Dedi Mulyadi Jemput Ibu yang Dianiaya Anaknya di Bekasi
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menjemput Meilani (46), ibu korban penganiayaan oleh anak kandungnya yang berinisial MI (23), pada Senin (23/6/2025).
“Tadi pagi sudah dijemput. Saya kira itu adalah bentuk perhatian ya bahwa memang kepala daerah harus begitu,” ujar Wali Kota
Bekasi
Tri Adhianto, saat ditemui di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin.
Tri mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan penjemputan tersebut. Namun, ia menduga langkah itu dilakukan untuk mendalami penganiayaan sekaligus memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
“Mungkin lebih bagaimana Pak Gubernur ingin mendalami lebih dalam lagi secara psikologis dan tentu sama dengan seperti saya tentu akan memberikan motivasi semangat kepada seorang ibu yang terluka hatinya,” jelas Tri.
Tri juga menyampaikan rasa sedih dan marah atas tindakan kekerasan yang dilakukan MI terhadap ibunya.
“Saya sangat sedih dan marah sebetulnya dengan kondisi yang terjadi,” imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, seorang pemuda berinisial MI (23) tega menganiaya ibunya sendiri di rumah mereka di Perumahan Irigasi, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Aksi penganiayaan tersebut terekam kamera CCTV dan videonya viral di berbagai media sosial.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Binsar Hatorangan Sianturi, menjelaskan bahwa insiden itu terjadi di teras rumah korban pada Kamis (19/6/2025) sekitar pukul 12.15 WIB.
“Saat itu korban (ibu kandung) dan tersangka (anak kandung) sedang berada di teras rumah dengan posisi korban sedang berdiri di belakang pagar rumah, sedangkan tersangka sedang duduk di sebuah bangku depan pintu rumah,” kata Binsar, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (22/6/2025).
MI saat itu meminta ibunya untuk meminjam sepeda motor milik tetangga agar bisa digunakan untuk keluar rumah. Namun, permintaan itu ditolak oleh sang ibu karena merasa tidak enak jika terus-menerus meminjam kendaraan milik orang lain.
Ia menyarankan agar anaknya menggunakan sepeda milik keluarga yang tersedia di rumah. Penolakan tersebut memicu kemarahan pelaku. Tersangka langsung melemparkan bangku yang sedang tersangka duduki ke arah korban.
“Setelah itu tersangka mengambil sebuah sandal dan digenggam oleh tersangka menggunakan tangan kanan, kemudian tersangka mendekati korban dan memukul kepala korban,” ucap dia.
Aksi kekerasan tidak berhenti sampai di situ. Pelaku kemudian menarik kerudung ibunya. Korban yang kesakitan mencoba bangkit dan menjauh ke area samping rumah. Namun, pelaku justru masuk ke dapur dan mengambil sebilah pisau.
“Tersangka menunjukkan pisau tersebut ke arah korban yang sedang berada di area samping rumah, kemudian tersangka mengatakan kepada korban, ‘liat ni gua bawa apaan! Gua bakal bunuh adek lu di depan mata lu’,” ungkap Binsar.
Beruntung, aksi tersebut tidak berlanjut lebih jauh. Beberapa menit kemudian, seorang warga datang bersama dua petugas keamanan kompleks dan langsung mengamankan pelaku.
“Dari hasil pemeriksaan, terdapat memar di bagian kepala korban dan di bagian pinggang korban. Pelaku sudah kami tangkap dan kami lakukan penahanan,” tegas Binsar.
Saat ini, pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Bekasi Kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Tri Adhianto
-
/data/photo/2025/06/20/6855555f585a2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Dedi Mulyadi Jemput Ibu yang Dianiaya Anaknya di Bekasi Megapolitan
-
/data/photo/2023/10/01/65185667e6527.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nestapa Siswa SD di Bekasi: Dirundung, Dipalak, hingga Ingin Pindah Sekolah Megapolitan 8 Juni 2025
Nestapa Siswa SD di Bekasi: Dirundung, Dipalak, hingga Ingin Pindah Sekolah
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Seorang siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi, diduga menjadi korban perundungan oleh empat teman sekelasnya.
Insiden ini terjadi di ruang kelas pada Jumat (16/5/2025), dan menyebabkan korban yang masih berusia 10 tahun mengalami luka fisik cukup serius.
“Pinggang memar biru, di paha (memar), diagnosa dokter di bagian pundak ada pergeseran di tulang akibat pukulan oleh tersangka,” ujar ibu korban yang berinisial A saat dikonfirmasi, Sabtu (7/6/2025).
Dipalak dan Dianiaya
Menurut keterangan A, anaknya kerap kehilangan uang jajannya yang berjumlah Rp 20.000 per hari, karena diduga dimintai secara paksa oleh empat temannya.
Kasus pemalakan ini pertama kali diketahui terjadi pada 15 Mei 2025, sehari sebelum aksi kekerasan berlangsung.
“Anak saya itu suka kehabisan uang sedangkan anak saya itu jajannya Rp 20.000 sehari,” kata A.
Setelah mendapatkan nasihat dari ibunya untuk menjaga jarak, korban menolak ajakan bertemu dari teman-temannya. Penolakan tersebut memicu kemarahan.
Salah satu pelaku menampar korban, lalu bersama tiga pelaku lainnya membawa korban ke ruang kelas di lantai atas. Di sana, dua pelaku mengunci pintu sementara dua lainnya melakukan kekerasan fisik.
“Ada dua orang yang mukul di kelas itu,” kata A.
Alami Trauma hingga Ingin Pindah Sekolah
Akibat kejadian tersebut, korban kini mengalami trauma dan menjadi pendiam. Ia juga merasa takut untuk kembali ke sekolah.
“Trauma sudah pasti. Anak saya itu introvert, sekarang malah sering murung,” ungkap A.
“Ingin pindah sekolah karena takut, apalagi masih ada tiga pelaku di sana,” tambahnya.
Selain itu, korban juga diketahui alami memar di beberapa bagian tubuh dan pergeseran tulang di bagian pundak.
“Pinggang memar biru, di paha (memar), diagnosa dokter di bagian pundak ada pergeseran di tulang akibat pukulan oleh tersangka,” ujar ibu korban.
Minta Diselesaikan Secara Kekeluargaan
Pihak sekolah telah memfasilitasi mediasi antara keluarga korban dan pelaku.
Dalam pertemuan itu, disepakati penyelesaian secara kekeluargaan dan keluarga pelaku menyatakan kesediaan menanggung biaya pengobatan korban.
Namun, hingga beberapa hari setelah mediasi, janji tersebut belum ditepati.
“Belum terbayar itu sekitar Rp 400.000–Rp 500.000 dan itu belum biaya ortopedi,” ujar A.
“Ini hanya perlu terapi biar tulangnya itu balik ke semula lagi karena dia masih kecil kan, intinya mau ada tanggung jawab,” imbuhnya.
Walikota Turunkan Psikolog
Menanggapi kasus ini, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan pihaknya akan menerjunkan tim psikolog untuk membantu proses pemulihan mental korban dan para pelaku.
“Kami akan melakukan pendampingan psikologis terhadap korban dan pelaku agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta menghilangkan trauma,” ujar Tri.
Ia menambahkan, karena para pihak yang terlibat masih di bawah umur, proses pemulihan akan memakan waktu cukup panjang.
“Karena di bawah umur, maka pemulihan mental tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, perlu lebih dari 15 kali pertemuan,” jelasnya.
Tri juga telah meminta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi untuk turun tangan memberikan pendampingan dan edukasi kepada seluruh pihak, serta menawarkan bantuan hukum kepada keluarga korban.
“KPAD juga sudah saya minta turun untuk memberikan pendampingan dan edukasi. Kami juga sudah menawarkan pendampingan hukum kepada keluarga korban,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/08/14/66bc7d1c78af9.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Orangtua Korban Perundungan SDN Pondok Gede Bekasi Kecewa dengan Sikap Sekolah Megapolitan 7 Juni 2025
Orangtua Korban Perundungan SDN Pondok Gede Bekasi Kecewa dengan Sikap Sekolah
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Orangtua siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Gede, Kota Bekasi, yang menjadi korban
perundungan
, menyayangkan sikap pihak sekolah yang terkesan berpihak kepada terduga pelaku.
Ibu korban, yang berinisial A, mengungkapkan sebelum ia memutuskan untuk membuka kasus putranya ke publik, pihak sekolah tidak menunjukkan perhatian yang cukup terhadap anaknya.
“Setelah itu baru mau menemui, sebelumnya justru menemui pelaku, tapi sekarang juga enggak komunikatif,” ujar A kepada
Kompas.com
, Sabtu (7/6/2025).
A juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah kurang peka terhadap kondisi korban dan keluarganya.
Bahkan, pihak sekolah sempat menawarkan penyelesaian kasus secara kekeluargaan, meskipun tawaran tersebut akhirnya diterima oleh keluarga korban.
“Untuk biaya saya tanggung, tapi kami minta keadilannya,” tegas A.
Terkait sanksi yang diberikan, A menjelaskan, pelaku utama perundungan telah dipindahkan ke sekolah lain. Sedangkan tiga pelaku lainnya hanya dipindahkan ke kelas yang berbeda, atas permintaan dirinya.
“Kalau pelaku utamanya itu pindah sekolah, tiganya masih bertahan, hanya pindah kelas, itu pun atas permintaan saya,” kata A.
Kini, A berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini, mengingat putranya mengalami trauma mendalam akibat dirundung dan dipalak oleh para pelaku.
