara pun digelar di Alun Alun Simpang Lima Kota Pati. Taj Yasin mengaku merasakan langsung bahwa kondisi di Kota Pati saat ini sudah berangsur membaik,

    “Saat ini kita melihat 17 (Agustus) ini tatap ke depan, songsong ke depan masyarakat harus sejahtera,” pinta Gus Yasin.

  • Bupati Pati Sudewo ‘Menghilang’ Usai Didemo Besar-besaran

    Bupati Pati Sudewo ‘Menghilang’ Usai Didemo Besar-besaran

    Liputan6.com, Jakarta Bupati Pati Sudewo tiba-tiba menghilang setelah didemo besar-besaran beberapa waktu lalu. Belum tahu persis ke mana Sudewo hari-hari ini. Namun yang pasti, sejumlah agenda penting Bupati Pati Sudewo kini dijalankan sementara oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

    Catatan Liputan6.com, serangkaian agenda seperti rapat paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto hingga pengukuhan Paskibraka, juga diwakilkan kepada Risma Ardhi Chandra.

    Tidak hanya itu, inspektur upacara detik detik Proklamasi yang seharusnya dilakukan oleh Sudewo, juga digantikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin.

    Taj Yasin mengikuti upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-80 di Alun-Alun Pati Pati, Minggu (17/8). Orang nomor dua di Provinsi Jawa Tengah ini dijadwalkan bakal bertindak sebagai inspektur upacara.

    “Di Pati, insya Allah,” kata Taj Yasin kepada wartawan.

    Tidak hanya itu, Sudewo juga tidak tampak dalam acara pembukaan acara Lights Wonderland di Grand Maerakaca, Semarang, Jumat (15/8) malam. Dalam kegiatan yang dibuka Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi ini, digelar dalam mempromosikan Grand Maerakaca sebagai ikon budaya dan pariwisata Jawa Tengah.

    Event spektakuler ini berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 15 Agustus hingga 14 September 2025, dengan suguhan instalasi lampu yang memanjakan mata pengunjung.

    Dalam kesempatan itu, Chandra menyampaikan rasa kagumnya terhadap suasana Grand Maerakaca yang begitu meriah.

    “Saya baru di Maerakaca, di sini lampunya meriah sekali dan saya masih berada di Anjungan Kabupaten Pati. Ini ada miniatur Pati di sini. Jangan lupa kawan-kawan Pati, kalau di Maerakaca kunjungi Anjungan Kabupaten Pati,” ajak Chandra.

    Sementara itu, Luthfi menekankan bahwa Lights Wonderland menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata Jawa Tengah.

    “Kali ini Jawa Tengah akan bangkit lagi terkait pariwisata. Ini adalah wajah-wajah miniatur Provinsi Jawa Tengah yang malam ini kita hias, kita harapkan hiasan lampu ini adalah satu-satunya di Indonesia setelah Jepang. Sehingga 1 bulan full kita lakukan,” tutur Luthfi.

    Ia menambahkan, kehadiran Lights Wonderland selaras dengan motto Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata.

    “Harapan kami ekonomi Jawa Tengah akan bergerak, triwulan I 2025. Mari kita datang dengan keluarga, sanak saudara, jangan bicara tegang-tegang, berwisata sambil menikmati suasana yang sejuk,” pungkasnya.

  • Bupati Sudewo Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD Pati Dengarkan Pidato Presiden

    Bupati Sudewo Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD Pati Dengarkan Pidato Presiden

    Liputan6.com, Pati – Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam rapat paripurna di DPRD Pati, Jumat (15/8/2025). Rapat itu diagendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 RI tahun 2025.

    Bupati Sudewo mewakilkan Wakil Bupati Pati Risma Ardi Candra dalam agenda kenegaraan di gedung DPRD Pati tersebut.

    Dalam sidang tahunan itu, Bupati Sudewo mengutus Wabup Risma Ardhi Chandra yang duduk disamping kiri ketua DPRD Pati Ali Badrudin

    Wabup Chandra pun terkesan enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait ketidakhadiran Bupati Sudewo dalam agenda paripurna tersebut. 

    Usai rapat selesai, Wabup Chandra justru menyebut bahwa Kabupaten Pati cinta damai sambil menunjukkan gestur jari sebagai tanda cinta ala Korea. Ia kemudian meninggalkan gedung DPRD Pati menuju ke Pendopo Pati.

    Sementara itu, Kabag Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sugiharto menjelaskan, Bupati Sudewo absen dalam kegiatan paripurna di DPRD Pati itu. Kehadiran Bupati diwakilkan oleh Risma Ardi Chandra sebagai Wakil Bupati Pati.

    “Pak Wakil (hadir) paripurna DPRD, pagi ini dan siang,” jelasnya singkat.

    Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati untuk membentuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo langsung bekerja pada Kamis (14/8/2025). Hak angket yang dimiliki DPRD Pati ini, langsung mengkaji desakan masyarakat yang meminta Bupati Sudewo dari diberhentikan dari jabatannya.

    Dalam kesempatan rapat di DPRD Pati, tim Pansus yang diketuai Teguh Bandang Waluyo dari Fraksi PDIP dan Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat, menyoroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang belum genap enam bulan menjabat dan memicu konflik di masyarakat.

    Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto menyebut, kebijakan itu salah satunya terkait rotasi jabatan di lingkup Pemkab Pati yang dinilai tidak jelas hingga rangkap jabatan.

    “Tim Pansus sudah mulai mendetailkan. Dari 22 tuntutan dari pengunjuk rasa, kita rangkum menjadi 12 titik yang segera kita pelajari,” ujar Joni Kurnianto, usai rapat di DPRD Pati, Kamis (14/8/2025).

    Joni mengaku bahwa saat ini tim Pansus Hak Angket DPRD Pati telah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak. Di antaranya pertemuan dengan akademisi, manajemen RSUD RAA Soewondo Pati dan 200 mantan pegawai honorer di RSUD RAA Soewondo Pati.

    “Kita ingin lebih berhati-hati dan kita lebih rinci detail, karena dipantau seluruh Indonesia. Kita lihat betul saksi, korbannya secara detail,” tukas Jono.

    Politisi asal Partai Demokrat ini mengungkap ada sejumlah hal yang bisa memberatkan Bupati Pati Sudewo. Yakni banyaknya laporan terkait kebijakan Bupati Pati yang belum enam bulan menjabat, yang diduga memicu persoalan.

     

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (14/8).

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini. Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Sebelumnya, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP. Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP.

    Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

    Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning