Tag: Tommy Soeharto

  • Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-2 RI Soeharto resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025.
    Merespons penganugerahan ini, anak-anak serta cucu dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tien menggelar acara syukuran.
    Momen
    syukuran keluarga Soeharto
    ini turut diunggah di Instagram milik Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, anak ke-4 Soeharto dan Ibu Tien.

    Jkt, 10 Nov 2025. Lengkap kami 6 orang putra/putri dan cucu alm Pak Harto dan Ibu Tien berkumpul dlm acara Syukuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional utk Ayahanda tct Bpk Jenderal Besar HM Soeharto. Alfatihah…
    ,” tulis Titiek dalam narasi Instagram
    @titieksoeharto
    .
    Dilihat dari akun Instagram-nya, Titiek mengunggah beberapa foto kebersamaan keluarga Soeharto dalam acara syukuran pada dua hari lalu.
    Sebanyak 19 foto ditampilkan di Instagram, di antaranya foto Titiek bersama lima saudara kandungnya dan para tamu undangan.
    Ada foto mereka berdiri dengan pigura foto ayahnya beserta piagam dan sejumlah penghargaan.
    Selain itu, ada juga foto anak sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau akrab dipanggil Tutut, sedang memotong tumpeng nasi kuning.
    Diketahui, Soeharto dan Ibu Tien memiliki enam anak, yakni Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
    Cucu-cucu dari Presiden ke-2 RI juga turut hadir memeriahkan acara, termasuk Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.
    Dalam acara syukuran ini, sejumlah tamu undangan turut hadir dan berfoto bersama keluarga Soeharto.
    Beberapa tamu itu, antara lain  Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono.
    Sebagai informasi, Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Penganugerahan itu diberikan langsung kepada ahli warisnya yang hadir di Istana, yakni Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana.
    Berdasarkan pemaparan, Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan karena perjuangannya menonjol sejak masa kemerdekaan.
    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata Jepang, Kota Baru 1945,” sebut narator saat Prabowo memberikan tanda gelar kepada ahli waris yang menerima.
    Pengaungerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini menuai kritik keras dari publik.
    Sejumlah pihak menilai Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama 32 tahun masa kepresidenan Soeharto.
    Merespons kritik publik tersebut, Tutut menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. “Masyarakat Indonesia kan macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja,” kata Tutut, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Senin pekan lalu.
    “Yang penting kita melihat apa yang dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua kan untuk masyarakat Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

    Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

    Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Purn) Pol Idham Azis sebagai anggota anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Idham Azis
    dilantik bersama sembilan orang lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 7 November 2025.
    Nama Idham Azis tidak asing dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ). Dia adalah Kapolri periode 2019-2021.
    Berikut Ini 10 orang yang dilantik jadi
    Komisi Reformasi Polri
    :
    Ketua:
    Anggota:
    Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.
    Sebelum dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019, Idham Azis adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
    Di Institusi Kepolisian, Idham juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2008, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2009, dan Wakil Kepala Densus 88 Antiteror pada 2010.
    Kemudian, Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2013, Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014, dan Irwil II Itwasum Polri pada 2016.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, Idham pernah terlibat dalam upaya melumpuhkan teroris bom Bali, Dr Azahari dan komplotannya di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.
    Idham juga menjadi anggota tim kobra yang dipimpin Tito dalam memburu putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
    Hal itu terkait kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita pada 7 Agustus 2000 yang ketika itu melibatkan Tommy.
    Selain Idham pernah menjadi wakil satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus-kasus teror dan konflik di Poso atau disebut Ops Camar Maleo.
    Karena prestasinya, pada 2017, Idham Azis dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Januari 2019.
    Belum genap setahun menjabat sebagai Kabareskrim, pada 1 November 2019, Idham Azis dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Riwayat Mobil Nasional Timor, Terjual Nyaris 20 Ribu Unit sebelum Dihantam Krisis

    Riwayat Mobil Nasional Timor, Terjual Nyaris 20 Ribu Unit sebelum Dihantam Krisis

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali cita-cita Indonesia memiliki mobil nasional. Prabowo mengatakan dalam tiga tahun ke depan, Indonesia bakal mempunyai mobil nasional. Menilik sejarahnya, Indonesia sempat memiliki mobil nasional bernama Timor. Mobil ini sempat terjual hingga nyaris 20 ribu unit sebelum dihantam krisis.