“Kami berharap
Pemkot Bekasi
turun tangan, dan saya sudah DM Pak Wali (Tri Adhianto) dan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi),” imbuh A.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, langsung menawarkan bantuan hukum kepada keluarga korban.
Tri juga meminta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi untuk memberikan pendampingan terhadap korban.
“KPAD juga sudah saya minta turun untuk memberikan pendampingan dan edukasi. Kami juga sudah menawarkan pendampingan hukum kepada keluarga korban,” kata Tri.
Tri berjanji akan mengerahkan tim psikolog untuk membantu memulihkan mental korban. Proses pemulihan ini direncanakan berlangsung lebih dari 15 sesi pertemuan, mengingat usia korban yang masih di bawah umur.
“Kami akan melakukan pendampingan psikologis terhadap korban dan pelaku agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta menghilangkan trauma,” ujar Tri.
“Karena di bawah umur, maka pemulihan mental tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, perlu lebih dari 15 kali pertemuan,” tambahnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa seorang siswa
SDN Pondok Gede
, Kota Bekasi, menjadi korban perundungan oleh empat temannya di sebuah ruang kelas pada Jumat (16/5/2025).
Akibat perundungan tersebut, korban yang berusia 10 tahun mengalami memar di beberapa bagian tubuh dan pergeseran tulang di bagian pundak.
“Pinggang memar biru, di paha (memar), diagnosa dokter di bagian pundak ada pergeseran di tulang akibat pukulan oleh tersangka,” ujar A.
A menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika ia mengingatkan putranya untuk menjauhi teman-teman yang kerap memalak pada 15 Mei 2025.
Keesokan harinya, korban menuruti saran ibunya dengan menolak ajakan keempat temannya untuk bertemu.
Penolakan itu membuat para pelaku marah. Salah satu dari mereka langsung menampar korban.
Dalam kondisi ketakutan, korban dibawa oleh keempat pelaku ke ruang kelas di lantai atas sekolah. Setibanya di sana, dua pelaku mengunci pintu, sementara dua lainnya melakukan kekerasan kepada korban.
“Ada dua orang yang mukul di kelas itu,” kata A.
Setelah kejadian, korban melapor kepada orang tuanya, dan A langsung mengadukan hal tersebut kepada pihak sekolah.
Pihak sekolah kemudian memfasilitasi mediasi antara keluarga korban dan para pelaku, yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Keluarga pelaku juga berjanji untuk membiayai pengobatan korban.
Namun, beberapa hari setelah mediasi, A mengaku kecewa karena janji tersebut tidak ditepati.
Hingga kini, biaya pengobatan anaknya yang mencapai sekitar Rp 400.000-Rp 500.000, belum juga dibayarkan, ditambah biaya ortopedi.
A berharap keluarga pelaku bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan anaknya.
“Ini hanya perlu terapi biar tulangnya itu balik ke semula lagi karena dia masih kecil kan, intinya mau ada tanggung jawab,” imbuh A.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/20/66ed7e0ac2934.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pelaku Utama Perundungan Siswa SD di Bekasi Pindah Sekolah Megapolitan 7 Juni 2025
Pelaku Utama Perundungan Siswa SD di Bekasi Pindah Sekolah
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Terduga pelaku utama perundungan terhadap seorang siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Pondok Gede, Kota Bekasi, dilaporkan telah pindah sekolah.
Sementara itu, tiga pelaku lainnya hanya disanksi pindah kelas, dan seluruh terduga pelaku merupakan teman satu kelas korban.
“Pelaku utamanya sudah pindah sekolah, sementara tiga lainnya masih bertahan namun dipindah kelas, itu pun atas permintaan saya,” kata ibu korban yang berinisial A, Sabtu (7/6/2025).
A mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pihak sekolah yang dianggap berpihak pada para pelaku.
Sebelum kasus ini dibawa ke publik, A merasa pihak sekolah tidak menunjukkan kepedulian terhadap anaknya.
“Setelah itu baru mau menemui. Sebelumnya justru menemui pelaku, tapi sekarang juga enggak komunikatif,” keluhnya.
Menurut A, pihak sekolah juga dianggap tidak peka terhadap kondisi korban dan keluarganya.
Bahkan, pihak sekolah sempat menawarkan penyelesaian kasus secara kekeluargaan meskipun akhirnya tawaran tersebut diterima oleh keluarga korban.
“Untuk biaya saya tanggung, tapi kami minta keadilannya,” tegasnya.
Kini, A berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini, terutama karena putranya kini menghadapi trauma mendalam akibat perundungan dan pemalakan yang dilakukan oleh para pelaku.
“Kami berharap Pemkot Bekasi turun tangan, dan saya sudah DM Pak Wali (Tri Adhianto) dan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi),” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, langsung menawarkan bantuan hukum kepada keluarga korban.
Tri juga meminta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi untuk turun tangan memberikan pendampingan dan edukasi kepada korban.
