Xcloud.id

Tag: Toto Pranoto

  • Pemanis Aksi Korporasi BUMN, Injeksi Modal Danantara hingga Keringanan Pajak Purbaya

    Pemanis Aksi Korporasi BUMN, Injeksi Modal Danantara hingga Keringanan Pajak Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah BUMN yang sedang menyiapkan aksi korporasi berpeluang mendapatkan tambahan modal Danantara dan keringanan pajak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Syaratnya, usulan tersebut diterima oleh otoritas yang berwenang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengakui sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang menyiapkan sejumlah aksi korporasi. BUMN yang masuk kategori penerima keringanan pajak adalah perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi hingga aksi konsolidasi.

    Adapun, permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah BUMN tengah mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Timah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhib Sadewa

    Sementara itu, Menkeu Purbaya mengemukakan bahwa keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) bersama Danantara dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Purbaya menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelah aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Di sisi lain, Purbaya turut mengungkap permintaan Rosan untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu. Untuk itu, dia menyebut tidak bisa memenuhi khusus permintaan tersebut. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” tuturnya.

    BUMN Minta Modal Danantara 

    Di sisi lain, sejumlah BUMN sedang mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PTTimah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis. 

    Emiten anggota MIND ID, TINS, diketahui tengah menyiapkan proposal bisnis untuk memperoleh suntikan modal dari Danantara Indonesia. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program hilirisasi. 

    Selain itu, Krakatau Steel meminta suntikan modal kerja senilai US$500 juta atau setara dengan Rp8,3 triliun kepada Danantara. Dana itu bertujuan mempercepat restrukturisasi utang serta pemulihan bisnis perseroan.

    Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham KRAS berada di level Rp386 per saham atau melonjak 282,18% year to date (YtD). Adapun saham TINS turut melesat 200% YtD menuju level Rp3.210 per saham. 

    Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan, menyatakan bahwa kenaikan harga saham tersebut sepenuhnya merupakan respons pasar atas kinerja dan langkah transformasi yang dilakukan perseroan.

    “Fluktuasi saham KRAS ini murni didorong oleh respons pasar dan tidak ada informasi atau kejadian material yang belum diumumkan ke publik,” ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (25/11/2025). 

    Akbar menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini masih fokus menjalankan program transformasi yang mencakup efisiensi operasional, perbaikan struktur biaya energi, hingga optimalisasi portofolio anak usaha. 

    Ilustrasi Krakatau Steel

    Oleh karena itu, dia menilai penguatan harga saham KRAS mencerminkan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja perusahaan, mulai dari restrukturisasi operasional, perbaikan keuangan, hingga potensi meningkatnya permintaan baja sejalan dengan proyek hilirisasi industri nasional.

    “Namun sekali lagi, ini adalah persepsi pasar dan bukan sesuatu yang dapat kami kontrol. Kami menghargai kepercayaan investor dan akan terus memastikan tata kelola yang kuat,” tuturnya

    Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani, menuturkan kenaikan harga komoditas timah dan penertiban tambang ilegal disebut menjadi dua faktor utama pemicu lonjakan saham TINS. 

    Dia menuturkan harga timah terus menguat dan sempat menyentuh level US$ 38.000 per ton. Kenaikan harga komoditas ini membuat saham TINS yang sebelumnya berada di kisaran Rp1.000 per saham kini telah menyentuh level Rp3.000, sehingga memberikan keuntungan besar bagi banyak investor. 

    “Hal tersebut merupakan salah satu sweetener bagi investor untuk mengoleksi saham PT Timah,” ucapnya dalam paparan publik, Kamis (20/11/2025).

    Tanggapan Pengamat

    Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan pengajuan dana oleh BUMN kepada Danantara Indonesia dinilai wajar, khususnya untuk kebutuhan restrukturisasi maupun ekspansi bisnis.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1/2025, yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN, termasuk hasil keuntungan dan dividen berada di bawah kewenangan Danantara. Dampaknya, penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah untuk perusahaan pelat merah menjadi lebih terbatas.

    “Oleh karena itu, pengajuan dana ke Danantara perlu dilengkapi dengan proposal bisnis yang jelas dan komprehensif, terutama terkait kelayakan investasi untuk ekspansi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Sementara untuk proposal restrukturisasi, lanjutnya, perlu ada rencana yang terperinci mengenai kapan perbaikan kinerja akan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan atau going concern BUMN bersangkutan.

