Tag: Tony Blair

  • Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno terus mendorong percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

    Hal itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang digelar di Ruang Rapim, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Acara ini dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan Evy Haryadi; Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar; EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi Abdan Hanif Satria; dan EVP Energy Transition and Sustainability Kamia Handayani. Selain Direksi PLN, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan pertemuan MPR RI bersama PLN dan TBI merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    “Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    “Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Waketum PAN ini menilai pengalaman internasional TBI, khususnya dalam pengembangan tenaga nuklir dan diplomasi geopolitik, dapat mendukung PLN merancang kebijakan strategis di bidang nuklir.

    Tony Blair Institute (TBI), lanjut Eddy, adalah salah satu organisasi non profit yang banyak membantunya di MPR merumuskan berbagai kajian strategis di bidang ekonomi karbon dan transisi energi. Institusi lainnya yang juga berkolaborasi adalah Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center).

    “Indonesia CCS Center membantu saya dalam revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta mendorong perjanjian lintas batas (cross-border agreement) terkait penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) antara lain dengan Singapura dan Korea Selatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia masih berada di tahap awal studi kelayakan. PLN, kata dia, telah menjalin dialog dengan sejumlah pihak seperti Rosatom, NuScale, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mempelajari pengalaman negara lain.

    Evy menilai nuklir menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih. “Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    Secara khusus Eddy Soeparno mendorong PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada publik untuk mengubah persepsi bahwa nuklir identik dengan bencana.

    “Negara seperti Uni Emirat Arab misalnya yang membutuhkan dua tahun untuk kampanye edukasi hingga ke sekolah dasar sebelum membangun PLTN.

    “Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.

    Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

    (akd/akd)

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

  • KemenPAN-RB & Tony Blair Institute Kolaborasi Dorong Transformasi Digital

    KemenPAN-RB & Tony Blair Institute Kolaborasi Dorong Transformasi Digital

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikannya sebagai Presiden telah menyampaikan urgensi transformasi digital pemerintah untuk layanan bantuan sosial atau subsidi agar tepat sasaran. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesuksesan DTSEN sendiri sangat didukung Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai enabler utama.

    Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Senior Director Government Innovation and AI Tony Blair Institute (TBI) Barbara Ubaldi mendalami lebih lanjut terkait pengembangan dan pemanfaatan Digital Public Infrastructure untuk mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia. Hal itu diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Tim TBI di Kantor Kementerian PAN-RB, Selasa (6/5/2025).

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kebutuhan pemanfaatan Digital Public Infrastructure yang terintegrasi akan mendorong efisiensi pelayanan pemerintah yang bebas korupsi serta memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    Rini mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, inklusif, dan efisien. Upaya integrasi Digital Public Infrastructure dengan berbagai layanan publik prioritas yang terintegrasi ke dalam satu portal pun diatur melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

    “Lanjutnya diuraikan, pemerintahan membutuhkan DPI sebagai enabler di era digital untuk mempercepat keterpaduan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak. DPI membangun dan mengelola platform strategis berdasarkan proses bisnis dengan cakupan identitas digital (digital ID), pertukaran data (data exchange), dan pembayaran digital (digital payment),” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Rini pun mengapresiasi peran TBI dalam mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu, seperti yang telah dimulai melalui INApas, INAku, dan INAgov dengan mengadopsi global best practices. Kementerian PANRB juga terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut dalam penguatan interoperabilitas, tata kelola data, dan kebijakan digital.

    Sementara itu, Barbara Ubaldi menyampaikan Tony Blair Institute siap menyediakan dukungan strategis dalam memperkuat interoperabilitas layanan publik, tata kelola data, dan perumusan kebijakan pemerintah digital di Indonesia. Barbara mengamini bahwa interoperabilitas antar instansi pemerintah tentu merupakan sebuah ‘pekerjaan rumah’ yang memang tidak mudah.

    “Digital Public Infrastructure tidak bisa dilakukan hanya oleh satu institusi. Harus dilakukan secara kolaboratif. Karenanya kami (Tony Blair Institute) siap untuk melanjutkan dukungan berkelanjutan dalam transformasi digital pemerintah Indonesia,” tutup Barbara.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menolak memberikan penjelasan terkait hengkangnya LG, tingkahnya menjadi sorotan publik.