“KPAD juga sudah saya minta turun untuk memberikan pendampingan dan edukasi. Kami juga sudah menawarkan pendampingan hukum kepada keluarga korban,” kata Tri.
Tri juga berjanji akan menerjunkan tim psikolog untuk membantu memulihkan mental korban dan pelaku.
“Kami akan melakukan pendampingan psikologis terhadap korban dan pelaku agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta menghilangkan trauma,” ujar Tri.
Proses pemulihan mental ini direncanakan akan berlangsung lebih dari 15 sesi pertemuan, mengingat usia para pelaku dan korban yang masih di bawah umur.
“Karena di bawah umur, maka pemulihan mental tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, perlu lebih dari 15 kali pertemuan,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang siswa SDN di Pondok Gede, Kota Bekasi, diduga menjadi korban perundungan oleh empat temannya di sebuah ruang kelas pada Jumat (16/5/2025).
Akibat kejadian tersebut, korban yang berusia 10 tahun mengalami memar di beberapa bagian tubuh dan pergeseran tulang di bagian pundak.
“Pinggang memar biru, di paha (memar), diagnosa dokter di bagian pundak ada pergeseran di tulang akibat pukulan oleh tersangka,” ujar ibu korban, A, saat dikonfirmasi.
A menjelaskan, peristiwa ini bermula ketika ia mengingatkan putranya untuk menjauhi teman-teman yang sering memalak pada 15 Mei 2025.
Keesokan harinya, korban menuruti saran ibunya dengan menolak ajakan empat temannya untuk bertemu. Penolakan itu membuat para pelaku marah. Salah satu dari mereka pun langsung menampar korban.
Dalam kondisi ketakutan, korban kemudian dibawa oleh keempat pelaku ke sebuah ruang kelas di lantai atas sekolah. Setibanya di sana, dua pelaku mengunci pintu, sementara dua lainnya melakukan kekerasan terhadap korban.
“Ada dua orang yang mukul di kelas itu,” kata A.
Setelah kejadian tersebut, korban segera melapor kepada orang tuanya, dan ibu korban pun langsung mengadukan hal tersebut kepada pihak sekolah. Pihak sekolah kemudian memfasilitasi mediasi antara keluarga korban dan para pelaku.
Hasil dari mediasi menyatakan bahwa masalah akan diselesaikan secara kekeluargaan. Keluarga pelaku juga berjanji untuk membiayai pengobatan korban.
Namun, beberapa hari setelah mediasi, A mengaku kecewa karena janji tersebut tidak ditepati. Hingga kini, biaya pengobatan anaknya belum dibayarkan.
“Belum terbayar itu sekitar Rp 400.000-Rp 500.000 dan itu belum biaya ortopedi,” ujarnya.
A berharap keluarga pelaku bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya pengobatan anaknya.
“Ini hanya perlu terapi biar tulangnya itu balik ke semula lagi karena dia masih kecil kan, intinya mau ada tanggung jawab,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/15/6825803eb5724.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Usul Pembuatan Jalur Khusus di Tol untuk Transjabodetabek Bekasi-Cawang Megapolitan 30 Mei 2025
Pemkot Usul Pembuatan Jalur Khusus di Tol untuk Transjabodetabek Bekasi-Cawang
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusulkan pembuatan jalur khusus di ruas tol untuk layanan
Transjabodetabek rute B41
yang menghubungkan wilayah Cawang, Jakarta Timur, dengan Vida Bekasi.
“Kemarin Pak Wali Kota (Tri Adhianto) melemparkan ide yang sangat baik, salah satunya adalah di tol itu diberikan jalur khusus buat Transjabodetabek,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, Jumat (30/5/2025).
Usulan pembuatan jalur khusus tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan menghindari kemacetan.
Menurut Zeno, usulan tersebut mencuat setelah jumlah pengguna
Transjabodetabek Vida Bekasi
-Cawang kian meningkat belakangan ini.
“Sekarang dilaporkan hampir 60 persen. Artinya menunjukkan tren baik dan
load factor
-nya 60 persen,” ungkap Zeno.
Di sisi lain, Pemkot Bekasi juga menekankan perlunya perbaikan jalan berlubang di jalur arteri yang dilintasi Transjabodetabek.
“Arahan Pak Wali, kita sinergikan perangkat daerah salah satunya terkait jalan berlubang,” imbuh dia.
Adapun
Transjabodetabek Rute B41
yang mengubungkan Cawang-Vida Bekasi memiliki lima titik pemberhentian, yaitu, seberang Marketing Office Vida, Simpang Cipendawa 1, Komsen, Jatibening 1, dan Cawang Sentral.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/08/681c45f2db0df.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Pemilik Tolak Pembongkaran Bangunan Liar Dekat Unisma Bekasi, Singgung Surat Walkot Terdahulu Megapolitan
Pemilik Tolak Pembongkaran Bangunan Liar Dekat Unisma Bekasi, Singgung Surat Walkot Terdahulu
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Sebanyak 74 pemilik bangunan liar di bantaran Sungai Kalimalang dekat Universitas Islam 45 (
Unisma
) Kota Bekasi menolak rencana pembongkaran bangunan mereka.
