Tag: Titin Rosmasari

  • Forum Pemred Umumkan Pemenang AJFP 2025 dalam Kampanye Jurnalisme Lawan Disinformasi

    Forum Pemred Umumkan Pemenang AJFP 2025 dalam Kampanye Jurnalisme Lawan Disinformasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) resmi mengumumkan para penerima Anugerah Jurnalistik Forum Pemred 2025 (AJFP 2025) dalam rangkaian kegiatan Run For Good Journalism 2025 yang digelar pada Minggu (16/11/2025) di Jakarta. Pengumuman ini menjadi bagian dari kampanye besar Forum Pemred untuk mendorong jurnalisme berkualitas, memperkuat literasi publik, dan membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi serta disinformasi yang semakin marak di ruang digital.

    Tema tahun ini, “Melawan Misinformasi dan Disinformasi: Jurnalisme untuk Kebenaran Publik,” dipilih untuk menegaskan bahwa kualitas jurnalisme merupakan pilar utama penjaga ruang publik yang sehat dan demokratis.

    Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menjelaskan bahwa rangkaian kampanye ini dirancang untuk memperkuat komitmen profesi jurnalistik terhadap integritas, kemampuan adaptasi terhadap teknologi, serta kepatuhan pada etika pemberitaan. Konteks ini menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z yang sangat aktif dalam konsumsi konten dan sering menjadi sasaran misinformasi.

    AJFP 2025 diselenggarakan sebagai kompetisi karya jurnalistik untuk mendorong lahirnya liputan mendalam yang mengedepankan akurasi, verifikasi, dan integritas. Forum Pemred menilai kualitas jurnalisme perlu terus diperkuat karena ancaman misinformasi dapat mengganggu proses demokrasi dan memengaruhi pengambilan keputusan publik. Kehadiran karya-karya berkualitas juga dianggap relevan dengan kebutuhan ekosistem digital, terutama di saat teknologi seperti kecerdasan buatan memungkinkan penyebaran hoaks dan deepfake secara masif dan cepat.

    Penjurian AJFP 2025 dilakukan secara independen oleh jajaran Pemimpin Redaksi anggota Forum Pemred dengan rekam jejak panjang di dunia jurnalistik nasional. Dewan juri terdiri dari Zulfiani Lubis, Titin Rosmasari, Haryo Ristamaji, dan Haryo Damardono. Setiap karya ditelaah melalui rapat pleno juri dan pengurus Forum Pemred menggunakan mekanisme seleksi ketat yang berpedoman pada akurasi, relevansi, kedalaman, kualitas produksi, dan integritas karya.

    Pada kategori Radio, penghargaan pertama diberikan kepada Ahmad Setiawan dari Elshinta melalui karya “Peran Vital Media Mainstream dan Kode Etik Jurnalistik dalam Memerangi Disinformasi dan Provokasi di Media Sosial.” Penghargaan kedua diraih Saortua Marbun dari Sonora dengan karya “Siasat Gen Z di Pusaran Hoaks dan Deepfake,” dan penghargaan ketiga diberikan kepada M. Jumahuddin Noor dari RRI Banjarmasin melalui karya “Sisi Gelap Dunia Maya, Fakta Meningkatnya Korban Kejahatan Digital.”

    Pada kategori Televisi, penghargaan pertama diraih Dwi Firmansyah dari SCTV melalui karya “Fakta VS Hoaks: Perebutan Narasi Demonstrasi Akhir Agustus 2025.” Penghargaan kedua diberikan kepada Afwan Purwanto Muin dan Alafia Nada Malik dari Kompas TV melalui karya “Disinformasi Sasar Kelompok Rentan,” sementara penghargaan ketiga diberikan kepada Subchan Zuryamawla dari BeritaSatu lewat karya “Waspada! Hoax dan Hasut di Linimasa.”

    Pada kategori Media Cetak, penghargaan pertama diberikan kepada Despian Nurhidayat dari Media Indonesia melalui karya “Jurnalisme Benteng Pertahanan Arus Misinformasi.” Penghargaan kedua diraih FAZRY dari Koran Rakyat Merdeka dengan karya “Melawan Hoax, Menjaga Demokrasi: Jurnalisme Benteng Kebenaran Publik,” dan penghargaan ketiga diberikan kepada Muhammad Rusmadi dari Koran Rakyat Merdeka lewat karya “Perang Global dari Indonesia, ASEAN hingga PBB: Lawan Misinformasi & Disinformasi, Jurnalisme untuk Kebenaran Publik.”

    Untuk kategori Media Online, penghargaan pertama diberikan kepada Artika Rachmi Farmita dari TEMPO.co dengan karya “Manipulasi Iklan Obat dengan Kecerdasan Buatan.” Penghargaan kedua diraih Indra Suhendra Umbola dari ZonaUtara.com (diwakilkan Yosef Ferdhiansa) melalui karya “Saat Narasi Keliru Mengancam, Imunisasi Anak Butuh Dukungan Nyata,” sedangkan penghargaan ketiga diberikan kepada Ahmad Apriyono dari Liputan6.com melalui karya “Menelisik Misinformasi Penyebab Banjir di Indonesia.”

    “Melalui AJFP 2025, Forum Pemred berharap semakin banyak jurnalis dan institusi media yang memperkuat fungsi edukasi, verifikasi, dan kontrol sosial,” tutur Retno Pinasti di Jakarta, Senin (17/10/2025). Pernyataan tersebut menegaskan kembali pentingnya jurnalisme berintegritas di tengah lanskap informasi yang kian kompleks dan penuh tantangan, terutama bagi masyarakat urban dan generasi digital yang menjadi konsumen informasi terbesar saat ini. [beq]

  • Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi Masuk Penilaian IGA 2025, Tim Kemendagri Cek 221 Inovasi hingga Dampak Nyatanya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang lolos untuk penilaian validasi lapang dalam kompetisi Innovative Government Awards (IGA) 2025. Pada penilaian IGA kali ini, Banyuwangi mengajukan 221 inovasi dari berbagai bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

    Tim penilai IGA datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (13-14/11/2025) untuk melihat secara langsung sejumlah inovasi Banyuwangi yang masuk dalam penilaian IGA. Tim terdiri dari Aldo Harjunanto dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan praktisi media Titin Rosmasari⁠.

    IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan pembangunan.

    “Kami datang untuk nge-cek dan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Apakah benar berjalan dan tentunya apakah benar berdampak bagi masyarakat,” kata Titin Rosmasari yang merupakan Presiden Direktur CNN saat diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan. Turut mendampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan segenap jajaran OPD Banyuwangi.

    Selama di Banyuwangi, tim penilai melakukan sejumlah kunjungan, di antaranya bertemu salah satu pelaku UMKM serta warga penerima manfaat Gerakan Hari Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM dan Warung-Warung Rakyat.

    Gerakan belanja yang diinisiasi Bupati Ipuk sejak 2021 itu menggerakkan seluruh ASN Pemkab dan karyawan stakeholder lainnya untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok maupun barang lainnya di pasar dan warung-warung terdekat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap bulan di tanggal “cantik” misalnya 10 Oktober (10/10), 11 November (11/11), dan seterusnya.

    “Hasil belanjanya kita donasikan kepada warga yang membutuhkan, misalnya warga miskin, balita stunting, korban bencana alam, dan lainnya. Sehingga selain menggerakkan ekonomi lokal, gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan sosial di Banyuwangi,” kata Ipuk.

    “Bahkan, kami juga men-support helm dan jaket untuk driver dan ojol di Banywuangi hasil dari belanja tanggal catik para ASN,” imbuh Ipuk.

    Tim penilai juga mengunjungi sejumlah hotel dan restoran untuk melihat langsung implementasi sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD).

