Xcloud.id

Tag: Tri Adhianto

  • Ikuti Kebijakan Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Larang Sekolah Gelar "Outing Class" Megapolitan 26 Februari 2025

    Ikuti Kebijakan Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Larang Sekolah Gelar "Outing Class" Megapolitan 26 Februari 2025

    Ikuti Kebijakan Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Larang Sekolah Gelar “Outing Class”
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    Wali Kota Bekasi

    Tri Adhianto
    melarang sekolah menggelar kegiatan
    outing class
    atau kegiatan belajar mengajar di luar kelas.
    Tri menyatakan akan menindak tegas apabila ada sekolah yang melanggar larangan ini.
    “Sebagai wali kota saya akan tegas memberikan sanksi kepada sekolah yang memaksakan diri untuk outing class sesuai dengan adanya instruksi wali kota, juga sudah dikeluarkan melalui Dinas Pendidikan,” kata Tri dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2024).
    Tri memastikan akan selalu sejalan dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Terlebih, kegiatan ini sering dikeluhkan orang tua siswa.
    Bahkan banyak yang merasa keberatan dengan adanya kegiatan outing class.
    Tri juga mengaku beberapa kali menerima keluhan dari orang tua siswa.
    Terbaru dari orang tua siswa SDN Aren Jaya 8 yang mengeluhkan adanya pembayaran uang muka outing class sebesar Rp 400.000.
    Pihak sekolah disebut memberlakukan kegiatan outing class untuk pelajar kelas 1-5, dengan biaya per anak Rp 350.000.
    Jumlah itu akan semakin tinggi jika didampingi orang tua menjadi Rp 700.000. “Ini memberatkan bagi orang tua siswa,” tegas dia.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta maaf atas kebijakan larangan study tour yang membuat banyak orang marah. 
    Hal itu disampaikan Dedi saat berbincang melalui telepon seluler dengan Humas SMAN 6 Depok yang direkam dan diposting di akun akun Instagram @dedimulyadi71, Selasa (25/2/2025). 
    Seperti diketahui, usai pelantikan sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengambil Tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala SMAN 6 Depok karena memaksakan diri tetap study tour padahal sudah dilarang.
    “Kenapa maksa piknik?” tanya Dedi. 
    “Ada program sekolah, outing class. Di sini disebutnya kunjungan objek belajar untuk kunjungan kampus yang sudah bekerjasama,” tutur humas SMAN 6 Depok.
    Sambil tertawa Dedi menjawab, buat apa jauh-jauh, padahal di Depok ada Universitas Indonesia (UI). 
    “Ngapain jauh-jauh, di Depok ada UI yang bagus. Tinggal bagaimana anak Depok bisa masuk ke UI, universitas bergengsi itu,” tutur Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warung Makan di Kota Bekasi Boleh Buka Menjelang Waktu Berbuka Puasa – Halaman all

    Warung Makan di Kota Bekasi Boleh Buka Menjelang Waktu Berbuka Puasa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi akan memberlakukan jam operasional buka warung makan mulai sore hari selama Ramadan 1446 Hijriah.

    Rencana tersebut tengah dibahas Pelaksana Harian Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama jajarannya.

    “Saya kira seperti tahun-tahun sebelumnya, tadi saya juga sudah bahas dengan Kesra (seksi kesejahteraan), jadi nantinya tidak boleh ada pembukaan warung-warung makan di siang hari,” kata Bobihoe, Selasa (25/2/2025).

    Bobihoe menjelaskan, warung makan di Koa Bekasi boleh buka menjelang waktu berbuka puasa. Dia belum dapat memastikan waktu tepat menjelang berbuka puasa yang dimaksud.

    “Mungkin sore, atau menjelang buka puasa sehingga hormatilah orang yang berpuasa,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Bobihoe selaku Wakil Wali Kota juga menuturkan pihaknya juga mempertimbangkan larangan beroperasinya tempat hiburan malam selama Ramadhan.

    Nantinya larangan tersebut akan dituangkan dengan bentuk surat edaran yang akan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

    “Tempat hiburan itu, malam-malam juga tidak boleh,” tuturnya.