Puluhan pemilik bangunan liar yang merupakan pedagang itu tetap berpedoman dengan surat instruksi Wali Kota Bekasi era Rahmat Effendi pada 2016 nomor 660/2/2101TU.
Surat tersebut mengatur tentang penataan pedagang kaki lima di bantaran Sungai Kalimalang samping Unisma.
“Kami mempertanyakan legalitas surat tersebut apakah secara hukum masih berlaku,” tegas Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima
Koperasi Mulia Sejahtera
, Kusnan Effendi, kepada
Kompas.com
, Kamis (8/5/2025).
Kusnan menyebutkan, surat tersebut memperbolehkan para pedagang mendirikan tempat usaha di atas tanah milik Perum Jasa Tirta (PJT).
“Iya mengizinkan. Jadi pedagang Kalimalang ditata, bukan dibongkar pada saat 2016,” jelas pria yang biasa disapa Pakde Soto itu.
Di sisi lain, ia mempertanyakan iktikad pemerintah dalam rencana pembongkaran tersebut.
Pasalnya, pemerintah selama ini tidak pernah melibatkan para pedagang untuk membahas rencana itu.
“Kok sekarang secara sepihak Pemkot Bekasi akan melakukan pembongkaran, kok gak ada koordinasi dengan pedagang, enggak ada koordinasi dengan paguyuban, kan gitu. Dia rapat pun sepihak tidak melibatkan kita,” jelasnya.
Rencananya, para pedagang akan beraudiensi dengan pemerintah setempat untuk membahas polemik rencana pembongkaran.
“Kami tetap bertahan, hari Rabu dijadwalkan bertemu Sekda, akan audiensi,” imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bekasi berencana membongkar bangunan liar di sepanjang bantaran Sungai Kalimalang samping Unisma Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan tahapan sebelum eksekusi, salah satunya melayangkan surat peringatan ke pemilik bangunan liar.
“Bangli yang di sebelah Unisma kalau enggak salah sudah masuk peringatan ketiga. Kita sudah lakukan koordinasi dengan pemilik lahan, PJT (Perum Jasa Tirta),” kata Tri, Minggu (4/5/2025), dikutip dari
TribunJakarta
.
Tri memastikan hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/08/17/66c021a1e26a7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi Megapolitan 7 Mei 2025
Muncul Fenomena Baru di Media Sosial: Anak-anak Takut “Dijemput” Dedi Mulyadi
Penulis
KOMPAS.com –
Belakangan ini muncul fenomena baru di media sosial, yakni anak-anak takut dijemput oleh Gubernur
Dedi Mulyadi
jika tidak mematuhi orang tua.
Ketakutan ini muncul usai para anak-anak tersebut ditunjukkan video Dedi Mulyadi yang memperingatkan anak-anak yang tidak mematuhi orang tua agar bersiap dijemput ke
barak militer
.
Video peringatan tersebut diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya @
dedimulyadi71
.
Dedi Mulyadi memberi peringatan bagi anak-anak yang tidak mau mandi, makan, tidur tepat waktu, atau menuruti nasihat orang tua.
“Hayooo, anak-anak yang enggak mau mandi, gak mau makan, gak mau tidur (suka begadang), susah bangun pagi, enggak mau ke sekolah, jajan terus, awas ya kalau sampai melawan orang tuanya, enggak patuh, awas Pak Gubernur nanti datang ke rumahnya, ngejemput,” ujar Dedi dalam video yang diunggahnya.
Dalam video tersebut, Dedi menegaskan, bahwa anak-anak yang tidak patuh hanya punya dua pilihan, yakni patuh kepada orang tua atau dibawa olehnya ke barak militer.
Salah satu video yang menunjukkan seorang anak-anak ketakutan usai melihat peringatan tersebut bahkan diunggah ulang oleh Dedi Mulyadi di akun Instagram pribadinya dengan keterangan, “
Tips #Parenting paling up to date. Awalnya takut, akhirnya manggut-manggut
.”
Fenomena baru yang muncul ini bermula dari kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa-siswi Jawa Barat yang bermasalah ke barak militer.
Kebijakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
Program ini mengirim siswa-siswi yang dianggap “nakal” atau berperilaku menyimpang ke barak militer untuk dibina selama enam bulan.
Pada tahap awal, program ini dijalankan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.
Sementara itu, menanggapi program tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan membuka peluang untuk menerapkannya di wilayahnya.
Supian menilai Depok memiliki infrastruktur pendukung seperti markas Brimob dan Kostrad yang dapat dimanfaatkan.