    “Ini merupakan platform layanan perpajakan daring yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” urai Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Samsudin, saat mendampingi tim penilai.

    Selanjutnya mereka mengecek pelaksanaan inovasi Sijakawangi (sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi) dan Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah Banyuwangi), serta menggali informasi sejauh mana dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah.

    Sijakawangi adalah sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sedangkan Sipundiwangi adalah bentuk apresiasi pemkab bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertib administrasi.

    “Melalui program Sipundiwangi masyarakat dapat berbelanja sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah seperti motor, iPhone, hingga umroh. Inovasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi,” ungkap Samsudin.

    Usai mengecek langsung inovasi Banyuwangi, tim penilai pun memberikan apresiasi kepada Banyuwangi.

    “Saya melihat sistem di sini sudah bekerja. Semua stakeholder ikut terlibat sehingga semua inovasinya terbukti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Titin.

    Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi telah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). [tar/ian]

  • Ketua Kwarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil Raih CNN Indonesia Awards 2025

    Ketua Kwarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil Raih CNN Indonesia Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur HM Arum Sabil kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Kali ini CNN Indonesia menganugerahkan Arum Sabil sebagai tokoh penggerak pemberdayaan petani dan integrasi pendidikan (Champion of Farmers Empowerment and Education Integration).

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam momen CNN Indonesia Awards 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

    Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebutkan bahwa tim CNN Indonesia terus mencari dari pusat hingga pelosok negeri terkait sosok inspirasi yang berpengaruh kepada bangsa.

    “Sesuai dengan tema yang kami usung yakni Kolaborasi & Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri. Kami menemukan inspirasi dan cerita hebat tentang Indonesia. Apresiasi kami untuk semua pihak, termasuk Bapak HM Arum Sabil sebagai Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur,” tuturnya.

    Arum Sabil menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini sebagai wujud kebangkitan petani, penggerak pendidikan dan para kader Pramuka di Jawa Timur.

    “Penghargaan ini bukan saya pribadi, tapi petani pejuang pangan, para penggerak pendidikan serta adik-adik Pramuka di Jatim untuk terus memacu dan bangkit maju serta produktif,” ujarnya.

    Pria yang juga Ketua DPD HKTI Jawa Timur itu menegaskan, petani dan generasi muda tidak bisa dilepaskan dari suksesi program asta citanya Presiden Prabowo Subianto, khususnya menggapai swasembada pangan nasional.

    Sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, HM Arum Sabil menaungi 38 Kwartir Cabang di seluruh kota dan kabupaten, dengan 3,4 juta anggota aktif yang terdiri dari Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pramuka Dewasa.

    Di bawah kepemimpinannya, kekuatan besar ini bukan sekadar angka, melainkan harmoni semangat, karakter, dan pengabdian yang berdenyut di setiap sudut bumi Majapahit. (tok/ted)

  • Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 September 2025

    Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo Nasional 30 September 2025

    Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kartu ID pers khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya dikembalikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres).
    Pengembalian ID Diana itu dilakukan setelah CNN, Dewan Pers, dan Biro Pers, melakukan dialog di Istana, Jakarta, pada Senin (29/9/2025) kemarin.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Yusuf Permana mengeklaim, pihaknya menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
    “ID khusus Istana itu sekarang akan dikembalikan ke yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemred-nya, Bu Titin, yang langsung kami serahkan ke Bu Diana. Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali,” ujar Yusuf.
    “Terima kasih, Pak,” kata Diana, saat menerima kartu pers Istana-nya kembali.
    Adapun aksi pencabutan ID Istana milik Diana pada Sabtu (27/9/2025) lalu dikecam dari berbagai pihak.
    Sebab, tindakan ini menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers di era Presiden Prabowo Subianto.
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menjelaskan pencabutan kartu pers Istana atas Diana Valencia terjadi pada Sabtu kemarin.
    “Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Biro Istana mengambil langsung ID Istana Diana di Kantor CNN pada pukul 20.00 WIB.
    Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan yang Diana sampaikan kepada Prabowo di luar konteks agenda, sehingga memutuskan untuk mencabut ID pers Diana.
    Padahal, jurnalis tersebut sedang menjalankan tugasnya ketika menyampaikan pertanyaan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Apalagi, banyak kasus keracunan MBG belakangan ini.
    Sebagai informasi, pertanyaan itu dilemparkan ketika Prabowo baru saja mendarat di Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah pulang dari lawatan ke empat negara.
     
