Tag: Tony Blair

  • Sri Mulyani Masuk Dewan Pengawas Danantara, Tony Blair Tunggu Izin

    Sri Mulyani Masuk Dewan Pengawas Danantara, Tony Blair Tunggu Izin

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani memastikan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masuk dalam jajaran dewan pengawas Danantara.

    Rosan mengungkapkan hal ini saat menanggapi pertanyaan mengenai posisi strategis Sri Mulyani dan mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair di Danantara.

    “Menteri Keuangan ada kok di dewan pengawas tadi. Ada di bagian dewan pengawas,” kata Rosan seusai pengumuman struktur pengurus Danantara yang berlangsung di Graha CIMB, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Sementara itu, terkait keterlibatan Tony Blair, Rosan menjelaskan pihaknya masih menunggu izin dari negara atau instansi tempat Blair bekerja.

    “Untuk Tony Blair, seperti saya sampaikan, ada clearance dari state dari negara itu diperlukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Rosan hanya menyebut nama Erick Thohir, Muliawan Hadad, serta para menko dan mensesneg yang akan mengisi kursi dewan pengawas.  

    Diketahui, BPI Danantara baru saja mengumumkan daftar pejabat di struktur kelembagaannya, meski masih ada nama-nama baru yang akan melengkapi jajaran tersebut.Beberapa nama yang ditunjuk sebagai dewan penasihat antara lain investor kawakan Ray Dalio dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

    Selain itu, jajaran managing director (MD) diisi oleh sejumlah profesional berpengalaman, seperti Robertus Bilitea, Rohan Hafas, Arief Budiman, hingga Sanjay Bharwani.

    “Nama-nama ini masih bisa berkembang, baik di level advisor maupun tim di bawahnya,” kata Rosan.

    Ia menambahkan, beberapa nama sudah dipilih untuk bergabung dengan Danantara, tetapi masih terikat dengan perusahaan tempat mereka bekerja saat ini.

    “Kami akan terus memperbarui daftar nama-nama baru yang akan bergabung dengan Danantara,” pungkasnya terkait dewan pengawas Danantara.

  • Prabowo sebut Danantara terapkan manajemen berstandar internasional

    Prabowo sebut Danantara terapkan manajemen berstandar internasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia akan menerapkan manajemen berstandar internasional dengan melibatkan sejumlah tokoh internasional sebagai penasihat lembaga tersebut.

    Dalam arahannya kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo mengatakan peluncuran BPI Danantara Indonesia merupakan terobosan besar yang dilakukan pemerintah.

    “Saya yakin manajemen semua aset di bawah Danantara akan lebih baik karena kita akan pakai manajemen yang berstandar internasional. Juga dengan beberapa penasihat-penasihat tingkat internasional, kita ingin mengajak,” kata Prabowo.

    Sejumlah tokoh internasional yang sudah masuk struktur kepengurusan Danantara, yakni investor asal Amerika Serikat Ray Dalio dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai Dewan Penasihat.

    Menurut Prabowo, peluncuran Danantara Indonesia merupakan sebuah keputusan yang berani karena mengonsolidasikan seluruh aset dan dana BUMN untuk dikelola dalam satu lembaga.

    Karena dana dan aset BUMN merupakan kekuatan ekonomi pemerintah, Prabowo meminta pengelolaan dana harus dilakukan sebaik-baiknya dan setransparan mungkin dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

    Kepala Negara menekankan kepada pimpinan Danantara untuk hati-hati dalam mengambil keputusan.

    “Kalau perlu keputusan-keputusan itu diambil secara hati-hati dan kalau perlu, tidak perlu terlalu cepat. Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita. Harus dijaga dengan baik,” kata Prabowo.

    Oleh karenanya, Presiden meminta pengawasan dan penilaian risiko sangat berlapis sehingga tokoh masyarakat dari berbagai kalangan bisa ikut mengawasi.

    Selain itu, seluruh kebijakan yang dikeluarkan pimpinan Danantara harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan setiap saat.

    Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia yang diluncurkan pada 24 Februari 2025 berperan dalam mengoptimalisasi aset-aset BUMN untuk diinvestasikan dalam berbagai proyek strategis berjangka panjang.