    Dalam catatan detikOto, mobil nasional Timor hadir lantaran keinginan mantan Presiden Soeharto untuk membuat mobil nasional pada awal 1990-an. Dia kemudian membuat aturan soal pajak impor mobil. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional.

    Aturan tersebut ibarat memberi karpet merah buat pembentukan mobil nasional Timor. Contohnya tertuang dalam poin kedua nomor dua, di mana Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

    a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
    b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
    c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.

    Timor sendiri merupakan gagasan salah satu anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau biasa dikenal Tommy Soeharto. Tommy diketahui memiliki hobi di dunia otomotif dan mengoleksi sejumlah mobil mewah, mulai Lamborghini, hingga Audi.

    Dalam perjalanannya, Tommy dengan bantuan pengusaha Setiawan Djody membangun perusahaan di Bermuda yang dinamakan Megatech. Kemudian dia memutuskan untuk membeli Lamborghini tahun 1994 dengan maksud dipelajari. Tommy dan Djody mendapat bantuan dari Vector Aeromotive karena dia diketahui memiliki 57% saham di Vector.

    Pada tanggal 19 Februari 1996, Tommy kembali membuat perusahaan yang disebut PT Timor Putra Nasional (TPN). Timor sendiri merupakan singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Nah, saat itu Timor dikabarkan akan meminjam desain dan teknologi dari Lamborghini.

    Namun, 28 Februari 1996, Soeharto meminta Menteri Ekonomi Indonesia yang saat itu dijabat Tungky Ariwibowo untuk mempercepat pengembangan mobil nasional Indonesia. Soeharto bahkan rela menggelontorkan sejumlah uang demi terwujudnya mobil nasional Indonesia. Banyak perusahaan berminat untuk membantu membuat mobil di Tanah Air untuk mendapatkan suntikan dana tersebut, namun rupanya Timor yang dipilih.

    Mobil Timor Foto: ROMEO GACAD / AFP

    Keputusan itu kabarnya membuat kecewa beberapa brand mobil asal Jepang seperti Toyota dan Suzuki. Alasannya sederhana, Timor tidak memiliki prototipe mobil sama sekali.

    Tungky kemudian memberi tahu Timor setidaknya Timor harus memproduksi 15.000 mobil pada September 1996. Kalau Timor gagal, maka mereka harus mengembalikan uang pinjaman dari pemerintah tersebut.

    Perusahaan Tommy ini kemudian dengan cepat membangun pabrik mobilnya di kawasan Cikampek. Pada 8 Juli 1996, Timor mengenalkan model S515 yang ternyata hanya me-rebadged mobil Korea Selatan, Kia Sephia. Saat itu Tommy optimistis mobil Timor bisa terjual 70.000 unit per tahunnya.

    Target tersebut terbilang cukup besar untuk pemain baru sekelas Timor. Soalnya, pasar mobil di Indonesia kala itu hanya 150.000 unit per tahunnya. Di bulan yang sama, mobil sudah bisa dipesan dan pengiriman baru dilakukan bulan September.

    Konsumen Indonesia tak banyak pilihan saat akan membeli mobil Timor karena hanya ada satu warna saja yang ditawarkan yakni metalik dengan harga US Dolar 250 atau saat itu di kisaran Rp 35-37 jutaan.

    Banyak nada miring yang mengatakan Timor bukanlah mobil nasional Indonesia yang sesungguhnya, karena hanya mengganti logo Kia dengan Timor. Kia disebut sebagai satu-satunya yang mau menjual mobilnya di Indonesia tanpa emblem Kia. Selain Kia ada Lada dan Khodro asal Iran yang juga masuk dalam radar Tommy dalam proyek mobil nasionalnya ini.