    Setelah insiden pencabutan ID Istana milik Diana, CNN pun mengadu ke Dewan Pers.
    Dewan Pers menyatakan, telah menerima pengaduan terkait pencabutan kartu identitas jurnalis CNN Indonesia, pada Minggu (28/9/2025).
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.
    Komaruddin juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kemerdekaan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar dia.
    Senada, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, turut menyatakan keprihatinannya atas insiden yang menimpa jurnalis CNN Indonesia.
    Ia menilai, pencabutan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers serta bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers.
    Menurut Munir, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dijadikan dasar pencabutan kartu liputan karena hal itu membatasi hak publik memperoleh informasi.
    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
    Sementara itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras pencabutan kartu pers jurnalis Diana.
    “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” ujar Irsyan Hasyim dan Mustafa Layong.
    “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” sambung mereka.
     
    Setelah insiden ini ramai di publik, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, akan mencari solusi terbaik terkait kasus pencabutan kartu pers Istana Diana yang bertanya perihal topik keracunan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo, di sekitar Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.
    Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah meminta agar Biro Pers Media Istana (BPMI) menjalin komunikasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
    “Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar dia.
    Dia mengatakan, kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi perhatian dirinya dan tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    “Tidak (Presiden), cukup saya saja,” ucap dia.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengatakan, pihaknya menyesal telah menarik ID khusus Istana milik Diana.
    Yusuf mengeklaim pihaknya berjanji tidak akan mengulangi kembali kejadian tersebut.
    “Kemudian juga kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana kita memahami bahwa tidak akan ada lagi terulang kembali kejadian ini. Dan Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman,” ujar Yusuf, di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Yusuf mengatakan, Biro Pers dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sangat menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.
    Yusuf menyampaikan, Biro Pers sangat menghormati peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.
    “Dan teman-teman Biro Pers Setpres ini sangat hormati peran jurnalis selaku pilar keempat demokrasi dalam sampaikan berita, selalu akurat, kritis, akuntabel untuk masyarakat Indonesia. Jadi, itu yang dapat kami sampaikan. Tetap kita kolaborasi, semangat, dan junjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers,” imbuh Yusuf.
     
    Diana Valencia turut angkat bicara usai ID khusus Istana-nya kini sudah dikembalikan oleh Biro Pers.
    Diana menyatakan, dirinya berterima kasih kepada Biro Pers yang sudah berbesar hati untuk mengembalikan ID peliputan khusus Istana miliknya.
    “Aku kayaknya cukup sih. Tapi, yang jelas berterima kasih juga kepada Biro Pers yang sudah mau mengembalikan, berbesar hati tadi juga meminta maaf kepada saya dan juga CNN Indonesia,” ujar Diana.
    Diana mengatakan, pengembalian ID Istana miliknya merupakan jaminan bahwa ini adalah kejadian terakhir.
    “Bahwa pengembalian ID ini adalah suatu wujud teman-teman di Istana itu nanti akan jadi jaminan ini adalah jadi yang terakhir tadi ya, Pak Yusuf. Tidak akan ada lagi yang namanya… Mungkin teguran-teguran kecil. Karena mungkin teman-teman di sini juga tahu bagaimana kita bekerja, itu pasti ada saling tarik menarik di lapangan soal posisi, soal doorstop, soal materi doorstop,” papar dia.
    Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari menegaskan, apa yang Diana tanyakan kepada Prabowo sangat kontekstual dan dibutuhkan masyarakat.
    “Saya sampaikan bahwa Diana Valencia tidak dipecat dari CNN Indonesia. Dengan kemarin Mbak Diana bertanya, dan menurut saya, menurut kami semua, dan banyak yang sepakat itu pertanyaan yang sangat relevan, sangat kontekstual, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dijawab sangat baik oleh Bapak Presiden, oleh Presiden Prabowo,” ujar Titin.
    Titin menyampaikan, ID khusus Istana Diana kini sudah dikembalikan.
    Kini, kata dia, Diana dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.
     