    Danantara sebagai dana kekayaan negara mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Presiden Prabowo memaparkan gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar AS akan diprioritaskan untuk proyek strategis, antara lain hilirisasi nikel bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KemenPANRB dan TBI perkuat kolaborasi wujudkan pemerintahan digital

    KemenPANRB dan TBI perkuat kolaborasi wujudkan pemerintahan digital

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Tony Blair Institute (TBI) memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan digital di Jakarta (14/3).

    Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan.

    “Untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan prioritas tersebut,” kata Rini, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan pada pertemuan dengan tim TBI, pihaknya memperkuat kolaborasi khususnya pada pemerintahan digital.

    Kedua pihak membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan.

    Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini.

    Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan di antaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.

    “Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap dia.

    Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes atau hasil bersama untuk meningkatkan efektivitas, rekonstruksi, dan sinergi antarprogram.

    Disebutkan bahwa terdapat dua hasil bersama yang menjadi fokus, yaitu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan transformasi digital pemerintah.

    Dirinya berharap kerja sama dengan TBI dapat berlanjut dan berperan dalam akselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan dengan perhatian pada beberapa hal.

    Beberapa hal dimaksud, antara lain penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis melalui pengembangan praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah yang berkelanjutan (INA Pas, INA Ku, dan INA Gov).

    TBI, kata dia, juga dapat melakukan sinergi dengan lintas pemangku kepentingan serta memfasilitasi akses dan kolaborasi dengan mitra pembangunan, termasuk peluang pendanaan dari lembaga donor global seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), dan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP).

    Untuk itu, ia berharap Kementerian PANRB bersama TBI juga dapat menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan, mencakup indikator keberhasilan transformasi digital guna memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola berbasis teknologi.

    Sementara itu, Country Director TBI Shuhaela Haqim mengaku siap melanjutkan kolaborasi bersama Kementerian PANRB dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia.

    TBI dan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dalam bidang pemerintahan digital sejak tahun 2023.

    “Tentunya TBI mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Kementerian PANRB bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia,” kata Shuhaela dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • investor AS Ray Dalio resmi masuk kepengurusan Danantara

    investor AS Ray Dalio resmi masuk kepengurusan Danantara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan: investor AS Ray Dalio resmi masuk kepengurusan Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan investor asal Amerika Serikat Ray Dalio resmi masuk dalam struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai Dewan Penasihat.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan belasan pengusaha besar Indonesia dan Ray Dalio, serta para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    “Insya Allah,” kata Rosan singkat menjawab pertanyaan media soal kepastian Ray Dalio sebagai Dewan Penasihat BPI Danantara.

    Rosan menjelaskan bahwa kehadiran Ray Dalio dalam pertemuan di Istana Merdeka untuk membagikan pengalamannya soal investasi kepada para pengusaha. Hal ini, menurutnya, menandakan bahwa Ray kini resmi menjadi bagian dari BPI Danantara.

    Ray Dalio menjadi Dewan Penasihat BPI Danantara berdampingan dengan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang sebelumnya juga dipastikan oleh Rosan sebagai Dewan Penasihat.

    “Kalau hari ini (Ray) datang ke sini, kemudian beliau sharing dengan kami, kemudian dengan ini ya tentunya beliau juga apa, kalau saya bilang ya Alhamdulillah lah tadi kita sih sudah salaman itu aja,” kata Rosan.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kepastian Ray Dalio masuk dalam struktur Danantara, Rosan kemudian menjawab dengan mengacungkan kedua ibu jarinya, seakan mengiyakan pertanyaan awak media.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto mempertemukan belasan pengusaha besar asal Indonesia dengan investor asal Amerika Serikat Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas salah satunya pengelolaan aset dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

    Dalam pertemuan itu, Ray Dalio duduk diapit oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Danantara Indonesia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu BUMN, usaha-usaha Negara. Danantara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa dalam pengelolaan aset milik BUMN itu, pemerintah menilai perlu adanya perbaikan agar kinerja dari aset tersebut cemerlang.