    Kendati didatangkan dari luar, Timor dijual dengan harga murah karena dibebaskan dari pajak-pajak dan bea lainnya yang biasa dikenakan pada mobil-mobil lain yang dijual di Indonesia. Namun Kia Sephia yang dijual di Indonesia ini tak memiliki fitur seperti airbag dan ABS, padahal di negara asalnya fitur tersebut ada.

    Gara-gara dinilai curang, Timor pun digugat ke WTO (World Trade Organization) oleh perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang tersebut menang dan WTO memutuskan, supaya Indonesia mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah mobil Timor.

    Meski banyak diliputi kontroversi, mobil nasional Timor bisa dibilang cukup sukses secara penjualan. Berdasarkan data distribusi milik Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), di tahun pertamanya Timor bisa merangsek ke posisi enam besar penjualan mobil di Indonesia tahun 1997. Timor mampu menjual hingga nyaris 20 ribu unit atau lebih tepatnya 19.471 unit. Penjualan ini lebih besar dari Nissan yang saat itu hanya menjual 9.037 unit. Masih dalam data yang sama, Timor tampak ada dalam data Gaikindo terakhir pada tahun 2008 yakni sebesar 4 unit saja.

    Sayangnya, pamor Timor tak bertahan lama. Merek ini ikutan runtuh setelah krisis ekonomi Asia yang menyebabkan Kia Motors pada tahun 1997 bangkrut (pada tahun 1998 dibeli oleh Hyundai). Selain itu rezim Soeharto juga jatuh, maka proyek mobil nasional Timor juga ditutup.

    (lua/rgr)

  • Bukan Barang Baru, Mobil Nasional Sudah Digagas Sejak Era Sukarno

    Bukan Barang Baru, Mobil Nasional Sudah Digagas Sejak Era Sukarno

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia punya ‘mobil nasional’ tiga tahun lagi. Bahkan, dia mengaku sudah menyiapkan dana dan lahan untuk pembangunan pabrik. Namun, tahukah detikers, keinginan punya mobnas sudah muncul sejak era Presiden Sukarno?

    Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional merupakan impian lama para presiden yang selalu disampaikan dan diupayakan. Meski demikian, menurut catatan sejarah, mimpi tersebut selalu berakhir kegagalan.

    Semua bermula pada tahun 1950-an ketika masyarakat Indonesia masih ketergantungan mobil-mobil buatan General Motors (GM) asal Amerika Serikat. Ketika itu, pabrik-pabrik di dalam negeri merakit ke kendaraan tersebut, seperti Indonesian Service Company (ISC) milik pengusaha Hasjim Ning dan Gaja Motor.

    Soekarno di mobil. Foto: Arsip Nasional RI.

    Menurut catatan autobiografi Hasjim Ning, Pasang Surut Pengusaha Pejuang (1986) yang dimuat CNBC Indonesia, Sukarno mendorong para pengusaha Indonesia mendirikan pabrik perakitan mobil di Tanah Air yang seluruhnya menggunakan komponen dalam negeri.

    “Tapi yang harus dicapai bukan hanya terampil merakit mobil buatan AS, melainkan agar mereka mampu membuat mobil sendiri yang bertipe nasional. Karena perusahaan ini milik nasional dan harus menjadi kebanggaan nasional,” ujar Sukarno, dikutip Rabu (22/10).

    Singkat cerita, keinginan tersebut baru terwujud pada awal 1962 dengan pembentukan Badan Pembina Industri Mobil (BPIM). Sesuai namanya, lembaga itu fokus mewujudkan mobil produksi Indonesia.

    Caranya dengan mendirikan perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta bernama PT Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta (Imindo Uneswa). Pabrik tersebut memproduksi komponen di dalam negeri dengan anggaran Rp 18 miliar.

    Ian Chalmers dalam Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia (1995) menyebut, pemerintah lantas mengajak Yugoslavia bekerja sama tahun 1964. Kelak, Yugoslavia mengirimkan peralatan pabrik dan suku cadang untuk dirakit di Indonesia.

    Kedudukan Imindo Uneswa perlahan makin kuat setelah Sukarno menetapkan perusahaan sebagai badan vital nasional lewat Keputusan Presiden No. 54/1965. Sayang, ketika fundamental produksi mobil dalam negeri sudah ada dan tinggal selangkah lagi hadir, terjadi prahara politik tahun 1965.

    Tiga tahun setelahnya, Presiden Sukarno lengser dan digantikan Soeharto. Kondisi tersebut membuat peluang Indonesia punya mobil nasional lenyap begitu saja.

    Di era Presiden Soeharto, pemerintah lebih fokus mendatangkan produsen dari luar ketimbang membuat mobil nasional. Bahkan, ayah Prabowo Subianto yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Soemitro Djojohadikusumo, mendukung rencana tersebut.

    Kebijakan itu membuat merek-merek dari luar negeri membanjiri pasar Indonesia. Paling besar, tentu saja, berasal dari Jepang.

    Mobil Nasional di Era Soeharto

    Setelah pemerintahannya berjalan sekian tahun, keinginan Soeharto punya mobil nasional akhirnya muncul. Menurut catatan The Shifting Patronage (2010) yang ditulis Ricardi S. Adnan, presiden kedua RI itu tak mau Indonesia kalah dari Malaysia yang punya merek Proton.

    Itulah mengapa, di awal tahun 1990-an, Soeharto mengenalkan Maleo untuk menantang Proton. Kendaraan tersebut membawa harapan besar di awal kemunculannya.

    Mobil Timor Foto: ROMEO GACAD / AFP

    Namun, Maleo pada akhirnya kembali gagal. Malah, pemerintah mewujudkan mobil baru dengan nama Timor. Merek tersebut berada di bawah naungan PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki Tommy Soeharto.

    Pada 8 Juli 1996, mobil Timor kemudian meluncur seharga Rp 37 jutaan. Nominal tersebut jauh lebih murah ketimbang mobil-mobil buatan Jepang. Namun, belakangan beredar kabar, mobil Timur hanya rebadge dari produk buatan KIA!

    Tak lama kemudian, ada krisis 1998. Mobil Timor akhirnya berhenti dijual dan mimpi memiliki mobnas kembali dikubur dalam-dalam.

    Di era reformasi, wacana mobil nasional kembali mengemuka. Satu paling terkemuka adalah proyek mobil Esemka pada 2012-2014. Hanya saja, Esemka diketahui bukan mobil nasional, sebab unitnya konon masih didatangkan dari China.

    Kini, semangat punya mobil nasional kembali dihidupkan Presiden Prabowo. Apakah mimpi tersebut benar-benar akan terwujud? Mari kita nantikan kelanjutannya di masa depan.

    (sfn/din)

  • 6
                    
                        Prabowo Beberkan Proyek Mobil Buatan Indonesia, Dana dan Pabrik Sudah Disiapkan
                        Nasional