    “ID ini artinya dapat jaminan bahwa Mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” ujar dia.
    “Dan yang berikutnya adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi bagi kami adalah satu ucapan yang kemudian pasti diikuti dengan perbuatan, bahwa kemudian akan hubungan menjadi lebih baik lagi komunikasinya, kolaborasinya, kerja samanya,” sambung Titin.
    Titin meminta agar seluruh jurnalis mendapat jaminan untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya saat meliput kegiatan Presiden.
    Dia mendesak agar wartawan bebas bertanya tanpa dibatasi supaya mereka dapat menjalankan tugas profesional.
    “Terima kasih dari kami yang terus membuat kami semangat dan percaya bahwa ini adalah upaya yang terbaik yang harus dilakukan, supaya kebebasan pers tetap dijunjung tinggi oleh semuanya. Ya, ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran, jadi insya Allah tentu memang sangat sakit ya menyakitkan. Tapi, ini suatu risiko yang harus dijalani insya Allah akan lebih baik buat semuanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/9), mulai dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Munas PKS hingga kartu identitas atau ID liputan istana milik wartawan CNN Indonesia dikembalikan setelah sempat dicabut.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Munas PKS, Prabowo: Terus terang, aku enggak dendam sama Anies

    Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin, menyatakan dirinya tidak menyimpan dendam kepada Anies Baswedan, lawan politiknya saat Pilpres 2024.

    Anies, saat sesi debat Pilpres 2024, sempat memberikan skor “11” untuk kinerja Prabowo semasa menjabat sebagai menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

    “Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau yang dikasih nilai 11 itu enggak apa-apa, eh bener lho sebenernya dia yang bantu aku menang, karena emak-emak kasihan gitu lho,” kata Presiden Prabowo di hadapan kader-kader PKS dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah saat acara penutupan Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab: Prabowo rapat soal MBG agar berjalan baik dan tepat sasaran

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat soal evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran.

    “Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” kata Seskab Teddy dalan keterangannya yang diterima, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo: Tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin (29/9), Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan terserap pada Januari-Februari 2026

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG juga berhasil menciptakan pasar bagi ekonomi rakyat karena petani dan peternak terjamin penyerapan produksi lewat kebutuhan bahan baku untuk MBG, mulai dari beras, telur, sayur hingga aneka protein hewani.

    “Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan, di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Biro Pers Istana minta maaf dan kembalikan ID liputan wartawan CNN

    Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas (ID) liputan khusus kegiatan Presiden terhadap wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia, usai melakukan pencabutan ID Pers tersebut pada Sabtu (27/9).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa ID Pers Istana yang menjadi akses untuk peliputan kegiatan Presiden telah dikembalikan langsung kepada Diana, yang juga disaksikan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini.

    “ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh Pemimpin Redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana,” kata Yusuf kepada media, usai pertemuan dengan Tim CNN Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Heboh Kartu Liputan Wartawan Sempat Dicabut Istana, Ini Respon Menkomdigi

    Heboh Kartu Liputan Wartawan Sempat Dicabut Istana, Ini Respon Menkomdigi

    Deli Serdang

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi isu terkait pencabutan kartu liputan wartawan oleh Istana. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik melalui dialog dan silaturahmi.

