Xcloud.id

Tag: Tony Blair

  • Prabowo Kenang Soemitro di Forum CEO Global Bareng Steve Forbes

    Prabowo Kenang Soemitro di Forum CEO Global Bareng Steve Forbes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, menghadiri agenda “Pertemuan Pikiran” dalam rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk The World Pivot di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Dalam sesi dialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, Presiden Prabowo berbicara tentang latar belakang keluarganya, pandangan ekonomi, serta prioritas kebijakan sosial pemerintahannya.

    Prabowo mengenang perjuangan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, seorang ekonom dan tokoh nasional yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    “Ayah saya saat itu meninggalkan Indonesia, kuliah dan lulus di Belanda di usia 40 tahun. Ia adalah penganut sosialisme dan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun, beliau juga aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin bisnis, termasuk kapitalis di Amerika Serikat, demi kepentingan bangsa,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menyebutkan bahwa ayahnya sempat melobi kalangan bisnis Amerika di New York, bahkan membantu perusahaan-perusahaan besar seperti 20th Century Fox dalam upaya membangun hubungan ekonomi dengan Indonesia.

    Berangkat dari pengalaman keluarga dan pembelajaran sejarah, Prabowo menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang seimbang.

    “Saya percaya yang terbaik bagi Indonesia adalah ekonomi campuran mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Saya pikir pandangan Tony Blair cukup relevan bahwa kita harus fleksibel dan menemukan jalan tengah,” tandasnya.

  • Rencana Trump Soal Gaza adalah yang Terbaik Saat Ini

    Rencana Trump Soal Gaza adalah yang Terbaik Saat Ini

    Jakarta –

    Pemerintah Israel dan kelompok Hamas telah menyetujui tahap pertama rencana damai yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut rencana damai Trump untuk perdamaian di Gaza mungkin bersifat umum, tetapi tetap merupakan usulan terbaik yang “dipertimbangkan” untuk saat ini.

    “Presiden AS Donald Trump mengusulkan 20 poinnya yang mengandung kata ‘kenegaraan’. Namun, semua ini dirancang secara umum,” ujar Lavrov kepada televisi Russia Today dalam sebuah wawancara yang sebagian dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (9/10/2025).

    “Dalam konteks ini, yang dipermasalahkan hanyalah apa yang akan tersisa dari Jalur Gaza. Tidak ada referensi ke Tepi Barat. Namun, kami realistis. Kami memahami bahwa ini adalah yang terbaik yang saat ini ‘dipertimbangkan,” ujarnya.

    Rencana tersebut, katanya, adalah “pilihan terbaik dalam hal penerimaan Arab dan ‘tidak adanya penolakan’ oleh Israel, yang akan saya gambarkan sebagai posisi Benjamin Netanyahu.”

    Kremlin telah menyatakan dukungannya terhadap rencana Trump sejak presiden AS itu mempresentasikannya minggu lalu dan berharap rencana tersebut dapat diimplementasikan.

    Rusia telah mengkritik operasi militer Israel di Gaza selama dua tahun terakhir seiring Moskow mempererat hubungan dengan musuh bebuyutan Israel, Iran. Moskow telah lama menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah.

    Rencana Trump menyerukan badan internasional yang dipimpin oleh Trump, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, untuk berperan dalam pemerintahan pascaperang Gaza. Negara-negara Arab yang mendukung rencana tersebut mengatakan bahwa rencana itu harus mengarah pada kemerdekaan negara Palestina, yang menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak akan pernah terwujud.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Pemimpin Dunia-Jihad Islam Bersuara Respons Usulan Damai Trump di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan usai menyerukan agar Israel menghentikan pengebomannya di Gaza. Seruan itu muncul setelah Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan sandera dan menerima beberapa poin dari rencana perdamaian 20 butir Presiden AS.

    Dukungan untuk langkah Trump telah mengalir dari berbagai pemimpin dunia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memandang perkembangan ini sebagai sinyal positif. “Kesiapan Hamas untuk membebaskan sandera dan terlibat berdasarkan proposal terbaru @POTUS sangat menggembirakan. Momen ini harus dimanfaatkan. Gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan semua sandera sudah di depan mata,” ujarnya, melansir dari Reuters, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut momen ini bersejarah. “Pembebasan semua sandera dan gencatan senjata di Gaza sudah di depan mata! Komitmen Hamas harus segera ditindaklanjuti… Saya ingin berterima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump dan memuji mereka atas komitmen mereka terhadap perdamaian,” kata Macron.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyuarakan hal yang sama. “Para sandera harus dibebaskan. Hamas harus melucuti senjata. Pertempuran harus segera dihentikan. Setelah hampir dua tahun, ini adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian. Jerman akan terus terlibat,” ujarnya.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer

    Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menganggap tanggapan Hamas sebagai “langkah maju yang signifikan.” Ia menambahkan, “Kami sangat mendukung upaya Presiden Trump, yang telah membawa kita lebih dekat kepada perdamaian daripada sebelumnya.”

    Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris menyerukan penghentian kekerasan. “Momen untuk mengakhiri penderitaan manusia yang tidak manusiawi ini harus dimanfaatkan oleh semua orang. Hentikan pengeboman, bebaskan senjata, akhiri kelaparan, dan izinkan gelombang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” ujarnya melalui X.

    Perdana Menteri India Narendra Modi

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, “Kami menyambut kepemimpinan Presiden Trump seiring upaya perdamaian di Gaza mencapai kemajuan yang signifikan. Indikasi pembebasan sandera menandai langkah maju yang signifikan. India akan terus mendukung semua upaya menuju perdamaian yang langgeng dan adil,” tulisnya di X.

    Yordania dan Kanada juga ikut menyambut baik tanggapan positif Hamas terhadap rencana Trump, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyebut langkah ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri perang Gaza.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan negaranya menyambut baik kemajuan rencana Presiden Trump untuk membawa perdamaian ke Gaza. “Bersama mitra kami, Australia akan terus mendukung upaya untuk mengakhiri perang dan berupaya mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan,” tulisnya di X.

    Serta Perdana Menteri Belanda Dick Schoof yang ikut memberikan komentarnya terhadap seruan Trump. “Langkah penting menuju gencatan senjata di Gaza berkat rencana perdamaian Presiden Trump. Kesediaan Hamas untuk membebaskan para sandera dan kesediaannya untuk memasuki negosiasi langsung mengenai rencana perdamaian tersebut merupakan tanda positif. Akhir dari perang mengerikan ini sudah dekat,” ucapnya.

    Jihad Islam Palestina Dukung Hamas

    Tak hanya dukungan dari luar, langkah Hamas juga didukung oleh kelompok sekutunya, Jihad Islam Palestina, yang menegaskan kesepakatan itu mencerminkan posisi bersama faksi-faksi perlawanan Palestina.

    “(Reaksi) Hamas terhadap rencana Trump mencerminkan posisi faksi-faksi perlawanan Palestina, dan Jihad Islam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam konsultasi yang menghasilkan keputusan ini,” tulis kelompok tersebut.

    Sikap itu memunculkan harapan baru di tengah penderitaan berkepanjangan warga Gaza yang telah dua tahun dilanda perang.

    “Ini kabar bahagia, menyelamatkan rakyat, dan syukurlah mereka (Hamas) setuju. Ini sudah cukup, orang-orang baik. Kami lelah, demi Tuhan, kami lelah sekali,” ujar Saoud Qarneyta, warga Gaza.

    Namun demikian, di balik seruan dan dukungan itu, sebagian warga Palestina masih waspada. “Yang penting adalah Netanyahu tidak menyabotase ini, karena sekarang Hamas sudah setuju, Netanyahu akan tidak setuju, seperti biasanya,” kata Jamal Shihada, salah seorang warga lainnya.