    6 Prabowo Beberkan Proyek Mobil Buatan Indonesia, Dana dan Pabrik Sudah Disiapkan Nasional

    Prabowo Beberkan Proyek Mobil Buatan Indonesia, Dana dan Pabrik Sudah Disiapkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tepat pada satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri.
    Proyek mobil buatan dalam negeri itu diungkapkannya dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pada Senin (20/10/2025).
    Dalam sidang kabinet paripurna itu tersebut, Prabowo menyebut mobil buatan dalam negeri itu sebagai “jip” buatan Indonesia.
    Dana maupun lahan tempat berdirinya pabrik pembuat mobil itu juga disebut Prabowo sudah dialokasikan dan disiapkan pihaknya.
    “Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Senin (20/10/2025).
    Targetnya, Indonesia akan memiliki mobil yang dibuat di dalam negeri tiga tahun lagi atau pada 2028.
    “Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ujar Prabowo.
    Kehadiran mobil buatan Indonesia itu, kata Prabowo, akan membuat bangga para pejabat dan perwira yang menggunakannya.
    Prabowo sendiri bangga ketika menjadikan Maung MV3 Garuda sebagi kendaraan untuk menopang aktivitas kenegaraannya di dalam negeri.
    Dalam forum tersebut, Prabowo juga berkelakar kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero).
    “Sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” kelakar Prabowo, diikuti tepuk tangan dan tawa dari para menterinya.
    Para menteri disebut Prabowo tetap dibolehkan menggunakan mobil selain Maung, tetapi diizinkan pada hari libur saja.
    “Mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” lanjut Prabowo sambil tertawa.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam tiga tahun yang akan datang.
    Prabowo menjelaskan, dirinya sudah mengalokasikan dana dan menyiapkan lahan untuk pabrik mobil buatan dalam negeri itu.
    “Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ujar Prabowo.
    “Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia,” sambungnya.
    Sebelumnya, Indonesia pernah memiliki kendaraan yang kerap disebut sebagai mobil nasional, yakni Mobil Timor. Pada era 1990-an, Mobil Timor sempat membanjiri jalanan Tanah Air.
    Mobil Timor sendiri merupakan produk dari PT Timor Putra Nasional. Perusahaan beroperasi pada kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000, dan ikut terhempas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.
    Perusahaan yang sahamnya dimiliki Tommy Soeharto ini lahir setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yang diteken Presiden Soeharto.
    Inpres ini meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.
    Saat itu, Mobil Timor bahkan digadang-gadang bisa menghancurkan pamor mobil Jepang di Indonesia. Harga yang jauh lebih murah jadi alasanya.
    Selain sebagai kendaraan pribadi, mobil dengan ciri khas mesin DOHC (Double Over Head Camshaft) dan SOHC (Single Over Head Camshaft) ini juga banyak dipakai oleh armada taksi kala itu.
    Meski diklaim sebagai mobil nasional, Mobil Timor sejatinya adalah KIA Sephia yang diproduksi pabrikan KIA asal Korea yang ketika diimpor di Indonesia kemudian dilakukan rebadge.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Mengenal Nusakambangan, Pulau Tempat Ammar Zoni dan Napi High Risk Dijebloskan
                        Nasional