Meski masih dalam tahap kajian, Supian menilai program ini berpotensi menjadi solusi bagi orang tua yang kesulitan mengatasi perilaku anak.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan telah menyiapkan dua lokasi pendidikan militer bagi pelajar nakal di Bekasi, yakni Batalyon Infanteri Mekanis 202/Tajimalela dan Batalyon Armed 7/155 GS.
Tri menilai program ini bisa membentuk mental dan semangat kebangsaan pada anak-anak. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Besaran Uang yang Didapat Warga Bekasi seusai Verifikasi Retina, Aplikasi World ID Diblokir Komdigi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah warga Bekasi, Jawa Barat mendatangi kantor aplikasi World ID untuk melakukan perekaman data retina.
Mereka dijanjikan uang ratusan ribu setelah menginstal aplikasi dan mendaftar.
Diketahui, worldcoin merupakan produk uang kripto dari aplikasi World ID yang dapat digunakan untuk bertransaksi melalui dompet digital.
Setelah polemik scan retina yang dilakukan warga, kantor World ID di Bekasi ditutup Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sistem digital mereka juga tak dapat beroperasi lagi di Indonesia.
Dua perusahaan yang menaungi aplikasi World ID yakni PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara akan diperiksa.
Awalnya, masyarakat diminta untuk mengunduh aplikasi World ID dan melakukan pendaftaran menggunakan email masing-masing.
Verifikasi di kantor menggunakan sistem scan retina dengan dalih sistem ingin memastikan yang mendaftar bukan robot.
Masyarakat yang telah melalui prosedur tersebut akan mendapatkan koin dalam waktu 24 jam.
Koin dapat dicairkan ke rekening hingga dibelanjakan menggunakan aplikasi dompet digital.
Nominal yang diberikan bervariasi mulai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.
Salah satu warga bernama Wahyudi (36) mengaku mendaftar aplikasi World ID untuk mendapatkan uang.
Ia mendatangi kantor aplikasi World ID untuk mendampingi teman yang akan mendaftar.
“Kalau saya kebetulan dapat uang Rp 330 ribu dari aplikasi itu, nanti setiap bulan dapat lagi katanya selama sembilan bulan, nah nanti saya nunggu bulan selanjutnya, sekarang anterin teman saya mau daftar,” ucapnya, Senin (5/5/2025).
Wahyudi tak mengetahui kantor aplikasi World ID sudah tak beroperasi setelah ditutup Komdigi.
“Ya sempat nunggu 20 menit, barangkali buka,” imbuhnya.
Setelah mendapat kabar adanya penutupan kantor, Wahyudi panik data pribadinya disalahgunakan.
“Mereka (pekerja World ID) bilang aman aja data, karena kan tidak pakai NIK,” tandasnya.
Wali Kota Bekasi Dukung Komdigi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan ada tiga kantor World ID di Bekasi yang sudah ditutup yakni di Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Harapan Indah.
Ia mendukung langkah Komdigi lantaran ada pengumpulan data biometrik warga.
“Kami harus berhati-hati, karena belum ada jaminan keamanan data yang jelas, jangan sampai masyarakat dirugikan, harus ada mitigasi yang tepat,” ungkapnya, dikutip dari TribunJakarta.com.
Menurut Tri Adhianto, masyarakat terdesak ekonomi sehingga memverifikasi retina mata tanpa mengetahui tujuannya.
“Warga tertarik karena dijanjikan uang, padahal mereka tidak tahu data matanya akan digunakan untuk apa. Ini sangat berisiko,” lanjutnya.
Tri Adhianto khawatir data para warga disalahgunakan sehingga dapat kehilangan uang di rekening hingga ancaman peretasan.
“Kami akan terus pantau dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga terhindar dari uji coba teknologi yang belum jelas manfaat dan keamanannya,” imbuhnya.
Sebagian artikel telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Aplikasi World Diblokir Komdigi, Warga Mulai Khawatir Data Retina Disalahgunakan
(Tribunnews.com/Mohay) (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)
-

Tiga Kantor WorldID di Bekasi Tutup, Warga Masih Antusias Daftar Demi Dapat Uang – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengatakan tiga kantor sistem digital aplikasi WorldID atau World Coin di sejumlah wilayah Kota Bekasi telah tutup.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan tiga tempat itu sudah diberhentikan operasi usai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan sistemnya pada Senin (5/5/2025).
“Total ada tiga tempat, yakni Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Harapan Indah,” kata Tri, Selasa (6/5/2025).
Tri menyambut baik keputusan Komdigi melakukan penghentian sistem digital aplikasi WorldID serempak di Indonesia.
Tri menilai alasan mendukung itu karena dirinya pun khawatir terkhusus terkait pengumpulan data biometrik warga, dalam hal ini memverifikasi retina mata calon pendaftar World ID.
