Xcloud.id

Tag: Toto Pranoto

  • RUU Perusahaan Pelat Merah Resmi Disahkan, Komisi VI DPR: BUMN Akan Semakin Kompetitif

    RUU Perusahaan Pelat Merah Resmi Disahkan, Komisi VI DPR: BUMN Akan Semakin Kompetitif

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa (4/2/2025).

    Menanggapi pengesahan tersebut, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan rasa syukur atas kelancaran proses revisi UU BUMN dari tahap pembahasan hingga pengesahan.

    “Alhamdulillah, seluruh fraksi telah menyetujui RUU BUMN untuk menjadi undang-undang. Ini merupakan pencapaian besar mengingat proses revisi telah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujar Firnando, yang juga merupakan anggota panitia kerja (panja) RUU BUMN, saat berbicara kepada media pada Kamis (6/2/2025).

    Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU BUMN ini, yakni Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, dan PKS.

    Firnando menekankan, dengan adanya UU BUMN yang baru, diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN dapat semakin maksimal dalam menjalankan strategi bisnisnya.

    “Kami berharap dengan regulasi baru ini, daya saing BUMN semakin meningkat,” tambahnya.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan pembahasan RUU BUMN telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, diskusi, hingga pengesahan.

    “Prosesnya melibatkan partisipasi publik, bahkan kami mengundang lima profesor untuk memberikan masukan terkait revisi undang-undang ini,” ucapnya.

    Kelima profesor itu, yakni Prof Dr Yetty Komalasari Dewi (Universitas Indonesia), Prof Dr Paripurna P Sugarda (FH UGM), Prof Didik J Rachbini (FEB UI), Dr Yuli Indrawati (FH UI), dan Dr Toto Pranoto sebagai Senior Consultant di Lembaga Manajemen FEB UI.

    Salah satu poin utama dalam UU BUMN yang baru adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara). Firnando menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi untuk mengonsolidasikan dividen dari seluruh BUMN dan mengoptimalkan pengelolaan investasi.

    “BPI Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam mengelola dividen serta investasi dari seluruh BUMN agar lebih terstruktur dan efisien,” ungkapnya.

    Panja RUU BUMN telah menyetujui 2.382 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang tetap dipertahankan dari undang-undang sebelumnya, serta 11 DIM yang mengalami perubahan. Setelah pengesahan ini, undang-undang hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Proses selanjutnya tinggal menunggu persetujuan Presiden,” pungkas Firnando.

    Pengesahan revisi UU BUMN dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

  • BUMN Karya Butuh Merger, KAI Wajib Satu Atap dengan INKA – Page 3

    BUMN Karya Butuh Merger, KAI Wajib Satu Atap dengan INKA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai langkah merger di perusahaan pelat merah harus dilakukan. Misalnya pada BUMN Karya dan BUMN sektor perkeretaapian.

    Diketahui, langkah awal konsolidasi BUMN Karya ditarget selesai Kuartal I-2025 ini. Toto bilang, BUMN konstruksi ini memang perlu digabung.

    “BUMN Karya memerlukan merger ini dengan berbagai alasan,” kata Toto kepada Liputan6.com, Selasa (7/1/2025).

    Perlu diketahui, jumlah BUMN Karya akan dipangkas dari 7 menjadi tersisa 3 BUMN dengan keahlian masing-masing. Diantaranya, jalan tol, konstruksi gedung, hingga engineering, procurement, construction (EPC).

    Toto menerangkan, penggabungan itu bisa mengurangi persaingan. Artinya, kategorisasi bisnis tadi akan memperkuat keahliannya masing-masing.

    “Paling utama adalah strategi konsolidasi aset dan kemudian mengurangi persaingan tidak sehat akibat duplikasi bisnis,” tegasnya.

    Informasi, ada tiga jenis penggabungan BUMN Karya. Pertama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan masuk ke PT Hutama Karya (Persero). Kedua, menggabungkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Brantas Abhipraya dan Nindya Karya.

    Ketiga, menggabungkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

    Holding KAI-INKA

    Toto turut merespons rencana penggabungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Menurutnya, keduanya perlu digabung untuk meningkatkan kinerjanya.

    “Terkait merger KAI dan INKA , menurut saya keputusan restrukturisasi model holding-sub holding mungkin bisa memberikan efek value creation yang lebih cepat. Misal KAI menjadi holding dan INKA sebagai sub holding,” ucapnya.