    Sebagai informasi, Dewan Pers merupakan lembaga independen mitra dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), namun tidak ada garis koordinasi. Selain itu, ada juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Informasi Pusat.

    “Sebelumnya, setelah berdiskusi dan juga bersilaturahmi, saya rasa sudah selesai dan dikembalikan. Dan saya rasa itu adalah keputusan dan langkah terbaik yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Terima kasih,” ujar Meutya di sela-sela meninjau penerima manfaat fixed broadband di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Senin (29/9/2025).

    Meutya menambahkan, penyelesaian melalui komunikasi yang terbuka merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan insan pers serta menjamin kebebasan pers di Indonesia.

    Istana Kepresidenan mengembalikan kartu identitas (ID) peliputan khusus Istana wartawan CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Istana menjamin kejadian serupa tidak akan terulang di kemudian hari.

    “Pagi ini kami telah bertemu dengan Pemred CNN, juga dengan Pak Totok (Wakil Ketua Dewan Pers), dengan bu Diana. Kita berdiskusi Istana ini sangat terbuka. Bu Diana ingin berkomunikasi, ingin mengajak bertemu. Kami pun meluangkan waktu, tentu saja karena ini menjadi prioritas kami untuk ditindaklanjuti,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Istana, Muhammad Yusuf Permana, di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/9/2025).

    Sebagaimana dikutip dari detiknews, Yusuf menegaskan bahwa ID pers yang diambil di Biro Pers lalu dikembalikan adalah ID khusus bertugas di Istana, bukan ID pers tempat Diana Valencia kerja berasal.

    Yusuf mengatakan Biro Pers menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Istana menghormati peran jurnalis selaku pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan berita akurat, kritis, dan akuntabel.

    “Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana, kita memahami bahwa tidak akan lagi terulang kembali kejadian ini. Dan Kepala Biro Pers dan media juga telah telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman,” ujar Yusuf.

    Dalam kesempatan yang sama, Pemred CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengucapkan terima kasih kepada Biro Pers yang menggelar pertemuan dan dialog. Titin juga mengucapkan terima kasih karena ID pers Istana Diana telah dikembalikan.

    “Jadi inilah jawaban yang tentu harus kami sampaikan ke rekan-rekan yang men-support kami, termasuk mas Toto, Wakil Ketua Dewan Pers yang sejak awal mengikuti isu ini. Concern teman-teman pers, concern kami semua hari ini terjawab. ID ini artinya dapat jaminan bahwa mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” ujarnya.

    (agt/rns)

  • Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 September 2025

    CNN Tegaskan Pertanyaan Jurnalis ke Prabowo soal MBG Sangat Relevan dan Dibutuhkan Publik Nasional 29 September 2025

    CNN Tegaskan Pertanyaan Jurnalis ke Prabowo soal MBG Sangat Relevan dan Dibutuhkan Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menegaskan bahwa apa yang wartawan CNN, Diana Valencia, tanyakan kepada Presiden RI Prabowo Subianto sangat kontekstual dan dibutuhkan masyarakat.
    Diana bertanya kepada Prabowo perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika Kepala Negara baru saja pulang dari lawatan ke empat negara pada Sabtu (27/9/2025) lalu.
    “Dengan kemarin Mbak Diana bertanya, dan menurut saya, menurut kami semua, dan banyak yang sepakat, itu pertanyaan yang sangat relevan, sangat kontekstual, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dijawab sangat baik oleh Bapak Presiden, oleh Presiden Prabowo,” ujar Titin di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Pertanyaan itu sempat membuat tanda pengenal atau ID pers Istana milik Diana dicabut karena ia dinilai bertanya di luar konteks.
    Titin menegaskan bahwa Diana tidak dipecat dari CNN Indonesia akibat peristiwa itu.
    Ia juga menyebutkan, ID pers Istana tersebut sudah dikembalikan sehingga Diana dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.
     
    “ID ini artinya dapat jaminan bahwa Mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya, dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” kata Titin.
    Titin menyebutkan, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan memastikan tidak ada lagi pencabutan ID liputan Istana.
    “Dan yang berikutnya adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi bagi kami adalah satu ucapan yang kemudian pasti diikuti dengan perbuatan, bahwa kemudian hubungan menjadi lebih baik lagi, komunikasinya, kolaborasinya, kerja samanya,” kata dia.
    Lalu, Titin meminta agar seluruh jurnalis mendapat jaminan untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya saat meliput kegiatan Presiden.
    Dia mendesak agar wartawan bebas bertanya tanpa dibatasi supaya mereka dapat menjalankan tugas profesional.
    “Terima kasih dari kami yang terus membuat kami semangat dan percaya bahwa ini adalah upaya yang terbaik yang harus dilakukan, supaya kebebasan pers tetap dijunjung tinggi oleh semuanya. Ya, ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran, jadi insyaallah tentu memang sangat sakit, ya menyakitkan. Tapi ini suatu risiko yang harus dijalani, insyaallah akan lebih baik buat semuanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biro Pers Istana Kembalikan ID Peliputan Jurnalis CNN yang Sempat Ditahan

    Biro Pers Istana Kembalikan ID Peliputan Jurnalis CNN yang Sempat Ditahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana memastikan pengembalian ID peliputan jurnalis CNN Diana Valencia yang sempat ditahan oleh Biro Pers dan Media Setpres.

    Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Setpres, didampingi Pemimpin Redaksi CNN, Titin Rosmasari, dan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto pada Senin (29/9/2025).

    Yusuf menegaskan bahwa ID yang diambil adalah ID khusus Istana, bukan ID profesional wartawan.

    “ID khusus Istana ini sekarang telah dikembalikan langsung kepada yang bersangkutan, disaksikan oleh pemimpin redaksinya,” ujar Yusuf.

    Dia menambahkan, kejadian penahanan ID tidak akan terulang. Biro Pers dan Media Setpres berkomitmen menjaga azas keterbukaan dan kebebasan pers sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 1999, serta menghormati peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.

    “Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kami selalu menjunjung tinggi akurasi, kritik, dan akuntabilitas untuk masyarakat. Kolaborasi dengan media akan tetap dijaga,” pungkas Yusuf.

    Sebelumnya, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.

    Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.

    Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.

    CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu.

    “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.

  • 4
                    
                        Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN, Kebebasan Pers, dan Jawaban Istana
                        Nasional

    4 Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN, Kebebasan Pers, dan Jawaban Istana Nasional

    Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN, Kebebasan Pers, dan Jawaban Istana
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang (UU) 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    Dewan Pers pun mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam UU Pers.
    Hal itu diingatkan kembali oleh Dewan Pers menyusul adanya pengaduan soal pencabutan kartu identitas wartawan (kartu pers) Istana Kepresidenan dari jurnalis CNN Indonesia.
    Dewan Pers juga meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut usai bertanya soal keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto.
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, lewat siaran pers tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
    Tak hanya itu, Dewan Pers meminta pihak Istana diminta memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Komaruddin
    Perstiwa pencabutan kartu pers sebagai akses meliput di lingkungan Istana Kepresidenan itu terjadi pada Sabtu, 27 September 2025.
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menjelaskan, pencabutan kartu pers Istana itu atas nama jurnalisnya, Diana Valencia (DV).
    “Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Minggu (28/9/2025).
    Pencabutan kartu pers Istana itu diduga lantaran bertanya topik kasus keracunan Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025.
    Diketahui, Prabowo mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 15.40 WIB.
    Kemudian, Kepala Negara menghampiri awak media dan memberi pernyataan mengenai lawatanan ke-4 negara selama tujuh hari, termasuk kehadirannya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
    Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Negara, Prabowo meninggalkan awak media usai memberi keterangan pers soal lawatannya. Namun, dia berbalik dan kembali menghampiri awak media saat mendengar ada pertanyaan soal kasus keracunan MBG.
    Saat itu, Prabowo menegaskan, akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan meyakini bahwa permasalahan MBG bakal bisa segera diselesaikan dengan baik.
    Sementara itu, terkait pencabutan kartu pers tersebut, CNN telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk meminta penjelasan.
    Soal pertanyaan yang diajukan Diana Valencia mengenai keracunan MBG kepada Prabowo, menurut redaksi CNN Indonesia, itu adalah pertanyaan yang perlu diajukan.
    “Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG,” kata Titin.
    Pencabutan kartu pers sepihak oleh BPMI Sekretariat Presiden itu dikecam oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
    “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, dan Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, dalam siaran persnya, Minggu.
    AJI dan LBH Pers menegaskan bahwa jurnalis CNN tersebut sedang menjalankan tugasnya saat menyampaikan pertanyaan soal MBG kepada Presiden Prabowo, sehingga sesuai dengan kerja jurnalistik yang diatur di Pasal 6 UU Pers.
    Untuk itu, AJI dan LBH Pers menuntut pihak BPMI Sekretariat Presiden untuk meminta maaf kepada jurnalis CNN Indonesia TV tersebut.
    Tak hanya itu, AJI mengingatkan soal konsekuensi pidana penjara dua tahun dan denda Rp 500 juta terhadap pihak yang menghalang-halangi kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers.
    “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata mereka.
    “AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia,” ujar mereka lagi.
    Berikut adalah tiga poin pernyataan AJI dan LBH Pers menanggapi perstiwa pencabutan ID pers Istana tersebut:
    Tuntutan yang sama dilayangkan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia atau Forum Pemred. Mereka meminta BPMI Sekretariat Presiden memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa pencabutan akses jurnalis CNN untuk meliput di lingkungan Istana Kepresidenan.
    “Forum Pemred menyesalkan kejadian tersebut sekaligus mendorong pihak Istana dalam hal ini BPMI menjelaskan alasan penarikan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia jurnalis CNN Indonesia,” kata Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, dan Sekretaris Forum Pemred, Irfan Junaedi, dalam siaran persnya, Minggu.
    “Menghalang-halangi kegiatan jurnalistik di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 UU Pers,” ujarnya lagi.
    Lebih lanjut, Forum Pemred mengimbau semua pihak memedomani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menjamin kebebasan pers.
    Tuntutan agar BPMI Sekretariat Presiden memberikan penjelasan juga datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
    Menurut IJTI, pertanyaan soal keracunan MBG yang diajukan jurnalis CNN DV kepada Prabowo sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sesuai kepentingan publik.
    “IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden atas peristiwa ini,” kata IJTI, Minggu.
    “IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: ‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00′,” ujar IJTI lagi.
    Ditanyakan mengenai pencabutan sepihak kartu pers jurnalis CNN tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, akan mencari solusi terbaik.
    “Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo di sekitar Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.
    Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah meminta agar BPMI Sekretaris Presiden menjalin komunikasi sehingga masalah pencabutan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
    “Jadi, besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujarnya.
    Prasetyo mengatakan, kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi atensi khusus dari dirinya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).

    Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

    “Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras usai menghadiri rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

    Pras menjelaskan bahwa pihaknya bersama Biro Pers Sekretariat Presiden akan membangun komunikasi dan mencari jalan keluar terbaik dengan pihak CNN Indonesia.

    Rencananya, pertemuan antara pihak Biro Pers dan CNN Indonesia akan berlangsung pada Senin (29/9) mendatang.

    Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.

    Dalam kesempatan sebelumnya secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.

    Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.

    Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.

    CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu. “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.

    Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo terkait program MBG bersifat kontekstual dan menjadi perhatian publik.

    CNN Indonesia pun dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi tersebut.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.