“Saya mendukung langkah Komdigi untuk menghentikan kegiatan Worldcoin atau World ID di Bekasi, kami harus berhati-hati, karena belum ada jaminan keamanan data yang jelas, jangan sampai masyarakat dirugikan, harus ada mitigasi yang tepat,” jelasnya.
Tri menuturkan aktivitas memverifikasi retina mata tersebut dinilainya sangat berisiko bagi masyarakat.
Terlebih masyarakat menurutnya tidak mengetahui tujuan dan maksud secara pasti verifikasi itu, dan hanya tertarik karena ditawarkan sejumlah uang.
“Warga tertarik karena dijanjikan uang, padahal mereka tidak tahu data matanya akan digunakan untuk apa. Ini sangat berisiko,” tuturnya.
Tri menyampaikan jika terus dibiarkan beroperasi dan tidak mengetahui tujuan dan maksud verifikasi retina mata, data biometrik itu memungkinkan dapat disalahgunakan.
Dampaknya pun menurutnya sangat fatal, karena warga bisa saja kehilangan akses terhadap layanan penting seperti perbankan dan pererasan alat komunikasi.
Citra Worldcoin atau World ID pun sebelumnya juga mendapat sorotan di berbagai negara seperti Kenya, Prancis, Jerman, dan India, karena isu keamanan data dan perlindungan privasi.
“Kami akan terus pantau dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga terhindar dari uji coba teknologi yang belum jelas manfaat dan keamanannya,” ucapnya.
Warga masih antusias mendaftar
Meskipun telah dihentikan, sejumlah masyarakat masih antusias untuk melakukan pendaftaran.
Hal itu terlihat di sebuah roko yang dijadikan sebagian kantor operasional World ID, Jalan Juanda Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin (5/5/2025).
Seorang warga asal Bekasi Timur, Wahyudi (36) contohnya, ia mengatakan alasan dirinya dan masyarakat lainnya yang datang ke lokasi hanya satu, yakni ingin mendapatkan uang.
Sebab sebelumnya ia pribadi sudah terbukti pernah mendapatkan uang setelah melewati sejumlah prosedur tertentu melalui pengaktifan aplikasi.
“Kalau saya kebetulan dapat uang Rp 330 ribu dari aplikasi itu, nanti setiap bulan dapat lagi katanya selama sembilan bulan, nah nanti saya nunggu bulan selanjutnya, sekarang anterin teman saya mau daftar,” kata Wahyudi, Senin (5/5/2025).
Bahkan Wahyudi menjelaskan dirinya sempat rela menunggu hingga lebih kurang 20 menit di lokasi untuk mempastikan aktivitas kantor World ID benar tidak beroperasi.
“Ya sempat nunggu 20 menit, barangkali buka,” jelasnya.
Wahyudi menuturkan dirinya mengetahui kalau Pemerintah Indonesia dalam hal ini Komdigi telah memberhentikan sistem World ID.
Ia pun juga mengaku cemas dan khawatir pasca Komdigi memberhentikan sistem tersebut.
Hanya saja ia tetap mendatangi lokasi dan justru sembari mengajak rekannya satu orang untuk mendaftar.
“Ya khawatir juga sampe diblokir gitu ya sistemnya (World ID) tapi mereka (Pekerja World ID) bilang aman aja data, karena kan tidak pakai NIK,” tuturnya.
Sementara di kantor layanan Wolrd ID lainnya, yakni Jalan Siliwangi, Kecamatan Rawalumbu yang tidak beroperasi dengan kondisi tutup pada Senin (5/5/2025) juga terjadi hal yang serupa dengan cabang Bekasi Timur.
Terlihat sejumlah orang dari berbagai kalangan masih terlihat antusias berdatangan.
Satu contohnya adalah Merry (53) yang merupakan warga Rawalumbu.
Merry mengatakan telah mendaftar akun World ID dan sudah mendapatkan uang pasca melewati sejumlah prosedur.
“Sudah (melakukan pendaftaran) saya dapat Rp265 ribu,” imbuh Merry, Senin (5/5/2025).
Kini Merry datang ke lokasi untuk mendampingi suaminya karena sebelumnya sudah mendaftar namun belum menerima uang.
Hanya saja ia tidak mengetahui alasan kantor itu saat ini tutup.
“Suami baru mau sekarang, suami saya mau ngambil, cuma disini nutup,” ucapnya.
Justru pasca ditutup Merry kemudian khawatir serta dibayangi was-was pasca karena data dari pemindaian rekam retina mata disalahgunakan.
“Tetangga ibu tidak pada dapat, nah ini nih katanya kemarin kan datang jam segini kok ini belum keluar, dan ini data udah diperbaharuin, sudah tiga hari tapi ini udah nutup, suami saya juga belum cair,” pungkasnya.