    Hal tersebut sejalan dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin mendapuk KAI jadi holding perusahaan pelat merah sektor perkeretaapian. Rencana ini sebetulnya sempat mencuat beberapa waktu lalu.

    Toto memandang, efisiensi bisnis KAI-INKA bisa semakin baik dan produktivitas juga meningkat. Perlu dicatat, KAI merupakan operator angkutan kereta api di Indonesia dan INKA merupakan produsen kereta api lokal.

    “KAI memberikan arahan strategis yang akan dicapai dalam jangka panjang dan strategi INKA menyesuaikan dengan masterplan holding yang telah ditetapkan. Ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” pungkasnya.

  • Erick Thohir Lanjutkan Merger BUMN di 2025, Apa Untungnya? – Page 3

    Erick Thohir Lanjutkan Merger BUMN di 2025, Apa Untungnya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyusun rencana penggabungan perusahaan pelat merah di 2025. Rencana ini jadi tindak lanjut pemangkasan jumlah BUMN jadi tersisa 30 perusahaan saja.

    Merger BUMN disebut bisa menungkatkan kinerja perusahaan negara. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengamini ada manfaat dari perampingan jumlah BUMN.

    “Merger itu salah satu strategi yang bisa ditempuh korporasi dalam proses meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terutama pada korporasi yg memiliki line of business yang serupa,” kata Toto kepada Liputan6.com, Selasa (7/1/2025).

    Dia mencatat setidaknya ada 3 jenis manfaat dari adanya penggabungan di tubuh perusahaan pelat merah. Pertama, daya tawar BUMN bisa meningkat seiring dengan penambahan skala bisnisnya.

    “Dari mana sumber value creation merger? Pertama tentu konsolidasi aset yang makin besar sehingga bargaining position perusahasn di depan mitra atau kreditur makin kuat,” ucapnya.

    Kedua, mengurangi jenis bisnis serupa yang dijalankan BUMN. Misalnya, ada satu bisnis yang dijalankan oleh 2 BUMN berbeda. Ketika bisnis itu digabung dalam satu payung, maka kinerjanya disebut bisa semakin meningkat.

    Ketiga, pembagian pelayanan yang menghasilkan efisiensi bisnis. Fokusnya bisnis dinilai bisa meningkatkan efisiensi perusahaan.

    “Kedua adalah hilangnya efek duplikasi bisnis sehingga kinerja meningkat. Ketiga adalag sharing services sehingga efisiensi meningkat,” tegas dia.

    Dia mengambil contoh merger PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ini merupakan penggabungan dari Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV. Setelah digabung, Pelindo dibagi ke 4 regional dengan hasil efisiensi jasa kepelabuhanan.

    “Misal Merger Pelindo disektor pelabuhan sudah diklaim menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan saat mereka masih berdiri sendiri (stand alone),” ungkapnya.

  • BP Danantara, Game Changer Baru Investasi Asing untuk Transformasi Ekonomi Indonesia – Page 3

    BP Danantara, Game Changer Baru Investasi Asing untuk Transformasi Ekonomi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan BP Danantara, sebuah lembaga hybrid yang menggabungkan konsep Sovereign Wealth Fund dan Strategic Investment Fund. 

    Keberadaan BP Danantara diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

    Menurut Konsultan Ekonomi Toto Pranoto, BP Danantara dirancang untuk tidak hanya mengelola portofolio investasi yang ada, tetapi juga secara aktif menarik investor asing untuk bergabung dalam proyek-proyek strategis. Model ini memungkinkan sinergi antara dana lokal dan internasional untuk mengurangi risiko investasi.

    “BP Danantara ini akan menjadi model hybrid, menggabungkan Sovereign Wealth Fund sekaligus Strategic Investment Fund. Selain mengelola investasi yang ada, lembaga ini bertujuan mengundang investor asing agar berinvestasi bersama di proyek-proyek strategis,” jelas Toto dalam seminar di Hotel Mercure, Senin (23/12/2024).

    Presiden Indonesia telah menginstruksikan bahwa BP Danantara akan memprioritaskan investasi di tiga sektor utama yaitu Ketahanan Pangan guna mendukung inisiatif pertanian dan logistik. Lalu, Ketahanan Energi untuk mendorong investasi energi baru dan terbarukan. Lalu Ketahanan Kesehatan untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.

    “Misalnya, di sektor kesehatan, BP Danantara diharapkan bisa menarik investor untuk membangun fasilitas kesehatan modern. Ini akan memberikan manfaat besar, baik bagi investor maupun masyarakat,” tambah Toto.

     

     

  • Punya Jasa Besar Geber Infrastruktur, BUMN Karya Perlu Diperkuat

    Punya Jasa Besar Geber Infrastruktur, BUMN Karya Perlu Diperkuat

    Jakarta –

    Pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir di Indonesia menjadi cukup signifikan. Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai 2014 hingga akhir Oktober kemarin menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program utama.

    Ada setidaknya dua peran utama infrastruktur yang dikebut pembangunannya. Pertama sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Yang kedua sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

    Dalam angka, sudah ada 2.432 km pembangunan jalan tol yang dilakukan selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada juga 53 bendungan yang selesai dibangun dari target 61 bendungan.

    Kemudian ada juga 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

    Ada juga 27 bandar udara baru dan rehabilitasi dilakukan pada 64 bandara. Total saat ini sudah ada 91 bandar udara beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut ada juga 28 pelabuhan baru serta rehabilitasi dilakukan pada 165 pelabuhan. Dengan begitu, total saat ini Indonesia memiliki 193 pelabuhan.

    Di sisi lain ada juga beberapa infrastruktur modern yang dibangun, mulai dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Ringan LRT Jabodebek, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Perusahaan pelat merah di sektor karya menjadi mesin pembangunan yang dilakukan pemerintah selama 10 tahun ke belakang. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengatakan BUMN Karya telah menjalankan penugasan yang diberikan dengan baik.

    Capaian-capaian pembangunan yang dilakukan sudah dilakukan perlu diacungi jempol. Dengan anggaran yang terbatas, BUMN Karya mampu menyelesaikan pembangunan dengan maksimal.

    “Selama ini ya sudah cukup baik, utamanya terkait penugasan. Itu semua dijalankan dengan baik. Secara umum semua target bisa dipenuhi. Misal ada bandara, jalan tol, pelabuhan itu kan terwujud juga. Dengan anggaran yang terbatas menurut saya BUMN Karya sudah maksimal,” kata Trubus ketika dihubungi detikcom, Rabu (20/11/2024).

    Trubus pun menilai masyarakat sudah cukup senang merasakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan menggaet BUMN Karya sebagai mesin utamanya.

    “Mereka melaksanakan pembangunan berdasarkan penugasan dengan baik dan masyarakat juga cukup terpuaskan dengan infrastruktur yang terbangun,” sebut Trubus.

    Dia juga menilai seharusnya BUMN Karya terus diperkuat oleh pemerintah. Sebab, masih banyak sekali pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan yang bila menggandeng swasta kemungkinan dinilai kurang menguntungkan.

    Untuk membangun infrastruktur di luar Jawa misalnya, contoh lah tol Trans Sumatera, swasta kemungkinan belum berminat bila diajak membangun. Namun, BUMN bila ditugasi akan melakukannya.

    “Memang itu kalau luar Jawa harus penugasan, kalau tidak penugasan nggak ada yang mau ya swasta,” sebut Trubus.

    Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto juga mengatakan BUMN Karya memang telah menjadi mesin pembangunan infrastruktur bagi pemerintah. Perusahaan pelat merah banyak berfungsi sebagai operator dan kontraktor bagi pemerintah.

    “Dalam konteks pembangunan infrastruktur, BUMN Karya lebih banyak berfungsi sebagai operator atau kontraktor bagi pemerintah. Baik dalam pembangunan jalan , bendungan, pelabuhan, dan lain-lain,” ujar Toto saat dihubungi detikcom.

    Catatan Toto cuma satu, pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan pembiayaan buat BUMN Karya bila ingin dijadikan sebagai mesin pendorong pembangunan infrastruktur. Sebab, dalam beberapa proyek BUMN Karya justru kesulitan pembiayaan dan ujungnya terpaksa melakukan penerbitan utang.

    “Karenanya dukungan financing pemerintah lewat PMN sangat dibutuhkan untuk membantu BUMN Karya mengurangi porsi utangnya dalam konteks pembangunan infrastruktur ini,” sebut Toto.

    (acd/acd)