    Keputusan LG dengan hengkang dari proyek rantai pasok kendaraan listrik (EV) senilai 11 triliun won atau setara Rp130 triliun (asumsi kurs Rp11.826 per won), tengah menjadi perbincangan dan mendatangkan ragam pertanyaan.

    Dengan demikian, awak media berusaha mempertanyakan perihal tersebut kepada Hasyim, saat ditemui di Hotel Mandarin Jakarta.

    Hashim diwawancarai usai bertemu dengan Mantan PM Inggris Tony Blair bersama dengan Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

    Namun, bukannya memberikan penjelasan yang bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, Hasyim hanya memberikan penjelasan singkat.

    “Investasi LG batal di Indonesia?” tanya salah satu awak media.

    “Ya, kita serahkan ke Tuhan lah,” ujar Hashim sembari meninggalkan kerumunan awak media dan masuk ke mobil, Selasa (22/4/2025).

    Jawaban yang diberikan oleh utusan khusus presiden itu, tentu saja mengundang komentar yang menohok dari masyarakat yang aktif di media sosial (warganet). Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru @Ary_PrasKe2 di aplikasi X.

    “Kata yang keluar dari elit politik yang sama sekali tidak punya niat ingin membangun bangsa,” komentar warganet.

    “Wah.. Apa Tuhan juga udah masuk kabinetnya Wowo nih??? kok segala Tuhan diperintah untuk urus investasi?,” ujar lainnya.

    “Presiden saja waktu ditanya kasus yang sama jawabannya nyantai begitu, seolah menganggap remeh karena nanti juga datang investor lain. Mau dibawa ke mana negara ini, macan Asia tapi tunduk ke Amerika kalah sama panda. Preman dan Ormas ngak jelas justru jadi piaraan dan pakai uniform militer,” sahut lainnya.

  • Bertemu Eks PM Inggris, Eddy Soeparno Bahas Potensi Energi Terbarukan RI

    Bertemu Eks PM Inggris, Eddy Soeparno Bahas Potensi Energi Terbarukan RI

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta, hari ini.

    Eddy mengatakan pertemuan ini membahas mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia serta teknologi apa yang bisa diterapkan untuk percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

    “Saya bersama Pak Hashim bertemu Tony Blair untuk berdialog, berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut isu-isu kekinian, pertama transisi energi, teknologi terkini dalam energi terbarukan, termasuk pembahasan tentang Artificial Intelligence (AI),” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    “Pembahasan diantaranya adalah mengenai transisi energi dan teknologi terkini dalam energi terbarukan,” imbuh Eddy.

    Dalam pertemuan itu, Eddy dan Hashim juga memaparkan rencana pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia untuk 15 tahun mendatang. Adapun salah satu poin penting terkait wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Dari hasil penelaahan yang sudah dilakukan selama ini, ada dua lokasi yang memang menjadi lokasi preferensi untuk pembangunan pembangkit nuklir, yaitu satu di Kalimantan Barat, satu lagi di Bangka Belitung,” jelas Eddy.

    “Di Inggris sudah dikembangkan teknologi dimana sekarang bisa dibangun pembangkit nuklir yang modular, yang relatif kecil, 300-500 MW,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan, pertemuan ini juga membahas isu perubahan iklim dan potensi partisipasi Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim COP30 yang akan digelar di Brasil pada akhir 2025.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jokowi Bertemu Tony Blair di Menteng, Bahas Apa? – Page 3

    Jokowi Bertemu Tony Blair di Menteng, Bahas Apa? – Page 3

    Di sisi lain, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga sempat digadang-masuk dalam jajaran Danantara, Rosan menuturkan, Sri Mulyani masuk ke Dewan Pengawas Danantara bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, jajaran menteri koordinator hingga Mensesneg.

    Rosan Roeslani pun berjanji, masih ada sejumlah nama baru yang nantinya akan masuk ke dalam struktur pejabat dan pengurus BPI Danantara. “Nama-nama ini memberikan confidence, keyakinan, bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik,” imbuhnya. 

    Ia menjamin tokoh yang masuk Danantara merupakan sosok profesional yang bebas dari aksi titip jabatan. Nama-namanya itu pun telah mendapat perizinan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dari nama-nama ini, saya tekankan, tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari bapak Presiden, tidak ada nama titipan dari beliau,” kata Rosan. 