    Meski Trump mendesak Israel menghentikan pengeboman, serangan udara tetap berlangsung pada Sabtu pagi. Otoritas Gaza melaporkan enam korban jiwa akibat tembakan Israel, empat di antaranya tewas di Kota Gaza, sementara dua lainnya di Khan Younis.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan “implementasi segera” tahap pertama rencana Trump untuk pembebasan sandera. Media Israel juga melaporkan bahwa militer telah diarahkan mengurangi operasi ofensif di Gaza.

    Trump, yang menampilkan diri sebagai figur kunci perdamaian Timur Tengah, menegaskan, “Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat!” tulisnya di Truth Social.

    Namun di sisi lain, Netanyahu menghadapi tekanan politik besar di dalam negeri. Ia terjepit antara desakan publik dan keluarga sandera untuk segera mengakhiri perang, serta tekanan dari koalisi sayap kanan yang menolak penghentian operasi militer.

    Kampanye militer Israel yang dimulai setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 66.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat. Sementara Israel mencatat masih ada 48 sandera, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sebelumnya, Hamas telah menyatakan menerima sebagian besar poin dalam rencana perdamaian 20 butir yang diajukan Donald Trump, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel. Namun, kelompok itu ingin menegosiasikan beberapa aspek lain, seperti pelucutan senjata dan pemerintahan sementara yang diusulkan Trump bersama mantan PM Inggris Tony Blair.

    Trump menyambut baik tanggapan Hamas dan menilai langkah itu sebagai awal menuju perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah.

    Saat ini banyak hal yang bergantung pada seberapa jauh Trump bersedia untuk memelintir lengan Netanyahu dan memaksanya untuk menyetujui kesepakatan

    Sementara itu, Israel terus membombardir Gaza, dengan fokus utama pada Kota Gaza. Sedikitnya 72 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel sejak fajar pada hari Jumat, menurut sumber-sumber medis.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Syarat Putin Terkait Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump

    Syarat Putin Terkait Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin merespons rencana damai di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Putin mendukung, tapi dengan beberapa syarat.

    Seperti diketahui, Presiden Trump mengusulkan 20 poin terkait perdamaian di Gaza, Palestina. Ke-20 poin itu mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Selain itu, ada tuntutan reformasi terhadap Otoritas Palestina, dan janji dari Israel untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Qatar, yang telah berusaha berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.

    Dilansir DW, Selasa (30/9), poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Putin Minta Pembentukan Negara Palestina

    Putin lantas bereaksi atas usulan Trump tersebut. Ia mendukung asalkan rencana tersebut mengarah pada pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

    Putin juga menyatakan optimismenya yang hati-hati terhadap 20 poin usulan Trump untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Presiden Rusia tersebut bahkan memuji usulan yang digagas oleh sang Presiden AS itu sebagai “cahaya di ujung terowongan”.

    Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat berbicara dalam Klub Diskusi Valdai, yang merupakan forum para pakar Rusia, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Jumat (3/10/2025). Forum diskusi tersebut digelar di kota Sochi, Rusia, pada Kamis (2/10) waktu setempat.

    Dalam forum tersebut, salah satu isu yang dibahas oleh Putin adalah rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan Trump, yang telah mendapat dukungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan negara-negara Arab, Muslim hingga Eropa. Kelompok Hamas sejauh ini masih mendiskusikan respons untuk usulan Trump tersebut.

    “Secara umum, Rusia siap mendukungnya. Tentu saja, asalkan mengarah pada tujuan akhir yang selalu kita bahas. Rusia selalu … menyokong pembentukan dua negara — baik Israel dan negara Palestina. Dan hal ini, menurut saya, adalah kunci solusi akhir bagi konflik Palestina-Israel,” tegas Putin.

    Namun Putin juga memperingatkan bahwa diplomasi unilateral Barat secara tradisional, yang seringkali “mengabaikan sejarah, tradisi, identitas, dan budaya masyarakat yang tinggal di sana”, tidak akan membawa perdamaian ke kawasan tersebut.

    Putin juga mengingatkan bahwa pandangan Palestina, negara-negara regional, dan Hamas harus menjadi pertimbangan dalam perjanjian apa pun.

    “Penting bagi kami bahwa Hamas juga mendukungnya, bahwa pemerintahan Palestina mendukungnya,” tegas Putin seperti dilansir TASS.

    Trump Beri Waktu Sampai Minggu

    Tak berhenti sampai di situ, Trump ternyata juga sudah mendesak agar rakyat Palestina dan Hamas menyetujui usulannya. Trump memberi mereka waktu hingga hari Minggu (5/10) mendatang.

    “Militan Palestina memiliki waktu hingga Minggu Malam pukul 18.00 waktu Washington, D.C,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    Trump mengancam akan memberi neraka total kepada Hamas jika menolak usulannya. “Jika kesepakatan KESEMPATAN TERAKHIR ini tidak tercapai, NERAKA total, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas,” imbuhnya.

    Trump memastikan pihaknya akan memburu dan membunuh pasukan Hamas jika kesepakatan tidak juga dijawab. Ia mengaku hanya tinggal memberikan perintah untuk melakukan itu.

    “Sebagian besar pejuang Hamas terkepung dan terperangkan secara milier, hanya menunggu saya memberi perintah, ‘pergi,’ agar nyawa mereka segera dihabisi. Sedangkan sisanya, kami tahu di mana dan siapa Anda, dan Anda akan diburu, dan dibunuh,” kata Trump.

    Dalam unggahannya, Trump juga mengatakan warga Palestina yang tidak bersalah harus mengungsi dari area yang tidak ditentukan untuk mengantisipasi potensi serangan terhadap pasukan Hamas yang tersisa.

    “Saya meminta agar semua warga Palestina yang tidak bersalah segera meninggalkan daerah yang berpotensi menjadi tempat kematian besar di masa depan ini dan menuju wilayah Gaza yang lebih aman. Semua orang akan dirawat dengan baik oleh mereka yang siap membantu. Untungnya bagi Hamas, mereka akan diberi satu kesempatan terakhir!” tutur Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/lir)

  • Syarat Putin Terkait Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump

    Putin Dukung Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump, Asalkan…

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya siap mendukung rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, asalkan rencana tersebut mengarah pada pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

    Putin juga menyatakan optimismenya yang hati-hati terhadap 20 poin usulan Trump untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Presiden Rusia tersebut bahkan memuji usulan yang digagas oleh sang Presiden AS itu sebagai “cahaya di ujung terowongan”.

    Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat berbicara dalam Klub Diskusi Valdai, yang merupakan forum para pakar Rusia, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Jumat (3/10/2025). Forum diskusi tersebut digelar di kota Sochi, Rusia, pada Kamis (2/10) waktu setempat.

    Dalam forum tersebut, salah satu isu yang dibahas oleh Putin adalah rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan Trump, yang telah mendapat dukungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan negara-negara Arab, Muslim hingga Eropa. Kelompok Hamas sejauh ini masih mendiskusikan respons untuk usulan Trump tersebut.

    “Secara umum, Rusia siap mendukungnya. Tentu saja, asalkan mengarah pada tujuan akhir yang selalu kita bahas. Rusia selalu … menyokong pembentukan dua negara — baik Israel dan negara Palestina. Dan hal ini, menurut saya, adalah kunci solusi akhir bagi konflik Palestina-Israel,” tegas Putin.

    Namun Putin juga memperingatkan bahwa diplomasi unilateral Barat secara tradisional, yang seringkali “mengabaikan sejarah, tradisi, identitas, dan budaya masyarakat yang tinggal di sana”, tidak akan membawa perdamaian ke kawasan tersebut.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    “Kita sekarang semakin memahami inisiatif-inisiatif Presiden Trump, dan menurut saya mungkin ada secercah cahaya di ujung terowongan,” ucapnya memuji usulan sang Presiden AS itu.

    Secara khusus membahas soal penempatan Gaza di bawah pemerintahan internasional, Putin menekankan bahwa penting untuk memahami berapa lama hal tersebut akan berlangsung dan bagaimana kekuasaan akan dialihkan ke otoritas lokal.

    Putin juga mengingatkan bahwa pandangan Palestina, negara-negara regional, dan Hamas harus menjadi pertimbangan dalam perjanjian apa pun.

    “Penting bagi kami bahwa Hamas juga mendukungnya, bahwa pemerintahan Palestina mendukungnya,” tegas Putin seperti dilansir TASS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

    Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

    Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

    Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

    “Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

    Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

    Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

    Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

    Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

    Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

    Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

    Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

    “Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

    Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

     

  • Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Hamas akan menghadapi konsekuensi parah, jika kelompok yang didukung Iran itu tidak menerima rencana perdamaian untuk Jalur Gaza dalam hitungan hari. Ancaman ini disampaikan Trump setelah memberikan ultimatum untuk Hamas.

    Rencana perdamaian usulan Trump itu menyerukan Hamas untuk sepenuhnya melucuti persenjataan mereka dan akan mengeluarkan kelompok itu dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang.

    Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Hamas sejauh ini belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior kelompok itu mengatakan bahwa tanggapan akan diberikan setelah mereka meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, usai Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Ancaman terbaru Trump untuk Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), disampaikan saat sang Presiden AS berpidato dalam pertemuan langka para jenderal dan laksamana AS di Quantico, Virginia, pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    “Kita akan mendapatkan satu tanda tangan yang kita butuhkan, dan penandatangan itu akan membayar di neraka jika mereka tidak menandatanganinya. Saya harap mereka menandatangani demi kebaikan mereka sendiri dan menciptakan sesuatu yang benar-benar hebat,” kata Trump merujuk pada Hamas.

    Trump sebelumnya menyampaikan ultimatum “tiga atau empat hari” untuk Hamas menanggapi rencana perdamaian Gaza yang diusulkan dirinya.

    “Kita akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ucap Trump kepada wartawan ketika ditanya soal jangka waktu ultimatumnya untuk Hamas.

    “Kita hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” sebutnya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Negara-negara dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal Trump tersebut. Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump dalam pertemuan di Gedung Putih, telah mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ajukan 20 Poin Rencana Damai di Gaza, Apa Saja?

    Trump Ajukan 20 Poin Rencana Damai di Gaza, Apa Saja?

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump mengajukan proposal berisi 20 poin yang disebutnya dapat segera menghentikan serangan Israel di Gaza. Apa saja butir-butir lengkapnya?

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menerima proposal tersebut, sementara pejabat Hamas Mahmoud Mardawi mengaku belum menerima salinan proposal tersebut.

    Poin-poin yang diajukan Pemerintah Amerika Serikat dalam proposal tersebut, antara lain, mewajibkan seluruh sandera baik yang ditahan Israel maupun di Gaza harus dibebaskan dalam kurun 72 jam. Mereka harus dikembalikan dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dunia.

    Adapula ketentuan soal Jalur Gaza yang sementara harus dipimpin oleh pemerintahan teknokrat Palestina tanpa keterlibatan Hamas.

    Di sisi lain, Israel juga tidak diperbolehkan mencaplok Gaza.