    8 Mengenal Nusakambangan, Pulau Tempat Ammar Zoni dan Napi High Risk Dijebloskan Nasional

    Mengenal Nusakambangan, Pulau Tempat Ammar Zoni dan Napi High Risk Dijebloskan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan artis sekaligus terpidana kasus narkoba, Ammar Zoni, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan pada Kamis (16/10/2025).
    Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) memindahkan Ammar Zoni bersama lima warga binaan yang berstatus berisiko tinggi (
    high risk
    ).
    Sebelum Ammar Zoni, Ditjen PAS juga pernah memindahkan sebanyak 1.300 narapidana kategori
    high risk
    atau berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan.
    Di sana, para narapidana akan diberikan pengamanan dan pembinaan super maksimum, sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku menjadi warga binaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
    Banyaknya narapidana
    high risk
    atau berisiko tinggi membuat nama Lapas Nusakambangan dikenal sebagai pulau penjara untuk penjahat kelas kakap.
    Namun, di balik itu, Pulau Nusakambangan sendiri memiliki sejarah panjang hingga kini dikenal sebagai pulau penjara dengan pengamanan maksimum.
    Dok. Kumham Babel Warga binaan asal Bangka Belitung di atas kapal menuju Nusakambangan, Kamis (18/9/2025).
    Pulau Nusakambangan sendiri terletak di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Wilayahnya Pulau Nusakambangan dikelilingi Samudra Hindia sehingga membuatnya terisolasi secara alamiah.
    Dikutip dari skripsi Muchamad Sulton berjudul Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap tahun 1908–1983, disebutkan bahwa Pulau Nusakambangan telah dipergunakan sebagai tempat penjara sejak tahun 1905.
    Penjara pertama yang dibangun di Nusakambangan adalah Bui Permisan pada 1908, yang berada di bagian selatan pulau.
    Hal ini membuat Bui Permisan langsung berhadapan dengan ombak besar Laut Selatan, sehingga meminimalisasi kemungkinan pelarian.
    Setelah itu, Belanda melanjutkan pembangunan beberapa penjara lain, yakni:
    Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengeluarkan keputusan menjadikan Nusakambangan sebagai lokasi pemasyarakatan khusus pada 1922.
    Keputusan ini diperkuat dengan
    Staatsblad Nederlandsch-Indie
    pada 1937 Nomor 369, yang menetapkan Nusakambangan sebagai daerah tertutup, tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, maupun pertambangan.
    Lapas Nusakambangan dikenal sebagai tempat dengan pengamanan yang superketat. Pasalnya, pulau ini dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap untuk memastikan tidak ada pelarian ataupun gangguan dari luar.
    Bahkan, terdapat sel isolasi khusus yang diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi.
    Selain itu, masyarakat sipil dilarang keras mengakses pulau ini kecuali dengan surat izin khusus.
    Nusakambangan merupakan tempat ditahannya narapidana berisiko tinggi, seperti pelaku pembunuhan berantai, bandar narkoba internasional, dan teroris.
    Beberapa nama terkenal yang pernah ditahan di Nusakambangan adalah Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra yang merupakan otak di balik Bom Bali.
    Selain itu, ada pula Umar Patek, terpidana kasus terorisme. Lalu, ada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Bali Nine yang dieksekusi mati di pulau ini.
    Tak hanya pelaku kriminal kekerasan, beberapa figur terkenal lainnya, seperti Tommy Soeharto yang terlibat dalam pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, pernah ditahan di Nusakambangan.
    Ada juga Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang dituding terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pernah merasakan kehidupan mencekam di balik jeruji besi Nusakambangan.
    Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 100 narapidana berisiko tinggi asal wilayah Sumatera Utara ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (14/6/2025)
    Terbaru, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah membangun lapas baru di Pulau Nusakambangan dengan kapasitas sekitar 1.500 orang.
    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Inspektur Jenderal Polisi Mashudi menargetkan lapas yang bernama Kumbang tersebut selesai pada 31 Desember 2025.
    “Lapas ini kami bangun salah satunya untuk mengatasi padatnya lapas di Indonesia,” kata Mashudi di Nusakambangan, Kamis (3/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Lapas itu nantinya akan memiliki kategori pengamanan sedang (
    medium security
    ) dengan tingkat pengawasan dan keamanan yang lebih longgar dibandingkan dibandingkan lapas pengamanan kategori maksimum.
    Dalam lapas tersebut, napi menjalani program pembinaan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka menjadi lebih baik serta meningkatkan kemampuan diri.
    Saat ini, terdapat 11 lapas yang telah beroperasi di Pulau Nusakambangan, dengan kapasitas sebanyak 3.088 penghuni. Sebanyak 11 lapas tersebut, yakni tiga lapas kategori pengamanan super maksimum (Lapas Batu, Lapas Karang Anyar, dan Lapas Pasir Putih), empat lapas kategori pengamanan maksimum (Lapas Besi, Lapas Ngaseman, Lapas Gladagan, dan Lapas Narkotika). Kemudian, dua lapas pengamanan medium (Lapas Permisan dan Lapas Kembang Kuning), serta dua lapas pengamanan minimum (Lapas Terbuka dan Lapas Nirbaya).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas memberikan sambutan di depan anak anak yatim di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Partai Berkarya menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    “Langkah pertama setelah dilantik yang paling terpenting adalah mendukung penuh seluruh kebijakan dan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” ujar Ridwan di hadapan awak media.

    Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menekankan bahwa dukungan ini sejalan dengan identitas partai yang mengedepankan nilai-nilai kekaryaan.

    “Jadi Partai Berkarya itu karena kita ini kan karya kekaryaan. Jadi ya mendukung sepenuhnya apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan baik itu oleh undang-undang maupun Presiden terpilih. Karena kalau kita gak dukung kebijakan pemerintah itu sama juga kita menghambat pembangunan bangsa ini,” ujarnya.

    Ia menyebut bahwa Prabowo membawa gagasan besar untuk menghadapi tantangan global, dan menurutnya hal itu perlu mendapat dukungan nyata dari berbagai elemen, termasuk partai politik.

    “Gagasan Pak Prabowo luar biasa. Maka kami siap menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ridwan.

    Ridwan juga menuturkan bahwa Partai Berkarya saat ini fokus melakukan konsolidasi internal, mulai dari pusat hingga daerah. Proses restrukturisasi dan revitalisasi organisasi dinilai penting sebagai bekal untuk menghadapi Pemilu 2029.

    “Kami ingin membawa Partai Berkarya kembali eksis di kancah perpolitikan nasional, baik di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, Ridwan mengatakan pihaknya akan melakukan silaturahmi atau sowan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, serta para ketua umum partai politik lain di Indonesia.

    “Kami ingin meminta masukan dan arahan agar bisa jadi mitra strategis pemerintah,” ucapnya.

    Penuis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bamsoet Kembali Terima Dukungan dari Pengurus Provinsi sebagai Ketum IMI

    Bamsoet Kembali Terima Dukungan dari Pengurus Provinsi sebagai Ketum IMI

    Jakarta

    Dukungan terhadap Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo untuk kembali memimpin IMI periode 2025-2030 kembali mengalir dari berbagai wilayah. Kali ini dukungan datang dari IMI Provinsi Jambi dan IMI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang langsung diantar oleh ketuanya ke Jakarta.

    Dukungan dari sejumlah pengurus IMI Provinsi menjadi cambuk semangat untuk terus memajukan dunia otomotif Indonesia melalui perbaikan tata kelola organisasi yang berjenjang, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

    “Dukungan ini bukan semata untuk saya pribadi, tapi untuk kemajuan bersama. IMI adalah rumah besar yang harus terus kita jaga dan majukan guna meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Hal ini ia sampaikan seusai menerima Ketua IMI Provinsi Jambi Guntur Muchtar dan Ketua IMI Provinsi NTT Gavriel Putranto Novanto di Jakarta, Kamis (10/7). Hadir dalam penyerahan dukungan resmi dari para pengurus daerah tersebut Ketua Bidang Sosial & Lingkungan Hidup IMI Pusat Dharma Mangkuluhur, putra Ketua Umum PP IMI (1991-1995) Tommy Soeharto dan Anggota DPR RI Robert Kardinal yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat IMI Pusat.

    Bamsoet memaparkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan IMI. Mulai dari regulasi kendaraan modifikasi yang baru saja diberlakukan, pengembangan sirkuit berstandar internasional, hingga pembinaan atlet muda untuk kejuaraan dunia.

    Karenanya, kesinambungan program dan kepemimpinan serta penguatan kolaborasi antara pengurus IMI Pusat, IMI Provinsi, Kabupaten/Kota dan para stakeholder lainnya menjadi kunci utama. Selain itu, konsolidasi organisasi harus terus diperkuat.

    Dalam empat tahun terakhir, hampir seluruh pengurus provinsi aktif menggelar event balap, mengikuti pelatihan marshal, pendidikan lisensi, serta konsolidasi klub-klub di daerah. Lebih dari 90% IMI Provinsi menunjukkan performa kinerja yang signifikan dan mengalami peningkatan indeks kegiatan berdasarkan catatan IMI Pusat.

    “Termasuk penyelenggaraan berbagai event internasional seperti GT World Challenge Asia, Indonesia Touring Car Race (ITCR), Formula-E di Ancol, MotoGP di Mandalika, Motocross World Championship Champions MXGP di Sumbawa dan Lombok, Asia Pacific Rally Championship/APRC di Sumatera Utara dan lain-lain,” kata Ketua MPR ke-15 tersebut.

    Ketua IMI Provinsi Jambi dan Ketua IMI Provinsi NTT menyatakan keberlanjutan program IMI harus dipimpin oleh sosok yang telah terbukti, bukan yang sekadar berjanji. Mereka menilai Bamsoet sebagai figur yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga daya dorong politik, ekonomi, dan jejaring strategis yang bisa mengakselerasi kemajuan otomotif Indonesia.

    “Saya maju kembali sebagai calon Ketum IMI agar kita bisa menuntaskan pekerjaan besar yang sudah kita mulai bersama. Karena IMI bukan sekadar organisasi dan wadah persaudaraan brotherhood para pecinta otomotif, melainkan sebuah gerakan nasional membangun peradaban otomotif yang berdaya saing global,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • RUPS Restui Go Private, Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bakal Cabut dari Bursa

    RUPS Restui Go Private, Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bakal Cabut dari Bursa

    Jakarta

    Emiten pelayaran PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) mendapatkan restu dari Pemegang Saham mengubah status dari Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan tertutup (go private) dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 2 Juni 2025, di Jakarta, dengan dua agenda. Pertama, persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup (rencana Go Private).

