Tag: Tri Rismaharini

  • Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Bisnis.com, SURABAYA — Mantan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berkunjung sekaligus menyalurkan berbagai jenis bantuan bagi para korban bencana banjir bandang di sejumlah desa, yang terletak Provinsi Aceh.

    Anak Risma, Fuad Bernardi membenarkan ihwal mengenai kunjungan ibundanya tersebut di sejumlah wilayah terdampak bencana di bumi Serambi Makkah tersebut. Menurutnya, kedatangan mantan Wali Kota Surabaya 2010-2020 tersebut atas nama PDI Perjuangan (PDIP). 

    “[Kedatangan Risma ke Aceh sebagai] Ketua DPP PDI Perjuangan badan penanggulangan bencana (Baguna),” ucap Fuad saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025).

    Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu menjelaskan, Risma beserta rombongan mendatangi sebanyak tiga desa berbeda, yang terletak di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh.

    Risma juga disebut telah mendatangi lokasi di ketiga desa yang terisolir tersebut sejak Senin (1/12/2025) lalu. Menurut Fuad, ibundanya hingga saat ini masih berada di wilayah terdampak banjir di Aceh.

    “[Risma mendatangi Desa] Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. [Kunjungannya] mulai dari Senin kemarin sampai hari ini,” jelasnya.

    Fuad mengungkapkan, Risma datang untuk mendistribusikan bantuan bagi para korban bencana. Selain itu, ibunya tersebut juga ingin melihat kondisi korban, yang masih bertahan di posko pengungsian. 

    “Kegiatannya mengecek secara langsung kondisi di lapangan seperti apa dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak yang ada di tempat-tempat pengungsian,” pungkasnya.

  • Mantan Mensos RI Tri Rismaharini Hadir di Lokasi Bencana Aceh

    Mantan Mensos RI Tri Rismaharini Hadir di Lokasi Bencana Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI 2020 – 2024, Tri Rismaharini, mendatangi lokasi bencana alam banjir bandang di Provinsi Aceh, sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban, hari Kamis (4/12).

    Kedatangan Tri Risma di lokasi bencana Aceh itu dibenarkan oleh Fuad Benardi, putranya. Bahwa ia telah tiba di Aceh sejak tanggal 1 Desember 2025 lalu.

    “Mengecek secara langsung kondisi di lapangan dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak di tempat-tempat pengungsian,” terang Fuad, Kamis (4/12/2025).

    Fuad menyampaikan, Risma hadir ke Aceh sejak beberapa hari lalu membawa mandat dari partai PDI – Perjuangan, sebagai penjabat Ketua Bidang Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).

    “(Kedatangan Risma sebagai) Ketua DPP PDI Perjuangan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna),” jelasnya.

    Menurut Fuad, Mantan Wali Kota Surabaya yang menjabat dua periode 2010-2015 dan 2016-2020 itu telah mendatangi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh, di antaranya adalah Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun.

    “(Mendatangi sejumlah desa) di Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. (Berlangsung) mulai hari Senin kemarin sampai hari ini,” tutup Fuad. [rma/aje]

  • Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena melambatnya ekonomi dan mati surinya sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik warga di kawasan eks-lokalisasi Dolly.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Dinas Koperasi akan segera ditugaskan untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala di Dolly, guna merumuskan solusi yang tepat.

    “Kita lihat. Apakah itu faktornya karena tempat, atau faktornya karena pembeli? Maka kita harus melakukan evaluasi,” ungkap Eri, Senin (24/11/2025).

    Menurut Eri, setelah hasil analisa keluar, Pemkot akan mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya Karang Taruna, bertujuan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem ekonomi sekaligus wisata edukasi di Dolly yang selama ini terkesan mati.

    “Karang Taruna, anak-anak muda, maka dia akan menempati tempat-tempat yang ada di Dolly,” ujar Eri

    Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dan keterlibatan kaum muda, kawasan ekonomi Dolly ini kemungkinan akan mengalami perubahan, mengikuti apa yang sedang diminati pasar dan menjadi tren.

    “Saya sudah menyampaikan, kalau ini sudah sepi, maka ubah itu (harus diubah). Mungkin yang sedang ramai saat ini pakaian (fashion), ataupun makanan, maka itu lah yang akan dijual,” jelasnya.

    Keterlibatan anak muda dan Karang Taruna ini, lanjut Eri, juga sejalan dengan program intervensi Gen Z pada tahun 2026, yaitu pemberian dana Rp5 juta setiap bulan di setiap RW.

    “Program anak-anak muda, Gen Z, salah satunya untuk menggerakkan wisata-wisata edukasi yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga pergerakannya dilakukan oleh para pemuda yang ada di Surabaya,” tutup Eri.

    Diberitakan sebelumnya, kawasan eks lokalisasi Dolly yang ada di Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah polisi menemukan adanya praktek prostitusi di wilayah tersebut.

    Dolly yang telah lama ditutup sejak era Wali Kota Tri Rismaharini (Bu Risma), tahun 2014 itu kemudian bertransformasi di-ubah jadi kawasan penunjang ekonomi warga, banyak sentra UMKM didirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) saat itu, serta; ada penambahan berbagai fasilitas umum (fasum).

    Namun, setelah 11 tahun berjalan geliat UMKM di kawasan Dolly kini tertunduk lesu, bahkan banyak UMKM yang tutup. Warga berharap ada perhatian pemerintah.

    Pasar Burung dan Batu Akik contohnya, fasum yang dulunya ramai kini terpantau sepi aktivitas, ruang kios yang dulu sesak terisi saat ini berubah sunyi, akibat ‘seretnya’ pundi-pundi ekonomi di kawasan Dolly.

    Sepinya perekonomian di Dolly itu dikuatkan oleh pengakuan seorang warga pengusaha tempe. Dia bernama Jarwo, yang menamai usahanya ‘Tempe Bang Jarwo’.

    “Kita produksi tempe sehari bisa 25 kilogram (kg) kedelai pada tahun lalu, tetapi sekarang hanya 15 kilogram (merosot),” ungkap Jarwo, Rabu (19/11/2025).

    Jarwo menceritakan, bahwa selain geliat UMKM yang redup, kegiatan kampung wisata Dolly saat ini mengalami kondisi mati suri. Padahal wisata edukasi yang dulu ramai, sangat membantu dalam menggerakkan perekonomian warga Dolly.

    “Dulunya mereka (warga) terbantu dengan wisata itu, sehingga UMKM-UMKM saat itu juga bisa ikut bergerak,” urainya.

    Kampung wisata Dolly pada masa jayanya dahulu menawarkan beragam trip wisatawan untuk lebih mengenal sentra UMKM hingga banyak penwaran kegiatan workshop dan pelatihan membuat suatu produk.

    “Mau mengadakan trip lagi, tapi tempat oleh-oleh sekarang sudah gak ada. Misalnya, UKM Samijali sekarang juga sudah gak produksi, lalu Kampung Orumy juga sekarang gak produksi,” papar Jarwo.

    Menghadapi kondisi yang semakin hari semakin sulit untuk bertahan, Jarwo mengaku sempat dia melepas jabatan sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tahun 2023 karena merasa tidak ada dukungan.

    “Saya Ketua Pokdarwis mengundurkan diri pada dua tahun lalu, karena capek, kok (rasanya) tidak ada support dari teman-teman,” tutur pengusaha tempe itu.

    “Dari pemerintah ya rasa-rasanya kurang adanya pendampingan,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Jarwo kini hanya menginginkan dapurnya tetap mengepulkan asap, dengan cara dirinya fokus terhadap usaha tempe yang dijalaninya, meskipun hasilnya begitu-begitu saja. (rma/ted)

  • Ditjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Komitmen yang Kuat Selesaikan Batas Desa

    Ditjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Komitmen yang Kuat Selesaikan Batas Desa

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

    Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

    “Dengan komiten yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan Batas Desa, menuju Indonesia Emas,” ujar Murtono melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri berlangsung selama 4 hari sejak Kamis sampai Minggu.

    Ada pun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

    Dia menjelaskan, penegasan Batas Desa merupakan amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

    “Oleh karenanya penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota,” papar Murtono.

    Saat ini, lanjut dia, Indonesia memiliki 75.266 Desa. Namun, belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.

     

    Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini merehab salah satu rumah warga bernama Rumaiyah yang tinggal di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Rumah Rumaiyah direhab lewat program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Kementerian Sosial (Kemens…

  • Desak Penertiban Prostitusi Terselubung, DPRD Surabaya Ingatkan Keberhasilan Risma Tutup Dolly

    Desak Penertiban Prostitusi Terselubung, DPRD Surabaya Ingatkan Keberhasilan Risma Tutup Dolly

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyampaikan kekhawatirannya atas maraknya praktik prostitusi terselubung di berbagai titik di Kota Pahlawan. Kondisi ini dinilainya mengancam moral generasi muda dan mencederai reputasi Surabaya sebagai kota yang pernah berhasil menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

    “Kami berulangkali mengingatkan kepada Pemkot Surabaya melalui Satpol PP serta Bapemkesra yang menaungi lurah dan camat untuk tegas melakukan tindakan jika ada tempat-tempat yang ditengarai digunakan sebagai lokasi prostitusi,” ujar Yona di DPRD Surabaya, Senin (17/11/2025).

    Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan bahwa praktik prostitusi kini muncul dalam banyak bentuk, baik konvensional maupun berbasis digital. Dia menyebut sejumlah titik yang masih beroperasi meski sudah sering ditertibkan, termasuk kawasan Moroseneng, yang pada Oktober 2025 dilaporkan masih memerlukan patroli intensif oleh Satpol PP Kecamatan Benowo dari pukul 23.00 hingga 04.00 WIB setiap hari.

    “Termasuk tempat-tempat pijat tradisional berizin Pelayanan Kesehatan Tradisional dan penginapan yang diduga dipakai untuk layanan prostitusi online,” jelasnya.

    Selain Moroseneng, kawasan eks lokalisasi Dolly juga kembali menjadi fokus penggerebekan pada 16 November 2025, petugas mengamankan dua pekerja seks komersial (PSK) dan dua muncikari di sekitar Gang Dolly Putat Jaya Timur III B.

    “Masih banyak lokasi rumah kos dan wisma yang meskipun tertutup secara formal, tetap digunakan untuk aktivitas prostitusi terselubung,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Beberapa regulasi telah jelas mengatur sanksi terhadap aktivitas tersebut, mulai dari Pasal 296 KUHP (pidana hingga 1 tahun 4 bulan), Pasal 506 KUHP (kurungan hingga 1 tahun), UU ITE (hingga 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar), serta UU TPPO (penjara 3–15 tahun dan denda Rp 120–600 juta).

    “Maraknya praktik prostitusi terselubung baik konvensional maupun melalui platform digital jelas melanggar regulasi,” tegasnya.

    Menurut Cak Yebe, Surabaya sebagai kota besar memang rentan terhadap aktivitas prostitusi, tetapi dia menegaskan bahwa situasi ini harus dijawab dengan langkah konsisten dari seluruh perangkat pemerintahan serta dukungan masyarakat.

    “Dibutuhkan kesadaran, komitmen, dan konsistensi semua pihak untuk bersama-sama menciptakan Surabaya bersih dari prostitusi. Tanpa itu semua pasti akan sia-sia,” ujar Cak Yebe.

    Apalagi, kata dia, prostitusi membawa dampak besar terhadap moral generasi muda dan wajah kota Surabaya secara keseluruhan. Dia mengingatkan penutupan Dolly pada era Tri Rismaharini sebagai simbol penting keberhasilan kota pahlawan menjaga marwahnya.

    “Dampak besar prostitusi adalah merusak moral generasi muda dan citra kota Surabaya. Penutupan Dolly dulu menjadi prestasi yang mengakhiri label Surabaya sebagai kota dengan wisata esek-esek terbesar di Indonesia,” pungkasnya. [asg/suf]

  • Cerita Sedih Guru PAUD di Madiun Kehilangan Putri Semata Wayang, Seminggu Mencari Tak Ketemu
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        11 November 2025

    Cerita Sedih Guru PAUD di Madiun Kehilangan Putri Semata Wayang, Seminggu Mencari Tak Ketemu Surabaya 11 November 2025

    Cerita Sedih Guru PAUD di Madiun Kehilangan Putri Semata Wayang, Seminggu Mencari Tak Ketemu
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Linda Purwati (45), warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, tak menyangka anaknya semata wayang bakal menghilang.
    Pasalnya, saat pergi meninggalkan rumah, Renanda Maharani Kharisma Wardhana (20) hanya berpamitan kepada orangtuanya untuk mengaji pada Senin (3/11/2025) pagi.
    “Pagi itu Risma pamit mengaji di Jalan Trengguli Kota
    Madiun
    . Dia naik sepeda listrik. Tetapi hingga siang hari Risma tak kunjung pulang,” kata Linda.
    Linda yang kesehariannya mengajar sebagai guru di salah satu PAUD Tawangrejo awalnya tak yakin anaknya akan hilang. Terlebih, Linda sudah berpesan agar Risma mengikuti kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang tak jauh dari rumahnya usai mengaji.
    Namun, Risma yang tak datang hingga siang hari, membuat Linda mulai gusar. Ia mencoba mendatangi tempat mengaji anaknya.
    Di lokasi itu, anak guru tempat mengaji mengaku melihat Risma. Namun korban langsung pulang lantaran kegiatan mengaji libur.
    Tak berhenti di situ, selama sepekan terakhir, Linda sudah berkeliling ke berbagai tempat di Kota untuk mencari keberadaan anaknya. Ia pun sudah menghubungi sanak keluarganya yang tinggal di luar kota.
    “Sebenarnya kami sudah berusaha mencari kemana-mana mulai dari tempat mengaji, ke rumah teman, dan saudara yang berada di luar Madiun. Tetapi sampai sekarang belum ketemu juga,” ujar Linda dengan mata berkaca-kaca.
    Linda pun sudah melaporkan kehilangan anaknya di Polsek Kartoharjo. Namun, hingga seminggu lebih, polisi belum menemukan keberadaan anaknya.
    Saat meninggalkan rumah, Risma mengenakan pakaian gamis warna merah marun berjilbab merah. Korban mengendarai sepeda motor listrik merk Goda warna hijau toska.
    Selama berada di rumah, Risma dikenal sebagai gadis taat orangtua dan pendiam. Bila bepergian Risma selalu memberitahu kepada orangtuanya.
    Hanya saja, Risma sempat mengalami depresi karena dua kali ujian gagal masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada dua tahun terakhir. Namun, sebelum menghilang kondisi mental Risma disebut sudah membaik setelah mendapatkan perawatan dari dokter di RSUD dr. Soedono Madiun.
    Tak hanya itu, usai depresi, Risma disarankan dokternya untuk tidak boleh memegang
    handphone
    sementara waktu. Dengan demikian, Linda memastikan Risma tak bermain media sosial sebelum menghilang dari rumah.
    Kini, Linda dan Mulawardana (suami Linda) hanya bisa pasrah dan berdoa agar anak semata wayang itu selamat dan dalam kondisi sehat. Ia pun mengharapkan polisi dapat membantu mencari keberadaan anaknya yang sudah lebih dari seminggu tak pulang rumah.
    Kanit Reskrim Polsek Kartoharjo, AKP Satrio Teguh Pranowo yang dikonfirmasi terpisah menyatakan pihaknya sudah berupaya melakukan pencarian pada korban. Namun sampai saat ini belum menemukan titik terang keberadaan korban.
    “Kami sudah melakukan penyelidikan dengan mencari di titik-titik keberadaan korban dan teman korban. Kami saat ini terus memperdalam dengan berbagai petunjuk yang ada. Semoga hari ini ada titik terang,” kata Satrio.
    Satrio mengimbau masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Risma untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Warga juga bisa menghubungi call center polisi 112 bila menemukan korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.

    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.

    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.

    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.

    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.

    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.

    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.

    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     
    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
     
    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.
     
    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

     
    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.
     
    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
     
    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.
     
    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.
     
    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.
     
    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.
     
    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.
     
    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025

    Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Malam Grand Final Pemilihan Duta DPD RI 2025. Hasilnya kategori Putri DPD RI 2025 dimenangkan oleh Provinsi Aceh atas nama Irhamni Malika dan kategori Putra DPD RI diberikan ke perwakilan Jawa Timur, Ahmad Farezi.

    Daftar pemenang dibacakan pembawa acara. Adapun Wakil I Putri Duta DPD RI 2025 diemban oleh Papua Barat Daya atas nama Melani Tebuot Bame dan kategori Wakil I Putra diberikan kepada Muhammad Fikri Assalam dari Kalimantan Timur.

    “Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Awards, kita menjaring local hero, local champion dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah,” kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).

    “Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD dan lebih dari itu mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup,” sambungnya.

    Berikut daftar pemenang Duta DPD RI 2025:

    Kategori Khusus Duta Favorit DPD RI 2025
    Putri Favorit: DIY, Fada Devinza Rigita Maharani
    Putra Favorit: Sulawesi Selatan, Arsal Andika

    Duta Pengetahuan dan Intelegensia DPD RI
    Putri: NTT, Gresia Yuliana Umbu Pati
    Putra: Sulawesi Utara, Marcello Sergio Lontokan

    Wakil II Putri Duta DPD RI 2025: Kepulauan Riau, Risma Dwi Salwa Lestari
    Wakil II Putra Duta DPD RI 2025: Sulawesi Barat, Muh. Fadel Miftahuddin

    Wakil I Putri Duta DPD RI 2025: Papua Barat Daya, Melani Tebuot Bame
    Wakil I Putra Duta DPD RI 2925: Kalimantan Timur, Muhammad Fikri Assalam

    Duta DPD RI 2025 (Putri): Aceh, Irhamni Malika
    Duta DPD RI 2025 (Putra): Jawa Timur, Ahmad Farezi

    (dwr/fas)

  • Jejak literasi keuangan dari pegunungan hingga kepulauan di Sulsel

    Jejak literasi keuangan dari pegunungan hingga kepulauan di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Warga yang mengenakan jaket dan sarung satu per satu keluar rumah menuju kebun, saat kabut masih menyelimuti perkampungan kecil di Gunung Lompobattang yang bersebelahan dengan Gunung Bawakaraeng, tepatnya di Dusun Lembang Bu’ne, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    Langkah kaki yang bergegas menuju kebun yang didominasi sayuran itu menjadi pemandangan sehari-hari, ketika Matahari belum menyembul di balik Gunung Lompobattang dan Bawakaraeng.

    Tergurat kebahagiaan yang memancar di wajah mereka, ketika memanen sayuran dan pedagang pengumpul segera membawa ke kota untuk dijual.

    Tidak ada uang tunai sebagai lambang transaksi antara petani dan pedagang pengumpul di lokasi perkebunan itu. Hanya ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan atau dil dari harga produksi petani di Lembang Bu’ne.

    Salah seorang pedagang pengumpul, Rustam, kala itu hanya mengeluarkan telepon seluler pintar dari kantong jaketnya dan memperlihatkan bukti transfer kepada Rahman Daeng Rabi. Ia sudah mentransfer sejumlah uang melalui mobile banking ke rekening BRI milik lelaki paruh baya itu.

    Setelah sayur kol, wortel, buncis, dan labu siam tertata rapi di atas truk, pedagang pengumpul bersama truknya pun melaju meninggalkan Dusun Lembang Bu’ne menuju Kota Makassar.

    Selama ini yang dikenal masyarakat adalah Kecamatan Malakaji sebagai penyuplai sayur ke Kota Makassar, namun di balik nama tersebut sebagian besar sayur diproduksi di Dusun Lembang Bu’ne yang berada di kawasan Gunung Lompobattang, dengan ketinggian 2.874 mdpl.

    Terlepas dari aktivitas keseharian warga Lembambune di Kabupaten Gowa itu, saat Matahari sudah mulai condong ke barat dan kabut tipis mulai kembali menyelimuti perkampungan tersebut, sejumlah ibu rumah tangga dan pekerja kebun berkumpul di lego-lego atau teras rumah yang cukup besar untuk menampung hingga 20 orang.

    Mereka berkumpul, bukan untuk arisan, melainkan belajar mengelola keuangan melalui Program Literasi Keuangan Desa Inklusif yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan daerah, maupun perguruan tinggi selaku mitra.

    Menurut Fatmawati, ibu rumah tangga, yang juga membantu suaminya di kebun, rata-rata petani maupun ibu rumah tangga sudah memiliki rekening bank untuk menyimpan uang dari hasil kebun maupun untuk persiapan kebutuhan rumah tangga atau biaya sekolah anak.

    Selain itu, untuk transaksi keuangan, misalnya mentransfer uang atau mendapatkan uang tunai, rata-rata menggunakan fasilitas BRI Link yang mudah terjangkau daripada harus ke bank yang berada di kota kabupaten yang jaraknya cukup jauh sekitar 5 – 10 kilometer.

    Selain itu, lanjut dia, anak-anaknya yang sudah SMA atau perguruan tinggi sudah menggunakan mobile banking atau aplikasi uang digital, sehingga orang tua yang belum mahir menggunakan mobile banking, cukup meminta bantuan anaknya untuk keperluan token listrik atau isi pulsa dan data, misalnya.

    Literasi dan inklusi keuangan yang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga pegunungan, juga sudah merambah ke wilayah kepulauan, di antaranya di Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulsel.

    Warga di pulau itu sangat terbantu dengan adanya peran laku pandai yang menjadi jembatan antara bank dan warga pulau. Pasalnya, lewat agen laku pandai, warga pulau dapat melakukan setoran, penarikan, hingga pembayaran tagihan listrik, tanpa perlu menyeberang ke daratan.

    Menurut Ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan di Pulau Sabutung, Sitti Saleha Daeng Sinagara, kalau dulu untuk transaksi di bank harus menyeberang ke daratan di ibu kota Kabupaten Pangkep, kini cukup ke agen laku pandai BRI Link. Semua urusan terkait bank ataupun iuran dapat diselesaikan di pulau.

    Cukup memberikan tambahan biaya admin Rp10 ribu, hingga Rp20 ribu untuk sekali transaksi, semua urusan keuangan dapat diselesaikan.

    Hal itu diakui warga Pulau Sabutung lainnya, Sahariah Daeng Kerra bahwa biaya admin yang diberikan pengelola laku pandai itu lebih murah dibandingkan harus ke kota melakukan transaksi langsung ke bank yang sedikitnya membutuhkan biaya Rp100 ribu untuk pergi pulang.

    Salah seorang agen laku pandai, Risma mengatakan, transaksi yang dilakukan warga Pulau Sabutung rata-rata Rp5 juta – Rp20 juta per hari.

    Transaksi tersebut untuk transfer, pembayaran cicilan atau barang COD Market Place, hingga untuk pembelian token listrik, dengan nilai transaksi bervariasi. Biaya administrasi dikenakan rata-rata Rp10 ribu per transaksi.

    Dua potret sisi kehidupan warga di pegunungan maupun kepulauan itu menunjukkan literasi dan inklusi keuangan pelan tapi pasti sudah mulai menyebar, tanpa batas geografis lagi.

    Hal itu sejalan dengan data OJK yang mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Sulsel meningkat signifikan dari 33,8 persen pada 2019 menjadi di atas 50 persen pada 2024. Sementara pada tahun yang sama (2024) indeks inklusi keuangan di wilayah Sulsel mencapai 85 persen.

    Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah itu semakin banyak mengenal, memahami, dan memanfaatkan layanan keuangan formal, seperti perbankan, hingga keuangan nonformal, dengan menggunakan dompet digital untuk bertransaksi ataupun memenuhi kebutuhan mereka.

    Menurut Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin, gerakan literasi dan inklusi keuangan yang telah digencarkan OJK di wilayah Sulselbar diharapkan membentuk tatanan baru masyarakat yang tidak hanya paham tentang nilai uang, tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijak untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

    Dia mengatakan, kalau sebelumnya masyarakat masih terbiasa menyimpang uang di rumah, kini sudah beralih ke layanan keuangan digital.

    Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan kemajuan teknologi di sektor keuangan, tetapi juga menunjukkan kemandirian ekonomi yang sudah mulai tumbuh dari akar rumput.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya membuka ruang politik bagi generasi muda.

    Ratusan anak muda dari berbagai kampus dan komunitas hadir mengikuti Town Hall Suara Muda bertema “Yang Muda Yang Bersuara” dalam peringatan hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Acara dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, dan MY Esti Wijayati selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga.

    Esti menjelaskan, kegiatan ini bagian dari gerakan politik yang untuk memberi ruang aman bagi suara anak muda lintas kampus dan komunitas.

    “Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang aman dan inklusif agar suara-suara muda dapat langsung terdengar oleh pengambil kebijakan,” kata dia.

    Sedikitnya 30 komunitas hadir dalam forum ini. Mulai dari KontraS, Koneksi Indonesia Inklusif, OIC Youth, eWasteRJ, Education Reform, sampai Abang None Jakarta. Mereka berdiskusi soal pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan demokrasi.

    Selain dialog, peserta juga diajak mengenal isi Sekolah Partai. Aula juga dipenuhi stand pameran kaderisasi, dokumentasi perjuangan partai, dan karya seni anak muda yang menampilkan semangat kebangsaan.

    Esti menyebut, kegiatan di Lenteng Agung ini hanyalah awal dari rangkaian panjang peringatan Sumpah Pemuda versi PDIP. Sebelumnya, partai juga menggelar pertandingan futsal, tenis, dan sepak bola antar-Gen Z di berbagai daerah.

    “Rangkaian Sumpah Pemuda yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak kegiatan dilakukan,” ujar Esti.