    Apa saja 20 butir-butir perdamaian yang diajukan Trump?Gaza akan jadi zona bebas teror yang aman bagi tetangganya.Gaza akan dibangun kembali untuk kesejahteraan rakyatnya.Jika kedua pihak bersepakat, perang langsung berhenti. Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk persiapan pembebasan sandera. Semua operasi militer dihentikan dan garis pertempuran dibekukan sampai penarikan penuh.Dalam 72 jam setelah Israel menerima perjanjian, semua sandera dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia harus dikembalikan.Setelah sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup, termasuk 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023 termasuk perempuan dan anak. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan 15 jasad warga Gaza.Anggota Hamas yang berkomitmen hidup damai berdampingan serta bersedia melucuti senjata akan diberi amnesti. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza harus diberi jalan aman ke negara lain.Setelah perjanjian diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Gaza, seperti infrastruktur (air, listrik, limbah), rehabilitasi rumah sakit serta toko roti, dan beragam peralatan untuk membersihkan puing serta pembukaan jalan.Distribusi bantuan ke Gaza diberikan melalui PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional netral tanpa intervensi kedua pihak. Pembukaan jalur perlintasan Rafah untuk kedua arah mengacu pada mekanisme perjanjian 19 Januari 2025.Gaza sementara akan dipimpin oleh pemerintahan transisi teknokrat Palestina yang apolitis, bertugas mengelola layanan publik dan pemerintahan sehari-hari. Komite ini berisi warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, diawasi oleh badan transisi internasional baru bernama “Dewan Perdamaian,” yang dipimpin Donald Trump bersama tokoh lain, termasuk mantan PM Tony Blair. Badan ini akan mengatur kerangka kerja dan pendanaan pembangunan Gaza sampai Otoritas Palestina selesai menjalankan reformasi dan siap mengambil alih. Dewan ini juga akan menerapkan standar internasional terbaik agar Gaza dikelola modern, efisien, dan menarik bagi investasi.Rencana ekonomi dibuat panel ahli yang pernah bangun kota modern di Timur Tengah. Tujuannya: menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan harapan baru.Pembentukan zona ekonomi khusus dengan tarif dan akses istimewa dari negara peserta.Tidak boleh seorang pun yang dipaksa meninggalkan Gaza. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza, dapat pergi dan kembali secara bebas. Pemerintah akan dorong rakyat tetap tinggal untuk membangun Gaza baru.Hamas dan faksi lain tidak boleh ikut memerintah Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua infrastruktur militer (terowongan, pabrik senjata) akan dihancurkan dan tidak akan dibangun ulang. Ada program pelucutan senjata dengan pemantau independen dan skema reintegrasi. Gaza Baru fokus pada ekonomi dan hidup damai.Mitra regional akan menjamin Hamas dan faksi lain untuk patuh terhadap kesepakatan, agar Gaza yang baru tidak mengancam daerah tetangga atau warganya.Amerika Serikat, Arab, dan mitra internasional akan membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk segera dikerahkan. ISF akan melatih polisi Palestina di Gaza, berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir, mencegah masuknya senjata, dan mengamankan perbatasan sambil memastikan arus barang lancar.Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Israel Defence Forces (IDF) akan mundur bertahap seiring ISF mengambil alih keamanan. IDF menyerahkan wilayah ke ISF sampai penarikan total, kecuali perimeter keamanan sementara.Jika Hamas menolak atau menunda, program bantuan akan tetap dijalankan di area bebas teror yang diserahkan IDF ke ISF.Dialog antaragama akan dibentuk untuk mendorong toleransi dan hidup damai serta berdampingan, dengan tujuan mengubah cara pandang Palestina dan Israel melalui penekanan pada manfaat perdamaian.Sembari Gaza dibangun kembali dan reformasi Otoritas Palestina dilanjutkan, situasi harus ditempatkan dalam jalur menuju penentuan nasib sendiri dan berdirinya negara Palestina, yang merupakan aspirasi rakyat Palestina.Amerika Serikat akan memfasilitasi dialog Israel Palestina untuk mencapai kesepakatan politik menuju hidup damai dan sejahtera secara berdampingan.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta –

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    “Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

    “Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

    Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

    Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

    Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)