    Toto menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penyaluran dana dari Danantara memberikan nilai tambah yang nyata bagi BUMN dan mendukung efisiensi pengelolaan aset negara. 

    Terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa upaya optimalisasi BUMN memang perlu dilakukan. Untuk itu, permintaan likuiditas menjadi penting dalam upaya tersebut. 

    “Dalam rangka ekspansi bisnis ini mampu memperkuat kinerja perseroan depan, dan ini sudah price in oleh kondisi kenaikan harga saham, terutamanya TINS dan KRAS. Jadi dukungan modal itu juga penting,” ucap Nafan.  

  • Media Asing Sorot WNA Boleh Jadi Direksi BUMN RI, Bilang Ini

    Media Asing Sorot WNA Boleh Jadi Direksi BUMN RI, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan pemerintah untuk mencabut larangan puluhan tahun yang menghalangi warga negara asing (WNA) menduduki posisi manajemen puncak di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia telah menarik perhatian media dan analis asing.

    Media Singapura, Channel News Asia (CNA), dalam laporannya, Jumat (24/10/2025) menyoroti langkah kebijakan ini. Hal ini diharapkan pemerintah dapat mendorong kepercayaan investor dan mengadopsi praktik terbaik internasional.

    Secara rinci, CNA menuliskan bagaimana residen Prabowo Subianto pekan lalu mengumumkan bahwa WNA kini dapat memimpin BUMN Indonesia, sebuah langkah yang mengakhiri larangan yang telah berlaku sejak tahun 1960. Keputusan ini direalisasikan melalui amandemen Undang-Undang BUMN yang disahkan pada 2 Oktober, memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) untuk mengesampingkan syarat kewarganegaraan Indonesia untuk posisi direktur jika dianggap perlu.

    Sebagai implementasi awal, Danantara mengumumkan bahwa maskapai pelat merah Garuda Indonesia telah menunjuk dua WNA ke manajemen puncaknya yakni Balagopal Kunduvara sebagai Chief Financial Officer (mantan eksekutif Singapore Airlines) dan Neil Raymond Mills sebagai Director of Transformation. Penunjukan ini ditujukan untuk memulihkan profitabilitas Garuda yang telah merugi.

    Para pengamat ekonomi asing dan domestik menyambut baik potensi manfaat dari kebijakan ini. Hal ini dirasa perlu untuk mempelajari best practices yang telah berlaku di perusahaan asing.

    “Kehadiran ekspatriat diharapkan dapat membawa perbaikan dalam tata kelola (governance),” kata Ekonom dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, yang dikutip laman itu.

    Senada, Tauhid Ahmad, peneliti senior di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa pencabutan larangan selama puluhan tahun itu sudah lama tertunda. Ia menekankan perlunya SDM berkelas dunia.

    “Jika Indonesia ingin menjadi pemain global, negara ini membutuhkan orang-orang dengan pengalaman internasional. Mereka yang memiliki latar belakang seperti itu dapat membantu mempercepat kemajuan lebih cepat,” ujarnya.

    Walau begitu, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memperingatkan bahwa merekrut WNA yang berpengalaman belum tentu akan menyelesaikan masalah struktural BUMN seperti intervensi politik, tumpang tindih mandat, dan inefisiensi birokrasi.

    “Pemerintah harus fokus pada reformasi mendasar: meningkatkan insentif, mendorong persaingan, dan memperkuat tata kelola. Mandat sosial harus diberi kompensasi yang layak, gaji eksekutif dikaitkan dengan hasil, peraturan dirancang untuk mendorong inovasi dan audit diperkuat,” tuturnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonom Nyatakan Larangan Rangkap Jabatan Dinilai Kunci Cegah Konflik Kepentingan di BUMN

    Ekonom Nyatakan Larangan Rangkap Jabatan Dinilai Kunci Cegah Konflik Kepentingan di BUMN

    JAKARTA – Larangan bagi wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN penting untuk mencegah konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini dinyatakan langsung oleh Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto.

    Usai sebelumnya melarang menteri untuk merangkap jabatan, pemerintah dan DPR RI kini tengah membahas larangan serupa bagi wamen dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    “Posisi wamen itu lebih ke arah fungsi regulator, jadi kalau kemudian menjabat komisaris BUMN, apalagi dalam bidang yang beririsan, tentu akan menimbulkan conflict of interest,” kata Toto Pranoto, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Selain potensi terjadinya konflik kepentingan, ia menuturkan keterlibatan wamen dalam jajaran komisaris BUMN dapat membuat penegakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi kurang ideal.

    “Rangkap jabatan itu cenderung mengurangi kualitas pengawasan dari dekom (dewan komisaris), karena terkadang ada conflict of interest. Di satu sisi harus tegas dalam implementasi regulasi, namun sebagai dekom BUMN ada kepentingan perusahaan yang juga perlu diprioritaskan,” ujarnya.

    Tidak hanya melarang menteri dan wakil menteri, Toto juga mendukung jika larangan rangkap jabatan tersebut juga diterapkan bagi pejabat eselon I maupun eselon II kementerian, mengingat hal tersebut dapat pula mengurangi dampak benturan kepentingan.

    “Jadi, dengan model ini, semoga kualitas pengawasan oleh dekom dengan figur yang lebih independen dan kredibel bisa (menjadi) lebih baik,” ucapnya.

    Rencana pelarangan wamen untuk merangkap jabatan dalam RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Kamis (25/9), Komisi VI DPR RI, yang memiliki ruang lingkup di bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN, menegaskan upaya untuk meningkatkan transparansi keuangan negara melalui revisi aturan BUMN.

    “Di era ini semangatnya kami lagi bersih-bersih, ingin sekali semuanya manfaat dari BUMN ini bisa dirasakan oleh rakyat,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Kawendra Lukistian.

    Senada, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menuturkan bahwa perubahan UU BUMN tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah agar semua pengelolaan negara diselenggarakan secara bersih, transparan, berintegritas, dan wajib tunduk pada pengawasan hukum publik.

    Fraksinya bahkan menyarankan agar larangan tersebut juga berlaku untuk semua pegawai kementerian, termasuk pejabat eselon I dan eselon II.

  • Ambisi Danantara Pertebal Kepemilikan Saham Freeport dengan Harga Cuma-cuma

    Ambisi Danantara Pertebal Kepemilikan Saham Freeport dengan Harga Cuma-cuma

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mengebut kembali negosiasi penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah jalan di tempat selama 2 tahun terakhir.

    Dalam perkembangan terbaru, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengupayakan agar pemerintah melalui holding BUMN tambang MIND ID dapat menambah kepemilikan sebesar 12% di PTFI. Target baru ini lebih besar dari rencana semula yang hanya sebesar 10%.

    CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa rencana akuisisi saham tersebut masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya target malah 12% [penambahan saham di PTFI]. Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” kata Rosan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Selasa (16/9/2025).

    Saat ini, 51,23% saham PTFI telah dikuasai oleh MIND ID dan sisanya 48,77% digenggam oleh Freeport-McMoRan Inc (FCX). Akuisisi tambahan saham 12% akan mempertebal kepemilikan saham Indonesia di salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia menjadi 63,23%.

    Menurut Rosan, pembahasan teknis akuisisi tambahan saham tersebut kini sudah memasuki tahap akhir. Dia pun memastikan bahwa upaya penambahan saham ini tidak akan membebani keuangan negara.

    “Free of charge [gratis], mantap kan,” ujarnya sambil tersenyum.

    Adapun, divestasi tambahan saham Freeport ini menjadi salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, seiring mulai adanya kepastian negosiasi penambahan saham, pihaknya juga akan memproses perpanjangan IUPK Freeport.

    “Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” kata Bahlil usai menghadiri rapat terbatas terkait Stimulus Ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

    Tahun lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan baru yang mengakomodasi percepatan pengajuan perpanjangan IUPK Freeport.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis (31/5/2024).

    Lewat PP tersebut, Jokowi memastikan PTFI bisa mendapatkan perpanjangan kontrak tambang setelah memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri dan telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

    Sebelumnya, Freeport-McMoRan menyatakan bahwa pengajuan permohonan perpanjangan IUPK akan dilakukan pada 2025.

    Selain itu, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Kathleen Quirk juga mengungkapkan bahwa penawaran saham tambahan PTFI untuk Indonesia akan berasal dari kepemilikan saham Freeport-McMoran dan pengalihan saham baru akan dilakukan pada 2041. Adapun, penawaran harga divestasi akan mengacu nilai buku pada akhir 2041.

    “Dan harga yang dibayarkan pada saat itu akan menjadi penggantian modal yang telah dikeluarkan antara sekarang dan 2041,” kata Quirk pertengahan tahun lalu.

    “Pada dasarnya, ini hanyalah penggantian nilai buku dari apa yang ada untuk mendapatkan manfaat dari periode setelah 2041. Jadi pada dasarnya, lihatlah pada nilai buku di akhir tahun 2041 dan persentase pro rata, 10% saham kami akan dialihkan dan itu akan menjadi harga pembelian yang akan menjadi penggantian modal,” jelasnya.

    Keuntungan dan Risiko Penambahan Saham Freeport

    Sementara itu, pengamat menilai penambahan saham di PTFI dapat memperkuat posisi pemerintah dalam menerima manfaat ekonomi dan finansial dari perusahaan tambang tersebut.

    Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai apabila Indonesia berhasil meningkatkan share di PTFI, tentu akan bagus dilihat dari sisi manfaat ekonomi dan finansial ke depan.

    “Potensi dividen bisa lebih besar, demikian pula cash flow akan makin bisa dikontrol oleh owner mayoritas yaitu MIND ID. Sebagai pemilik mayoritas, tentu bargaining position ke Freeport juga bisa lebih kuat,” jelas Toto kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan kesiapan dana untuk menambah saham di PTFI tersebut. Pun, Toto mengingatkan jangan sampai pemerintah mengambil utang baru demi membiayai akuisisi yang dilakukan MIND ID. Oleh karena itu, kesiapan pendanaan perlu dihitung secara cermat oleh pemerintah.

    “Aspek pendanaan jangan fokus di utang saja, bisa juga misal dengan asset backed securitization sehingga mengurangi tekanan utang,” imbuh Toto.

    Lebih lanjut, Toto menuturkan bahwa dengan menjadi mayoritas pemegang saham, maka posisi vital makin kuat di pihak Indonesia. Sementara itu, tambang PTFI saat ini di Grasberg, Papua Tengah perlu penguasaan teknologi tinggi. 

    Oleh karena itu, MIND ID harus mempersiapkan kemampuan untuk mengatasi permasalahan itu.

    “Jadi perlu langkah persiapan lebih kuat dan strategis supaya saat transaksi berhasil maka pihak Indonesia juga sudah ready untuk mempertahankan kinerja operasional yang sudah dicapai saat ini,” kata Toto.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, penambahan saham di PTFI harus menjawab dua pertanyaan besar. 

    Pertama, apakah pemerintah dengan akuisisi saham lebih besar bersedia menyelesaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan PTFI?

    “Kalau saham makin besar tapi eksternalitas negatif PTFI ditanggung pemerintah, ini namanya ketiban masalah bukan malah untung,” kata Bhima. 

    Kedua, apakah dengan saham lebih besar pemerintah bisa memastikan nilai tambah produk tembaga dan emas PTFI dirasakan lebih banyak oleh masyarakat? 

    Menurut Bhima, kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, penambahan saham di PTFI menjadi percuma. Dia menambahkan bahwa, penambahan saham itu semangatnya tidak bisa sekadar nasionalisme sempit, tetapi perlu pertimbangan ruang fiskal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan uji kelayakan secara transparan.

    “Uji kelayakan yang transparan dan pelibatan masyarakat terdampak baik di Papua lokasi tambang dan di Gresik,” kata Bhima.

  • Suara Pakar Terbelah soal Merger Pelita Air dengan Garuda (GIAA)

    Suara Pakar Terbelah soal Merger Pelita Air dengan Garuda (GIAA)

    Bisnis.com, JAKARTA —Rencana merger maskapai penerbangan keluarga BUMN, Pelita Air dengan Garuda Indonesia (GIAA) membawa pertentangan dari sisi pakar. 

    Langkah PT Pertamina (Persero) fokus menggarap bisnis berbasis energi dengan melepas Pelita Air lantas membuka polemik lama, yakni merger PT Pelita Air Service dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sejumlah pakar mengemukakan pandangan berbeda soal rencana aksi korporasi ini. 

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie melihat bahwa masing-masing maskapai—Garuda Indonesia dengan layanan penuh, Citilink sebagai maskapai hemat, dan Pelita Air yang tengah tumbuh—memiliki posisi yang kuat dan karakter berbeda. Dia pun menyayangkan bila identitas ketiganya melebur karena menghilangkan keunikan masing-masing.

    “Ada risiko kehilangan fokus segmen dan potensi terjadinya tumpang tindih layanan yang justru merugikan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025). 

    Dia menilai masing-masing maskapai memiliki basis pelanggan loyal dengan kebutuhan, selera dan daya beli yang berbeda. Dengan demikian, dia khawatir saat melebur, sebagian besar pelanggan justru pindah ke maskapai lain. 

    Dia menilai bahwa langkah yang lebih tepat adalah melalui aliansi, sebagaimana model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas setiap maskapai. Model aliansi, katanya, memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan penerbangan transit atau connecting flight, hingga kolaborasi pemasaran. 

    Dengan mempertahankan kekuatan masing-masing dan membentuk sinergi strategis, tiga maskapai ini, menurut Alvin, dapat menjadi fondasi penting dalam menghubungkan Indonesia secara efisien, kompetitif dan berkelas baik secara nasional maupun di kancah internasional.

    Sementara itu, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai tak salah jika Pertamina ingin mendivestasi Pelita, tetapi jangan dilebur dengan Garuda. 

    “Pelita sebaiknya dijual mayoritas sahamnya ke sektor swasta atau ditempatkan di bawah Danantara, setara dengan Garuda, agar kedua maskapai tetap independen,” tuturnya. 

    Gerry menjelaskan bahwa pada dasarnya Garuda dan Pelita memiliki misi yang berbeda. Garuda, tutur Gerry, berjuang keluar dari krisis, sementara Pelita masih berupaya mengutamakan kualitas layanan. Oleh karena itu, dia menilai Garuda harus mandiri tanpa intervensi pemerintah yang mengurangi kompetisi pasar. Di tengah segudang masalah Garuda, dari utang hingga manajemen, merger pun bukan menjadi solusi dan hanya akan menambah beban operasional tanpa menyelesaikan akar masalah. 

    Gerry berujar Garuda turut memiliki utang yang besar, termasuk kepada Pertamina. Jika pada akhirnya benar merger terjadi, Garuda Indonesia yang krisis bak mendapatkan ‘hadiah’ perusahaan sehat. Namun, dia menilai cara ini tetap tak menyelesaikan masalah Garuda.

    “Merger bukan solusi, melainkan cara instan yang berisiko memperburuk masalah,” tegasnya. 

    Merger dengan Pelita Air jadi Jalan Terang bagi Garuda

    Berbeda, Pengamat BUMN Toto Pranoto melihat bahwa merger menjadi jalan terang bagi Garuda dan menjalankan rencana konsolidasi BUMN. Alasannya, untuk memulihkan kinerja, Garuda Indonesia membutuhkan tambahan armada burung besi.

    Sebagai gambaran, GIAA masih membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$76,48 juta per kuartal I/2025. Meskipun, kerugian maskapai penerbangan pelat merah ini menyusut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$87,03 juta. 

    Dia pun menilai meleburnya bisnis penerbangan pelat merah dapat membuat skala ekonomi dalam pengoperasian armada lebih baik dan makin banyak area yang makin efisien, terutama fasilitas yang dapat dipikul bersama biayanya, misal fasilitas pemeliharaan pesawat. Dengan model ini dia berharap kinerja Garuda dapat lebih baik ke depan. Alhasil, GIAA memiliki kesempatan memperbaiki kinerja keuangannya. 

    “Dengan potensi pertumbuhan angkutan udara yang meningkat, terutama di domestik, maka penambahan armada akan sangat bantu tingkatkan pendapatan. Apalagi rencana perbaikan/penambahan pesawat baru Garuda dari PMN Danantara belum sepenuhnya selesai,” jelasnya. 

    Terpisah, Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan memandang kendati Pertamina akan kehilangan aset maupun nama Pelita Air, Garuda akan beroperasi lebih efisien terutama dari sisi operasional, karena dapat dikelola dalam satu kantor. 

    Keuntungan lainnya, yakni Garuda akan dapat suntikan aset dan kas, karena Pelita Air termasuk perusahaan yang memperoleh laba pada tahun lalu. Pelita Air mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

    “Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah membuat bisnis penerbangan milik pemerintah sehat dulu dan terkonsentrasi. Makin banyak BUMN yang bergerak di sektor yang sama, membuat bisnis BUMN tidak efisien,” tuturnya. 

  • Danantara Bakal Luncurkan Patriot Bonds, Ini Fungsinya – Page 3

    Danantara Bakal Luncurkan Patriot Bonds, Ini Fungsinya – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana mengambil alih sebagian BUMN berstatus Perusahaan Umum (Perum). Namun, prosesnya dipandang tidak akan mudah, mengingat peran BUMN Perum saat ini.

    Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai peralihan pengelolaan Perum ke Danantara tidak mudah. Mengingat perannya yang berbeda dengan perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (PT).

    “Fungsi PSO (Public Service Obligation) sebagai tugas utama adalah memastikan layanan publik berjalan lancar, baik ketersediaan maupun harga yang relatif terjangkau. Fungsi komersial dijalankan supaya aspek goingconcern perusahaan bisa terjaga,” ungkap Toto saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (26/8/2025).

    Atas dua fungsi tadi, kata Toto, Danantara tidak bisa berharap BUMN Perum fokus pada sisi komersial dan mencari keuntungan. Menurutnya, Danantara sepatutnya mengurus BUMN komersial, dan Perum tetap berada di luar pengelolaannya.

    “Saran saya apabila Danantara akan lebih fokus di BUMN Komersial, maka BUMN dengan status Perum dikeluarkan saja dari Danantara,” tegasnya.

    Asal tahu saja, Kementerian BUMN tengah melakukan review bisnis Perum. Sejalan dengan itu, Danantara juga tengah membidik sejumlah Perum untuk dialihkan statusnya dan masuk dalam kelolaannya. Saat ini, ada 10 BUMN berstatus Perum.

     

  • Pegadaian Raih Penghargaan Performance Excellence Award 2025

    Pegadaian Raih Penghargaan Performance Excellence Award 2025

    Jakarta –

    PT Pegadaian mendapatkan penghargaan Performance Excellence Award untuk kategori Excellence in Microfinance and Financial Inclusion pada ajang Investortrust BUMN Awards 2025.

    Penghargaan yang diserahkan pada Kamis (31/07) oleh Investortrust ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan dengan kinerja solid, inovasi yang menonjol, digitalisasi proses bisnis, serta komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diraih. Ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata keberhasilan dari strategi perusahaan.

    “Kami berterima kasih kepada Investortrust atas apresiasi ini. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang secara konsisten berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan strategi kami dalam memperluas jangkauan layanan mikro dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri,” ujar Damar, dalam keterangan tertulis, Senin (04/08/2025).

    Damar menambahkan bahwa penghargaan ini memotivasi Pegadaian untuk terus berinovasi dan meningkatkan digitalisasi dalam produk dan layanannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat, terutama pelaku UMKM dan segmen mikro, terhadap pembiayaan yang aman, mudah, dan terpercaya.

    Di sisi lain, Pegadaian berkomitmen menjalankan program dan layanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti produk pembiayaan mikro, hingga program pembinaan UMKM, seperti GadePreneur dan The Gade Sociopreneur. Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Pegadaian sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    Sementara itu, Ketua Dewan Juri Investortrust BUMN Awards 2025, Zulkifli Zaini menyampaikan, penghargaan diberikan untuk mengapresiasi sejumlah BUMN yang mampu memberikan kinerja terbaiknya di tengah periode yang menantang saat ini.

    “Penghargaan ini juga diharapkan mampu memacu para direksi perusahaan milik pemerintah untuk terus berkinerja baik dan mampu memberikan kontribusi pada perekonomian negara, yang pada akhirnya akan bisa menopang cita-cita Indonesia sebagai negara dengan pendapatan perkapita tinggi,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Penghargaan Investortrust BUMN Awards 2025 digelar dengan melibatkan para juri yang memiliki kapabilitas dalam menilai kinerja sebuah BUMN. Mereka terdiri atas Zulkifli Zaini selaku ketua tim juri, dan beranggotakan Toto Pranoto yang merupakan akademisi dan pengamat BUMN, serta Suria Dharma yang merupakan Deputy President Director Samuel Sekuritas, dan CEO Investortrust.id Primus Dorimulu.

    Damar mengatakan dengan semangat mengEMASkan Indonesia, Pegadaian hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui lebih dari 4000 outlet dan 240 ribu Agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudahan akses produk dan layanan melalui aplikasi Pegadaian Digital dan berbagai channel seperti Bank, E-Commerce dan aplikasi investasi.

    “Pegadaian sebagai perusahaan keuangan Non-Bank berkomitmen untuk terus memberikan solusi finansial untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan mendukung ekonomi kerakyatan, tentunya dengan tetap menjaga tata kelola yang rapi dan transparan sesuai dengan arahan Danantara,” jelas Damar.

    “Pegadaian juga merupakan lembaga pembiayaan sosial yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan inklusif. Dengan berbagai inovasi layanan dan program sosial, Pegadaian terus berupaya menciptakan dampak positif bagi komunitas dan masyarakat secara luas,” imbuhnya.

    Pada Desember 2024, Pegadaian resmi menjadi pelopor usaha Bulion dengan mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Produk dan layanan Pegadaian dapat diakses baik secara konvensional maupun digital melalui aplikasi Pegadaian Digital yang dapat di unduh melalui AppStore maupun PlayStore. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pegadaian.co.id

    (prf/ega)

  • Hilirisasi Nikel Dorong Indonesia jadi Negara Maju dan Pemain Global di Industri Baterai EV

    Hilirisasi Nikel Dorong Indonesia jadi Negara Maju dan Pemain Global di Industri Baterai EV

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong hilirisasi nikel sebagai strategi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional dan membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV). Langkah ini tidak hanya mendukung transisi menuju energi hijau, tetapi juga membuka jalan menuju status sebagai negara industri maju.

    Sejalan dengan komitmen Net Zero Emission 2060, pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam transisi energi Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, langkah ini juga membuka peluang pengembangan teknologi bersih serta mendorong infrastruktur ramah lingkungan.

    Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia. Jika dijalankan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai, program ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri nasional tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju berbasis energi bersih.

    Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi akan memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil peran strategis di pasar global.

    “Selama ini kan Indonesia mengandalkan konsumsi gitu ya. Kalau manufaktur yang tadi berkembang karena adanya industrialisasi, maka di dalam kemungkinan Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang berbasis pada industri,” ujar Fahmy saat dihubungi media, dikutip Jumat, 27 Juni.

    Fahmy menekankan pentingnya investasi yang tidak berhenti hanya pada tahap pembangunan smelter, tetapi berlanjut hingga tahap akhir seperti pembuatan baterai atau bahkan kendaraan listrik. Ia juga menyoroti pentingnya transfer teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

    “Kalau misalnya tenaga kerja kita belum memenuhi syarat tadi, maka harus ada kesepakatan tentang transfer of technology. Paling tidak lima tahun itu proses, nah lima tahun yang kedua tenaga kerja Indonesia sudah mampu sendiri untuk menghasilkan baterai listrik,” ucapnya.

    Hilirisasi nikel membawa sejumlah manfaat strategis, yaitu meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi asing, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai dunia. Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada di posisi ideal untuk menjadi pemain utama dalam energi hijau global.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan mulai kepemimpinan Jokowi memberikan kontribusi cukup besar untuk Indonesia.

    “Hilirisasi nikel jelaas memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara,” ujar Toto.

    Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri ini harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan perhatian terhadap dampak lingkungan serta manfaat bagi ekonomi lokal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada manipulasi yang berakibat kepada kerugian negara.

  • Dewan Direksi Diuntungkan Undang-Undang BUMN, Kenapa? – Page 3

    Dewan Direksi Diuntungkan Undang-Undang BUMN, Kenapa? – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah jajaran dewan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirombak dalam kesempatan rapat umum pemegang saham (RUPS). Pengamat BUMN, Toto Pranoto melihat hal tersebut sebagai langkah strategis untuk pengelolaan perusahaan pelat merah.

    “Pergantian Direksi BUMN yang saat ini terjadi di beberapa tempat saya kira menunjukkan keinginan dari pengelola BUMN saat ini, BPI Danantara untuk bisa mendapatkan the best talent untuk mengelola BUMN,” kata Toto kepada wartawan, ditulis Jumat (30/5/2025).

    Dia menyadari adanya perbedaan pendapat dalam penentuan bos-bos BUMN. Namun, sosok dengan kualifikasi yang tepat, dinilai menjadi dasar penunjukkannya.

     

  • Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.

    Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.

    Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.

    “Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.

    Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun

    Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

    Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Sumber : Antara