    “Yang lebih hebat lagi, dari nama yang kami berikan kepada bapak Presiden berikut CV-nya, tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Karena ini sudah melalui penyeleksian yang mendalam,” dia menambahkan.

     

  • Menkomdigi Bertemu Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas AI hingga e-SIM

    Menkomdigi Bertemu Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas AI hingga e-SIM

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Pengembangan strategis kecerdasan buatan (AI), akselerasi pembangunan talenta digital, hingga penerapan e-SIM.

    Kunjungan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Tony Blair Institute (TBI) dan Kementerian tersebut ihwal langkah mewujudkan transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Meutya dalam siaran pers, dikutip Selasa (22/4/2025).

    Dalam struktur baru pasca-restrukturisasi, kerja sama antara Kemkomdigi dan TBI diperluas untuk mendukung empat pilar digital. Antara lain infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital.

    Terkait dengan e-SIM, pertemuan menyentuh pentingnya mempercepat adopsi terintegrasi teknologi itu dengan verifikasi biometrik dan data kependudukan. Adapun, e-SIM ini diyakini akan memperkuat keamanan data dan mempercepat transformasi layanan publik di Indonesia.

    Selain itu, dalam waktu dekat Kemkomdigi akan memprioritaskan bidang kolaborasi teknis seperti tata kelola kabel bawah laut, pusat data dan cloud, serta perumusan kebijakan AI yang adaptif dan aman.

    Di bidang sosial, TBI juga diundang untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang perlindungan anak di ruang digital.

    Pimpinan TBI Indonesia Suhaillah Fabya Haqim menambahkan TBI akan terus mendukung peran Kemkomdigi dalam mempercepat layanan-layanan pemerintahan yang berbasis digital untuk kemudahan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

    Sementara itu, Tony Blair menilai infrastruktur digital dan model AI akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pemerintah dan masyarakat beroperasi di era modern ini.

    “Situasi ini hampir serupa dengan revolusi industri di abad ke-19, di mana negara-negara yang berpartisipasi dalam revolusi industri dapat berkembang lebih cepat dibandingkan negara-negara lain,” kata Blair.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Bertemu Tony Blair, Bahas Transformasi Digital

    Menkomdigi Meutya Hafid Bertemu Tony Blair, Bahas Transformasi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di kantor Komdigi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis antara Indonesia dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dalam mempercepat transformasi digital nasional.

    “Kita tadi amat senang, cukup berbangga. Kunjungan pertama beliau datang ke kantor Komdigi dengan Tony Blair Institute untuk membicarakan mengenai bagaimana transformasi digital di Indonesia bisa berjalan dengan lebih cepat,” kata Meutya saat ditemui usai pertemuan.

    Dalam diskusi tersebut, Meutya menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama dengan TBI untuk mempercepat pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital, terutama layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

    Selain itu, kedua pihak juga menyinggung peluang kolaborasi dalam membangun infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital termasuk program 9 juta talenta digital, serta pemanfaatan teknologi baru seperti artificial intelligence (AI).

    “Jadi tadi amat luas pembicaraannya, kemudian masing-masing tim kami dan tim TBI akan kita kaji kembali dari berbagai concern atau isu tadi, mana yang akan kita prioritaskan untuk menjadi kerjasama antara kedua institusi,” ujarnya.

    Meutya menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan layanan publik digital, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

    Meski demikian, Meutya menyebutkan bahwa pertemuan hari ini masih tahap awal.

    “Nantinya akan ada pertemuan lanjutan untuk merumuskan bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ucap Menkomdigi.

    Dalam kesempatan yang sama, Indonesia Country Director untuk TBI, Shuhaela Fabya Haqim, menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh peran Komdigi.

    “Pak Tony Blair juga berbagi pembelajaran dari berbagai negara, tentunya tetap disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kami mendukung sepenuhnya upaya Komdigi untuk mempercepat transformasi digital,” kata Shuhaela.

    (wia)

  • Tony Blair Bakal Ambil Peran dalam Transformasi Digital di Indonesia – Halaman all

    Tony Blair Bakal Ambil Peran dalam Transformasi Digital di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas transformasi digital di Indonesia.