    Bersamaan dengan itu, Prabowo juga mengundang belasan pengusaha besar asal Indonesia dalam pertemuan itu, seperti Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal Haji Isam, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Tomi Winata, Anthony Salim, Franky Wijaya, Dato Tahir, James Riady, Chairul Tanjung dan Hilmi Panigoro.

    Sumber : Antara

  • Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Menghalangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru

    TRIBUNNEWS.COM- Dengan AS yang mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, kampanye antikebebasan berbicara sedang berlangsung di Inggris untuk merusak peluncuran buku baru, Understanding Hamas: And Why That Matters, di sebuah universitas di Inggris.

    Dalam apa yang dilihat sebagai serangan langsung terhadap kebebasan akademis, kelompok-kelompok pro-Israel terkemuka dan publikasi media Zionis telah melakukan upaya bersama untuk membatalkan acara tersebut.

    Kampanye ini melibatkan seruan agar pemerintah campur tangan, dan protes terorganisir yang ditujukan pada apa yang dianggap sebagai intimidasi terhadap pembicara dan peserta. 

    Meskipun ada upaya ini, penerbit buku telah memberi tahu bahwa London School of Economics (LSE) tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan acara tersebut, meskipun dengan keamanan yang lebih ketat.

    Digambarkan tidak sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas, buku yang disunting bersama oleh Helena Cobban dan Rami G Khouri ini disajikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gerakan yang telah menjadi pemain kunci di kawasan tersebut.

    Melalui serangkaian percakapan para ahli, buku ini meneliti transisi Hamas dari aktivisme sosial dan keagamaan ke keterlibatan politik nasional, hubungan rumit antara sayap politik dan militernya, dan evolusi ideologisnya. 

    Secara khusus, buku ini menyoroti bagaimana Hamas telah menjauh dari kecenderungan anti-Yahudi sebelumnya, dan kini membingkai perlawanannya sebagai penentangan terhadap Zionisme — sebuah ideologi politik yang menganjurkan supremasi Yahudi di Palestina — alih-alih menentang Yudaisme atau orang-orang Yahudi.

    Buku ini menantang narasi dominan Barat yang sering kali menyamakan sikap politik Hamas dengan permusuhan agama terhadap orang Yahudi, dengan tujuan memberikan perspektif yang lebih jujur ​​dan bernuansa tentang motivasi dan tindakannya.

    Cobban, seorang jurnalis kawakan dan peneliti hubungan internasional, telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari perkembangan politik dan strategis di Timur Tengah. 

    Ia adalah penulis sejumlah buku, termasuk The Palestinian Liberation Organisation , dan merupakan kolumnis lama untuk Christian Science Monitor dan Al-Hayat. 

    Pada tahun 2010, ia mendirikan Just World Books dan kemudian mendirikan Just World Educational, tempat ia sekarang menjabat sebagai presiden.

    Rekan penulis Khouri, seorang komentator dan jurnalis Kristen Palestina, juga telah menghabiskan waktu puluhan tahun menganalisis politik di wilayah tersebut. 

    Keluarganya berasal dari Nazareth, dan ia telah menjadi tokoh terkemuka dalam diskusi tentang identitas dan perlawanan Palestina.

    Dalam diskusi baru-baru ini tentang buku tersebut, Cobban menjelaskan asal usul proyek tersebut, dengan menekankan bahwa wacana publik Barat seputar Hamas telah dibentuk oleh mitos, disinformasi, dan agenda politik. 

    Ia mencatat bahwa meskipun sebagian besar diskusi tentang krisis saat ini berfokus pada dimensi kemanusiaan, hanya sedikit yang bersedia terlibat dengan kelompok tersebut. 

    Penghindaran ini, menurutnya, hanya memicu kesalahpahaman dan mencegah keterlibatan serius dengan realitas di lapangan.

    Cobban menekankan bahwa salah satu hal penting yang dapat diambil dari buku tersebut adalah bahwa Hamas tidak dapat begitu saja disingkirkan atau disingkirkan. 

    Hamas bukanlah organisasi monolitik, melainkan gerakan yang kompleks dengan berbagai konstituen dan sejarah panjang adaptasi politik. 

    Ia menunjukkan bahwa Hamas telah berulang kali mengisyaratkan kesediaannya untuk berunding, tetapi hal ini sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan Barat yang terus bersikeras agar kelompok tersebut dikecualikan sepenuhnya. 

    Buku tersebut juga menantang anggapan bahwa Hamas adalah anomali, dengan menyatakan bahwa Hamas merupakan cerminan sentimen Palestina yang lebih luas.

    Waktu peluncuran buku ini penting. Pemerintahan Trump, yang secara tradisional mendukung Israel tanpa syarat, kini terlibat dalam negosiasi langsung dengan Hamas terkait pembebasan tawanan. 

    Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mengabaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh lebih mengutamakan kelangsungan politiknya daripada mengamankan pembebasan para sandera.

    Penerbitan buku ini juga terjadi di tengah perdebatan baru mengenai kebijakan Barat terhadap Hamas. 

    Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah mengakui bahwa keputusan untuk memboikot Hamas setelah kemenangannya dalam pemilu 2006 adalah sebuah kesalahan , dan mengakui bahwa keterlibatan diperlukan untuk setiap resolusi konflik Israel-Palestina.

    Dorongan untuk menekan peluncuran buku tersebut telah memicu kemarahan di kalangan pendukung kebebasan berbicara, yang memperingatkan bahwa membiarkan tekanan tersebut untuk mendikte wacana akademis merupakan preseden yang berbahaya. 

    Para kritikus berpendapat bahwa pembatasan diskusi tentang Hamas — terutama pada saat AS sendiri terlibat dengan kelompok tersebut — mencerminkan standar ganda yang dirancang untuk membungkam perdebatan yang terinformasi tentang Palestina.

    Meskipun adanya intimidasi, acara tersebut akan tetap berjalan dengan panel pakar terkemuka, termasuk Catherine Charrett, dosen senior Hubungan Internasional di Universitas Westminster; Jeroen Gunning, profesor tamu di LSE Middle East Centre; Mouin Rabbani, salah satu editor Jadaliyya dan mantan analis di International Crisis Group; dan Michael Mason, direktur LSE Middle East Centre.

    Cobban menekankan bahwa buku ini bukan tentang mendukung atau menentang Hamas, tetapi tentang memastikan bahwa para pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran gerakan tersebut. 

    Salah satu editor Khouri menyuarakan sentimen ini, dengan menyatakan bahwa Hamas tidak dapat diabaikan dalam diskusi yang berarti tentang masa depan kawasan tersebut.

     

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Konglomerat China Bakal Jadi Penasihat Danantara? COO Bilang Gosip

    Konglomerat China Bakal Jadi Penasihat Danantara? COO Bilang Gosip

    Jakarta

    Susunan lengkap struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) hingga kini belum juga diumumkan. Badan Pelaksana BPI Danantara baru kemarin malam menyetor usulan nama-nama calon pengurus Danantara untuk dipilih Presiden Prabowo Subianto.

    Di sisi lain, berembus kabar ada konglomerat China yang diusulkan bakal masuk ke dalam unsur Dewan Penasihat Danantara. Chief Operational Officer (COO) Danantara Dony Oskaria buka suara soal kabar tersebut.

    Menurutnya, sampai sekarang belum ada yang tahu pasti siapa yang bakal dipilih Presiden menjadi Dewan Penasihat. Namun, bisa jadi konglomerat China yang diisukan masuk Dewan Penasihat disebut olehnya cuma gosip belaka.

    “Itu saya belum tahu, ya itu mungkin gosip-gosip ya,” sebut Dony ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025) kemarin.

    Dia menegaskan semua jajaran Dewan Penasihat hingga anggota Badan Pelaksana sendiri hanya Prabowo yang bisa memilih siapa saja yang berhak mengisi posisi itu. Pihaknya cuma mengusulkan nama saja.

    “Pokoknya itu semua sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan nanti presiden nanti akan menilai,” tegas Dony.

    Figur Global di Dewan Penasihat
    Yang pasti Dony menyebutkan di Dewan Penasihat nantinya bakal banyak diisi oleh figur global. Pihaknya menilai hal ini penting untuk membuat tata kelola Danantara semakin baik karena mengikuti praktik terbaik internasional.

    “Yang pasti bahwa kita karena ini menjadi satu yang baik dan bagus secara tata kelola, kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu pak presiden yang akan mengumumkan,” sebut Dony.

    “Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” lanjutnya menjelaskan.

    Nama-nama yang sebelumnya muncul seperti Eks PM Inggris Tony Blair dan investor kawakan AS Ray Dalio juga kemungkinan akan mengisi Dewan Penasihat, bukan Dewan Pengawas seperti yang dikabarkan sebelumnya.

    Sebab, Dony bilang Dewan Pengawas Danantara akan diisi langsung oleh beberapa perwakilan aparat hukum negara seperti misalnya KPK ataupun BPK. Kemudian ada juga beberapa instansi terkait, seperti misalnya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

    “Pengawas itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ada ketua KPK, BPK, ini kan semua ini artinya menunjukkan bahwa kita sangat hati-hati, karena itu yang bergabung juga profesional, yang punya niat baik. Kalau nggak mereka takut kan melihat pengawasnya segitu banyak,” sebut Dony.

    Lihat juga Video: Struktur Pengelola BPI Danantara Diumumkan Pekan Depan

    (rrd/rrd)

  • Danantara umumkan susunan lengkap dewan, tim pelaksana minggu depan

    Danantara umumkan susunan lengkap dewan, tim pelaksana minggu depan

    “Kami berikan juga tadi berikut CV-nya, karena ini benar-benar harus nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas yang tinggi. Jadi, itu yang kami laporkan. Insyaallah minggu depan nama-nama itu akan kami umumkan kepada media,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkap susunan lengkap nama-nama pengurus dan manajemen Danantara, termasuk susunan lengkap Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, komite-komite, dan tim pelaksana bakal diumumkan kepada publik minggu depan.

    Rosan menyebut jajaran pimpinan Danantara saat ini masih menggodok nama-nama untuk direkrut menjadi tim pelaksana dan manajemen Danantara bersama para penasihat dan para ahli serta perekrut profesional (headhunter).

    Dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam, Rosan memastikan nama-nama yang diumumkan itu merupakan orang-orang yang bereputasi, punya rekam jejak yang baik, ahli di bidangnya, dan punya catatan yang bersih alias tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus korupsi.

    “Harapannya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya rasa kami akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat, dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable,” kata CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani saat jumpa pers.

    Rosan menyebutkan jajaran pimpinan Danantara juga telah melaporkan nama-nama kandidat itu kepada Presiden Prabowo. Presiden pun berpesan kepada Danantara untuk memilih orang-orang terbaik, dan tidak menerima orang-orang titipan.

    “Kami berikan juga tadi berikut CV-nya, karena ini benar-benar harus nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas yang tinggi. Jadi, itu yang kami laporkan. Insyaallah minggu depan nama-nama itu akan kami umumkan kepada media,” kata Rosan.

    Rosan bersama Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Dony Oskaria, dan Kepala Pelaksana Bidang Investasi (CIO) Pandu Sjahrir menghadap Presiden Prabowo di Istana, Rabu sore, dan melaporkan kegiatan mereka selama seminggu lebih sejak Danantara resmi terbentuk pada 24 Februari.

    Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam lebih diselingi dengan buka puasa bersama.

    Sejauh ini, susunan pengurus Danantara yang telah diungkap ke publik mencakup jajaran pimpinan/kepala pelaksana seperti CEO, COO, dan CIO, kemudian Dewan Pengawas yang terdiri atas Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Sri Mulyani Indrawati serta Tony Blair keduanya sebagai Anggota Dewan Pengawas. Kemudian, ada juga dua mantan presiden, yaitu Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-7 Joko Widodo sebagai Dewan Penasihat.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tantangan Digitalisasi dan Kesenjangan di Indonesia

    Tantangan Digitalisasi dan Kesenjangan di Indonesia

    Jakarta: Revolusi Industri 5.0 menghadirkan era baru yang menggabungkan otomatisasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. 
     
    Namun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan digital hingga kurangnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan ini.
     
    Dalam The 22nd Economix International Seminar yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 11 Februari 2025, para pakar dari World Bank Group, International Telecommunication Union (ITU), serta pemangku kepentingan membahas dampak digitalisasi terhadap ekonomi global tersebut.
    Kesenjangan digital jadi hambatan besar 
    Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses dan literasi digital. Senior Digital Development Analyst dari World Bank Group, Jonathan Marskell menyatakan, peran digitalisasi bukan hanya bagian dari pembangunan infrastruktur. Data World Bank menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan akses dan sosial yang menghambat perkembangan digital Indonesia, seperti e-KTP.

    “Bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kepercayaan dalam transaksi daring, verifikasi identitas saat ini yang tidak efisien dan mahal, serta risiko keamanan dalam verifikasi identitas saat ini,” ujar Marskell dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025.
     
    Selain itu, UMKM juga kesulitan beradaptasi dengan perdagangan digital. Senior Officer Ekonomi Digital di Sekretariat ASEAN, Hazremi Hamid mengungkapkan dalam perdagangan digital, infrastruktur dan konektivitas sudah cukup kuat namun keamanan siber yang belum merata menghambat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ini.
     

    Krisis talenta digital
    Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Fahrurozi, mengungkapkan bahwa Indonesia kekurangan talenta digital. 
     
    Saat ini, hanya 19 persen pekerja memiliki keterampilan digital dasar, sementara tenaga kerja dengan keterampilan digital tingkat lanjut hanya 6 persen.
     
    “Indonesia menghadapi kekurangan 3 juta talenta digital pada 2030, yang berdampak pada daya saing global. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan pentingnya keseimbangan keterampilan teknis, kognitif, dan interpersonal,” jelas Fahrurozi.
     
    Sementara itu, Direktur Negara untuk Kegiatan ILO di Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh menambahkan, bahwa otomatisasi dapat menggantikan jutaan pekerjaan. Namun, dengan strategi yang tepat, teknologi justru bisa menciptakan peluang baru.
    Bagaimana Indonesia menyikapi tantangan ini?
    Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Direktur Lembaga Demografi UI, I Dewa Gede Karma Wisana berbagai pakar membahas strategi menghadapi tantangan digitalisasi. Ilham Akbar Habibie, Presiden International Indonesia Chamber of Commerce, menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang responsif.
     
    Niall Saville, Senior Advisor di Tony Blair Institute, menyoroti pentingnya regulasi perlindungan data dan perdagangan digital.
     
    “Negara dengan regulasi digital yang kuat lebih siap menghadapi perubahan. Indonesia harus proaktif dalam keamanan digital dan inovasi,” ujar Saville.
     

    Seminar The 22nd Economix FEB UI: Mencari Solusi untuk Revolusi Industri 5.0 diadakan di Balai Purnomo Prawiro, FISIP UI, dan dihadiri oleh tokoh nasional serta internasional. Acara terbagi dalam dua sesi utama yang membahas tantangan dan peluang dalam transformasi digital.
     
    Selain seminar, acara ini juga menghadirkan kompetisi internasional dan Model United Nations (MUN) yang melibatkan mahasiswa serta akademisi dari berbagai negara. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 5.0.
     
    Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk memastikan digitalisasi yang inklusif. Hasil seminar ini diharapkan bisa diterapkan dalam kebijakan nyata guna menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di era digital.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Duet Tony Blair & Ray Dalio Kawal Danantara, Ini Sepak Terjangnya

    Duet Tony Blair & Ray Dalio Kawal Danantara, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diresmikan Prabowo Subianto bakal memiliki pengawas top berkelas internasional. Dua tokoh internasional telah masuk radar Danantara untuk dijadikan Dewan Pengawas.

    Eks PM Inggris Tony Blair dan investor kawakan Amerika Serikat Ray Dalio santer dikabarkan bakal bergabung menjadi pengawas utama Danantara. Posisi Dewan Pengawas sendiri sudah diisi Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai wakilnya.

    Muliaman sempat buka-bukaan alasan pihaknya mengajak Tony Blair dan Ray Dalio bergabung, dia mengatakan Danantara saat ini ingin ada eksposur dari dunia internasional yang sangat kuat. Sosok macam Tony Blair dan juga Ray Dalio dapat menjadi sorotan global untuk Danantara, makanya diajak ikut bergabung.

    “Saya kira siapapun dia, yang paling penting kan exposure internasional Danantara harus kuat. Iya, (Tony Blair dan Ray Dalio) mewakili global view,” kata Muliaman ketika ditemui di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Soal kepastian Tony Blair dan Ray Dalio menjadi Dewan Pengawas, Muliaman meminta semua pihak sabar. Nantinya akan ada pengumuman resmi secara langsung soal struktur lengkap Danantara oleh CEO Rosan Roeslani.

    “Nanti akan diumumkan resmi oleh Pak Rosan,” tegas Muliaman singkat.

    Lantas siapa sebenarnya Tony Blair dan juga Ray Dalio? ini sosoknya:

    Tony Blair

    Tony Blair dikenal sebagai eks Perdana Menteri Inggris. Dia memiliki karier cemerlang di dunia politik. Semua dimulai ketika Tony Blair bergabung dalam Partai Buruh. Pada tahun 1983, Tony terpilih menjadi anggota parlemen untuk daerah pemilihan Sedgefield di County Durham.

    Pada tahun 1994, Blair memenangkan pemilihan pimpinan Partai Buruh. Ia membawa misi untuk memulai perubahan citra partai yang dikenal sebagai “Partai Buruh Baru”.

    Puncak karier politiknya adalah ketika diresmikan sebagai Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997. Tony Blair menjadi perdana menteri termuda abad ke-20 dan memimpin Inggris selama 10 tahun. Dia juga merupakan perdana menteri terlama kedua dalam sejarah Inggris pasca perang setelah Margaret Thatcher.

    Setelah tak lagi menjabat, Tony Blair diangkat menjadi utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Blair juga mendirikan Tony Blair Associates, sebuah badan yang memberikan nasehat-nasehat politik, ekonomi, dan reformasi pemerintahan.

    Jejak Tony Blair di Indonesia sudah cukup banyak. Dia pernah berkutat pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru di Indonesia. Tony pernah ditunjuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN pada 2020 silam.

    Kemudian, di tahun 2022, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional. Jokowi sempat mengundang Tony Blair untuk berkunjung di Istana Negara, dia kala itu didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Dalam keterangannya usai mendampingi presiden, Luhut mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan IKN. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

    “Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022) yang lalu.

    Ray Dalio

    Ray Dalio memang bukan sosok sembarangan. Namanya dikenal malang melintang di sektor keuangan Amerika Serikat. Dalio merupakan pendiri dan Mentor CIO, Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa asal negeri Paman Sam.

    Dalam catatan detikcom, menurut situs resmi Bridgewater Associates, Dalio merupakan lulusan Sarjana bidang Keuangan dari C.W. Post College pada 1971 lalu. Kemudian ia memperoleh gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School pada 1973.

    Dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1975, baru lah Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di sebuah apartemen dua kamar miliknya di New York City (NYC). Pada awalnya, Ray hanya membantu para investor institusional melalui konsultasi dan pengelolaan aset mereka secara aktif, terutama di pasar komoditas dan berjangka.

    Dia juga membagikan pemikiran investasinya dalam laporan riset harian ‘Bridgewater Daily Observations’ yang dikirim kepada klien perusahaan melalui Telex. Seiring berjalannya waktu, kualitas laporan yang ditulis Ray ini menarik minat para investor hingga Bridgewater berhasil mendapatkan kucuran dana institusional pertama untuk dikelola secara langsung pada 1985 lalu.

    Tidak tanggung-tanggung, dana investasi pertama yang dipercaya kepada Ray senilai US$ 5 juta dari Bank Dunia. Sejak saat itu banyak investor institusional lainnya yang kemudian ikut menitipkan dana investasi untuk dikelola secara langsung oleh Bridgewater.

    Di bawah kepemimpinan Ray, Bridgewater akhirnya menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu hingga saat ini Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

    Namun pada 2017 lalu Ray secara resmi mengundurkan diri dari jabatan CEO, yang kemudian beralih menjadi CIO. Hanya berselang 3 tahun, pada 2020 ia kemudian mengalihkan jabatannya sebagai CIO untuk fokus pada posisinya sebagai pendamping Komite Investasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evolusi strategi investasi Bridgewater.

    Proses peralihan jabatan CIO ini rampung pada September 2022 lalu, dan sejak itu Ray Dalio hanya bekerja sebagai mentor bagi para CIO dan Komite Investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Operasional, dan sebagai investor senior Bridgewater Associates.

    Menurut perhitungan Forbes, Ray Dalio memiliki kekayaan mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 229,6 triliun. Hartanya itu membuat dirinya bertengger di posisi 167 orang terkaya di dunia.

    Di Indonesia, jejaknya mulai terasa setelah Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi banyak ‘berguru’ dengan Ray Dalio untuk pembentukan Family Office di Indonesia. Luhut bahkan beberapa kali melakukan pertemuan empat mata dengan Ray Dalio.

    (hal/kil)

  • Mengenal Ray Dalio, Investor Kawakan AS yang Diajak Awasi Danantara

    Mengenal Ray Dalio, Investor Kawakan AS yang Diajak Awasi Danantara

    Jakarta

    Sosok investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio santer dikabarkan akan masuk dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalio disebut-sebut akan menjadi calon Dewan Pengawas Danantara.

    Dia adalah tokoh internasional kedua yang dikaitkan dengan Danantara, sebelum Dalio, ada eks PM Inggris Tony Blair yang juga dikabarkan akan masuk Dewan Pengawas Danantara.

    Ray Dalio memang bukan sosok sembarangan. Namanya dikenal malang melintang di sektor keuangan Amerika Serikat. Dalio merupakan pendiri dan Mentor CIO, Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa asal negeri Paman Sam.

    Dalam catatan detikcom, menurut situs resmi Bridgewater Associates, Dalio merupakan lulusan Sarjana bidang Keuangan dari C.W. Post College pada 1971 lalu. Kemudian ia memperoleh gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School pada 1973.

    Dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1975, baru lah Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di sebuah apartemen dua kamar miliknya di New York City (NYC). Pada awalnya, Ray hanya membantu para investor institusional melalui konsultasi dan pengelolaan aset mereka secara aktif, terutama di pasar komoditas dan berjangka.

    Ia juga membagikan pemikiran investasinya dalam laporan riset harian ‘Bridgewater Daily Observations’ yang dikirim kepada klien perusahaan melalui Telex. Seiring berjalannya waktu, kualitas laporan yang ditulis Ray ini menarik minat para investor hingga Bridgewater berhasil mendapatkan kucuran dana institusional pertama untuk dikelola secara langsung pada 1985 lalu.

    Tidak tanggung-tanggung, dana investasi pertama yang dipercaya kepada Ray senilai US$ 5 juta dari Bank Dunia. Sejak saat itu banyak investor institusional lainnya yang kemudian ikut menitipkan dana investasi untuk dikelola secara langsung oleh Bridgewater.

    Di bawah kepemimpinan Ray, Bridgewater akhirnya menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu hingga saat ini Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

    Namun pada 2017 lalu Ray secara resmi mengundurkan diri dari jabatan CEO, yang kemudian beralih menjadi CIO. Hanya berselang 3 tahun, pada 2020 ia kemudian mengalihkan jabatannya sebagai CIO untuk fokus pada posisinya sebagai pendamping Komite Investasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evolusi strategi investasi Bridgewater.

    Proses peralihan jabatan CIO ini rampung pada September 2022 lalu, dan sejak itu Ray Dalio hanya bekerja sebagai mentor bagi para CIO dan Komite Investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Operasional, dan sebagai investor senior Bridgewater Associates.

    Menurut perhitungan Forbes, Ray Dalio memiliki kekayaan mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 229,6 triliun. Hartanya itu membuat dirinya bertengger di posisi 167 orang terkaya di dunia.

    Perlu diketahui juga, posisi Dewan Pengawas sendiri sudah diisi Erick Thohir sebagai Media Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai wakilnya.

    Ketika dikonfirmasi soal kabar Ray Dalio masuk dalam jajaran Dewan Pengawas, Muliaman meminta semua pihak sabar. Nantinya akan ada pengumuman resmi secara langsung soal struktur lengkap Danantara oleh CEO Rosan Roeslani.

    “Nanti akan diumumkan resmi oleh Pak Rosan,” tegas Muliaman singkat ketika ditemui di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) kemarin.

    Lihat juga video: Akhiri Paradoks Indonesia, Pemerintah Bentuk Danantara

    (kil/kil)