    Bahkan Bobihoe mengungkapkan akan membawa poin-poin larangan tersebut ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah dengan tujuan dapat segera ditandatangani langsung oleh Tri yang kini masih mengikuti kegiatan retreat.

    “Kami akan bawa ke sana (Magelang) untuk ditandatangani oleh Pak Wali,” pungkasnya. (m37)

    Laporan Reporter: Rendy Rutama | Sumber: Warta Kota

  • Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang Megapolitan 24 Februari 2025

    Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang Megapolitan 24 Februari 2025

    Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang terlihat ikut dalam kegiatan
    retreat
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Kehadiran Ade dalam kegiatan ini diketahui dari postingan video Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    lewat akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, Senin (24/2/2025).
    Dalam postingan tersebut, Ade yang mengenakan kemeja putih terlihat berada di belakang Dedi yang berdiri bersama kepala daerah lain.
    Awalnya, Dedi yang berada dalam sebuah barisan menyapa sejumlah kepala daerah di wilayah Banten.
    Tak berselang lama, Dedi tiba-tiba mencari sosok seorang bupati baru yang ada dalam barisan tersebut.
    “Ada bupati baru,” kata Dedi, dikutip Kompas.com, Senin.
    “Ini,” jawab kompak sejumlah kepala daerah.
    Jawaban tersebut langsung dibantah Dedi.
    Ternyata, sosok bupati yang dimaksud Dedi ialah
    Ade Kunang
    .
    “Bekasi mana
    Bupati bekasi
    ? Mana coba Bupati Bekasi,” ungkap Dedi.
    Ade yang berdiri di belakangnya kemudian langsung mendekat sembari melambaikan salam hormat ke kamera ponsel Dedi.
    Dedi kemudian merangkul Ade sembari menghadap kamera.
    Dedi menyebut bahwa Ade merupakan kepala daerah kaya raya.
    Ia pun melempar candaan jika Ade pernah berjanji kepada dirinya bahwa harta kekayaannya akan disumbangkan ke kas pemerintah daerah.
    “Sini, kamu di depan. Ini bupati muda, kaya raya. Sudah berjanji kepada saya seluruh asetnya masukin ke kas daerah,” canda Dedi sembari tertawa.
    Diketahui, Ade dan Tri merupakan kepala daerah dari kader
    PDI Perjuangan
    (PDI-P).
    Keberadaan keduanya menjelang kegiatan retreat sempat menimbulkan teka-teki.
    Pasalnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retreat.
    Instruksi itu dikeluarkan Megawati setelah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya? – Page 3

    PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya? – Page 3

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memastikan tegak lurus dengan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP itu menunda keberangkatan menuju retret di Magelang.

    “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang. Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” kata Masinton kepada Liputan6.com, Kamis, 20 Februari 2025.

    Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan patuh pada instruksi Megawati dan menunda retret kepala daerah di Magelang.

    “Kami menunda kehadiran sesuai instruksi Ketum. Posisi di Semarang karena posisi dekat dengan Magelang,” kata Agustina saat dikonfirmasi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Agustina mengaku hari ini sibuk beraktivitas di hari pertama menjadi wali kota. Dimulai dari peninjauan pasar hingga persiapan festival Dugderan. “Saya beraktivitas di Pemkot, hari pertama kerja,” ujar Agustina.

    Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengaku sudah berada di Magelang, Jawa Tengah. Namun, Hasto mengaku belum bergabung dalam kegiatan retret.

    “Belum (di Akmil), tapi sudah standby. Saya di Magelang, enggak ikutin yang di Jogja,” kata Hasto, Jumat malam, 21 Februari 2025.

    Hasto menyatakan, jika sudah ada kabar lanjutan dari DPP PDIP, barulah akan bergerak. “Kalau sudah ada petunjuk, sudah diwakili oleh DPP untuk berkomunikasi dengan pemerintah, jadi kita sudah terwakili untuk komunikasi. Jadi tinggal tunggu petunjuk kalau sudah dikomunikasikan,” ungkap Hasto.

    Hasto memastikan bukan satu-satunya kepala daerah yang sudah berada di Magelang. Dia bersama lebih dari lima kepala daerah dari PDIP yang tengah berada di salah satu warung kopi.

    “Ada banyak, (lima orang?) lebih hehe. Kita masih ngopi di kafe, sambil tunggu anu mas, tunggu perintah dari pusat. Saya kira itu dulu,” ucap Hasto.

    Sejumlah kepala daerah wilayah Jawa Barat (Jabar) yang berasal dari PDIP juga menyatakan tidak menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.

    “Kepala daerah kader PDI Perjuangan tegak lurus instruksi Ibu Ketua Umum Hajah Megawati Soekarnoputri, merdeka!” tutur Ono saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

    Ono menyampaikan, jajaran kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retret yakni, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.

    “Beliau-beliau ini sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya,” jelas dia.

    Ono menyebut, PDIP juga melakukan kajian secara hukum terkait dengan retret kepala daerah di Magelang, termasuk juga manfaat dari kegiatan tersebut.

    “Tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat,” Ono menandaskan.

    Baca juga Retret di Magelang, PDIP Lampung Minta Dua Kadernya Tunggu Arahan Megawati

  • 4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. 
    Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
    Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
    Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
    “Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
     
    “Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
    Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Kota Bekasi tetapkan Paslon Wali Kota

    KPU Kota Bekasi tetapkan Paslon Wali Kota

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi tetapkan Paslon Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi resmi menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih setelah melalui proses panjang yang melibatkan Mahkamah Konstitusi.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan pasangan nomor urut 3 yaitu Tri Adhianto dan Haris Bobieho, dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kota Bekasi 2025.

    “Pada Kamis, 6 Februari 2025, KPU menetapkan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 222,” kata Syaifa, Jumat (7/2).

    Selanjutnya, Ali menerangkan tahapan pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon terpilih melalui DPRD Kota Bekasi.

    “Kemudian, usulan ini akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Proses penetapan ini menandai berakhirnya rangkaian panjang Pilkada Kota Bekasi.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan DPRD Kota Bekasi akan segera memproses usulan dari KPU Kota Bekasi dan meneruskannya kepada Gubernur Jawa Barat.

    “Setelah proses di DPRD selesai, kita akan menunggu pelantikan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih,” papar Sardi.

    Ia mengungkapkan, dengan ditetapkannya pasangan Tri Adhianto dan Haris Bobieho, diharapkan roda pemerintahan Kota Bekasi dapat berjalan dengan lancar dan membawa kemajuan bagi masyarakat Bekasi.

    “Pelantikan pasangan terpilih tersebut kini tinggal menunggu waktu. KPU Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi tengah menyiapkan persiapan kelanjutannya,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Duduk Perkara Warga Bekasi Tak Betah dan Jual Rumahnya karena Ulah Tower Tetangga Megapolitan 3 Februari 2025

    Duduk Perkara Warga Bekasi Tak Betah dan Jual Rumahnya karena Ulah Tower Tetangga Megapolitan 3 Februari 2025

    Duduk Perkara Warga Bekasi Tak Betah dan Jual Rumahnya karena Ulah Tower Tetangga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dalam dua tahun terakhir, sebuah
    tower provider
    telah berdiri di atas rumah milik pasangan suami-istri, Waluyo dan Sri Wulandari, di
    Perumahan Telaga Emas
    , Blok K1, RT 06/RW 13, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi.
    Keberadaan tower ini menimbulkan keresahan di kalangan warga, mengingat lokasinya yang berada di tengah permukiman padat penduduk.
    Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah insiden tragis yang terjadi di Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
    Pada insiden tersebut, seorang pekerja tewas akibat
    runtuhnya coran tower

    provider
    yang berada di atas sebuah musala.
    “Sedih, kami juga ke sana (kejadian di Tambun Utara). Kalau misalnya di posisi kami
    gimana
    . Karena kami (seperti) di sana juga. Ternyata dari awalnya sama persis yang di kami,” ujar seorang warga, Rosmala (42) saat ditemui di lokasi, Jumat (31/1/2025).
    Sebagai dampak dari situasi ini, belasan warga di Perumahan Telaga Emas tak betah dan merasa tidak aman. Mereka memilih untuk menjual rumah mereka.
    Mereka bahkan memasang spanduk di depan rumah sebagai tanda rumah dijual sekaligus sebagai bentuk protes terhadap keberadaan tower.
    Namun, meski sudah dua tahun berlalu, rumah-rumah tersebut tak kunjung laku.
    “Iya, yang penting keselamatan kami. Kalau ada yang mau beli,
    Alhamdulillah
    . Tapi faktanya tidak ada yang mau,” ungkap Ketua RT setempat, Rosadi (39), saat ditemui di kediamannya, Jumat (31/1/2025).
    Menurut Rosadi,
    warga merasa tertipu
    oleh Sri Wulandari, pemilik rumah yang atap lantai duanya dijadikan fondasi tower.
    Sebelum pembangunan dimulai, Sri Wulandari sempat menginformasikan bahwa tower yang akan dibangun hanyalah tower penguat sinyal jenis
    monopole
    yang berukuran kecil.
    Warga menyetujui karena mereka mengira tower tersebut tidak akan menimbulkan risiko.
    Namun, saat konstruksi berjalan, bentuk tower ternyata jauh lebih besar dari yang dijanjikan.
    “Kalau
    monopole
    itu kecil, tapi ini besar. Warga langsung menolak, akhirnya pembangunan sempat terhenti selama tiga bulan,” terang Rosadi.
    Sejak awal pembangunan pada Agustus 2023, warga telah berulang kali menyampaikan protes dan penolakan terhadap tower tersebut.
    Mereka bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi, namun gugatan itu ditolak.
    Dalam gugatan tersebut, warga menuntut pemilik rumah, kontraktor, subkontraktor, serta pemerintah setempat.
    Setelah ditolak di pengadilan tingkat pertama, warga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada Januari 2024.
    “Bandingnya sudah diajukan,” tegas Rosadi.
    Setelah hampir dua tahun tanpa kepastian, warga kini meminta perhatian dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, serta Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Rosmala, berharap agar kedua tokoh tersebut meninjau ulang izin pendirian tower.
    “Kepada Pak Tri, Pak Dedi Mulyadi, tolong kami diperhatikan, ditinjau kembali izinnya, dilihat langsung lokasinya,” ujar Rosmala.
    Ia mengaku hidup dalam ketakutan sejak tower seberat lima ton itu berdiri di atas rumah tetangganya itu.
    Kekhawatirannya semakin bertambah, terutama saat hujan dan angin kencang melanda.
    “Takut, apalagi kalau ada petir dan angin saat hujan. Kalau ajal di tangan Allah, ya. Tapi masa harus mati karena ketakutan?” ungkapnya.
    Di tengah kondisi cuaca yang tak menentu, Rosmala berharap keselamatan warga menjadi prioritas dan pemerintah segera mengambil tindakan tegas terkait tower tersebut.
    (Penulis: Achmad Nasrudin Yahya )

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Tahun Hidup di Bawah Tower Tetangga, Mengapa Protes Warga Bekasi Tak Kunjung Didengar? Megapolitan 2 Februari 2025

    Dua Tahun Hidup di Bawah Tower Tetangga, Mengapa Protes Warga Bekasi Tak Kunjung Didengar? Megapolitan 2 Februari 2025

    Dua Tahun Hidup di Bawah Tower Tetangga, Mengapa Protes Warga Bekasi Tak Kunjung Didengar?
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    Pembangunan tower
    provider di tengah Perumahan Telaga Mas, Blok K 1, RT 06/RW 13, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, menimbulkan polemik di kalangan warga setempat.
    Keberadaan tower setinggi 31 meter ini dianggap mengancam keselamatan jiwa mereka karena dinilai riskan ambruk.
    Sejak
    pembangunan tower
    dimulai pada Agustus 2023, warga telah berulang kali bersuara menyampaikan protes dan penolakan.
    Dalam upaya hukum, mereka bahkan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi, namun sayangnya gugatan tersebut ditolak.
    “Hingga saat ini, suara protes kami tak kunjung didengar oleh pejabat setempat,” kata Rosadi, Ketua RT 006/RW013.
    Kini, mereka berharap agar pemangku kebijakan segera turun tangan untuk membongkar tower tersebut.
    Berdirinya tower di Perumahan Telaga Mas tidak lepas dari peran Sri Wulandari, pemilik rumah yang atapnya dijadikan sebagai pondasi tower.
    Warga merasa tertipu oleh tindakan Sri Wulandari, yang sebelum pembangunan, meminta persetujuan mereka untuk mendirikan tower penguat sinyal berukuran kecil.
    Sri meminta restu untuk mendirikan sebuah tower penguat sinyal sejenis tower monopole milik salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Selatan.
    Namun, saat pembangunan berlangsung, struktur tower yang dibangun sama sekali berbeda dari yang dijanjikan.
    “Kalau monopole kecil, lah ini besar. Warga saat itu langsung menolak, pembangunan berhenti tiga bulan,” ungkap Rosadi.
    Setelah itu, sikap warga semakin tegas, menolak keberadaan tower yang mereka anggap mengancam keselamatan jiwa.
    Tak hanya berusaha melalui protes, warga juga menempuh jalur hukum. Mereka menggugat pemilik rumah, kontraktor, subkontraktor, dan pemerintah setempat ke pengadilan.
    Sayangnya, gugatan itu ditolak, dan ketidakpuasan warga mendorong mereka untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada Januari 2024.
    “Bandingnya sudah diajukan,” kata Rosadi menegaskan.
    Seiring dengan keberadaan tower, belasan warga terpaksa menjual rumah mereka karena khawatir akan keselamatan dan potensi radiasi dari tower.
    “Iya, yang penting keselamatan kita. Kalau ada yang mau beli, alhamdulillah, tapi faktanya tidak ada yang mau beli,” ungkap Rosadi.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, banyak iklan penjualan rumah yang dipasang melalui spanduk di setiap pintu gerbang kediaman mereka.
    Lewat spanduk itu, mereka juga menyampaikan protes penolakan.
    Rosadi mengungkapkan bahwa spanduk tersebut tersebut dipasang hampir dua tahun lalu, tepat setelah tower berdiri di wilayah mereka.
    “Dari awal penolakan. Kita sering pasang, menolak, ganti pasang lagi,” ungkap dia.
    Setelah hampir dua tahun tak kunjung didengar, warga kini meminta perhatian dari calon wali kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Rosmala (39), salah satu warga, berharap agar mereka melihat kembali izin pendirian tower tersebut.
    “Kepada Pak Tri, Pak Dedi Mulyadi, tolong kami dilirik, ditinjau kembali izinnya, dilihat lokasinya,” ujarnya.
    Rosmala mengaku hidupnya kini diselimuti keresahan setiap harinya sejak tower tersebut berdiri hampir dua tahu.
    Ia khawatir tower tersebut sewaktu-waktu ambruk menimpa rumah warga. Mengingat, pendirian tower seberat 5 ton itu dianggap tak wajar karena memancang di atas rumah.
    “Takut, kalau ada petir, angin pas hujan, apalagi sekarang musimnya hujan. Kalau mati kan di tangan Allah ya, masa harus mati gara-gara ketakutan,” ungkap Rosmala.
    Dalam suasana cuaca yang tidak menentu, Rosmala berharap agar keselamatan warga lebih diprioritaskan dan mendapatkan perhatian yang serius dari pemimpin daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Tahun Hidup di Bawah Tower Tetangga, Mengapa Protes Warga Bekasi Tak Kunjung Didengar? Megapolitan 2 Februari 2025

    Ada Tower Provider di Atap Tetangga, Warga Bekasi Minta Tolong ke Tri hingga Dedi Mulyadi agar Dibongkar Megapolitan 1 Februari 2025

