Tag: Tjok Bagus Pemayun

Kementerian Pariwisata fasilitasi pelaku usaha urus izin lewat OSS

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi Bali mengadakan pelatihan untuk memfasilitasi para pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Minggu, pelatihan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata yang dilaksanakan di Bali pada 2 Oktober 2025 diikuti oleh 80 pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola destinasi yang tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa.

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak usaha akomodasi di Bali yang beroperasi tanpa legalitas.

Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi sekitar 2.612 unit akomodasi tidak resmi di Bali dan pemerintah kabupaten/kota sedang melakukan pendataan ulang untuk mengecek legalitas unit-unit tersebut.

“Hal ini memicu persaingan usaha tidak sehat, menurunkan kualitas layanan wisatawan, sekaligus menimbulkan risiko hukum dan keamanan,” kata Rizki.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyelenggaraan usaha akomodasi serta menyusun regulasi mengenai perizinan layanan akomodasi pariwisata.

Dia menyatakan bahwa selanjutnya seluruh akomodasi yang terdaftar di layanan agen perjalanan daring (Online Travel Agent/OTA) wajib memiliki izin.

“Legalitas usaha harus jelas agar seluruh pihak terlindungi,” katanya.

Rizki menjelaskan bahwa perizinan berusaha penting untuk memastikan para pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan nyaman serta bersaing secara sehat.

Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Tjok Bagus Pemayun menyampaikan bahwa izin usaha mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sejalan dengan arah pembangunan pariwisata daerah.

“Coaching clinic ini penting agar pelaku usaha tidak hanya tahu cara mengakses dan mendaftar OSS, tetapi juga memahami kewajiban dan hak setelah mengantongi izin usaha,” katanya.

Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali pada 2024 mencapai 6,3 juta atau 50 persen lebih dari angka kunjungan wisatawan mancanegara nasional yang tercatat 13,9 juta.

Peningkatan kunjungan wisatawan turut mendorong pertumbuhan usaha layanan pariwisata, termasuk layanan akomodasi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/10/2025 11:18
Solusi Inovatif DOKU PayChat Lewat WhatsApp

Bisnis.com, JAKARTA – Pebisnis di wilayah pelosok Indonesia, kini memiliki senjata baru untuk turut meramaikan perdagangan di era digital. Koperasi desa, lembaga perkreditan desa, atau komunitas komunal misalnya, kini dapat memanfaatkan layanan pada platform WhatsApp Business sebagai sebuah ekosistem baru pembayaran digital di Indonesia seiring diluncurkannya DOKU PayChat.

Lewat solusi inovatif ini, memungkinkan pelanggan suatu bisnis untuk chat, pemesanan, dan melakukan pembayaran langsung di dalam aplikasi WhatsApp Business tanpa perlu berpindah aplikasi. Dengan memanfaatkan layanan WhatsApp Business, DOKU PayChat memungkinkan pengguna menerima pembayaran, mengirim tagihan, menjadwalkan pengingat otomatis, dan mengelola interaksi pelanggan dalam satu chat.

Namun berbeda dengan chatbot biasa, DOKU PayChat dirancang untuk mendorong konversi, dari chat hingga checkout, tanpa hambatan. Merchant pun dapat dengan mudah memeroleh cacatan transaksi yang sudah terkelola dengan baik lewat layanan DOKU PayChat.

Chief of Product Experience DOKU Rama Prahara mengungkapkan bahwa banyak merchant kini juga sudah mulai menjual lewat WhatsApp. Namun, imbuhnya, pencatatan masih dilakukan secara manual dan terpecah-pecah.

“Kami melihat belum ada yang menyatukan semua itu dalam satu layanan. Masih terpecah-pecah. Terima order, tempat, pembayaran, itu tidak tersambung. Kami membentuklah satu platform dengan nama DOKU PayChat,” katanya Senin (4/8/2025).

Lewat layanan ini, Rama mengatakan bahwa pebisnis dapat membuat simple chat code, menerima order, bisa menghasilkan invoice, dan menerima pembayaran. “Semua di dalam satu platform, tak harus mereka pindah-pindah.”

Tentu saja, hal ini akan memberikan kemudahan bagi merchant untuk meningkatkan layanan mereka kepada pelanggan, termasuk juga dalam hal pencatatan keuangan mereka.

Sementara dari sisi konsumen, layanan ini akan menjadi solusi sederhana bagi mereka yang berada di wilayah pelosok menyusul pemesanan hingga pembayaran lewat chat yang jauh lebih ‘ringan’ ketimbang memanfaatkan aplikasi perdagangan daring yang makin hari makin berat.

Akan tetapi, solusi tersebut belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem logistik. Hanya saja, DOKU telah memiliki peta jalan untuk mengembangkan DOKU PayChat terintegrasi dengan sistem logistik di masa mendatang.

“Di roadmap kami memang sudah disiapkan. Kami akan menggabungkan dengan sistem logistik sehingga pelanggan dapat memilih sistem logistik dalam ekosistem yang tak terpisahkan,” jelas Vice President of Biller as a Service DOKU Rachma Kandini.

Kendati demikian, DOKU belum mematok target dari hadirnya DOKU PayChat ini. Perusahaan menekankan akan terus meningkatkan penerimaan di berbagai kalangan terlebih dahulu.

“Memang tidak ada target spesifik. Kami berharap tahun depan kami sudah melihat pergerakan. Yang ingin kami lakukan adalah mendukung komunitas dan perusahaan yang memiliki basis untuk bisa layanan ini betul-betul dimanfaatkan,” kata Co-Founder dan Chief of Marketing Officer DOKU Himelda Renuat.

Rachma menambahkan bahwa Jawa akan menjadi langkah awal untuk memperkenalkan layanan ini kepada merchant-merchant DOKU. Selain karena populasi terbesar, imbuhnya, wilayah ini lebih mudah dijangkau untuk sosialisasi.

“Secara area, kami tidak memfokuskan di daerah tertentu meski Jawa termasuk target. Jadi kami memanfaatkan Jawa dengan sebaran populasi tertinggi sebagai market utama,” ujarnya.

Bahkan di Bali, layanan DOKU PayChat diyakini akan menjadi game changer terutama lewat kolaborasi dengan PT USSI dan Lembaga Perkeditan Desa (LPD).

Chief Commercial Officer PT USSI Zul Fami mengatakan bahwa DOKU PayChat memungkinkan karyawan, agen, dan nasabah LPD untuk memberli paket internet langsung lewat WhatsApp dengan pilihan pembayaran digital yang beragam.

“Ini suatu terobosan teknologi yang mendukung semua sektor, siap menyambut masa depan digital. Semoga kolaborasi ini terus berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, di Pulau Dewata, layanan DOKU PayChat juga diharapkan dapat mengungkit minat wisatawan asing berkunjung ke destinasi superprioritas ini menyusul kemudahan dalam hal pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun berharap bahwa dengan hadirnya DOKU PayChat, maka wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dapat lebih menikmati kemudahan akses pembayaran PWA dengan lebih banyak pilihan metode pembayaran yang tetap fleksibel dan aman.

Sebelumnya, pembayaran PWA hanya dapat dilaukan lewat laman Love Bali. Kini, imbuhnya, dengan adanya DOKU PayChat, wisatawan asing dapat memilih metode pembayaran hanya dengan memindai QR Code menggunakan ponsel pintar yang terhubung di WhatsApp.

“Kami berharap inovasi ini dapat memajukan Bali sekaligus, melindungi, menjaga, memelihara alam, manusia, serta kebudayaan Bali,” ujarnya.

05/08/2025 07:32
Nyepi Bukan Gimmick Wisata! Pelaku Usaha Diminta Stop Lakukan Ini

Denpasar: Bali selalu menjadi primadona wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, terutama saat momen-momen spesial seperti Hari Suci Nyepi.

Namun, Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mengimbau agar pelaku usaha tidak menjadikan Nyepi sebagai daya tarik komersial dalam paket wisata.

Menurut Kepala Dispar Bali, Tjok Bagus Pemayun, Nyepi bukan sekadar hari libur biasa, tetapi hari suci bagi umat Hindu di Bali.

“Kita kan harus menghormati masyarakat Bali yang beragama Hindu untuk melakukan tapa brata penyepian, jadi agar nama Nyepi tidak dijual,” katanya dilansir Antara, Kamis, 27 Maret 2025.

Alternatif nama untuk menarik wisatawan
Bagi pelaku usaha yang ingin menarik wisatawan selama periode ini, Dispar Bali menyarankan penggunaan nama lain yang tidak mengaitkan langsung dengan Hari Suci Nyepi.

Dia juga menegaskan, wisatawan tetap dapat menikmati ketenangan dan keunikan suasana Nyepi, tetapi tanpa mengemasnya sebagai bagian dari paket wisata yang secara eksplisit menyebutkan “Nyepi”.

