Paris (beritajatim.com) – Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) baru-baru ini mengadakan diskusi penting di Paris, Rabu (10/04/2024). Diskusi ini berfokus pada mekanisme efektif untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan infrastruktur.
Diskusi ini menjadi semakin relevan dengan tren peningkatan bencana alam seperti banjir, badai, tanah longsor, gempa, dan kekeringan/kebakaran. Pelibatan masyarakat menjadi isu penting dalam diskusi ini, mengingat tantangan yang dihadapi dalam melibatkannya.
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut. Risma memaparkan bagaimana Indonesia mengantisipasi, menangani, dan memulihkan dampak bencana dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Kementerian Sosial telah melatih dan membina lebih dari 25.000 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari masyarakat di seluruh Indonesia. Program seperti Tagana Masuk Sekolah dan Kampung Siaga Bencana telah diluncurkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Selain itu, ada lebih dari 49.000 pendamping sosial yang siap membantu saat terjadi bencana dan dalam masa pemulihan pasca bencana. Ada juga 613 Lumbung Sosial di 328 kabupaten/kota yang dikelola oleh komunitas untuk menyediakan logistik yang dibutuhkan masyarakat saat terjadi bencana.
Mensos Risma juga menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah telah membantu Surabaya, kota yang sebelumnya rentan banjir, menjadi kota yang bebas banjir. Pengalaman ini kemudian diterapkan Risma dalam strategi penanganan bencana di tingkat nasional.
Diskusi ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemulihan infrastruktur seharusnya tidak hanya direncanakan secara top-down, tetapi juga memperhatikan pemikiran masyarakat (bottom-up). Ini menunjukkan betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya membangun ketahanan infrastruktur. [ian]