    Ada Tower Provider di Atap Tetangga, Warga Bekasi Minta Tolong ke Tri hingga Dedi Mulyadi agar Dibongkar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Warga Perumahan Telaga Emas, Blok K 1, RT 06/RW 13, Kelurahan Harapn Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, ramai-ramai meminta tolong ke Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto hingga Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Permintaan tersebut berangkat dari keresahan mereka atas berdirinya
    tower provider
    setinggi 31 meter yang dibangun di salah satu atap rumah tetangga mereka.
    Salah satu warga, Rosmala (39) berharap mendapat perhatian dari Tri dan Dedi agar
    tower
    tersebut dibongkar karena mengancam keselamatan warga.
    “Kepada Pak Tri, Pak Dedi Mulyadi, tolong kita dilirik, ditinjau kembali izinnya, dilihat lokasinya,” ujar Rosmala saat ditemui di lokasi, Jumat (31/1/2025).
    Rosmala mengaku dirinya merasa resah setiap hari sejak
    tower
    tersebut berdiri hampir dua tahun silam.
    Ia khawatir
    tower
    tersebut sewaktu-waktu ambruk menimpa rumah warga. Pasalnya, pendirian
    tower
    seberat 5 ton itu dianggap tak wajar karena memancang di atas rumah warga.
    “Takut, kalau ada petir, angin pas hujan, apalagi sekarang musimnya hujan, sudah dua tahun kita ngerasain seperti ini. Kalau mati kan di tangan Allah ya, masa harus mati gara-gara ketakutan,” ungkap Rosmala.
    Adapun
    tower
    tersebut dibangun di atas rumah sepasang suami-istri, Waluyo dan Sri Wulandari, sejak Agustus 2023.
    Pondasi
    tower
    memanfaatkan atap rumah dengan diperkuat material baja sebagai tumpuan beban struktur
    tower
    .
    Ketua RT 006/RW 013, Rosadi (39) mengungkapkan, warga tak mengira lingkungannya yang notabene padat penduduk akan berdiri sebuah
    tower
    besar.
    Sebelum pembangunan dilakukan, pemilik rumah meminta persetujuan warga untuk mendirikan
    tower
    penguat sinyal sejenis
    tower
    monopole.
    Pembangunan
    tower
    tersebut diduga diprakarsai oleh salah satu perusahaan swasta yang berkantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    Saat itu, warga menyetujui begitu saja karena mengira struktur
    tower
    penguat sinyal berukuran kecil.
    Ketika pembangunan tahap awal mulai berjalan, warga pun mulai menaruh kecurigaan.
    Pasalnya, struktur
    tower
    yang dibangun tak seperti yang diutarakan oleh pemilik rumah. Sebab,
    tower
    yang dibangun masuk ke kategori
    self supporting

    tower
    (SST).
    “Kalau monopole kecil, lah ini besar. Warga saat itu langsung menolak, pembangunan berhenti tiga bulan,” ungkap dia.
    Selain protes penolakan, warga juga menempuh jalur hukum. Mereka menggugat pemilik rumah, kontraktor, subkontraktor, dan pemerintah setempat ke pengadilan.
    Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak. Tak puas dengan putusan gugatan, warga kembali melawan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada Januari 2024.
    “Bandingnya sudah diajukan,” ungkap Rosadi.
    Imbas pendirian
    tower
    tersebut, belasan warga terpaksa menjual rumahnya karena khawatir terpapar radiasi
    tower
    provider.
    Rosadi (39) mengatakan, warga terpaksa menjual rumahnya karena khawatir akan keselamatan mereka pasca-pendirian
    tower
    .
    “Iya, yang penting keselamatan kami. Kalau misalnya ada yang mau beli, Alhamdulillah. Tapi faktanya tidak ada yang mau beli,” ungkap Rosadi.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, sejumlah warga mengiklankan penjualan rumah melalui spanduk yang dipasang di setiap pintu gerbang kediamannya.
    Selain iklan penjualan, mereka juga menjadikan spanduk sebagai tempat mereka menyampaikan protes penolakan pendirian
    tower provider
    .
    Rosadi mengungkapkan, spanduk tersebut tersebut dipasang hampir dua tahun lalu, tepat setelah
    tower
    berdiri di wilayah mereka.
    “Dari awal penolakan. Kami sering pasang, menolak, ganti pasang lagi,” pungkas dia.
    Kini, warga berharap akan kehadiran pemerintah setempat untuk membongkar
    tower
    tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Minta Underpass dan Flyover di Stasiun Bekasi Segera Dibangun Megapolitan 23 Januari 2025

    Warga Minta Underpass dan Flyover di Stasiun Bekasi Segera Dibangun Megapolitan 23 Januari 2025

    Warga Minta Underpass dan Flyover di Stasiun Bekasi Segera Dibangun
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pembangunan
    flyover
    dan
    underpass
    di Stasiun Bekasi diminta segera dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jalan Perjuangan dan Jalan Ir H Juanda.
    “Kalau saya sih setuju (dibangun
    flyover
    dan
    underpass
    di Stasiun Bekasi), memang sudah waktunya, sudah mendesak,” kata seorang warga, Anto (45) saat ditemui Kompas.com di Jalan Perjuangan, dekat Stasiun Bekasi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut Anto, pembangunan
    flyover
    dan
    underpass
    bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan di dua jalan tersebut.
    Kemacetan ini ditimbulkan karena banyaknya kendaraan yang mengantre di palang pintu sisi timur Stasiun Bekasi ketika kereta api melintas. Bahkan, di waktu tertentu, antrean kendaraan kerap mengular panjang.
    Seperti di Jalan Ir H Juanda misalnya, kendaraan yang mengantre di palang pintu rel kereta menuju arah Jalan Perjuangan kerap mengular hingga bundaran Tugu Bambu Runcing.
    Kondisi ini membuat kendaraan yang melintas dari arah Stasiun Bekasi menuju Bulak Kapal, maupun sebaliknya, tersendat.
    Anto menilai, tingginya intensitas kereta api yang melewati Stasiun Bekasi tak lepas karena adanya
    double-double track
    atau jalur dwi ganda rel kereta api Manggarai-Cikarang.
    “Kalau di sini, setiap 10 menit kereta muncul, selalu muncul, jadi macet karena mereka mengantre di palang pintu,” ungkap dia.
    Selain faktor perlintasan rel kereta api, keberadaan sopir ojek online (ojol) dan angkutan kota (angkot) yang mangkal di sekitar Jalan Perjuangan dan Jalan Ir H Juanda juga turut berkontribusi.
    “Kalau Jalan Ir H Juanda, paling depan doang, karena banyak ojol ngetem atau angkot ngetem. Sama di sini juga (Jalan Perjuangan,” ungkap dia.
    Warga lain, Maijan (62) mengungkapkan, kemacetan di dua jalan tersebut biasanya terjadi ketika waktu berangkat dan pulang kerja.
    “Kalau pagi jam 06.00 WIB sampai 08.00 WIB. Kalau malam jam 16.00 WIB sampai 20.00 WIB,” ujar Maijan yang setiap harinya berdagang koran di Jalan Perjuangan.
    Ia berharap rencana pembangunan
    flyover
     dan
    underpass
    di Jalan Perjuangan dan Jalan Ir H Juanda segera dilaksanakan.
    “Iya, kalau bisa secepatnya,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana membangun
    flyover
    dan
    underpass
    di dekat Stasiun Bekasi guna mengatasi kemacetan.
    Rencana pembangunan flyover dan underpass itu disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Mendengar penjelasan Tri, Dedi menanyakan berapa
    flyover
    dan
    underpass
    yang harus dibangun.
    “Kalau di usulan kami ada dua lagi, Pak, kita punya dua (
    flyover
    dan
    underpass
    ),” jawab Tri.
    Setelah mendegar jawaban Tri, tanpa berpikir panjang Dedi menyatakan akan membantu pembangunan dua proyek tersebut setelah dilantik menjadi gubernur Jawa Barat.
    “Oke, dua lagi, provinsi tanggung jawab, selesai,” tegas Dedi.
    Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah membebaskan sebagian lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan dua proyek tersebut.
    “Yang sebagian sudah kita lakukan pembebasan lahan,” ucap Tri.
    Dedi berkeyakinan bahwa flyover dan underpass dapat dibangun di dekat Stasiun Bekasi.
    “Bisa Pak, bangun aja yang gede-gede Pak,
    flyover
    , kayak gitu. Beda sama insinyur langsung digambarin,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.