“Boleh saja (menggaet wisatawan) tapi jangan pakai bahasa Nyepi dalam artian dikemas bahwa ini menyambut libur panjang Bali, silahkan menginap di Bali,” ujarnya.
Libur panjang kunjungan wisatawan bakal meningkat

Nyepi tahun ini jatuh pada 29 Maret 2025 dan bertepatan dengan libur panjang Idul Fitri, yang diperkirakan akan mendorong lonjakan jumlah wisatawan ke Bali.
Data terbaru mencatat, jumlah wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai 1.013.700 kunjungan, sementara wisatawan domestik mencapai 902.688 kunjungan.

Tren ini diperkirakan akan meningkat dalam tujuh hari sebelum Idul Fitri.

“Biasanya 7 hari sebelum lebaran wisatawan nusantara sudah mulai (datang) ini kan sudah 7 hari jadi masih terus dimonitor pergerakannya,” ucapnya.

Selain faktor libur panjang, pemerintah daerah optimistis bahwa kenaikan jumlah wisatawan juga didukung oleh harga tiket pesawat domestik yang lebih kompetitif serta dibukanya Tol Probolinggo yang mempermudah akses darat menuju Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

27/03/2025 12:52
Libur Lebaran 2025, Kepala Dispar Bali Memprediksi Kunjungan Wisatawan Akan Meningkat

PIKIRAN RAKYAT – Bali merupakan destinasi wisata utama Indonesia. Dikenal sebagai tujuan wisata karena keindahan alamnya, budaya, dan keramahan masyarakatnya.

Pulau Bali memiliki pantai dengan pasir putih yang sangat indah, terumbu karang yang spektakuler dan sangat baik digunakan dengan menyelam, panorama alam yang memukau, beserta gunung berapi.

Destinasi wisata yang ditawarkan membuat Bali sangat lengkap dengan kesiapan infrastruktur yang sudah dimiliki saat ini. Membuat Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun memprediksi adanya kenaikan kunjungan wisatawan pada momentum libur Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Diprediksi lebih besar dari sebelumnya, 10-20 persen dibandingkan lebaran sebelumnya,” ujar Tjok Bagus Pemayun lebih lanjut dan dikemukakan di sela Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar.

Kenaikan kunjungan ke Pulau Bali akan terjadi pada kunjungan wisatawan domestik. Lonjakan ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kebijakan libur Lebaran dan sebaliknya untuk kunjungan internasional saat ini masih “low season”.

Tujuh hari sebelum Lebaran akan mulai terasa adanya lonjakan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Diperkirakan dampaknya akan terjadi juga pada kenaikan okupansi hotel.

“Mulai H-7 mereka sudah datang ke Bali, okupansi hotel bisa 60-70 persen,” ungkap Tjok menjelaskan lebih lanjut mengenai lonjakan yang akan terjadi di daerah pulau Bali.

Tjok Pemayun menyadari Pariwisata Bali saat ini belum bangkit seutuhnya, walaupun saat sekarang terjadi adanya tren kenaikan di bulan Maret untuk kunjungan ke destinasi wisata yang ada. Hal ini bisa dilihat dari sisi wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah soal harga tiket pesawat.

“Harga tiket pesawat masih tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, kedua karena faktor cuaca ekstrem kemarin,” kata Tjok.

Dispar Bali sangat berharap memiliki kebijakan untuk meringankan untuk harga tiket sehingga wisatawan domestik lebih banyak lagi yang datang pada momentum libur Lebaran 2025 ini.

Berdasarkan data Otoritas Bandara Wilayah IV, sebanyak 1.059.069 penumpang baik domestik maupun internasional keluar masuk Bali melalui pintu udara Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam Angkutan Lebaran 2024.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/03/2025 19:20
DPR prioritaskan usulan Bali dalam perumusan RUU Kepariwisataan

Badung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI memprioritaskan usulan elemen pariwisata di Bali dalam proses perumusan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Kabupaten Badung, Kamis, mengatakan terdapat empat daerah kunjungan kerja yaitu Bali, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, namun Bali diutamakan, sebab Pulau Dewata adalah destinasi internasional dengan banyak pengalaman kepariwisataan.

“Bali ini kenapa jadi prioritas kunjungan karena kita tahu Bali bukan hanya destinasi wisata nasional tapi juga destinasi internasional, sudah sangat dikenal di luar negeri, nah mereka yang di Bali ini punya pengalaman luas dalam mengelola pariwisata,” ucap dia.

Menurut Saleh yang juga ketua tim panitia kerja, pengalaman Bali dalam mengurus pariwisatanya terlihat dari keaktifan asosiasi mereka, bahkan dalam kunjungan kerja ini hadir 23 perhimpunan khusus pariwisata di Bali.

“Mereka punya asosiasi yang banyak, ada asosiasi perhotelan, rental, vila, kemudian paguyuban pariwisata, itu menurut saya satu modal yang perlu kita dengar, pengalaman mereka selama ini,” ujarnya.

Komisi VII DPR RI merasa dari pertemuan ini mereka tidak hanya menyerap usulan rumusan untuk RUU Kepariwisataan, namun juga mendapati fakta-fakta keluh kesah dalam mengelola pariwisata.

Jika berkaca dari undang-undang yang sudah ada, perhimpunan pariwisata sebagian mengembangkan ide-ide mereka, ada pula yang merasa sejumlah aturan sudah cukup.

“Kami berharap masukan tadi bisa jadi referensi dan juga rekomendasi untuk membangun undang-undang ke depan, masukan-masukannya juga lengkap, ada yang membahas perizinan, ada membahas soal destinasi wisatanya, adat istiadat, alam, saya kira lengkap jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Salah satu usulan muatan untuk RUU Kepariwisataan datang dari Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun, dimana setidaknya 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 perlu diubah atau ditambahkan narasinya.

“BAB III Pasal 8 saya usulkan tambahkan memupuk rasa cinta alam dan lingkungan, BAB IV Pasal 13 belum menyentuh alam, padahal alam perlu dijaga, dan Pasal 27 perlu ditambahkan definisi kawasan penyangga, apa sih kawasan penyangga ini,” ujarnya.

Dalam usulannya kepada dewan, Dispar Bali banyak menyinggung soal perlindungan terhadap alam, perkembangan jenis-jenis usaha pariwisata, hingga pendataan organisasi dan tenaga kerja pariwisata.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

13/02/2025 21:58
Pj Gubernur Bali Minta Tindaklanjuti Penggunaan Latar Dewa Siwa di Atlas

DENPASAR – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menginstruksikan agar menindaklanjuti tindakan kelab malam yang menggunakan latar Dewa Siwa saat pertunjukan disc jockey (DJ).

“Kami dapat teguran dari pimpinan agar menindaklanjuti, dari Pak PJ Gubernur untuk mengecek kemarin itu, kami telah melakukan komunikasi tapi belum ada hasil komunikasi,” kata Pemayun, Selasa, 4 Februari.

Tjok Pemayun mengatakan, setelah beredar video latar belakang visual Dewa Siwa di tengah kerumunan pengunjung kelab malam Atlas Super Club yang menari di bawah gemerlap lampu, Pj Gubernur Bali langsung membahas ini melalui pesan grup.

Dispar Bali dan Satpol PP Bali kemudian diminta mengumpulkan data-data dan segera melakukan pemanggilan terhadap pengelola.

Pemprov Bali prihatin karena terulang kembali tindakan pengusaha industri pariwisata yang menodai Agama Hindu setelah sebelumnya kejadian pertunjukan kembang api megah oleh FINNS di pantai yang mengganggu upacara umat Hindu.

“Saya prihatin kejadian ini terulang lagi karena sebelumnya ada beberapa yang kami ingatkan, ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman pengusaha agar berhati-hati di dalam melakukan inovasi-inovasi di Bali karena itu simbol kami agama Hindu, yang menjadi junjungan kami semua,” ujar Tjok Pemayun.

Menurut dia, semestinya Atlas Super Club belajar dari kejadian FINNS, sebab mereka berpotensi mendapat teguran serupa dan parahnya menghancurkan usahanya sendiri.

Dispar Bali mengingatkan pengusaha industri pariwisata agar mengikuti regulasi dan berpegang teguh pada konsep pariwisata budaya bukan justru mencederai nilai-nilai tersebut.

Ia meyakini juga pengusaha melakukan hal baik maka akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Bali, sementara jika dilanggar maka sanksi akan bekerja.

Pada kasus penggunaan latar belakang visual Dewa Siwa, dinas pariwisata akan mencari tahu tujuan penggunaan simbol suci tersebut untuk menentukan tingkat kesalahan pengusaha.

“Teguran tertulis pasti akan dilakukan, berpotensi seperti FINNS karena itu ada mekanisme, misalnya teguran tertulis pertama, ada juga teguran tanggung, dan terakhir langkah yang lebih ekstrem,” katanya dilansir ANTARA.

Untuk mengantisipasi tindakan menodai agama ini ke depan, Tjok Pemayun melakukan pencegahan dengan menekankan aturan tidak bermain-main dengan simbol agama atau larangan dalam Hindu kepada pengusaha-pengusaha baru di sektor kelab malam.

05/02/2025 03:43
Imbas Pohon Tumbang Tewaskan Wisatawan, Moneky Forest Bali Ditutup Sementara

ERA.id – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun menutup sementara objek Wisata Alam Monkey Forest di Kabupaten Gianyar, setelah kejadian pohon tumbang pada Selasa (10/12) kemarin.

“Kejadian itu sudah kami komunikasikan dengan Kadispar Gianyar lebih lanjut, untuk sementara objek wisatanya ditutup dulu,” katanya, dikutip Antara, Rabu (11/12/2024).

Tjok Pemayun mengatakan penutupan Monkey Forest dilakukan hingga objek wisata tersebut siap dikunjungi lagi, sebab sampai saat ini area yang terdampak pohon tumbang masih dibatasi garis polisi.

Dispar Bali belum dapat memastikan kapan objek wisata alam ini akan dibuka. Ia mengaku masih ingin melihat perkembangan situasi termasuk saat momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 nanti.

“Kalau bisa selesai cepat, kalau sudah oke mungkin bisa dibuka lagi, saat ini badan pengelola sudah memetakan (pohon), apalagi sebelumnya lama musim keringnya, sekarang ditambah musim pancaroba, hujan,” jelasnya.

Lalu, kata Tjok Pemayun, pengelola objek wisata tersebut memetakan kondisi juga sebagai bentuk mitigasi bencana. Pihaknya sudah mengarahkan hal tersebut sejak sebelum kasus pohon tumbang di Monkey Forest, sebab Bali akan kedatangan lonjakan wisatawan saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Selain itu, semua objek wisata diminta menjaga kebersihan, agar wisatawan merasa nyaman dan mengurangi potensi kejadian yang tak diinginkan.

“Para pengelola atau usaha pariwisata sampaikan saja ke wisatawan bahwa ini kondisinya berdasarkan BMKG, cuaca begini, misalkan hujan siapkan payung atau jas hujan,” imbuhnya.

Dalam kasus pohon tumbang di Monkey Forest tercatat dua orang korban wisatawan asing meninggal dunia, dan satu orang sedang dalam perawatan.

“Yang sakit sudah ditangani di klinik dan ditanggung semua oleh badan pengelola, asuransi juga sudah, yang penting tercakup dengan asuransi, pengobatannya juga ditanggung oleh badan pengelola,” kata Tjok Pemayun.

11/12/2024 20:15
7 Australia Peringatkan Warganya Tak Kunjungi Pulau Dewata, Pemprov Bali Tetap "Pede" Denpasar

Australia Peringatkan Warganya Tak Kunjungi Pulau Dewata, Pemprov Bali Tetap “Pede”
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Pemerintah Australia memperingatkan warganya agar mempertimbangkan kembali rencana liburan ke
Bali
.
Peringatan ini diterbitkan setelah meningkatnya laporan kasus
demam berdarah
yang dialami oleh pelancong Australia yang kembali dari Bali.
Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Bali yakin tidak akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengatakan Australia masih mendominasi sebagai negara dengan jumlah kunjungan terbanyak ke Bali. Bahkan, jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Saya yakin Australia tahu betul kondisi kita. Bali, karena Bali sebagai second home
wisatawan Australia
, apalagi sekarang Australia tetap nomor satu bahkan trennya meningkat terus,” kata dia pada Rabu (11/12/2024).
Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali untuk mengatasi kasus demam berdarah dengue (DBD) tersebut.
Selain itu, pihaknya juga telah mengimbau kepada pengelola wisata dan akomodasi wisata untuk menyampaikan kondisi Bali terkini kepada mitra kerja mereka di luar negeri, bahwa Bali masih layak untuk dikunjungi.
“Kita Pemprov Bali sudah melakukan hal-hal penanggulangan yang memang dirasakan wisatawan,” kata dia.
Dilansir dari Kompas.com, otoritas kesehatan Australia mencatat lonjakan kasus demam berdarah di berbagai wilayah negaranya, dengan sebagian besar kasus didapatkan dari pelancong yang baru kembali dari Indonesia, terutama Bali.
Seorang juru bicara Kesehatan Queensland mengungkapkan bahwa demam berdarah sering terjadi di Indonesia, termasuk Bali, terutama selama musim hujan yang berlangsung dari November hingga Maret.
Dalam dua minggu terakhir, terdapat lima kasus demam berdarah di Cairns yang semuanya berasal dari wisatawan yang kembali dari Bali.
Atas hal tersebut, Pemerintah Australia mengingatkan warganya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke daerah yang memiliki risiko tinggi penularan demam berdarah.
Bagi yang tetap memilih bepergian, penting untuk memprioritaskan langkah pencegahan agar terhindar dari infeksi yang berbahaya ini.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2024 15:39
Dispar respons Fodor soal Bali destinasi tak direkomendasikan di 2025

Denpasar (ANTARA) – Dinas Pariwisata (Dispar) Bali merespons soal kajian dari media travel asing, Fodor, yang mengatakan Bali destinasi wisata yang tidak direkomendasikan tahun 2025.

Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Jumat, mengatakan jika dalam kajian tersebut disampaikan Bali overtourism atau pariwisatanya sudah berlebih, maka ia membantah.

“Tidak seperti yang diberitakan, ada parameter beberapa kita akui seperti masih terkonsentrasi di Bali Selatan, tapi dari sisi kondisi kunjungan wisatawan kan belum sekali menunjukkan sampai berlebih,” kata dia.

Tjok Pemayun membandingkan kondisi saat ini dengan sebelum pandemi COVID-19, dimana tahun 2019 jumlah kunjungan wisman lebih dari 6,2 juta kunjungan, sedangkan tahun ini masih di angka 4,7 juta.

“Tingkat hunian kamar juga masih 80 persen, cuma terkonsentrasi di selatan saja, kadang-kadang ada yang musim puncak 90 persen, tapi kalau di seluruh Bali ketersediaan kamar masih banyak,” ujarnya.

Dispar Bali mengklaim artinya belum terjadi pariwisata berlebih, namun tantangannya mengenalkan wisatawan dengan daerah Bali utara, timur, dan barat, agar tidak menumpuk di selatan.

“Kami sudah menyusun pola perjalanan itu, kami sudah bekerjasama dengan kampus Universitas Udayana, jadi itu untuk Bali timur, utara, dan barat,” kata Tjok Pemayun.

Ia mengakui terjadi lonjakan kunjungan di luar prediksi jika melihat situasi selama COVID-19, lonjakan ini sejalan dengan meningkatnya alih fungsi lahan, sehingga Pemprov Bali harus perlahan menata.

“Jadi tidak ada alasan bahwa Bali overtourism, bahwa Bali tidak direkomendasi kunjungan, kan Bali secara keseluruhan bisa dikunjungi kemana-mana, Bali masih sangat layak dikunjungi tidak hanya sekarang, tapi setiap saat,” tuturnya.

Adapun yang sudah dilakukan Pemprov Bali menangani permasalahan ini seperti mendukung pemerintah pusat dalam penataan perijinan melalui OSS, membuat tim pengendalian pembangunan, membuat do and don’t, dan aturan soal kawasan suci.

Tjok Pemayun berharap pemberitaan Fodor tidak membuat wisatawan ragu untuk berlibur, sebab pemerintah tidak diam dan terus berbenah, serta merekomendasikan wisatawan tidak hanya berada di Bali selatan namun wilayah lainnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

22/11/2024 19:11
Sandi: Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing di Bali Buat Tangani Sampah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asing di Bali bakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

“Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah,” katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

“Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik,” imbuhnya.

Sandiaga pun menanggapi viralnya video turis Inggris yang mengeluhkan sampah di kawasan wisata Kuta. Menurutnya, keluhan itu adalah suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk mengelola destinasi wisata lebih bersih dan mengesankan wisatawan.

“Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengungkapkan permasalahan sampah yang menepi di wilayah Pantai Kuta memang menjadi fenomena musiman setiap November-Januari.

Untuk mengatasinya, Pemkab Badung menyiapkan armada untuk membersihkan sampah. Selain itu, pengelola pantai setiap hari bersama dengan pedagang-pedagang di sepanjang Pantai Kuta rutin melakukan pembersihan.

“Kemarin bahkan Pak PJ Gubernur Bali memimpin langsung pembersihan pantai Kuta bersama jajaran TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya. Itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah betul-betul menjaga destinasi wisata itu bersih, aman dan nyaman,” ungkapnya.

(pta/sfr)

01/02/2024 08:35