    Kedua, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk perubahan nama emiten yang terafiliasi dengan Tommy Soeharto itu.

    Selain itu, pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

    “Dalam hal rencana go private dan delisting disetujui RUPSLB, penawaran untuk membeli saham dari para pemegang saham publik pun akan dilakukan melalui penawaran tender sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP),” terang Direktur Utama HITS Setiawan T. Widjojo.

    JAP akan melakukan tender sukarela dengan harga penawaran yang ditentukan kemudian. Harga penawaran menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pasal 36 POJK No. 45/2024, dimana Harga Penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir, sebelum pengumuman RUPSLB pada 10 April 2025, yaitu sebesar Rp330 per saham.

    Para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender sukarela akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, para pemegang saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual sahamnya setelah proses penawaran tender sukarela selesai dilaksanakan.

    Alasan Go Private

    Setiawan mengungkapkan alasan go private dan delisting saham HITS. Pertama, terdapat perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan sehingga kegiatan usaha utama grup perusahaan sebagian besar akan ditopang oleh PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), anak usaha Perseroan.

    “Kami menghimbau kepada para pemegang saham untuk mengalihkan investasinya ke HUMI. Kami sebagai pemegang saham utama HUMI, dapat memastikan bahwa seluruh anak usaha di bawah HUMI memiliki kinerja yang baik, dan sebagai Pemegang Saham utama HUMI, kami akan meminta kepada HUMI agar dapat lebih aktif dalam melakukan Company Introduction dan Recognition kepada market dengan cara lebih mengaktifkan Investor Relation-nya,” tambahnya.

    “Selain itu, saat ini, Perseroan tidak lagi memerlukan pendanaan [capital raising] dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana tersebut di masa depan,” tuturnya.

    Kedua, Perseroan ingin lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi dan aset tanpa tekanan volatilitas harga saham atau publik.

    Ketiga, Perseroan bermaksud untuk lebih memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi, melakukan pengembangan bisnis, serta restrukturisasi usaha.

    “Keempat, mengingat dan dengan mempertimbangkan cash flow yang dimiliki, Perseroan tidak lagi dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya,” terang Setiawan

    (hns/hns)

  • HITS, Emiten Tommy Soeharto Ajukan Rencana Go Private dan Delisting

    HITS, Emiten Tommy Soeharto Ajukan Rencana Go Private dan Delisting

    Jakarta, Beritasatu.com – Emiten milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS), mengajukan rencana go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Manajemen perusahaan menyampaikan, langkah ini diambil seiring dengan perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan. Ke depan, fokus utama kegiatan usaha akan dialihkan dan ditopang oleh anak usaha HITS, yaitu PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI).

    “Dengan adanya perubahan arah bisnis tersebut, HITS tidak lagi memerlukan pendanaan dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan capital raising di masa mendatang,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Manajemen juga menambahkan, HUMI akan lebih fokus dalam mengelola portofolio investasi serta aset secara fleksibel, tanpa tekanan dari volatilitas harga saham di pasar publik. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengembangan bisnis, serta membuka ruang bagi restrukturisasi usaha.

    Dijelaskan pula bahwa kondisi arus kas (cash flow) perseroan saat ini menjadi pertimbangan penting. HITS dinilai sudah tidak mampu membagikan dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, melalui proses go private, pemegang saham publik diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan hukum.

    Apabila rencana tersebut disetujui, penawaran pembelian saham publik akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Tender Sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP).

    Berikut jadwal sementara proses go private HITS:

    Perkiraan pernyataan efektif dari OJK: 19 Juni 2025Pengumuman revisi atau tambahan pernyataan tender final: 23 Juni 2025Masa Penawaran Tender Sukarela: 24 Juni-24 Juli 2025

    Sebagai bagian dari proses ini, HITS akan meminta persetujuan dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2025.