Prosedur Pendaftaran :
Berdasarkan data yang didapat Tribun Bekasi, prosedur untuk mendapatkan uang dari aplikasi World ID adalah dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi aplikasi World ID di ponsel genggam masing-masing untuk kemudian melakukan registrasi.
Registrasi dilakukan dengan memasukan email pribadi calon pendaftar beserta nomor telepon.
Kemudian calon pendaftar diberikan jadwal untuk selanjutnya mendatangi lokasi ruko World guna memverifikasi data diri.
Saat memverifikasi data diri, pendaftar akan melalui tahapan rekam retina dengan dalih keperluan mempastikan sistem, apakah manusia atau robot.
Setelah itu pendaftar baru mendapatkan poin yang nantinya dapat dicairkan dengan uang tunai setelah rentan waktu 24 jam.
Nominal uang yang dicairkan kepada pendaftaran pun bervariasi, yakni mulai Rp 200 hingga Rp 350 ribu tergantung kurs.
Uang tersebut pun dapat bisa diterima pada pendaftar setiap satu bulan sekali. (m37)
Penulis: Rendy Rutama
-
/data/photo/2025/05/05/68184cc0cab88.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Ramai-ramai Warga Jual Data Retina demi Uang… Megapolitan
Ramai-ramai Warga Jual Data Retina demi Uang…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Antrean mengular terlihat di depan sebuah ruko bertuliskan
WorldID
di Jalan Margonda Raya, Depok, Senin (5/5/2025) pagi.
Sejak pukul 08.30 WIB, warga, umumnya ibu-ibu dan bapak-bapak, satu per satu berdatangan, berharap bisa menyelesaikan proses
verifikasi identitas
melalui pemindaian retina mata.
Aplikasi
World App
menjanjikan imbalan setelah proses pemindaian.
Bagi sebagian warga, informasi itu cukup untuk membuat mereka bergegas datang, meski belum paham betul siapa di balik layanan ini, dan untuk apa data mereka digunakan.
“Saya dapat jadwal verifikasi jam 09.00 pagi, tapi sampai sekarang belum ada siapa-siapa yang datang. Tidak ada penjelasan juga,” kata Lilik Khodijah (45), warga Depok, kepada Kompas.com.
Warga lain, Rudi (41), mengaku mendapatkan informasi dari tetangganya prihal verifikasi tersebut.
“Saya sih dengarnya dari tetangga, katanya cukup scan mata pakai alat gitu, nanti langsung dapat koin di aplikasi World-nya. Enggak jelas juga koinnya buat apa, tapi katanya bisa diuangkan,” kata Rudi.
Proses pendaftaran tampak sederhana, hanya dengan nama dan e-mail, tanpa KTP, tanpa dokumen tambahan.
“Tidak pakai KTP, hanya nama saja sama e-mail, datang ke toko nanti katanya dijelasin lagi dan pencairannya juga enggak pakai berkas apa pun. Hanya lewat e-Wallet atau bank gitu,” kata Nur (38), warga lainnya.
Namun, antusiasme warga tak berbanding lurus dengan kesiapan penyelenggara. Ruko tak kunjung buka hingga lewat pukul 10.00 WIB.
Setelah dua jam lebih menunggu, petugas muncul dan mengumumkan bahwa layanan hari itu ditutup sementara karena alat verifikasi harus diperbaiki.
“Kita lagi perbaikan alat, jadi alatnya kita bawa dulu untuk pembaruan,” ujar petugas di lokasi.
“Nanti lihat melalui aplikasi saja, kalau jadwal sudah bisa diklik berarti kita sudah buka,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Imbalan langsung menjadi daya tarik utama layanan WorldID.
Wali Kota Tri Adhianto mengonfirmasi bahwa banyak warganya sudah menjual data retina demi uang tunai.
“Sejumlah warga Bekasi telah mengikuti pemindaian iris mata menggunakan alat khusus berbentuk bola (Orb), dan setelahnya diberi imbalan uang tunai antara Rp 300.000–800.000,” kata Tri, Senin (5/5/2025).
Namun, Tri mengingatkan bahwa di balik imbalan cepat itu, ada risiko besar yang mengintai.
“Ini sangat berisiko. Kalau data biometrik ini disalahgunakan, dampaknya bisa sangat fatal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi warganya.
Ia juga meminta masyarakat lebih waspada terhadap layanan yang belum jelas keabsahan hukumnya.
“Kami akan terus pantau dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga terhindar dari uji coba teknologi yang belum jelas manfaat dan keamanannya,” ujarnya.
Merespons situasi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik Worldcoin dan WorldID.
“Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat,” kata Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam pernyataan tertulis, Minggu.
Kemkomdigi mengungkapkan, PT Terang Bulan Abadi, operator WorldID, belum memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) resmi, dan layanan Worldcoin didaftarkan atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara.
Hal ini melanggar peraturan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.
“Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” kata Alexander.
(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya, Lidia Pratama Febrian | Editor: Faieq Hidayat, Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.