    Meutya mengatakan, bersama Blair membahas agar transformasi digital bisa berjalan lebih cepat. Nantinya, Tony Blair melalui Tony Blair Institute for Global Change (TBI) akan memberi masukan dalam rangka mempercepat layanan yang berbasis digital, khususnya layanan publik yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

    “Tadi pertemuan awal jadi nanti kita akan berkembang bersama tim beliau di Indonesia, ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Meutya mengatakan, salah satu yang juga dibahas adalah mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor digital. Misal, dalam menciptakan sembilan juta talenta digital agar dapat mengoptimalkan perekonomian digital nasional.

    “Cakupannya sangat luas termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya. Kemudian pembangunan manusianya, tadi seperti yang dikatakan SDM-nya,” tutur Meutya.

    Kemudian, terobosan-terobosan teknologi baru termasuk dengan Artificial Intelligence. Nantinya, dari pembasan antara TBI dengan Komdigi akan dikaji kembali untuk mengimplimentasikan.

    “Ini tentu membantu memberikan-penyampaian Presiden Prabowo yang sudah dia sampaikan ke masyarakat di antaranya bagaimana memberikan layanan di antaranya bansos (bantuan sosial secara digital),” terang Meutya.

    Country Director TBI Indonesia Shuhaela Fabya Hagim mengatakan, Blair juga memberikan beberapa negara yang bisa jadi contoh untuk transformasi digital di Indonesia.

    “Namun memang harus tetap melihat konteks Indonesia-nya. Jadi itu kemudian kita telaah lebih lanjut,” tuturnya.

  • Tak Ada Tony Blair di Struktur Kepengurusan Danantara yang Diumumkan Rosan, Batal? – Halaman all

    Tak Ada Tony Blair di Struktur Kepengurusan Danantara yang Diumumkan Rosan, Batal? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani tidak menyebutkan nama eks Perdana Menteri Britania Raya, Tony Blair, sebagai bagian dari struktur kepengurusan Danantara.

    Padahal, sebelumnya Tony Blair disebut-sebut menjadi bagian dari Dewan Pengawasa Danantara.

    Namun, dalam acara pengumuman kepengurusan Danantara pada Senin (24/3/2025) ini, Rosan tidak menyebutkan nama Tony Blair.

    Ia mengatakan, nama-nama yang ia sebutkan ini yang sudah terkonfirmasi akan menjadi bagian dari Danantara.

    Untuk kasus Tony Blair, masih dibutuhkan persetujuan dari pihak negara terkait, sehingga memakan waktu lebih lama.

    “Saya sampaikan [pengurus yang] sudah confirm dulu karena kan kembali lagi, membutuhkan persetujuan, clearance dari state, dari negara itu diperlukan. Makanya kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lebih lama,” kata Rosan di gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Sementara itu, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak ada di jajaran Dewan Pengawas yang diumumkan.

    Rosan mengatakan Menteri Keuangan masih menjadi bagian dari Dewan Pengawas Danantara, hanya saja luput terumumkan.

    “Menteri Keuangan ada kok di dewan pengawas,” ujar Rosan.

    Berikut struktur Danantara Indonesia:

    Presiden

    Dewan Pengawas

    1. Erick Thohir

    2. Muliaman Haddad

    3. Jajaran kementerian yang ditunjuk oleh presiden

    Dewan Pengarah

    1. Joko Widodo

    2. Susilo Bambang Yudhoyono

    Dewan Penasihat

    1. Mantan Wakil Presiden

    2. Ray Dalio

    3. Helman Sitohang

    4. Jeffrey Sachs

    5. F. Chapman Taylor

    6. Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

    1. Kepala PPATK

    2. Ketua KPK

    3. Ketua BPK

    4. Ketua BPKP

    5. Kapolri

    6. Jaksa Agung

    Board of Danantara Indonesia

    CEO: Rosan Roeslani

    COO: Dony Oskaria

    CIO: Pandu Sjahrir

    Managing Director Legal: Robertus Bilitea

    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng-Seng Wee

    Managing Director Finance (CFO): Arief Budiman

    Managing Director Treasury: Ali Setiawan

    Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief

    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

    Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani

    Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar

    Managing Director Head of Office: Ivy Santoso

    Komiten Manajemen Risiko: John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim

    Holding Operasional

    Managing Director: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriani Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    Holding Investasi

    Managing Director Finance: Djamal Attamimi

    Managing Director Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja