Xcloud.id

Tag: Titin Rosmasari

  • Forum Pemred: Negara harus pastikan tak ada penghalangan kerja pers

    Forum Pemred: Negara harus pastikan tak ada penghalangan kerja pers

    Forum Pemred berharap apa yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, tidak terulang dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam komitmen menjaga kemerdekaan pers,

    Jakarta (ANTARA) – Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menyatakan negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja pers merespons pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan istana kepresidenan,” demikian pernyataan sikap Forum Pemred yang diteken Ketua Retno Pinasti dan Sekretaris Irfan Junaedi di Jakarta, Minggu.

    Forum Pemred menyesalkan kejadian pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia, sekaligus mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk menjelaskan alasan langkah itu diambil.

    Forum Pemred mengingatkan bahwa menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

    “​​Pasal-pasal yang dilindungi tersebut mengamanatkan kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi,” tegas Forum Pemred.

    Forum Pemred menyatakan selalu mendukung upaya perbaikan kualitas jurnalistik, termasuk keberlanjutan media dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan seraya memastikan kemerdekaan pers terus terjaga.

    Di samping itu, Forum Pemred mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memedomani Undang-Undang Pers demi kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan pers di tanah air.

    Lebih lanjut Forum Pemred mengapresiasi langkah redaksi CNN Indonesia, sekaligus mendorong upaya dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengutamakan profesional kompetensi dan etis.

    “Forum Pemred berharap apa yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, tidak terulang dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam komitmen menjaga kemerdekaan pers,” demikian pernyataan sikap Forum Pemred.

    Diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.

    “Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia [pada] 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 [WIB]. Seorang petugas BPMI mengambil Id pers Diana di Kantor CNN Indonesia,” ucap Titin dalam keterangan tertulis, Minggu.

    Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Dia pun menyebut pihaknya telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

    Menurut Titin, pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo saat jumpa pers seusai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), merupakan pertanyaan penting dan kontekstual.

    “⁠Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG (Makan Bergizi Gratis),” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers meminta Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan/jurnalis di mana pun bertugas.

    Dewan Pers meminta Biro Pers Istana memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025). 

    Selain itu, Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis.

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus nggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Terpisah, Forum Pemred mendorong pihak Istana memberi penjelasan terbuka atas kejadian ini.

    “Negara wajib memastikan tidak ada hambatan terhadap kerja jurnalistik, sebagaimana dijamin oleh UU Pers No. 40/1999. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dilindungi,” tulis pernyataan sikap Forum Pemred.

    Forum Pemred mendukung langkah CNN Indonesia meminta klarifikasi resmi dan mengajak semua pihak mengutamakan dialog profesional demi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

  • Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, dia mengatakan BPMI Setpres untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu liputan istana milik wartawan tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana.

    “Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.

    Sementara itu, dia berharap kejadian seperti yang dialami wartawan CNN Indonesia tersebut untuk tidak terulang di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.

    Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.

    Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.

    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan.

    Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut.

    Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI prihatin pencabutan kartu liputan istana wartawan CNN Indonesia

    PWI prihatin pencabutan kartu liputan istana wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan prihatin atas pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia usai bertanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9).

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” jelas Munir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, PWI mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Dia pun mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.

    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” demikian Munir.

    Diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.

    “Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia [pada] 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 [WIB]. Seorang petugas BPMI mengambil Id Pers Diana di Kantor CNN Indonesia,” ucap Titin dalam keterangan tertulis, Minggu.

    Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Dia pun menyebut pihaknya telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

    Menurut Titin, pertanyaan Diana yang dilontarkan kepada Presiden Prabowo saat jumpa pers seusai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), merupakan pertanyaan penting dan kontekstual.

    “⁠Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, kembali menorehkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai Outstanding Young Public Leader of The Year dalam ajang Leading Women Award 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh President Director CNN Indonesia, Titin Rosmasari, pada Kamis (15/5/2025) di Jakarta.

    Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali, menjadi wali kota termuda yang dilantik pada 20 Februari lalu. Ia dikenal memiliki kiprah menonjol baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Vinanda fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan misi memastikan tidak ada warga putus sekolah dan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kediri.

    “Untuk seluruh perempuan Indonesia jangan pernah takut bermimpi. Teruslah berinovasi dan tunjukkan bahwa kalian mampu serta berhak memimpin,” ujar Mbak Wali usai menerima penghargaan.

    Vinanda menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, terutama keluarga yang selama ini selalu membersamainya. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi perempuan lain di seluruh Indonesia.

    “Harapannya ini bisa menginspirasi bagi seluruh perempuan Indonesia. Lalu juga memberikan dorongan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk berinovasi dan bekerja keras memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Utusan Khusus Sekjen PBB Bidang Air Retno Marsudi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Menko PMK hingga Kakorlantas Resmi Lepas Tim Mudik 2025 Transmedia

    Menko PMK hingga Kakorlantas Resmi Lepas Tim Mudik 2025 Transmedia

    Jakarta –

    Menko PMK Pratikno hingga Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melepas Tim Mudik 2025 Transmedia. Pelepasan dilakukan secara simbolis.

    Pelepasan tim mudik itu digelar di lobi Gedung Transmedia, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025). Selain itu hadir juga Komisaris Transmedia Ishadi SK, CEO detikNetwork Abdul Aziz, Direktur Transmedia Latif Harnoko dan Pemred CNN Indonesia Titin Rosmasari.

    Selain itu juga hadir Dirut Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Dirut Jasa Marga Subakti Syukur hingga Dirut Pelita Air Dendy Kurniawan. Hadir juga Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko hingga perwakilan Kementerian Perhubungan.

    Dalam sambutannya, Pratikno menyebut pemerintah sudah memaksimalkan upayanya dalam mengutamakan keselamatan para pemudik. Dia menegaskan semua stakeholder dipastikan siap mengawal mudik Lebaran 2025.

    “Atas undangan, atas dukungan Transmedia, mudik kali ini lancar, nyaman, aman, dan selamat. Jadi itulah yang pemerintah berusaha keras sudah lakukan, menjaga agar mudik itu berjalan lancar, nyaman, aman, dan selamat,” ujar Pratikno.

    Lalu, Pratikno juga menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar mudik berjalan lancar. Salah satunya yang dibahas yakni kesiapan layanan kesehatan hingga infrastruktur.

    Foto: Menko PMK Pratikno di Pelepasan Tim Mudik 2025 Transmedia (Azhar Bagas/detikcom)

    “Pertama, tentu saja bahwa seluruh infrastruktur harus dalam kondisi yang lebih prima, kemudian mudah transportasi, rekayasa yang lintas, layanan-layanan kesehatan, kerja sama antara Kementerian Perhubungan juga dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin kesehatan dari para sopir bus, dan lain-lain, dan Polri juga,” ujarnya.

    Foto: Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugr di Pelepasan Tim Mudik 2025 Transmedia (Azhar Bagas/detikcom)

    “Yang pertama adalah tata kelola jalan tol dengan segala dinamikanya, apakah nanti ada contraflow apakah nanti ada one way, termasuk juga berkaitan dengan dinamika rest area ini yang pertama,” ujarnya.

    “Yang kedua adalah jalan nasional dari Mabes Polri dan polisi jajaran, polisi jajaran sudah membuat pos pelayanan, pengamanan, dan pos terpadu sejumlah 2.835 yang berada di pinggir jalan, nanti teman-teman tim mudik Transmedia bisa singgah di tempat pos-pos itu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Pratikno hingga Irjen Agus secara simbolis melepas para tim mudik Transmedia dengan mengibarkan bendera. Terlihat belasan mobil tim mudik melaju untuk terjun meliput pemberitaan mudik Lebaran 2025.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini